kabarbromo.com

Blog

  • ‎Penyaluran BLT-DD Ekstrem 2026: Komitmen Pemerintah Desa Penambangan dalam Mengentaskan Kemiskinan

    ‎‎​PROBOLINGGO, Kabarbromo.com — Pemerintah Desa (Pemdes) Penambangan, Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo, kembali menegaskan komitmen nyata mereka dalam mendukung program pengentasan kemiskinan. Pada hari Selasa, 3 November 2026, Balai Desa Penambangan menjadi pusat kegiatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Ekstrem untuk periode September tahun anggaran 2026.

    ‎​Program yang dirancang sebagai bagian dari percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem ini disalurkan kepada 10 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah melalui proses seleksi ketat. Setiap KPM menerima bantuan tunai sebesar Rp300.000 yang diserahkan secara langsung oleh jajaran perangkat desa dengan pengawasan yang tertib dan transparan.

    ‎​Dalam sambutannya di hadapan para warga penerima manfaat, Penjabat (Pj) Kepala Desa Penambangan, Muhammad Saleh, menyampaikan pesan penting mengenai pemanfaatan dana bantuan tersebut. Beliau mengimbau agar bantuan yang diterima dapat dialokasikan secara tepat sasaran, dengan mengutamakan kebutuhan pangan dan pokok rumah tangga sehari-hari.

    ‎​”Kami berharap bantuan ini benar-benar dimanfaatkan untuk keperluan keluarga yang mendesak. Gunakanlah untuk membeli kebutuhan pokok sehari-hari agar beban ekonomi keluarga sedikit terbantu,” tutur Muhammad Saleh dengan penuh perhatian.

    ‎​Pihak pemerintah desa memastikan bahwa penyaluran ini tidak dilakukan secara sembarangan. Seluruh penerima telah melalui tahapan verifikasi yang matang serta disesuaikan dengan hasil keputusan dalam Musyawarah Desa (Musdes), guna menjamin bahwa bantuan ini diterima oleh warga yang benar-benar membutuhkan.

    ‎​Proses penyaluran yang berlangsung di Balai Desa Penambangan terpantau berjalan dengan lancar, tertib, dan penuh kehangatan. Suasana haru dan rasa syukur tampak jelas dari raut wajah para warga yang hadir.

    ‎​Salah satu penerima manfaat, Ibu Onsa yang merupakan warga Dusun Sawahan, mengungkapkan rasa terima kasihnya yang mendalam. Baginya, bantuan tunai ini memberikan kelegaan tersendiri di tengah tantangan ekonomi saat ini.

    ‎​”Saya merasa senang sekali dengan adanya bantuan BLT-DD ini. Keperluan dapur jadi sangat terbantu. Terima kasih kepada Bapak Pj Kepala Desa Penambangan beserta jajarannya yang telah peduli dan meringankan beban hidup kami sehari-hari,” ungkap Ibu Onsa dengan penuh haru.

    ‎​Melalui realisasi BLT-DD Ekstrem ini, Pemdes Penambangan berharap dapat terus berperan aktif menyukseskan program nasional dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat lapisan bawah. Langkah berkelanjutan ini sekaligus menjadi wujud nyata kehadiran perlindungan sosial yang merata bagi seluruh warga desa yang membutuhkan uluran tangan. ( Fbl )

  • ‎Dugaan Pelanggaran Hukum Pemblokiran Jalan Pantura Resmi Dilaporkan BEM Probolinggo Raya ke Kepolisian

    ‎PROBOLINGGO, Kabarbromo.com — Buntut aksi pemblokiran jalur utama Pantai Utara (Pantura) Kabupaten Probolinggo pada 28 Oktober 2026 lalu kini berbuntut panjang. Aliansi BEM Probolinggo Raya mengambil langkah tegas dengan mendatangi Mapolres Probolinggo guna menggelar audiensi sekaligus menyerahkan berkas laporan resmi terkait dugaan tindak pidana dalam insiden tersebut.

    ‎Langkah hukum ini diambil menyusul maraknya sorotan masyarakat dan jagat maya atas terganggunya arus lalu lintas serta mobilitas publik di jalur logistik vital tersebut. Mahasiswa menilai tindakan pemblokiran jalan yang sempat viral itu telah berdampak langsung terhadap fungsi jalan nasional serta merugikan kepentingan umum.

    ‎Koordinator Aliansi BEM Probolinggo Raya, Bung Azam, menegaskan bahwa penyerahan laporan resmi ini merupakan komitmen dan tanggung jawab moral kalangan akademisi dalam mengawal supremasi hukum di wilayah Kabupaten Probolinggo. Guna memastikan penanganan perkara berjalan serius, berkas laporan tidak hanya diserahkan ke tingkat polres, tetapi juga tembusannya dikirimkan langsung ke Polda Jawa Timur hingga Kapolri.

    ‎“Kami tidak sekadar berwacana atau berhenti pada forum audiensi semata. Laporan resmi ini kami tembuskan hingga ke Polda Jatim dan Mabes Polri. Kami ingin menjamin bahwa dugaan pelanggaran hukum pada aksi pemblokiran jalan Pantura diselidiki secara profesional, transparan, serta bebas dari praktik tebang pilih,” tegas Bung Azam.

    ‎Bung Azam juga menggarisbawahi bahwa meski kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum dijamin oleh konstitusi, pelaksanaannya wajib mematuhi batasan hukum dan tidak boleh mengorbankan hak warga negara lain, terutama terkait keselamatan dan kelancaran lalu lintas.

    ‎Dari kacamata regulasi, Koordinator Isu Politik, Hukum, dan HAM Aliansi BEM Probolinggo Raya, Jefri Ali Mahmudi, menyoroti implikasi hukum dari terganggunya akses distribusi barang dan mobilitas warga akibat aksi tersebut. Pihaknya menyodorkan beberapa pasal krusial sebagai landasan bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan.

    ‎“Pemeriksaan dapat mendasarkan pada Pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 274 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023), sepanjang unsur perbuatan melawan hukum berupa gangguan fungsi jalan terpenuhi,” terang Jefri.

    ‎Tak hanya itu, Jefri juga mendorong penyidik kepolisian untuk mendalami potensi penerapan Pasal 256 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, khususnya jika terbukti unjuk rasa tersebut digelar tanpa adanya pemberitahuan resmi kepada otoritas berwenang serta menimbulkan gangguan ketertiban umum.

    ‎“Kami mendesak kepolisian bergerak murni berdasarkan pembuktian materiil dan fakta hukum, bukan karena desakan atau intervensi pihak tertentu. Penegakan hukum harus berdiri tegak dan nondiskriminatif,” imbuhnya.

    ‎Melalui upaya ini, Aliansi BEM Probolinggo Raya menegaskan bahwa langkah legal yang mereka tempuh bukan bentuk pembatasan terhadap hak berekspresi, melainkan edukasi publik bahwa setiap tindakan di ruang terbuka memiliki konsekuensi hukum yang harus dipertanggungjawabkan. Mereka berharap Polres Probolinggo segera memberikan kepastian hukum dan menindaklanjuti laporan tersebut secara objektif demi menjaga kondusivitas, ketertiban, serta kepercayaan masyarakat di Kabupaten Probolinggo.

    ‎( Redaksi )

  • Bersinergi Jaga Kondusifitas, 7 DPC Madas Beri Support Penuh Penegakan Hukum Polres Probolinggo

    PROBOLINGGO, Kabarbromo.com — Perwakilan pengurus dari 7 DPC Ormas Madas (Madura Asli Anak Serumpun) se-Jawa Timur menyambangi Markas Kepolisian Resor (Mapolres) Probolinggo pada Senin (2/11/2026). Langkah ini diambil secara mandiri guna menyampaikan dukungan moral dan konstitusional penuh kepada institusi kepolisian, sekaligus meluruskan kesalahpahaman terkait identitas serta atribut organisasi pasca-insiden kemarin yang sempat terjadi di wilayah Kabupaten Probolinggo baru-baru ini.

    Rombongan Madas yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum H. Samsul A bersama Sekretaris DPC Probolinggo Raya Agus Cahyono disambut hangat oleh Kapolres Probolinggo, AKBP Asmida Rizki Siregar, S.I.K., M.I.S., beserta jajarannya.

    Dalam audiensi tersebut, H. Samsul A menyampaikan klarifikasi mendasar mengenai keberadaan Madas. Ia menegaskan bahwa organisasi yang sah dan resmi hanyalah Madura Asli Anak Serumpun (Madas) dan tidak ada entitas lain yang menggunakan nama tersebut secara legal.

    Pihaknya secara tegas membantah keterlibatan Madas dalam tindakan kemarin. Menurutnya, segala bentuk tindakan intoleran yang mengatasnamakan Madas oleh pihak tertentu jelas mencederai nilai-nilai luhur masyarakat Madura.

    “Orang Madura itu memegang teguh etika dan adab. Jika ada kelompok yang bertindak ugal-ugalan dan memicu kericuhan lalu mengatasnamakan Madas, dapat dipastikan mereka bukan bagian dari Madura yang menjunjung tinggi kebudayaan kami,” tegas H. Samsul di Mapolres Probolinggo.

    H. Samsul menekankan pentingnya supremacy of law (supremasi hukum) dan meminta kepolisian bertindak tanpa ragu terhadap oknum-oknum yang merusak ketertiban umum.

    “Kami tidak ingin hukum dikalahkan oleh aksi-aksi premanisme. Hukum adalah panglima tertinggi untuk menjamin keamanan masyarakat. Apabila warga menemukan oknum atau aksi rusuh yang mencatut nama Madas, kami mengimbau agar segera melaporkannya ke aparat kepolisian serta mengonfirmasikannya kepada pengurus Madas Probolinggo Raya,” lanjutnya.

    Lebih lanjut, pengurus DPC Madas menggarisbawahi bahwa filosofi pendirian organisasi ini murni untuk pengabdian sosial dan memberikan dampak positif bagi kehidupan bermasyarakat, bukan untuk menakut-nakuti atau mengintimidasi warga.

    Selama ini, Madas berfokus pada berbagai kegiatan kemanusiaan yang terukur, di antaranya:

    * Layanan Kesehatan: Pengobatan gratis berkala dan penyediaan unit mobil ambulans siaga.

    * Sosial Keagamaan: Hibah tanah wakaf seluas 1.000 meter persegi serta santunan rutin bagi anak-anak yatim.

    * Kesejahteraan Masyarakat: Pembagian paket sembako kepada warga kurang mampu.

    Sekretaris DPC Madas Probolinggo Raya, Agus Cahyono, menyayangkan adanya oknum yang berupaya merusak citra organisasi. Ia menegaskan bahwa seluruh langkah Madas selalu berlandaskan koordinasi dengan instansi pemerintah dan aparat penegak hukum (APH).

    Menanggapi kedatangan dan pernyataan Madas, Kapolres Probolinggo AKBP Asmida Rizki Siregar, S.I.K., M.I.S., menyampaikan apresiasi yang mendalam atas komitmen persatuan dan kepercayaan yang diberikan oleh jajaran Madas kepada Polri.

    Kapolres memastikan bahwa jajaran Satreskrim, Satlantas, hingga fungsi operasional lainnya di Polres Probolinggo tengah bekerja maksimal secara akuntabel dan transparan untuk mengusut tuntas insiden yang terjadi.

    “Kami menerima amanah ini dengan penuh tanggung jawab. Berikan waktu kepada penyidik untuk bekerja membuat terang perkara ini. Setiap perkembangan penyelidikan akan kami sampaikan secara berkala kepada publik,” ujar AKBP Rizki Siregar.

    Ia juga menekankan prinsip kepolisian yang sinergis bersama elemen masyarakat demi memelihara situasi Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) yang kondusif.

    “Polisi tidak bisa bekerja sendirian. Sesuai arahan Bapak Kapolri, Polri harus menyatu dengan masyarakat. Kita hidup di negara hukum, bukan negara preman. Oleh karena itu, evaluasi manajemen risiko serta pendalaman situasi akan terus dilakukan agar aktivitas dan kepentingan masyarakat tidak terganggu oleh peristiwa serupa di masa mendatang,” pungkas Kapolres.

    Melalui sinergi ini, Madas dan Polres Probolinggo sepakat untuk mengawal proses hukum hingga tuntas secara profesional dan transparan. Peristiwa ini menjadi pengingat tegas bagi publik bahwa stabilitas keamanan di Kabupaten Probolinggo adalah harga mati, dan tidak ada satu pun kelompok maupun oknum yang berhak berdiri di atas hukum. ( Redaksi )

  • Langkah Nyata Pemdes Pajarakan Kulon Wujudkan Pembangunan Berkelanjutan Lewat IDM

    PROBOLINGGO, Kabarbromo.com — Pemerintah Desa Pajarakan Kulon, Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo, secara resmi melaksanakan kegiatan penginputan data Indeks Desa Membangun (IDM). Langkah strategis ini ditempuh sebagai wujud komitmen nyata pemerintah desa dalam mendukung proses pendataan berbasis data akurat ( evidence-based policy ) guna mencerminkan kondisi riil serta dinamika perkembangan pembangunan di wilayah setempat.

    Penginputan data IDM merupakan instrumen krusial dalam memetakan tingkat kemajuan desa. Pemutakhiran data ini mencakup tiga pilar utama ketahanan desa, yaitu Ketahanan Sosial, Ketahanan Ekonomi, dan Ketahanan Lingkungan. Hasil evaluasi dari ketiga indikator tersebut nantinya akan menentukan status perkembangan desa mulai dari desa tertinggal hingga mencapai status desa mandiri sekaligus menjadi pijakan utama penentuan arah kebijakan pembangunan nasional maupun daerah.

    Kepala Desa Pajarakan Kulon, Anas, menegaskan bahwa proses penginputan data tahun ini menekankan pada prinsip validitas, ketelitian, dan akuntabilitas tinggi. Seluruh tim penyusun dan perangkat desa diinstruksikan untuk memverifikasi setiap variabel data secara cermat agar selaras dengan kondisi objektif di lapangan. Koordinasi dan sinergi lintas sektor termasuk keterlibatan aktif tokoh masyarakat, lembaga desa, serta pendamping desa menjadi kunci utama keberhasilan proses verifikasi data ini.

    Melalui ketersediaan data yang valid dan mutakhir, Pemerintah Desa Pajarakan Kulon optimis bahwa perencanaan program kerja desa ke depan dapat terealisasi secara lebih terarah, efektif, serta tepat sasaran. Pendekatan ini dipastikan mampu mengoptimalkan alokasi anggaran dan program intervensi agar berdampak langsung terhadap peningkatan taraf hidup serta kesejahteraan seluruh warga desa.

    Kegiatan pemutakhiran data IDM ini sekaligus mempertegas integritas dan dedikasi Pemerintah Desa Pajarakan Kulon dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kemajuan yang berkelanjutan. ( FbL )

  • Kisah Haru Pasien Almira 6 Tahun di RS Graha Sehat, Pelayanan Penuh Empati dan Ketulusan Tenaga Kesehatan

    PROBOLINGGO, Kabarbromo.com — Senyum lega dan rasa haru mewarnai pengalaman rawat inap Almira, seorang anak berusia enam tahun asal Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo. Meski harus menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Graha Sehat, kehangatan serta dedikasi para tenaga kesehatan setempat berhasil memberikan kenyamanan dan rasa aman yang begitu berarti bagi Almira dan keluarganya.

    ‎Berada di lingkungan rumah sakit yang kerap kali memicu rasa cemas bagi seorang anak kecil tidak menjadi beban berat bagi Almira. Kehadiran jajaran tenaga medis yang sigap, ramah, dan penuh empati membuat proses pemulihannya terasa jauh lebih ringan.

    ‎Secara khusus, pihak keluarga Almira menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang mendalam kepada seluruh jajaran perawat Rumah Sakit Graha Sehat, terutama kepada Mohammad Romli. Sosok nakes tersebut dinilai memberikan perhatian ekstra, mendampingi proses perawatan dengan penuh kesabaran, serta memancarkan ketulusan yang membekas di hati pasien maupun keluarga.

    ‎Bagi seorang anak berumur enam tahun, perhatian kecil dan pendekatan yang hangat memiliki dampak psikologis yang sangat besar. Lingkungan rumah sakit yang asing dapat berubah menjadi tempat yang bersahabat ketika diisi oleh tenaga kesehatan yang bekerja dengan hati.

    ‎Dedikasi yang ditunjukkan oleh Mohammad Romli beserta tim perawat RS Graha Sehat membuktikan bahwa pelayanan medis tidak hanya berkutat pada prosedur dan obat-obatan, tetapi juga menyentuh aspek kemanusiaan. Kesabaran dalam merawat serta kepedulian tanpa memandang usia merupakan wujud pengabdian profesi yang patut diapresiasi.

    ‎Peristiwa ini menjadi penegas bahwa rumah sakit hadir bukan sekadar sebagai tempat penyembuhan fisik, melainkan juga sebagai sarana bertumbuhnya harapan, rasa empati, dan kenyamanan emosional bagi para pasien.

    ‎Mewakili Almira, pihak keluarga menyampaikan doa dan harapan terbaik untuk seluruh jajaran Rumah Sakit Graha Sehat agar semangat dedikasi dan pelayanan prima ini dapat terus dipertahankan.

    ‎”Terima kasih kepada seluruh jajaran perawat Rumah Sakit Graha Sehat, khususnya Mohammad Romli. Semoga segala kebaikan, bantuan, dan ketulusan dalam membantu pasien menjadi amal kebaikan serta mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT,” ungkap pihak keluarga dengan penuh rasa syukur.

    ‎Pengalaman positif ini diharapkan dapat terus menjadi inspirasi bagi seluruh insan kesehatan dalam memberikan pelayanan medis yang profesional, santun, dan berbelas kasih kepada seluruh lapisan masyarakat. ( Redaksi )

  • Remaja Karyawan Koperasi di Probolinggo Jadi Korban Pembacokan Hingga Meninggal, Polisi Buru Pelaku

    PROBOLINGGO, Kabarbromo.com — Warga Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo, digegerkan oleh penemuan jasad seorang pemuda yang terbujur kaku di jalan raya perbatasan antara Desa Patalan dan Desa Tunggak Cerme, Minggu malam (1/11/2026) sekitar pukul 21.00 WIB. Korban diketahui bernama Anas Mahfud (19), warga Dusun Posong, Desa Patalan.

    Insiden tragis ini langsung menyita perhatian publik setelah korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan dengan luka bacok serius di bagian leher. Suasana duka yang mendalam seketika menyelimuti area sekitar lokasi kejadian, di mana ibu korban dikabarkan jatuh pingsan akibat shock berat saat mengetahui dan melihat langsung kondisi jenazah putranya.

    Mendapat laporan dari masyarakat, gabungan petugas dari Satreskrim dan Sat Samapta Polres Probolinggo Kota bersama jajaran Polsek Wonomerto langsung bergerak cepat menuju lokasi kejadian. Setibanya di Tempat Kejadian Perkara (TKP), petugas segera memasang garis polisi guna mengamankan area dari kerumunan warga serta mempermudah proses investigasi awal.

    Tim Inafis Polres Probolinggo Kota juga diterjunkan untuk melakukan olah TKP secara mendetail serta mengumpulkan berbagai barang bukti pendukung. Dari hasil penyisiran di lokasi, sejumlah barang berharga milik korban seperti satu unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi N 3843 RM, telepon genggam, serta dompet ditemukan dalam keadaan utuh dan lengkap.

    Setelah olah TKP rampung, jenazah Anas segera dievakuasi menuju kamar jenazah RSUD dr. Mochammad Saleh, Kota Probolinggo, guna menjalani proses pemeriksaan medis lanjutan serta visum et repertum untuk memastikan penyebab kematiannya.

    Kepala Desa Patalan, Farhur Rozi, mengungkapkan bahwa pihak keluarga hingga kini masih terpukul dan belum mengetahui secara pasti kronologi lengkap di balik peristiwa nahas tersebut. Berdasarkan keterangan yang dihimpun dari pihak keluarga, korban sempat pulang ke rumah menjelang waktu Magrib sebelum akhirnya kembali berpamitan untuk keluar.

    “Kronologinya masih belum jelas sampai sekarang. Kata keluarganya, tadi korban sempat pulang sebelum Magrib, tetapi kemudian keluar lagi. Kurang tahu masih mau ke mana, sampai sekarang masih belum diketahui,” ujar Farhur Rozi saat dikonfirmasi.

    Lebih lanjut, Farhur menyebutkan bahwa dalam kesehariannya, Anas bekerja di sebuah lembaga keuangan yang bergerak di bidang layanan pinjaman. Kendati demikian, pihak keluarga memastikan bahwa korban tidak pernah menceritakan adanya masalah atau ancaman serius yang sedang dihadapinya sebelum kejadian tersebut.

    Aparat kepolisian memastikan bahwa pengusutan kasus ini menjadi prioritas utama. Kasat Reskrim Polres Probolinggo Kota, AKP Didik Hariono, secara tegas membenarkan adanya dugaan tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban.

    “Korban ditemukan warga dalam kondisi sudah meninggal dunia. Barang-barang milik korban, seperti handphone, dompet, dan sepeda motor, masih lengkap. Karena ada luka serius di leher, untuk prosesnya saat ini masih kami lakukan penyelidikan lebih lanjut,” jelas AKP Didik Hariono.

    Saat ini, pihak kepolisian fokus mendalami keterangan dari sejumlah saksi mata di sekitar lokasi kejadian serta menganalisis bukti-bukti fisik yang telah diamankan. Kasus dugaan penganiayaan berat hingga tewasnya pemuda Patalan ini kini ditangani sepenuhnya oleh Satreskrim Polres setempat demi menuntaskan motif dan menyingkap tabir kematian korban.

    ( Redaksi )

  • Geger! Warga Patalan Probolinggo Ditemukan Jadi Korban Dugaan Pembacokan di Wonomerto

    PROBOLINGGO, Kabarbromo.com — Suasana malam di kawasan Desa Tunggak Cerme, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo, mendadak geger. Seorang laki laki muda yang diketahui beridentitas sebagai warga setempat dilaporkan mengalami insiden kekerasan ekstrem berupa dugaan pembacokan yang terjadi pada Minggu malam (1/11/2026) sekitar pukul 21.00 WIB.

    Peristiwa yang menghebohkan warga sekitar ini berlangsung di salah satu ruas jalan lokal yang kerap disebut sebagai Jalan Kramat Tunggak Cerme. Detail kronologi serta pemicu insiden penyerangan tersebut masih menyelubungi misteri dan belum tersingkap secara utuh oleh publik.

    Berdasarkan keterangan yang dihimpun dari laporan awal di lapangan, petugas kepolisian sektor (Polsek) setempat yang mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) langsung melakukan identifikasi awal. Guna memastikan identitas korban, petugas memeriksa kartu tanda penduduk (KTP) yang dibawanya.

    Dari hasil pengecekan dokumen kependudukan tersebut, diketahui bahwa korban merupakan seorang pria bernama Anas. Berdasarkan alamat pada KTP-nya, korban tercatat sebagai warga Dusun Posong, Desa Patalan, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo.

    Selain memeriksa identitas diri, aparat di lokasi juga mengamankan sebuah unit kendaraan roda dua jenis Honda BeAT dengan pelat nomor N 3843 RM yang berada di dekat korban. Kendati demikian, pihak berwenang masih mendalami keterkaitan kendaraan tersebut apakah sedang dikendarai oleh korban secara langsung saat insiden berlangsung atau ada faktor lain yang melatarbelakangi keberadaan motor tersebut di lokasi kejadian.

    Hingga berita ini diturunkan, situasi dan kondisi terkini dari korban masih belum dapat dipastikan. Belum ada keterangan pasti dari fasilitas kesehatan atau pihak medis seberapa parah luka yang diderita Anas akibat dugaan sabetan senjata tajam tersebut, maupun bentuk pertolongan darurat yang telah diterimanya.

    Di samping itu, tabir gelap masih menutupi identitas terduga pelaku, jenis senjata tajam yang digunakan dalam aksi kekerasan ini, serta motif di balik penyerangan tersebut. Penyelidikan mendalam tentu sangat dibutuhkan untuk menguak tabir di balik peristiwa berdarah ini.

    Hingga detik ini, jajaran kepolisian setempat belum memberikan rilis atau keterangan resmi secara komprehensif mengenai rangkaian peristiwa maupun langkah-langkah penegakan hukum selanjutnya.

    Seluruh informasi yang beredar di tengah masyarakat saat ini masih bersifat laporan awal dan memerlukan proses verifikasi, investigasi mendalam, serta keterangan valid langsung dari aparat penegak hukum yang berwenang menangani perkara ini. ( Redaksi )

  • Pemerintah Desa Pajarakan Kulon Gelar Musdes RKPDes 2027, Gali Potensi Lokal dan Serap Aspirasi Warga

    PROBOLINGGO, Kabarbromo.com – Komitmen Pemerintah Desa (Pemdes) Pajarakan Kulon dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inklusif dan akuntabel kembali dibuktikan. Melalui Musyawarah Desa (Musdes) yang digelar di Pendopo Kantor Desa Pajarakan Kulon, Kecamatan Pajarakan, pada Kamis (17/09/2026), Pemdes resmi mulai merancang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) untuk Tahun Anggaran 2027.

    ​Forum perencanaan strategis tersebut berfokus pada penyusunan arah pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan dasar warga. Adapun tiga pilar utama yang menjadi prioritas dalam RKPDes 2027 mencakup peningkatan pemberdayaan masyarakat, pemerataan pembangunan infrastruktur desa, serta optimalisasi berbagai potensi lokal guna menggerakkan roda perekonomian warga.

    ​Hadir dalam kegiatan tersebut, Camat Pajarakan, Sudarmono, memberikan apresiasi sekaligus penekanan mengenai pentingnya pengawalan terhadap arah kebijakan pembangunan di tingkat desa. Menurutnya, setiap program yang disepakati harus bermuara pada kemaslahatan masyarakat umum serta steril dari kepentingan kelompok tertentu.

    ​”Kami hadir untuk mengawal jalannya Musdes agar perencanaan pembangunan yang disepakati benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat luas, bukan sekadar mengakomodasi kepentingan segelintir pihak,” tegas Sudarmono di hadapan para peserta musyawarah.

    ​Sejalan dengan arahan tersebut, Kepala Desa Pajarakan Kulon, Anas, menegaskan bahwa Musdes merupakan sarana krusial untuk menyelaraskan gagasan sekaligus mengantisipasi potensi kendala pembangunan sejak tahap perencanaan. Pelibatan masyarakat secara aktif dan terbuka dinilai sebagai kunci utama agar implementasi RKPDes 2027 berjalan transparan serta tepat sasaran.

    ​”Musdes ini adalah wadah kesepakatan bersama antara pemerintah desa dan seluruh elemen warga. Apa yang kita rumuskan hari ini merupakan hasil mufakat bersama, sehingga potensi permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan di lapangan dapat kita cegah dan antisipasi lebih awal,” ungkap Anas.

    ​Suasana musyawarah berlangsung inklusif dan partisipatif dengan menghadirkan jajaran Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus BUMDes, pendamping desa, hingga tenaga kesehatan dari puskesmas setempat.

    ​Seluruh rangkaian kegiatan berjalan tertib, aman, dan kondusif hingga akhir acara. Hal ini mencerminkan komitmen dan sinergi kolektif antara pemerintah desa dan warga dalam mendorong kemajuan Desa Pajarakan Kulon yang sejalan dengan visi pembangunan Kabupaten Probolinggo. ( Fbl )

  • Harga Aspal Melonjak 27 Persen, TPK Terancam Audit: Kadis PMD Suruh Desa Datang Konsultasi, Pengamat Minta Arahan Tertulis

    PROBOLINGGO, kabarbromo.com — Lonjakan harga material konstruksi di Kabupaten Probolinggo kian menyudutkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) desa. Anggaran proyek infrastruktur dari Dana Afirmasi Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp100 juta kini terancam tak mencukupi akibat kenaikan drastis harga aspal di pasaran.

    Dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) awal APBDes, harga aspal dipatok sekitar Rp2.900.000 per drum. Namun realisasi di lapangan melonjak hingga Rp3.700.000 per drum, naik tajam 27,59 persen. Situasi ini menempatkan TPK dalam posisi serba salah: memaksakan belanja berisiko temuan audit, sedangkan memangkas volume berpotensi merusak kualitas fisik jalan.

    Kondisi meresahkan di tingkat tapak ini memantik tanggapan keras dari praktisi hukum dan pengamat kebijakan publik Probolinggo, Kamil Wahyudi, SH.. Ia menegaskan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) tidak boleh sekadar bersikap pasif.

    “Pemkab melalui Dinas PMD harus hadir cepat. Jangan biarkan TPK di desa jalan sendiri menanggung risiko hukum akibat fluktuasi harga pasar yang di luar kendali mereka. Perlu ada instruksi tertulis atau petunjuk teknis darurat mengenai mekanisme adendum atau pergeseran anggaran agar desa memiliki kepastian hukum yang kuat,” tegas Kamil, Minggu (01/11/2026).

    Menanggapi sorotan publik tersebut, Kepala Dinas PMD Kabupaten Probolinggo, Munaris, mengklaim pihak pelaksana desa tidak perlu khawatir karena pintu konsultasi selalu terbuka.

    “Kami infokan bahwa Dinas PMD selalu siap melayani desa dan menerima konsultasi terkait pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Sudah ada desa-desa yang konsultasi terkait pelaksanaan APBDes 2026 dan tahun-tahun sebelumnya,” ujar Munaris saat dikonfirmasi.

    Munaris mengarahkan agar desa-desa yang mengalami kendala anggaran segera mendatangi kantor Dinas PMD pada hari kerja. Kendati koordinasi bisa difasilitasi camat—seperti yang telah berjalan di Kecamatan Krejengan—ia menilai konsultasi langsung ke dinas akan lebih efektif.

    “Lebih baik desa-desa yang ke PMD karena ada Klinik Konsultasi yang sudah berjalan beberapa tahun. Apalagi bulan Oktober ini kami juga sudah keliling melakukan pendampingan ke desa-desa,” tambahnya.

    Meski Dinas PMD mengandalkan Klinik Konsultasi dan imbauan tatap muka, kepastian hukum formal berupa instruksi tertulis (jukrah) tetap mendesak diterbitkan. Tanpa adanya aturan main teknis yang jelas mengenai adendum atau perubahan anggaran, TPK desa rentan dijadikan kambing hitam atas masalah administrasi yang timbul akibat gejolak harga pasar. (*)

     

  • Kenaikan Harga Aspal Guncang Proyek Desa: TPK Serba Salah, Dinas PMD Diminta Segera Turun Tangan

    PROBOLINGGO, kabarbromo.com — Gejolak harga material konstruksi di tingkat lokal kembali memicu persoalan pelik bagi pemerintah desa. Dana afirmasi Tahun Anggaran 2026 dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) senilai sekitar Rp100 juta yang digelontorkan untuk pembangunan infrastruktur desa kini berada di persimpangan dilematis akibat lonjakan harga aspal di pasaran.

    Berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) awal yang disusun dalam APBDes, harga satuan aspal dipatok pada angka sekitar Rp2.900.000 per drum. Namun, realitas di lapangan menunjukkan harga komoditas esensial tersebut telah meroket hingga menyentuh angka Rp3.700.000 per drum, mencatatkan lonjakan tajam sekitar 27,59 persen.

    Kondisi ini membuat Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) di desa berada di posisi serba salah. Di satu sisi, pelaksanaan pekerjaan fisik harus segera direalisasikan demi kepentingan publik. Di sisi lain, memaksakan pembelian dengan pagu anggaran lama tanpa penyesuaian hukum administrasi keuangan berisiko besar menjerat pelaksana ke dalam ranah temuan audit, sementara memangkas volume secara sepihak dikhawatirkan menurunkan mutu konstruksi jalan.

    Menanggapi carut-marut di tingkat tapak ini, sejumlah kalangan mendesak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) Kabupaten Probolinggo untuk tidak tinggal diam. Dinas PMD selaku instansi pembina teknis pemerintah desa dituntut segera memberikan petunjuk dan arahan (jukrah) yang jelas serta kepastian payung hukum bagi desa.

    Tata kelola keuangan desa memang tidak mengenal rezim pengadaan barang/jasa konvensional. Kendati demikian, mekanisme penyesuaian anggaran melalui Perubahan APBDes (P-APBDes) atau adendum volume kerap terbentur birokrasi di tingkat kabupaten.

    “Pemkab melalui Dinas PMD harus hadir cepat. Jangan biarkan TPK di desa jalan sendiri menanggung risiko hukum akibat fluktuasi harga pasar yang di luar kendali mereka. Perlu ada instruksi tertulis atau petunjuk teknis darurat mengenai mekanisme adendum atau pergeseran anggaran agar desa memiliki kepastian hukum yang kuat,” ujar Kamil Wahyudi, SH. salah seorang praktisi hukum dan pengamat kebijakan publik Probolinggo.

    Apabila Dinas PMD lamban merespons, dikhawatirkan banyak proyek infrastruktur desa yang mandek atau berujung pada temuan pemeriksaan yang merugikan pengurus desa. Bola panas kini berada di tangan Dinas PMD Kabupaten Probolinggo untuk segera menerbitkan arah kebijakan preventif yang adil dan berpayung hukum jelas. (*)

     

  • Peringati Hari Santri 2026, DKC Garda Bangsa Probolinggo Napak Tilas ke Makam Ulama Besar

    Probolinggo, Kabarbromo.com – Mengingat kembali rekam jejak dan jasa para kiai, Dewan Koordinasi Cabang (DKC) Garda Bangsa Kabupaten Probolinggo menggelar agenda Napak Tilas Ulama pada Jumat (30/10/2026). Kegiatan dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional (HSN) 2026 ini diikuti oleh jajaran pengurus, mulai dari Ketua DKC Garda Bangsa Kabupaten Probolinggo Mohammad Badrul Kamal, Sekretaris Irfan Ardiansyah, Bendahara Fina Farhana, hingga belasan kader Garda Bangsa.

    Rangkaian perjalanan religi ini diawali dengan ziarah ke makam KH. Hasan Sepuh di kawasan Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Rombongan kemudian melanjutkan perjalanan menuju Pondok Pesantren Nurul Jadid, Paiton, untuk menziarahi makam perintis dan pengasuh pesantren, yakni KH. Zaini Mun’im serta KH. Abdul Haq Zaini.

    Tidak berhenti di situ, perjalanan dilanjutkan lintas daerah menuju Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo, Kabupaten Situbondo. Di sana, para pengurus dan kader memanjatkan doa bersama di makam Pahlawan Nasional KH. R. As’ad Syamsul Arifin dan KH. R. Fawaid As’ad.

    Ketua DKC Garda Bangsa Kabupaten Probolinggo, Mohammad Badrul Kamal, menegaskan bahwa napak tilas ini bukan sekadar tradisi rutin, melainkan upaya konkret menanamkan kembali sejarah perjuangan pesantren kepada generasi muda.

    “Melalui napak tilas ini, kami ingin terus mengenang perjuangan para ulama dan meneladani nilai keikhlasan serta pengabdian mereka. Semangat para kiai harus menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk menjaga persatuan dan nilai-nilai kebangsaan,” tegas Badrul Kamal.

    Ia juga mengungkapkan rencana DKC Garda Bangsa Kabupaten Probolinggo untuk memperluas jangkauan kegiatan safari religi tersebut di masa mendatang.

    “Insyaallah, ke depan kami berencana menggelar ziarah Wali Lima. Kami berharap agenda ini dapat mempererat kebersamaan antaranggota sekaligus menumbuhkan rasa tazim terhadap para pahlawan dan penyebar syiar Islam di Nusantara,” lanjutnya.

    Melalui peringatan Hari Santri Nasional 2026 ini, Garda Bangsa Kabupaten Probolinggo berharap generasi muda tidak kehilangan akar sejarah, serta terus tergerak memberikan pengabdian terbaik bagi agama, masyarakat, dan bangsa. ( FBL )

  • ‎Optimalkan Pelayanan Publik, Pemdes Pajarakan Kulon Gelar Musdes Perubahan APBDes 2026


    ‎Probolinggo, Kabarbromo.com — Pemerintah Desa Pajarakan Kulon, Kecamatan Pajarakan, menyelenggarakan Musyawarah Desa (Musdes) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2026. Kegiatan yang dilaksanakan pada Jumat (30/10/2026) ini berlangsung dengan tertib dan lancar di Aula Desa Pajarakan Kulon.
    ‎
    ‎Musyawarah ini dihadiri oleh perwakilan dari pihak Kecamatan Pajarakan, jajaran perangkat desa, Ketua serta anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), hingga tokoh dan elemen masyarakat Desa Pajarakan Kulon. Agenda utama dalam forum tersebut adalah pembahasan sekaligus penetapan perubahan APBDes Tahun Anggaran 2026.
    ‎
    ‎Fokus utama pergeseran anggaran kali ini dialokasikan dari dana pengurukan KDMP yang kemudian dialihkan untuk pengadaan unit komputer pelayanan masyarakat. Langkah ini diambil guna mengoptimalkan fasilitas serta kecepatan layanan administratif bagi warga desa.
    ‎
    ‎Kegiatan Musdes dipimpin langsung oleh Kepala Desa Pajarakan Kulon, Anas, bersama jajaran perangkat desa. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut menjadi bukti nyata sinergi dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah desa dan warga dalam menentukan arah kebijakan pembangunan serta pengelolaan anggaran desa.
    ‎
    ‎Dalam sambutannya, Kepala Desa Pajarakan Kulon, Anas, menegaskan bahwa Musdes merupakan wadah strategis untuk menyerap aspirasi, masukan, serta pertimbangan penting terkait perubahan APBDes 2026. Penyesuaian anggaran ini dinilai sangat perlu dilakukan agar prioritas pembangunan, pelayanan publik, dan kebutuhan mendesak warga di lapangan dapat terpenuhi secara optimal.
    ‎
    ‎Beliau juga menambahkan bahwa perubahan APBDes ini adalah bentuk komitmen pemerintah desa dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, sehingga setiap program yang dijalankan dapat memberikan manfaat langsung dan tepat sasaran bagi seluruh masyarakat Desa Pajarakan Kulon. ( FBL )
    ‎