kabarbromo.com

Tag: #NahdlatulUlama

  • Ketua PCNU Kraksaan Imbau Publik Tak Berspekulasi soal Muktamar NU ke-35

    Jombang, kabarbromo.com — Proses perhelatan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU), riuh rendah perbincangan dan spekulasi publik, terutama dari pihak-pihak yang mendadak ‘menjadi pengamat’ dinamika internal organisasi, semakin mengemuka. Fenomena ini mendapat respons menohok dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kraksaan.Ketua Tanfidziyah PCNU Kraksaan, KH. Chafidzul Hakiem Noer (Gus Hafiz), menyikapi pola komunikasi publik yang dinilainya justru mendistorsi nilai-nilai dasar dan eksistensi jam’iyah NU. Ia menyoroti banyaknya pihak di luar struktur yang sibuk memberikan ramalan, kritik, hingga membangun narasi ketakutan terkait Muktamar.

    “Fenomena ini sungguh absurd,” tegas KH. Chafidzul Hakiem Noer. “Muktamar NU adalah mekanisme konstitusional sebuah organisasi sosial keagamaan yang sudah sangat mapan. Namun belakangan, panggung publik justru dipenuhi oleh pihak-pihak yang berbicara dengan nada seolah paling mengerti dan paling paham NU, padahal tidak memahami ranah keilmuan dan tradisi internalnya.”

    Dengan gaya kritik yang lugas, tajam, KH. Chafidzul Hakiem Noer menuntut agar para pengamat dadakan berhenti menebar opini yang tidak berdasar kepada NU. Menurutnya, dinamika NU memiliki logika internal dan dimensi spiritualitas yang tidak bisa diukur semata-mata dengan kalkulasi politik pragmatis.

    “Jangan sok jadi pengamat yang paling mengerti NU kalau nalarnya macet,” kritik KH. Chafidzul Hakiem Noer. “Ini adalah bentuk keangkuhan intelektual yang gersang. Kritik tentu boleh dan perlu, tetapi kritik tanpa metodologi, tanpa pemahaman ontologis, dan hanya berdasar pada asumsi serta ketakutan, itu bukan lagi analisis, melainkan sekadar kebisingan publik.”

    Dimensi Spiritual yang Tak Terpisahkan

    Lebih lanjut, sosok yang juga pengasuh Majelis Syubbanul Muslimin ini mengingatkan agar publik tidak memisahkan NU dari sejarah dan akar spiritualnya. NU didirikan oleh para ulama agung, termasuk Hadrotussyekh KH. Hasyim Asy’ari, dengan fondasi keumatan yang kokoh.

    “Kekhawatiran yang dibuat-buat soal masa depan NU menunjukkan dangkalnya pemahaman teologis-historis sebagian orang,” lanjutnya. “Ada ikatan spiritual yang menjaga rumah besar ini. NU bukan hanya soal manuver elit, tetapi sebuah ekosistem keimanan dan pengabdian yang dipayungi oleh doa para Masyayikh dan para Wali.”

    Mengawal Muktamar dengan Keheningan dan Keikhlasan

    PCNU Kraksaan mengimbau segenap warga Nahdliyin serta masyarakat luas untuk tidak mudah terpancing isu dan spekulasi spekulatif terhadap proses Muktamar NU ke-35.

    “Tidak usah khawatir berlebihan. Yakinlah, ada Hadrotussyekh KH. Hasyim Asy’ari dan para wali yang menjaga NU. Biarkan Muktamar berjalan di atas prinsip dan nalarnya sendiri. Bagi mereka yang hanya pandai berkomentar di luar, ada baiknya mengistirahatkan prasangka dan belajar menghormati rumah tangga organisasi lain,” pungkas KH. Chafidzul Hakiem Noer, pada Ahad (30/08/2026). (Redaksi)

     

  • Muktamar Ke-35 NU Masuki Babak Akhir, Pemilihan Rais Aam dan Ketum PBNU Digelar Hari Ini

    Muktamar Ke-35 NU Masuki Babak Akhir, Pemilihan Rais Aam dan Ketum PBNU Digelar Hari Ini

    JOMBANG, kabarbromo.com — Rangkaian persidangan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, memasuki agenda krusial pada Ahad (30/8/2026). Muktamirin dijadwalkan memilih kepemimpinan tertinggi PBNU untuk masa khidmah 2026–2031 melalui serangkaian Sidang Pleno IV dan V yang dimulai sejak pukul 08.00 WIB hingga selesai.
    Berdasarkan jadwal resmi persidangan, paruh pertama hari ini akan dibuka dengan Sidang Pleno 4. Agenda utama sidang tersebut meliputi pengesahan Tata Tertib (Tatib) Pemilihan Rais Aam dan Ketua Umum PBNU, dilanjutkan dengan tabulasi usulan nama-nama anggota Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) dari seluruh wilayah dan cabang.
    Tahapan kemudian berlanjut pada Sidang Pleno 5 yang menjadi puncak dari seluruh rangkaian muktamar. Pada pleno ini, kepengurusan PBNU periode 2021–2026 di bawah kepemimpinan Rais Aam KH Miftachul Akhyar dan Ketua Umum KH Yahya Cholil Staquf akan dinyatakan demisioner. Setelah itu, forum akan menetapkan sembilan ulama senior sebagai anggota AHWA.
    Sesuai mekanisme organisasi, para anggota AHWA terpilih akan menggelar sidang tertutup guna bermusyawarah dan menetapkan Rais Aam PBNU periode 2026–2031. Usai pengesahan Rais Aam, prosesi dilanjutkan dengan pemilihan Ketua Umum PBNU serta pembentukan tim formatur untuk menyusun struktur kepengurusan yang baru.
    Menanggapi jalannya momentum penentuan ini, Ketua Tanfidziyah PCNU Kraksaan, KH Chafidzul Hakim Noer, menekankan pentingnya menjaga kondusivitas, kemandirian organisasi, serta asas kemaslahatan bersama. Menurut kiai yang akrab disapa Gus Hafidz ini, muktamar bukan sekadar ajang kontestasi figur kepemimpinan, melainkan ruang khidmat tertinggi untuk menentukan arah masa depan jamiyah dalam melayani umat.
    “Kami mengajak seluruh kader dan nahdliyin, khususnya dari jajaran kepengurusan cabang, untuk bersama-sama mengawal jalannya pleno hari ini dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Siapa pun guru-guru kita yang nantinya mendapat amanah melalui mekanisme AHWA maupun pemilihan formatur, merupakan sosok-sosok terbaik yang dinilai mampu membawa kemajuan bagi NU sekaligus kemaslahatan untuk Indonesia,” ujar Gus Hafidz saat ditemui di sela-sela persiapan sidang pleno di Jombang, Ahad pagi.
    Seluruh rangkaian forum tertinggi warga Nahdliyin ini dijadwalkan berakhir pada siang hari, yang ditutup secara resmi melalui seremoni penutupan sebelum para peserta dari berbagai pengurus wilayah dan cabang bertolak kembali ke daerah masing-masing. (Red)
  • Muktamar Ke-35 NU: Mengakhiri Era Pemilihan Langsung, Menuju Penguatan Khittah

    Muktamar Ke-35 NU: Mengakhiri Era Pemilihan Langsung, Menuju Penguatan Khittah

    JOMBANG, kabarbromo.com — Peta sosiologis dan struktural organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU), resmi memasuki babak baru. Melalui dinamika persidangan yang ketat di Arena Muktamar Ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, para muktamirin menyepakati perubahan mendasar pada sistem pemilihan kepemimpinan tertinggi dan penegasan independensi organisasi dari panggung politik praktis.
    Langkah progresif ini menandai pergeseran besar jika dibandingkan dengan Muktamar Ke-34 NU di Lampung pada tahun 2021 lalu. Perubahan regulasi internal ini digadang-gadang sebagai upaya membentengi marwah NU dalam menyongsong abad kedua pendiriannya.
    Era Baru Pemilihan Ketua Umum
    Perbedaan paling mencolok yang memicu perdebatan panjang di Jombang adalah mekanisme penentuan Ketua Umum Tanfidziyah PBNU. Pada Muktamar ke-34 di Lampung, pemilihan ketua umum masih menggunakan sistem semi-langsung (one man one vote) setelah melewati tahap penyaringan usulan cabang dan persetujuan Rais Aam.
    Namun, pada Sidang Pleno III Muktamar ke-35 yang berakhir Minggu dini hari, sistem pemilihan langsung tersebut resmi dihapus. Melalui pemungutan suara tertutup, opsi perubahan mekanisme menang telak dengan mengantongi 401 suara, mengalahkan opsi mempertahankan sistem lama yang hanya meraih 150 suara.
    Dengan hasil tersebut, Ketua Umum PBNU kini tidak lagi dipilih langsung oleh ratusan pengurus cabang di bilik suara. Mandat penentuan dialihkan sepenuhnya kepada tim Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA), sebuah dewan yang berisikan sembilan kiai sepuh. Model musyawarah mufakat tertutup lewat AHWA—yang sebelumnya hanya digunakan untuk memilih Rais Aam—kini diadopsi secara penuh untuk menyaring dan menetapkan Ketua Umum Tanfidziyah. Langkah ini diambil guna meminimalkan gesekan sosiologis dan potensi politik transaksional di tingkat bawah.
    Benteng kokoh larangan rangkap jabatan
    Selain urusan suksesi kepemimpinan, Muktamar ke-35 di Jombang mengesahkan regulasi yang jauh lebih ketat terkait larangan rangkap jabatan struktural. Ketentuan ini menjadi antitesis dari situasi pada Muktamar ke-34, di mana batasan kepengurusan dengan jabatan politik praktis dinilai masih menyisakan ruang abu-abu.
    Di Jombang, komisi organisasi menyepakati aturan rigid yang mengunci posisi Rais Aam dan Ketua Umum PBNU dari ranah kekuasaan. Dua pucuk pimpinan tertinggi ini dilarang keras merangkap posisi sebagai pimpinan partai politik, anggota legislatif, hingga pejabat eksekutif struktural menteri dan kepala daerah. Aturan ini mempertegas komitmen NU untuk menjaga jarak yang sama dengan seluruh kekuatan politik pasca-Pemilu, sekaligus mengembalikan esensi organisasi kembali ke Khittah 1926.
    Visi 25 tahun ke depan
    Perbedaan terakhir terletak pada output strategis yang dihasilkan organisasi. Jika Muktamar ke-34 di Lampung didominasi oleh perayaan simbolis menyambut usia satu abad NU, maka Muktamar ke-35 bertindak sebagai peletak batu pertama untuk abad kedua.
    Di bawah tenda besar permusyawaratan Jombang, NU menetapkan roadmap atau peta jalan strategis untuk 25 tahun ke depan. Fokus pembahasan bergeser dari isu-isu konsolidasi internal tradisional menuju digitalisasi dakwah, ketahanan ekonomi warga berbasis kemandirian, hingga respons hukum yang lebih taktis terhadap konflik agraria kemasyarakatan yang kerap menimpa warga nahdliyin di akar rumput. (Red)
  • Hampir 2.000 Kader Hadiri Apel Akbar PCNU Kraksaan, Teguhkan Soliditas dan Komitmen Pengabdian untuk Umat

    Hampir 2.000 Kader Hadiri Apel Akbar PCNU Kraksaan, Teguhkan Soliditas dan Komitmen Pengabdian untuk Umat

    PROBOLINGGO, kabarbromo.com – Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kraksaan sukses menggelar Apel Akbar Kader Penggerak Nahdlatul Ulama di kawasan wisata The Bentar Beach, Desa Curahsawo, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo, Minggu (28/6/2026). Kegiatan yang dimulai sejak pukul 05.00 WIB tersebut berlangsung meriah, tertib, dan penuh khidmat dengan dihadiri hampir 2.000 kader Nahdlatul Ulama dari berbagai unsur dan jenjang kaderisasi.

    Apel akbar ini merupakan bagian dari upaya PCNU Kraksaan dalam memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus mempererat ukhuwah antarkader. Para peserta yang hadir berasal dari alumni PKPNU, PD-PKPNU, MKNU, hingga PMKNU, menunjukkan besarnya antusiasme kader dalam menyambut agenda strategis organisasi tersebut.

    Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Ketua PCNU Kraksaan KH. Hafidzul Hakim Noer, Rais Syuriyah PCNU Kraksaan KH. Wasik Hannan, serta Bupati Probolinggo Gus dr. Mohammad Haris. Kehadiran para ulama dan pimpinan daerah memberikan semangat tersendiri bagi ribuan kader yang memadati lokasi acara.

    Dalam suasana yang penuh kebersamaan, apel akbar menjadi momentum untuk meneguhkan kembali komitmen kader Nahdlatul Ulama agar senantiasa menjaga nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah, memperkuat persatuan, serta meningkatkan kontribusi nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

    Selain menjadi forum konsolidasi, kegiatan ini juga menjadi ajang silaturahmi lintas generasi kader NU. Para peserta tampak antusias mengikuti seluruh rangkaian kegiatan sejak pagi hari. Semangat kebersamaan yang tercermin selama acara menjadi gambaran kuatnya soliditas warga Nahdliyin di wilayah Kraksaan dan sekitarnya.

    Bupati Probolinggo, Gus dr. Mohammad Haris, yang turut hadir dalam kesempatan tersebut memberikan apresiasi atas kekompakan kader NU. Sinergi antara pemerintah daerah dan Nahdlatul Ulama diharapkan terus terjalin untuk mendukung pembangunan daerah, penguatan pendidikan keagamaan, pemberdayaan masyarakat, hingga menjaga harmoni sosial di Kabupaten Probolinggo.

    Bagi PCNU Kraksaan, apel akbar ini bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan bagian dari ikhtiar membangun kader yang memiliki integritas, wawasan kebangsaan, serta kesiapan menghadapi berbagai tantangan zaman. Dengan basis kader yang kuat, NU diharapkan terus menjadi garda terdepan dalam menjaga persatuan, merawat kerukunan, serta memberikan manfaat bagi umat.

    Rangkaian kegiatan berlangsung dengan lancar dan penuh khidmat hingga selesai sekitar pukul 11.00 WIB, ditutup dengan doa bersama sebagai harapan agar seluruh kader Nahdlatul Ulama senantiasa diberikan kekuatan, keikhlasan, dan keberkahan dalam menjalankan amanah organisasi serta mengabdi kepada agama, bangsa, dan masyarakat. (Redaksi)

     

  • Semarak Tahun Baru Islam 1448 H, LKNU PCNU Kraksaan Gelar Khitanan Massal

    Semarak Tahun Baru Islam 1448 H, LKNU PCNU Kraksaan Gelar Khitanan Massal

    PROBOLINGGO, kabarbromo.com – Dalam rangka menyambut dan memeriahkan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 H, Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama (LKNU) PCNU Kraksaan menggelar kegiatan sosial berupa khitanan massal pada Minggu, 21 Juni 2026.

    Kegiatan ini menjadi bentuk nyata kepedulian sosial LKNU PCNU Kraksaan kepada masyarakat, khususnya di bidang pelayanan kesehatan. Melalui program tersebut, masyarakat memperoleh layanan khitan yang aman, profesional, dan tanpa dipungut biaya.

    Ketua LKNU PCNU Kraksaan, H. Sugiyanto, S.Kep., Ners., menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen organisasi untuk terus hadir memberikan manfaat bagi umat sekaligus memperkuat semangat kepedulian sosial di momentum Tahun Baru Islam.

    “Kami berkomitmen untuk terus hadir memberikan manfaat bagi umat. Momentum 1 Muharram ini kami pilih sebagai bentuk syukur sekaligus aksi nyata pengabdian kami kepada masyarakat,” ujarnya.

    Pelaksanaan khitanan massal ini juga terlaksana berkat kolaborasi lintas sektor yang mendukung pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Sejumlah mitra yang turut berpartisipasi dalam kegiatan ini antara lain:

    – BAZNAS

    – Yayasan Uswatun Hasanah Selogudig Wetan

    – UPT Puskesmas Pajarakan

    Sinergi antara organisasi keagamaan, lembaga zakat, yayasan pendidikan, serta fasilitas kesehatan pemerintah tersebut diharapkan dapat menjadi contoh kolaborasi yang berkelanjutan dalam meningkatkan pelayanan dan kepedulian sosial di tengah masyarakat.

    Melalui kegiatan ini, LKNU PCNU Kraksaan berharap semangat Tahun Baru Islam 1448 H tidak hanya menjadi momentum refleksi, tetapi juga mendorong lahirnya aksi-aksi sosial yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas, khususnya di wilayah Kraksaan dan sekitarnya. (Redaksi)

     

  • Perkuat Sinergi, PC Muslimat NU Kraksaan Gelar Rapat Koordinasi Rutin Program Kerja dengan LPBH PCNU Kraksaan

    Perkuat Sinergi, PC Muslimat NU Kraksaan Gelar Rapat Koordinasi Rutin Program Kerja dengan LPBH PCNU Kraksaan

    PROBOLINGGO, kabarbromo.com – Pengurus Cabang (PC) Muslimat NU Kraksaan kembali menggelar agenda rutin “Rapat Koordinasi dan Konsolidasi Program” yang bertempat di Kantor Muslimat NU Kraksaan. Pertemuan ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas program yang berjalan serta menyelaraskan visi antar pengurus di tingkat cabang.

    ​Acara yang berlangsung khidmat dengan dominasi seragam hijau khas Muslimat ini dihadiri oleh jajaran pengurus harian dan narasumber undangan. Diskusi terfokus pada penguatan peran perempuan dalam pembangunan sosial dan pendidikan di wilayah Kraksaan.

    ​Ketua PC Muslimat NU Kota Kraksaan, Dra. Hj. Qurrati Aini, M.Pd.I, dalam arahannya menekankan pentingnya konsistensi dalam berkhidmat. Beliau menyampaikan bahwa organisasi bukan sekadar tempat berkumpul, melainkan wadah pengabdian yang nyata.

    ​”Konsolidasi ini adalah kunci agar gerak langkah kita tetap satu komando dan terukur. Saya berharap setiap bidang tidak hanya menjalankan program sebagai rutinitas, tetapi harus menyentuh kebutuhan masyarakat bawah. Kita harus memastikan kehadiran Muslimat NU dirasakan manfaatnya secara langsung oleh umat di Kota Kraksaan,” ujar Hj. Qurrati Aini, pada Jum’at (08/05/2026).

    ​Menanggapi dinamika organisasi tersebut, Ketua Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum (LPBH) PCNU Kraksaan, Achmad Mukhoffi, SH., MH., memberikan pandangan strategis dari perspektif hukum dan penguatan institusi.

    ​Menurutnya, rapat rutin seperti ini merupakan manifestasi dari tata kelola organisasi yang sehat (good organizational governance).

    ​”Secara yuridis-sosiologis, penguatan kelembagaan melalui koordinasi rutin adalah instrumen krusial dalam memitigasi risiko disorientasi program. Muslimat NU sebagai badan otonom memiliki peran strategis dalam mengawal kebijakan publik yang ramah perempuan dan anak,” ungkap Achmad Mukhoffi.

    ​Ia menambahkan bahwa sinergi antar lembaga di lingkungan NU harus diperkuat dengan landasan hukum yang jelas agar setiap program memiliki legitimasi yang kuat. “Di era disrupsi ini, organisasi sosial-keagamaan harus bertransformasi menjadi entitas yang akuntabel. Apa yang dilakukan PC Muslimat NU Kraksaan adalah langkah konkret untuk memastikan keberlanjutan eksistensi organisasi di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks,” pungkasnya. (Redaksi)