kabarbromo.com

Tag: #InfoKraksaan

  • Baru Diluncurkan, Layanan AI “Halo SAE” Pemkab Probolinggo Dikritik Warga: Laporan Pohon Tumbang Malah Dibalas Respons Tak Nyambung

    Baru Diluncurkan, Layanan AI “Halo SAE” Pemkab Probolinggo Dikritik Warga: Laporan Pohon Tumbang Malah Dibalas Respons Tak Nyambung

    PROBOLINGGO, kabarbromo.com – Layanan pengaduan berbasis kecerdasan buatan (AI) milik Pemerintah Kabupaten Probolinggo, “Halo SAE”, mulai menuai sorotan publik meski baru beberapa hari diluncurkan bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional, Rabu (20/5/2026) lalu.

    Sistem yang diklaim mampu mempercepat pelayanan masyarakat itu dinilai belum optimal setelah seorang warga mengaku kesulitan menyampaikan laporan kedaruratan terkait pohon tumbang di wilayah Kelurahan Patokan, Kecamatan Kraksaan.

    Kritik tersebut disampaikan Achmad, warga Kecamatan Kraksaan, yang pada Jumat pagi (22/05/2026), sekitar pukul 05.52 WIB melaporkan adanya dahan pohon berukuran besar yang patah dan menggantung di kawasan Jalan Ir. H. Juanda No. 39, Patokan.

    Dalam laporan yang dikirim melalui layanan WhatsApp Halo SAE di nomor 0821-3100-1001, Achmad mengaku telah menyertakan foto lokasi, kronologi kejadian, hingga titik koordinat GPS agar petugas terkait dapat segera melakukan penanganan karena dahan pohon dinilai berpotensi membahayakan pengguna jalan.

    Namun, berdasarkan tangkapan layar percakapan yang diterima, sistem AI Halo SAE justru memberikan respons otomatis yang dianggap tidak memahami konteks laporan.

    Bot tersebut membalas:

    “Gambar diterima. Jika ini untuk aduan, mohon lanjutkan dengan detail aduan Anda atau balas dengan ‘ini lampiran aduan’.”

    Padahal, menurut Achmad, seluruh detail laporan sudah ditulis dalam satu rangkaian pesan.

    Merasa respons yang diterima tidak sesuai situasi darurat, Achmad kemudian membalas dengan nada kecewa. Namun, sistem AI kembali merespons menggunakan format percakapan layaknya layanan pelanggan umum.

    “Halo Sobat SAE! Maaf, bisakah Kak menjelaskan lebih detail apa yang ingin Kak ketahui tentang mesin atau layanan yang Kak maksud? Saya siap membantu!”

    Achmad menilai respons tersebut justru memperlambat proses penanganan laporan yang berkaitan dengan keselamatan publik.

    Keluhan Warga

    Achmad mengaku kecewa karena layanan yang dipromosikan sebagai sistem pengaduan cepat berbasis AI belum mampu memahami laporan masyarakat secara kontekstual.

    “Katanya sistem canggih pakai AI untuk mempercepat layanan, tapi faktanya malah membuang waktu masyarakat. Ini laporan soal keselamatan pengguna jalan, bukan sekadar percakapan biasa,” ujarnya.

    Ia juga menilai penggunaan bahasa balasan otomatis yang terlalu formal dan berulang justru membuat warga kesulitan mendapatkan kepastian tindak lanjut.

    “Semua detail lokasi, foto, sampai koordinat GPS sudah saya kirim lengkap. Tapi sistem malah mengira saya sedang bertanya soal mesin. Kami butuh penanganan cepat dari instansi terkait, bukan diajak chatting berputar-putar,” tambahnya.

    Setelah Ac hmad meminta agar admin manusia turun tangan, sistem akhirnya memberikan jawaban bahwa laporan akan diteruskan kepada operator.

    Pemkab Diharapkan Evaluasi Sistem

    Peristiwa ini memunculkan harapan agar Pemerintah Kabupaten Probolinggo melakukan evaluasi terhadap kesiapan sistem AI Halo SAE, terutama dalam menangani laporan bersifat darurat seperti kebencanaan, pohon tumbang, maupun kondisi yang berpotensi mengancam keselamatan masyarakat.

    Sebelumnya, Bupati Probolinggo disebut menyampaikan bahwa layanan Halo SAE dirancang untuk mempercepat respons pengaduan masyarakat dengan klasifikasi penanganan tertentu sesuai tingkat urgensi laporan.

    Ironisnya, layanan yang mengusung jargon “Sampaikan, Adukan, Eksekusi” itu justru dinilai belum mampu mengeksekusi respons awal secara tepat terhadap laporan warga yang bersifat mendesak. Warga berharap slogan tersebut tidak sekadar menjadi tagline pelayanan digital, melainkan benar-benar diwujudkan melalui sistem yang responsif, akurat, dan mampu memahami konteks aduan masyarakat secara cepat, terutama terkait keselamatan publik.

    Hingga berita ini disusun, media masih berupaya meminta konfirmasi kepada pihak Pemerintah Kabupaten Probolinggo maupun pengelola layanan Halo SAE terkait respons sistem tersebut serta tindak lanjut penanganan laporan warga. (Red)

     

  • KRAKSAAN MENCEKAM! Teror Petasan Hantam Rumah Warga Alassumur Kulon, Kapolres Probolinggo Diminta Bertindak Tegas

    Foto: Pelaku Pelempar Petasan

    PROBOLINGGO, kabarbromo.com – Belum usai keresahan masyarakat Kabupaten Probolinggo akibat aksi begal yang kian brutal, kini teror baru muncul menghantui ketenangan warga. Pada Senin dini hari (11/05/2026) sekitar pukul 02.20 WIB, sebuah ledakan petasan mengguncang rumah salah satu warga di Desa Alassumur Kulon, Kecamatan Kraksaan.

    ​Berdasarkan informasi yang dihimpun, aksi pengecut tersebut dilakukan oleh seorang pria tak dikenal yang mengenakan jaket hitam. Pelaku dengan sengaja melemparkan petasan ke arah kediaman korban yang berinisial MM saat penghuni rumah dan warga sekitar tengah terlelap.

    ​Ledakan tersebut tak hanya mengejutkan pemilik rumah, namun juga memicu kemarahan warga desa yang merasa keamanan mereka sudah berada di titik nadir.

    Pantauan di lapangan menunjukkan daya ledak petasan yang dilempar oleh pria berjaket hitam tersebut cukup tinggi. Akibat ledakan pada pukul 02.20 WIB tersebut, kediaman MM mengalami kerusakan signifikan: Kaca Rumah Hancur, pecahan kaca berserakan di area teras hingga masuk ke dalam ruangan; ​Mobil Rusak, kendaraan milik korban yang terparkir turut menjadi sasaran, mengalami kerusakan fisik akibat hantaman material ledakan; ​Pagar dan Area Depan, kerusakan juga terlihat pada bagian pagar rumah yang menjadi titik ledak utama.

    ​Rakyat Bosan Hidup dalam Ketakutan

    ​Kabupaten Probolinggo seolah sedang “sakit”. Rentetan peristiwa kriminalitas, mulai dari begal yang masih mencekam hingga aksi teror pelemparan petasan ini, menunjukkan bahwa ruang gerak pelaku kejahatan semakin leluasa.

    ​”Warga sudah sangat menderita dengan ancaman begal di jalanan, sekarang di dalam rumah pun kami tidak merasa aman,” ujar Fadil salah satu warga Desa Alassumur Kulon.

    ​Hingga berita ini diturunkan, redaksi sedang berupaya melakukan konfirmasi kepada Kapolres Probolinggo, Dr. M. Wahyudin Latif, SH., SIK., MSi.

    ​Publik kini menanti, apakah pihak kepolisian akan memberikan respons cepat dan mengungkap identitas pelaku berjaket hitam tersebut, ataukah teror ini akan menambah daftar panjang kasus tak terungkap di wilayah hukum Probolinggo?

    ​Masyarakat tidak butuh sekadar patroli seremonial, masyarakat butuh rasa aman!. (Redaksi)

     

  • Desas-Desus Harjakapro ke-280 Tambah 5 Hari: Benarkah Demi Rakyat atau Sekadar Kejar Setoran Sewa?

    Desas-Desus Harjakapro ke-280 Tambah 5 Hari: Benarkah Demi Rakyat atau Sekadar Kejar Setoran Sewa?

    PROBOLINGGO, kabarbromo.com – Gelaran Hari Jadi Kota Kraksaan (Harjakapro) ke-280 di Kabupaten Probolinggo yang sejatinya menjadi pesta rakyat, kini justru dibayangi gelombang kritik dari warga dan pedagang lokal. Mulai dari tingginya biaya sewa lapak hingga isu perpanjangan durasi acara selama lima hari menjadi sorotan tajam.

    ​Kondisi di lapangan menunjukkan adanya ketimpangan dominasi antara pedagang luar daerah dengan pelaku UMKM asli Kabupaten Probolinggo. Hal ini disinyalir terjadi akibat harga sewa stan yang dinilai mencekik bagi pedagang kecil setempat.

    ​Pedagang Lokal Terhimpit Biaya Sewa

    ​Muhyiddin, salah satu pemerhati kebijakan publik yang mengamati jalannya acara, menyayangkan minimnya proteksi bagi pedagang lokal. Menurutnya, mahalnya sewa lapak membuat warga Kabupaten Probolinggo kalah bersaing dengan modal besar pedagang luar.

    ​”Harusnya ini jadi panggung buat orang lokal. Tapi kalau sewanya mahal, yang masuk akhirnya pedagang besar dari luar daerah. Kita hanya jadi penonton di rumah sendiri,” tegas Muhyiddin.

    ​Senada dengan itu, Hamid, yang juga warga Kraksaan, menyoroti efektivitas acara tersebut dalam mendongkrak ekonomi arus bawah. Ia menilai panitia perlu mengevaluasi kembali skema penempatan dan harga stan agar lebih berpihak pada masyarakat Probolinggo.

    ​Isu Perpanjangan 5 Hari: Peluang atau Beban?

    ​Di tengah tumpukan masalah tersebut, kini berkembang desas-desus di kalangan pedagang bahwa acara akan diperpanjang selama lima hari ke depan. Bukannya disambut gembira, kabar ini justru memicu kekhawatiran baru terkait biaya operasional dan kepastian pendapatan.

    ​”Isu perpanjangan lima hari ini menambah ketidakpastian. Jika manajemennya masih sama dan masih ada pembebanan sewa lapak bagi pedagang lokal, perpanjangan ini hanya akan menguntungkan segelintir pihak, bukan UMKM kita,” tambah Hamid. (Redaksi)

     

  • Harjakapro Diklaim Non-APBD, Tapi Ada Kontrak EO Disdikdaya 98 Juta? Warga: Pedagang Luar Kabupaten Malah Mendominasi

    Harjakapro Diklaim Non-APBD, Tapi Ada Kontrak EO Disdikdaya 98 Juta? Warga: Pedagang Luar Kabupaten Malah Mendominasi

    PROBOLINGGO, kabarbromo.com – Tabir penyelenggaraan Hari Jadi Kabupaten Probolinggo (Harjakapro) ke-280 di Alun-Alun Kraksaan kian menyita perhatian publik. Di tengah klaim pejabat teras Pemkab Probolinggo bahwa acara ini bersifat “Non-APBD” dan murni dibiayai mandiri oleh Event Organizer (EO) penyelenggara, ditemukan fakta anggaran yang kontradiktif.

    ​Hasil penelusuran menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikdaya) Kabupaten Probolinggo ternyata mengucurkan anggaran melalui Pengadaan Langsung (PL) untuk Jasa Penyelenggaraan Acara kesenian dengan nilai kontrak Rp98.540.250.

    ​Dua EO, Satu Lokasi: Siapa yang Bertanggung Jawab?

    ​Menariknya, jasa EO hasil pengadaan langsung Disdikdaya ini disinyalir berbeda dengan EO utama yang mengelola acara Harjakapro secara keseluruhan. Adanya dua entitas penyelenggara ini memicu pertanyaan mengenai sinkronisasi kebijakan, terutama terkait pemberdayaan pedagang lokal.

    ​Meski ada kucuran dana APBD senilai hampir Rp100 juta untuk jasa penyelenggaraan kesenian, fakta di lapangan justru menunjukkan area utama di dalam pagar Alun-Alun Kraksaan didominasi oleh pedagang luar daerah. Saat dikonfirmasi, para pedagang tersebut mengaku datang dari Kediri, Blitar, dan daerah lain di Jawa Timur.

    ​Kritik Warga: Rakyat Lokal Diduga Terpinggirkan

    ​Kondisi ini memantik reaksi keras dari Luthfi, warga Kelurahan Patokan, Kecamatan Kraksaan. Ia mempertanyakan transparansi dan asas manfaat dari anggaran yang dikeluarkan oleh Disdikdaya tersebut.

    ​”Publik diinfokan bahwa acara ini mandiri atau Non-APBD, tapi faktanya ada kontrak Disdikdaya sebesar 98 juta lebih untuk jasa EO kesenian. Jika ada uang rakyat yang masuk, kenapa pedagang lokal kita justru tidak menjadi prioritas di ring utama?” cetus Luthfi.

    ​Luthfi menilai, keberadaan EO yang dibayar dengan dana APBD seharusnya menjadi jaminan bahwa ada porsi bagi masyarakat lokal untuk merasakan perputaran ekonomi. Namun, dominasi pedagang luar kota menunjukkan adanya kegagalan koordinasi atau bahkan pengabaian terhadap potensi ekonomi kerakyatan di Kabupaten Probolinggo.

    ​Mendesak Transparansi Disdikdaya

    ​Munculnya angka kontrak Rp.98.540.250 ini menuntut penjelasan rinci dari Disdikdaya Kabupaten Probolinggo. Publik perlu mengetahui apa saja output dari anggaran tersebut dan mengapa kehadirannya tidak mampu mengintervensi dominasi pedagang luar daerah demi kepentingan UMKM lokal.

    Hingga berita ini diturunkan, awak media masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak Disdikdaya terkait perbedaan peran antara EO pengadaan langsung oleh Disdikdaya Kabupaten Probolinggo dengan EO penyelenggara umum, serta sejauh mana pengawasan dilakukan agar anggaran negara tersebut benar-benar berdampak bagi kesejahteraan warga Kabupaten Probolinggo. (Redaksi)

     

  • Jeritan Dapur di Kraksaan Ibu Kota Kabupaten Probolinggo: Kala LPG 3 Kg Menjelma “Emas Hijau”

    Ilustrasi

    PROBOLINGGO, KABARBROMO66.COM – Aroma tumisan bawang yang biasanya menyeruak dari dapur-dapur warga di Kelurahan Patokan, Kecamatan Kraksaan, mendadak hambar sejak Kamis pekan lalu. Bukan karena hilangnya selera makan, melainkan karena api di atas kompor yang tak kunjung menyala. Liquefied Petroleum Gas (LPG) ukuran 3 kilogram, si tabung melon yang menjadi urat nadi dapur rakyat, kini raib bak ditelan bumi.

    Hingga Senin, 23 Maret 2026, kelangkaan energi bersubsidi ini masih mencekik warga di jantung Kabupaten Probolinggo tersebut. Salah satunya adalah Ulum. Pria paruh baya asal Kelurahan Patokan ini tampak kebingungan menyisir sudut-sudut kota demi satu tabung gas.

    Gbr. Ulum warga Kel. Patokan Kec. Kraksaan

    “Saya bingung harus cari ke mana lagi. Sudah muter-muter, stoknya kosong semua,” keluh Ulum dengan raut wajah masygul.

    Kelangkaan ini bukan sekadar soal barang yang hilang, tapi juga harga yang melambung di luar nalar. Ulum mengaku terpaksa merogoh kocek hingga Rp25.000 demi bisa membawa pulang satu tabung melon. Angka ini melonjak tajam dari Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah, yang biasanya bertengger di kisaran Rp18.000 per tabung.

    Kronologi Kelumpuhan Dapur

    Kelumpuhan pasokan ini terpantau mulai terjadi sejak Kamis (19/3). Selama lima hari terakhir, warga dipaksa melakukan perburuan melelahkan. Berikut adalah potret krisis di lapangan:

    • Penyisiran Buntu: Pengecer kecil di area Kraksaan mayoritas memajang tumpukan tabung kosong dengan papan bertuliskan “Habis”.
    • Spekulasi Harga: Di tingkat pengecer liar, harga merangkak naik karena stok yang terbatas menjadi rebutan.
    • Efek Domino: Para pelaku UMKM makanan di pinggir jalan mulai mengeluhkan biaya produksi yang membengkak akibat mahalnya “bahan bakar” utama mereka.

    Menanti Tangan Dingin Pemerintah

    Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi mengenai penyebab pasti macetnya distribusi di wilayah Kraksaan. Apakah ada kendala logistik dari Pertamina, ataukah ada “tangan-tangan nakal” yang sengaja menimbun di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat?

    Warga seperti Ulum hanya berharap satu hal: distribusi segera normal. Tanpa intervensi cepat dari Bupati Probolinggo dan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) Kabupaten Probolinggo, dapur warga di Kraksaan dipastikan akan terus “dingin” meski harga terus memanas. (Red/Ir)