kabarbromo.com

Blog

  • Korban Pengeroyokan di Gedung DPRD Kab. Probolinggo Penuhi Panggilan Penyidik

    Gbr. Fabil Is Maulana (Korban)

    PROBOLINGGO, kabarbromo.com — Fabil Is Maulana, korban dugaan tindak pidana pengeroyokan yang terjadi di halaman gedung DPRD Kabupaten Probolinggo, mendatangi Unit Pidum Satreskrim Polres Probolinggo, Jumat (13/3/2026). Kedatangannya bertujuan untuk memberikan keterangan tambahan terkait laporan kepolisian yang dilayangkannya akhir Februari lalu.

    Fabil tiba di markas kepolisian sekitar pukul 09.00 WIB dengan didampingi tim penasehat hukumnya, A. Mukhoffi, SH., MH., dan Feriyanto, SH. Pemeriksaan ini merupakan tindak lanjut dari surat undangan klarifikasi bernomor B/661/III/RES.1.6/2026/Satreskrim yang diterbitkan oleh penyidik.

    Kasus ini berpangkal pada peristiwa yang terjadi pada Rabu, 25 Februari 2026, di Desa Rondokuning, Kecamatan Kraksaan. Berdasarkan dokumen kepolisian, penyelidikan diarahkan pada dugaan pelanggaran Pasal 262 KUHP terkait kekerasan secara terang-terangan di muka umum terhadap orang atau barang.

    “Klien kami hadir sebagai bentuk kooperatif dalam penegakan hukum. Kami berharap penyidik dapat segera mengidentifikasi seluruh pelaku yang terlibat dalam aksi kekerasan di area publik tersebut,” ujar A. Mukhoffi, salah satu penasehat hukum korban, saat ditemui di depan gedung Satreskrim.

    Penyelidikan saat ini ditangani oleh Unit I Pidum di bawah arahan Kanit Idik I Pidum Ipda Wahyudi Hariyanto dan Penyidik Pembantu Bripka Mohammad Huzaini. Selain memberikan keterangan lisan, pihak korban juga membawa sejumlah dokumen pendukung guna memperkuat alat bukti dalam berita acara pemeriksaan (BAP).

    Peristiwa pengeroyokan ini sempat menjadi perhatian publik karena terjadi di lingkungan institusi legislatif (DPRD), yang seharusnya menjadi area steril dari tindakan anarkistis. Hingga berita ini diturunkan, pihak Satreskrim Polres Probolinggo masih melakukan pendalaman terhadap keterangan saksi pelapor sebelum melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak terkait lainnya. (Red)

  • Wujud Kepedulian di Bulan Ramadan, Polres Probolinggo Bagikan Takjil kepada Pengendara

    Wujud Kepedulian di Bulan Ramadan, Polres Probolinggo Bagikan Takjil kepada Pengendara

     

     

    PROBOLINGGO – Dalam semangat berbagi di bulan suci Ramadan, Polres Probolinggo menggelar kegiatan pembagian takjil kepada masyarakat yang melintas di depan Mapolres Probolinggo, Kamis (12/3/2026).

    Kegiatan sosial tersebut dipimpin langsung oleh Wakapolres Probolinggo, para Pejabat Utama (PJU) Polres Probolinggo.

    Menjelang waktu berbuka puasa, para personel kepolisian turun langsung ke jalan untuk membagikan takjil kepada para pengendara sepeda motor, mobil, serta masyarakat yang melintas di sekitar lokasi.

    Kapolres Probolinggo AKBP M. Wahyudin Latif melalui Wakapolres Probolinggo Kompol Yanuar Rizal Ardhianto mengatakan bahwa kegiatan berbagi takjil ini merupakan salah satu bentuk kepedulian sosial Polri kepada masyarakat, khususnya di bulan Ramadan yang penuh berkah.

    Menurutnya, Ramadan menjadi momentum yang tepat untuk mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat hubungan antara kepolisian dan masyarakat.

    “Melalui kegiatan ini kami ingin menunjukkan bahwa Polri tidak hanya hadir dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga peduli terhadap masyarakat melalui kegiatan sosial yang bermanfaat,” ujar Wakapolres.

    Kompol Rizal berharap kebersamaan yang terjalin antara Polri dan masyarakat dapat terus terjaga demi menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman serta kondusif di wilayah Kabupaten Probolinggo.

    “Kami berharap kegiatan seperti ini dapat mempererat hubungan dengan masyarakat. Dukungan masyarakat sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Probolinggo,” tambahnya.

    Pembagian takjil ini pun disambut antusias oleh masyarakat. Banyak pengendara yang menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kepedulian jajaran Polres Probolinggo.

    Selain membagikan takjil, petugas juga memberikan imbauan kepada para pengguna jalan agar selalu tertib berlalu lintas serta menjaga keselamatan selama menjalankan aktivitas, khususnya di bulan Ramadan.

     

    Hery.

  • Kapolres Probolinggo: Tak Ada Ruang Bagi Premanisme, Penganiaya Wartawan Segera Diringkus!

    Kapolres Probolinggo

    PROBOLINGGO, kabarbromo.com — Kepolisian Resor Probolinggo memberikan perhatian khusus terhadap kasus penganiayaan yang menimpa seorang jurnalis bernama Fabil. Insiden kekerasan yang terjadi di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Probolinggo tersebut kini masuk dalam daftar prioritas penanganan perkara untuk menjamin perlindungan terhadap kerja-kerja jurnalistik.

     

    ​Kepala Polres Probolinggo Ajun Komisaris Besar M Wahyudin Latif menyatakan, pihaknya berkomitmen menuntaskan kasus ini sesuai prosedur hukum yang berlaku. Insiden penganiayaan itu terjadi saat korban sedang menjalankan tugas peliputan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPRD Kabupaten Probolinggo, Rabu (25/3/2025).

     

    ​”Kami berkomitmen melayani seluruh masyarakat, khususnya di wilayah hukum Polres Probolinggo. Penuntasan kasus penganiayaan terhadap wartawan ini menjadi atensi khusus bagi kami,” ujar Wahyudin di Probolinggo, Rabu (11/3/2026).

     

    ​Identitas Teridentifikasi

     

    ​Hingga saat ini, penyidik telah mengantongi identitas terduga pelaku. Wahyudin menjelaskan bahwa proses hukum tengah berjalan pada tahap pengumpulan keterangan dan penguatan bukti-bukti di lapangan. Sejumlah saksi telah dipanggil untuk memberikan keterangan guna memperjelas konstruksi perkara.

     

    ​Langkah kepolisian ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, mengingat wartawan dalam menjalankan profesinya dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Kekerasan di lingkungan lembaga formal seperti DPRD menjadi catatan serius bagi iklim demokrasi di daerah tersebut.

    ​”Kami tetap mengikuti prosedur dan tahapan hukum yang ada, diawali dengan memanggil para saksi. Identitas terduga pelaku sudah kami identifikasi,” tambah Wahyudin.

    ​Perlindungan Jurnalis

     

    ​Kasus ini kembali memicu diskusi mengenai keamanan jurnalis di ruang publik. Penuntasan kasus secara transparan oleh Polres Probolinggo dinilai krusial untuk mencegah normalisasi kekerasan terhadap pekerja media. Hingga berita ini diturunkan, kepolisian masih terus melakukan pendalaman untuk segera mengamankan terduga pelaku. (Red)

     

  • Buah Naga Mentah di Piring Bocah: Menanti Taji Satgas Ugas di SPPG Pondok Kelor 2

    Ilustrasi

    PROBOLINGGO, kabarbromo.com – Langkah kaki tim Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis (Satgas MBG) Kabupaten Probolinggo dipastikan bakal lebih sering menyambangi kawasan Paiton pekan ini. Hal tersebut menyusul mencuatnya kabar tak sedap mengenai kualitas sajian di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pondok Kelor 2 yang berlokasi di Desa Pondokkelor Kec. Paiton Kab. Probolinggo.

    Polemik ini bermula dari laporan mengenai sajian buah naga yang dinilai belum layak konsumsi atau mentah dalam paket menu siswa. Ironis, mengingat program prestisius ini disokong anggaran negara yang cukup besar namun tersandung masalah teknis penyajian.

    Asesmen Lapangan dan Ancaman Rekomendasi

    Ketua Satgas MBG Kabupaten Probolinggo, Ugas Irwanto, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam terhadap viralnya keluhan masyarakat maupun pemberitaan media. Ugas menyatakan timnya segera melakukan verifikasi faktual di lapangan untuk menguji kebenaran informasi tersebut.

    “Setiap ada keluhan dari warga atau berita medsos yang viral, otomatis Satgas turun cek lapangan dan melakukan asesmen,” ujar Ugas ketika dikonfirmasi, Selasa (10/3/2026).

    Namun, Ugas memberikan catatan tebal mengenai batas kewenangan. Meski timnya menemukan pelanggaran prosedur, seperti makanan basi, tidak layak, atau ketidaksesuaian menu, Satgas Kabupaten hanya bersifat memberikan rekomendasi berdasarkan temuan di lapangan.

    “Apabila ditemukan pelanggaran, kami melaporkan ke Satgas Provinsi dan Badan Gizi Nasional (BGN). Selanjutnya, yang memutuskan (sanksi) adalah Kepala BGN,” tambahnya.

    Sorotan pada Izin Laik Higiene Sanitasi

    Isu kualitas pangan ini merembet pada keabsahan operasional SPPG Pondok Kelor 2 yang berlokasi di Jalan Jati, Dusun Cemp, Desa Pondokkelor Kec. Paiton tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun, unit ini baru beroperasi secara resmi pada 14 Desember 2025. Namun, Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) tercatat sudah terbit sebelumnya, yakni pada 20 November 2025.

    Muncul desakan agar Satgas segera berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Probolinggo (yang juga menjabat sebagai Wakil Sekretaris Satgas MBG) untuk membekukan izin SLHS milik SPPG Pondok Kelor 2 tersebut. Langkah ini dinilai krusial sebagai bentuk proteksi terhadap kesehatan para siswa yang menjadi sasaran program.

    Hingga saat ini, publik menunggu ketegasan dari otoritas terkait. Apakah temuan buah naga mentah ini sekadar kelalaian teknis sesaat, ataukah cermin dari lemahnya pengawasan standar sanitasi dan gizi di tingkat penyedia?. (Red)

     

  • Ironi MBG Probolinggo: Antara Anggaran Besar dan Sajian Buah Naga Mentah

    Ilustrasi

    PROBOLINGGO, kabarbromo.com – Karut-marut pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, memasuki babak baru yang memprihatinkan. Sebuah video berdurasi 56 detik yang diunggah akun TikTok @sultanakbar904 pada Selasa, 10 Maret 2026, menjadi saksi bisu betapa ambisiusnya program nasional ini tak sebanding dengan realitas di piring siswa.

    Dalam video tersebut, sepasang suami-istri dari Desa Petunjungan, Kecamatan Paiton, menunjukkan paket MBG yang jauh dari standar layak. Isinya: buah naga kecil yang masih mentah, blewah kerdil, serta sepotong roti dan kerupuk yang ditaksir hanya bernilai seribu rupiah. “Apa ini layak dimakan? Menu MBG apaan seperti ini,” ujar sang ayah dalam bahasa Madura dengan nada getir.

    Dalih Kelalaian di Balik Dapur SPPG

    Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pondok Kelor 2, Paiton, yang bertanggung jawab atas distribusi tersebut, tak menampik temuan warga. Kepala SPPG Pondok Kelor 2, Fathor Rahman, mengakui adanya distribusi bahan pangan tak layak tersebut. Namun, ia berdalih bahwa insiden itu murni kesalahan teknis di lini belakang.

    “Iya, itu kelalaian tim packing kami,” kata Fathor saat dikonfirmasi awak media kemarin. Ia beralasan bahwa tim pengawas tidak mampu memantau ribuan paket yang dikemas secara manual satu per satu. Pembelaan ini justru memantik pertanyaan baru mengenai standar operasional prosedur (SOP) pengawasan yang diterapkan di dapur-dapur penyedia gizi tersebut.

    Puncak Gunung Es Masalah Gizi

    Kasus buah naga mentah di Paiton hanyalah pucuk dari gunung es kegagalan manajemen MBG di Probolinggo. Catatan merah program ini di wilayah tersebut sebelumnya telah diwarnai laporan mengenai distribusi makanan basi, berjamur, hingga temuan ulat dalam lauk pauk. Dari puluhan SPPG yang beroperasi, mayoritas dinilai belum memiliki kompetensi higienitas dan kontrol kualitas yang mumpuni.

    Warga kini mulai menyuarakan kekhawatiran bahwa program yang menelan anggaran negara dalam jumlah masif ini justru menjadi celah baru bagi praktik korupsi di tingkat lokal. Tanpa pengawasan ketat dan audit independen terhadap vendor, alih-alih mencetak generasi emas, program ini dikhawatirkan hanya akan menyuapi siswa dengan risiko kesehatan yang nyata. (Red)

     

  • Menu MBG Diduga Tidak Layak Konsumsi, Camat LIRA Kecamatan Besuk Minta Evaluasi Penyajian

    Menu MBG Diduga Tidak Layak Konsumsi, Camat LIRA Kecamatan Besuk Minta Evaluasi Penyajian

     

     

     

     

    Probolinggo – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan program pemerintah untuk meningkatkan gizi anak-anak sekolah mendapat sorotan di wilayah Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo. Pasalnya, dalam penyaluran menu MBG yang diterima oleh siswa SDN Sindet Anyar pada Senin, 9 Maret 2026, ditemukan salah satu menu yang diduga tidak layak konsumsi.

    Berdasarkan temuan di lapangan, dalam paket makanan yang dibagikan kepada siswa terdapat buah jeruk yang kondisinya sudah busuk. Temuan tersebut kemudian menimbulkan sejumlah keluhan dari beberapa pihak yang melihat langsung kondisi menu tersebut.

    Menurut informasi yang dihimpun, paket MBG tersebut disalurkan dari dapur yang mengatasnamakan sebuah yayasan di wilayah Kecamatan Besuk. Awalnya, temuan tersebut tidak langsung dipermasalahkan karena diduga hanya kesalahan dalam penyajian. Namun karena kejadian serupa disebut sudah terjadi beberapa kali dan mulai banyak yang mengeluhkan, akhirnya persoalan tersebut disampaikan sebagai bentuk teguran melalui pemberitaan agar pihak terkait dapat melakukan evaluasi.

     

    Khosen selaku Camat LIRA Kecamatan Besuk menyampaikan bahwa pihaknya pada prinsipnya sangat mendukung penuh program MBG yang digagas pemerintah karena bertujuan meningkatkan gizi anak-anak sekolah.

    “Program MBG ini sangat baik karena bertujuan agar anak-anak kita tidak kekurangan gizi. Kami sangat mendukung program pemerintah tersebut,” ujar Khosen.

    Namun demikian, ia menyayangkan apabila dalam pelaksanaannya terdapat kelalaian dalam penyajian makanan, terlebih jika sampai ditemukan menu yang tidak layak konsumsi.

    “Alangkah sayangnya jika ada oknum-oknum petugas dapur yang sengaja melakukan penyunatan anggaran yang mengakibatkan menu menjadi tidak layak konsumsi seperti ini,” tambahnya.

    Khosen menegaskan bahwa ke depan pihaknya akan melakukan pengawasan eksternal terhadap menu dan proses penyajian MBG, khususnya di wilayah Kecamatan Besuk. Hal ini dilakukan agar program pemerintah tersebut benar-benar berjalan sesuai tujuan dan tidak merugikan para siswa penerima manfaat.

    “Kedepan kami akan melakukan pengawasan eksternal terhadap menu dan penyajian MBG ini, khususnya di wilayah Kecamatan Besuk, agar program pemerintah ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Presiden untuk mencerdaskan anak bangsa melalui pemenuhan gizi yang seimbang,” tegasnya.

    Sementara itu, wartawan senior Ridwan juga menyatakan dukungannya terhadap langkah yang dilakukan oleh Camat LIRA Kecamatan Besuk dalam melakukan pengawasan terhadap program tersebut. Menurutnya, kontrol dari berbagai pihak sangat penting agar program pemerintah benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi para siswa.

    Ridwan berharap pihak penyelenggara program MBG dapat segera melakukan evaluasi dan perbaikan agar kualitas makanan yang diberikan kepada para siswa benar-benar layak, sehat, dan

  • Papdesi Probolinggo Apresiasi Percepatan Pencairan Siltap dan Dana Desa

    Papdesi Probolinggo Apresiasi Percepatan Pencairan Siltap dan Dana Desa

    Probolinggo – Ketua DPC Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) Kabupaten Probolinggo, Supriyanto, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Probolinggo, khususnya kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), yang terus melakukan percepatan proses pencairan Penghasilan Tetap (Siltap) bagi perangkat desa serta Dana Desa (DD). Selasa, 10/03/2026. (lebih…)

  • DPMD Probolinggo: 47 Desa Sudah Cairkan Siltap dan Dana Desa, Sekitar 100 Desa Dalam Proses

    DPMD Probolinggo: 47 Desa Sudah Cairkan Siltap dan Dana Desa, Sekitar 100 Desa Dalam Proses

     

     

     

    Probolinggo – Pemerintah Kabupaten Probolinggo melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) terus melakukan percepatan pencairan Penghasilan Tetap (Siltap) perangkat desa serta Dana Desa (DD). Hingga saat ini, puluhan desa dilaporkan telah menerima pencairan tersebut. Senin, 09/03/2026 .

    Kepala DPMD Kabupaten Probolinggo, Monaris, menyampaikan bahwa proses pencairan Siltap dan Dana Desa terus berjalan secara bertahap di berbagai desa.

    “Kami laporkan progresnya, sampai hari ini sekitar 47 desa sudah cair Siltap dan Dana Desanya. Malam ini juga sedang diproses sekitar 100 desa. Mudah-mudahan minggu ini bisa selesai semuanya,” ujar Monaris.

    Menurutnya, percepatan proses pencairan ini dilakukan agar hak perangkat desa, termasuk RT dan RW, dapat segera diterima sehingga roda pemerintahan di tingkat desa tetap berjalan dengan baik.

    Pihak DPMD juga terus melakukan koordinasi dengan pemerintah desa serta instansi terkait agar proses administrasi dan pencairan berjalan lancar tanpa hambatan.

    Dengan adanya percepatan tersebut, diharapkan seluruh desa di Kabupaten Probolinggo dapat segera menerima pencairan Siltap dan Dana Desa dalam waktu dekat, sehingga perangkat desa dapat menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat dengan lebih optimal.

     

    Hery.

  • Beda Gaya Lumajang dan Probolinggo Sikapi Persoalan Dapur Makan Bergizi Gratis

    Ilustrasi

    PROBOLINGGO, kabarbromo.com – Implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Timur mulai menghadapi tantangan operasional yang tidak ringan. Dalam sepekan terakhir, dua daerah bertetangga -Lumajang dan Probolinggo- menjadi sorotan publik setelah muncul persoalan teknis dan kualitas pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di wilayah masing-masing.

     

    Meski sama-sama berhadapan dengan masalah yang berdampak pada masyarakat, langkah yang ditempuh pemerintah kedua daerah menunjukkan pendekatan yang berbeda dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan.

     

    Di Lumajang, Bupati Indah Amperawati mengambil langkah tegas dengan menutup sementara operasional SPPG milik Yayasan ODA Masa Depan Utama di Desa Labruk Lor pada Kamis (5/3). Keputusan tersebut diambil setelah warga mengeluhkan bau limbah menyengat yang diduga mencemari lingkungan sekitar dan memunculkan kekhawatiran adanya kontaminasi pada sumur bor milik masyarakat.

     

    Bupati yang akrab disapa Bunda Indah menegaskan bahwa penutupan dilakukan karena pihak pengelola dinilai tidak menindaklanjuti sejumlah saran perbaikan yang sebelumnya telah disampaikan pemerintah daerah. Menurutnya, langkah tegas itu diperlukan agar program MBG tetap berjalan dengan standar kesehatan dan lingkungan yang layak.

     

    “Kami sudah memberikan saran perbaikan, tetapi tidak dilaksanakan. Karena itu operasional kami hentikan sementara agar program MBG berjalan maksimal dan tidak merugikan masyarakat,” tegasnya. Operasional dapur MBG tersebut baru akan diizinkan kembali setelah sistem pengolahan limbah dinyatakan memenuhi standar sanitasi.

     

    Sementara itu di Kabupaten Probolinggo, penanganan persoalan dilakukan melalui mekanisme koordinasi Satgas MBG daerah. Kasus yang menjadi perhatian terjadi di Kecamatan Pakuniran setelah ditemukan makanan berulat dalam menu MBG yang dibagikan kepada penerima manfaat.

     

    Ketua Satgas MBG Kabupaten Probolinggo, Ugas Irwanto, menjelaskan bahwa setiap temuan di lapangan telah dilaporkan secara berjenjang kepada Satgas MBG tingkat provinsi. Ia menegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah melakukan identifikasi sumber masalah serta memperkuat pengawasan terhadap keamanan pangan.

     

    “Setiap kejadian sudah kami laporkan ke Satgas MBG Provinsi. Tidak ada yang kami tutupi. Semua kami sampaikan sesuai fakta di lapangan sebagai bahan evaluasi,” ujarnya.

     

    Perbedaan pendekatan antara kedua daerah tersebut terlihat cukup jelas. Di Lumajang, penanganan persoalan dilakukan secara langsung oleh kepala daerah dengan tindakan tegas berupa penghentian operasional dapur MBG hingga standar lingkungan terpenuhi. Sementara di Probolinggo, langkah yang diambil lebih menitikberatkan pada mekanisme administratif dan koordinatif melalui satgas serta jalur pelaporan berjenjang ke tingkat provinsi.

     

    Munculnya kasus di Pakuniran juga membuat publik menanti sejauh mana keterlibatan langsung kepala daerah dalam mengawal program nasional ini. Mengingat program MBG berkaitan langsung dengan kesehatan anak sekolah dan ibu hamil, pengawasan kualitas makanan serta standar sanitasi dapur menjadi faktor yang sangat krusial.

     

    Pengalaman Lumajang dan Probolinggo memberikan pelajaran penting bagi daerah lain. Keberhasilan program Makan Bergizi Gratis tidak hanya bergantung pada distribusi makanan, tetapi juga pada kesiapan infrastruktur pengelolaan limbah, standar higienitas dapur, serta sistem pengawasan mutu pangan yang ketat dan konsisten. (Red)

     

  • Siltap Perangkat Desa, RT dan RW Belum Cair, LSM AMPP Probolinggo Soroti – DPMD Siap Carikan Solusi

    Siltap Perangkat Desa, RT dan RW Belum Cair, LSM AMPP Probolinggo Soroti – DPMD Siap Carikan Solusi

     

    Probolinggo – Curhatan seorang Kepala Desa di Desa Karanggeger, Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo terkait belum cairnya penghasilan tetap (Siltap) bagi perangkat desa, RT dan RW mendapat perhatian dari berbagai pihak. Persoalan tersebut juga mendapat tanggapan dari LSM AMPP (Aliansi Masyarakat Peduli Probolinggo). Senin,  09/03/2026.

    Ketua LSM AMPP, Lutvi Hamid, menyampaikan bahwa keterlambatan pencairan Siltap bagi perangkat desa, RT dan RW seharusnya tidak terjadi dalam waktu lama, mengingat mereka merupakan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat di tingkat desa.

    Menurut Lutvi, perangkat desa bersama RT dan RW memiliki peran penting dalam membantu jalannya pemerintahan desa, mulai dari pelayanan administrasi hingga menjaga ketertiban di lingkungan masyarakat.

    “Kami berharap pemerintah daerah segera memberikan kepastian terkait pencairan Siltap tersebut. Jangan sampai para perangkat desa, RT dan RW yang sudah bekerja melayani masyarakat justru merasa terbebani karena hak mereka belum terpenuhi,” ujarnya.

    LSM AMPP juga mendorong agar pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan tersebut, sehingga tidak menimbulkan keresahan di kalangan perangkat desa maupun masyarakat.

    Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Probolinggo, Monaris, menanggapi persoalan tersebut dengan menyatakan bahwa pihaknya akan berupaya mencarikan solusi atas keterlambatan pencairan Siltap perangkat desa, RT dan RW.

    Menurut Monaris, pihak DPMD akan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait guna memastikan permasalahan tersebut dapat segera diselesaikan.

    “Kami akan mencarikan solusi agar persoalan ini bisa segera teratasi,” ungkapnya.

    Dengan adanya perhatian dari pemerintah daerah serta dorongan dari berbagai pihak, diharapkan persoalan keterlambatan pencairan Siltap perangkat desa, RT dan RW di wilayah Kabupaten Probolinggo dapat segera menemukan jalan keluar, sehingga roda pemerintahan di tingkat desa tetap berjalan dengan baik dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.

     

    Hery.

  • Viral Jambu Membusuk di Paket Makan Bergizi, SPPG Sidomukti Jadi Sorotan

    Foto Jambu Busuk yg Viral di Grup Whatsapp KP

    Probolinggo, kabarbromo.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang seharusnya menjadi penopang nutrisi siswa kini menuai sorotan tajam. Sebuah pesan berantai di grup WhatsApp “KP” mendadak viral setelah seorang anggota grup mengeluhkan kualitas buah yang diterima siswa.

    Unggahan tersebut menampilkan foto buah jambu yang tampak muda dan membusuk, yang diklaim berasal dari satuan pelayanan di wilayah Kelurahan Sidomukti.

    “Ini SPPG Sidomukti Klojen, dapat buah jambu muda dan busuk. Mohon pada ahli gizi dan kepala dapurnya betul-betul dijadikan perhatian,” tulis pesan yang beredar luas tersebut, memicu kekhawatiran orang tua siswa terkait standar operasional prosedur (SOP) penyediaan pangan.

    Didalam grup whatsapp tersebut menyebut nama SPPG Sidomukti Klojen, hasil investigasi lapangan mengindikasikan bahwa distribusi paket makan yang bermasalah itu yang didistribusikn ke SMP Al Irsyad Kraksaan.

    Upaya konfirmasi telah dilakukan kepada Kepala SPPG Sidomukti Klojen melalui pesan singkat WhatsApp oleh tim awak media untuk mengklarifikasi keterkaitan nama satuannya dalam pesan viral tersebut. Namun, hingga berita ini diturunkan, pihak yang bersangkutan belum memberikan respons atau pernyataan resmi, seolah memilih bungkam di tengah bola panas yang terus bergulir.

    Insiden “jambu busuk” ini menjadi alarm keras bagi pengelola program MBG. Kelalaian dalam menyajikan buah yang layak konsumsi bukan sekadar masalah teknis, melainkan menyangkut aspek keamanan pangan (food safety) dan integritas program nasional. Kehadiran ahli gizi dan kepala dapur yang kompeten di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) seharusnya menjadi garda terdepan guna memastikan apa yang masuk ke perut siswa adalah nutrisi, bukan potensi penyakit.

    Publik kini menanti transparansi dari pihak berwenang untuk melakukan audit menyeluruh terhadap rantai pasok distribusi makan siang tersebut, agar anggaran besar yang dialokasikan tidak berakhir di tempat sampah atau lebih buruk lagi, membahayakan kesehatan generasi muda. (Red)

  • Seleksi Perangkat Desa Kalisalam Digelar, Hasil Akan Segera Diumumkan

    Seleksi Perangkat Desa Kalisalam Digelar, Hasil Akan Segera Diumumkan

     

     

     

    Probolinggo – Pemerintah Desa Kalisalam menggelar seleksi pemilihan perangkat desa sebagai upaya mengisi posisi perangkat yang kosong sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan seleksi tersebut berlangsung dengan tertib dan transparan, serta diikuti oleh para peserta yang telah memenuhi persyaratan administrasi. Senin, 9 /03/2026 .

    Proses seleksi ini dilaksanakan melalui tahapan tes yang bertujuan untuk menjaring calon perangkat desa yang memiliki kemampuan, integritas, serta kesiapan dalam menjalankan tugas pemerintahan desa. Hasil dari tes tersebut rencananya akan segera diumumkan setelah seluruh proses penilaian selesai dilakukan oleh panitia.

     

    Ketua Panitia Seleksi, Sugeng Sunaryoto, menyampaikan bahwa proses seleksi ini dilakukan secara objektif dan profesional. Ia berharap siapa pun yang nantinya dinyatakan lolos benar-benar mampu mengemban amanah sebagai perangkat desa.

    “Siapapun yang nantinya terpilih, kami berharap benar-benar menjadi perangkat desa yang mumpuni, memiliki tanggung jawab, dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Desa Kalisalam,” ungkap Sugeng Sunaryoto.

    Sementara itu, Kepala Desa Kalisalam, Mat Ali, menyampaikan bahwa seleksi perangkat desa ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah desa untuk memperkuat sistem pelayanan publik di tingkat desa. Menurutnya, perangkat desa memiliki peran penting dalam membantu kepala desa menjalankan program pembangunan serta pelayanan administrasi kepada warga.

    Pelaksanaan tes tersebut juga mendapat perhatian dari berbagai instansi terkait. Kegiatan seleksi turut dihadiri oleh unsur pemerintahan dan aparat keamanan, di antaranya Camat Dringu serta Kapolsek Dringu, yang hadir untuk memastikan jalannya proses seleksi berlangsung tertib, aman, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    Setelah hasil tes diumumkan, calon perangkat desa yang dinyatakan lolos akan segera dipersiapkan untuk proses pelantikan. Rencananya, pelantikan perangkat desa terpilih akan dilaksanakan dalam waktu dekat, yakni sekitar tanggal 10 hingga 16 Maret 2026.

    Dengan adanya seleksi ini, Pemerintah Desa Kalisalam berharap dapat memperoleh perangkat desa yang kompeten, berdedikasi, serta mampu mendukung jalannya roda pemerintahan desa secara efektif demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

     

    Hery.