Penulis: Redaksi Satu

Probolinggo, KabarBromo66.com – Penertiban pedagang kaki lima (PKL) di bahu jalan dan trotoar Jl. Teuku Umar, Pasar Semampir, Kecamatan Kraksaan, dinilai tidak berkelanjutan. Satpol PP Kabupaten Probolinggo belum memberikan tanggapan atas sorotan publik tersebut.

Warga menilai penertiban yang sempat dilakukan Pemkab Probolinggo dan dihadiri Sekda Kabupaten Probolinggo, Ugas Irwanto hanya bersifat insidental. Pasalnya, hingga Jumat (18/4), sejumlah PKL masih terlihat berjualan di atas trotoar dan bahu jalan, tanpa tindakan lanjutan dari pihak berwenang.

“Saya lihat oknum pedagang masih saja berjualan di bahu jalan Teuku Umar Pasar Semampir. Bahkan beberapa terlihat santai berjualan di atas trotoar, tanpa penertiban,” ujar Ahmad, warga Kraksaan, yang kerap melintas di lokasi tersebut.

Keberadaan PKL di trotoar turut mengganggu hak para pejalan kaki yang dilindungi oleh Pasal 131 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kepala Satpol PP Kabupaten Probolinggo, Sugeng Wiyanto, belum memberikan jawaban saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp pada Minggu (20/4) pukul 06.37 WIB.

Probolinggo, KabarBromo66.com – Komitmen melindungi pekerja di Kabupaten Probolinggo makin nyata. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo resmi meluncurkan bantuan BPJS Ketenagakerjaan sekaligus mengukuhkan Tim Koordinasi Daerah Vokasi (TKDV) Tahun Anggaran 2025. Acara digelar pada Kamis (18/4) di Aula Disnaker dan dihadiri langsung oleh sejumlah tokoh penting daerah, termasuk Ketua Kadin Kabupaten Probolinggo, Gede Vandana Wijaya.

Kegiatan simbolis ini turut dihadiri Wakil Bupati Probolinggo, Lora Fahmi AHZ; Direktur BPJS Ketenagakerjaan Cabang Probolinggo, Muhammad Farid Zaini; Kepala Disnaker, dr. Anang Budi Yoelijanto; serta Kepala Dinas Porapar, Heri Mulyadi.

Ketua Kadin Kabupaten Probolinggo, Gede Vandana Wijaya, menyatakan dukungan penuh terhadap program perlindungan tenaga kerja dan penguatan pendidikan vokasi. Ia menegaskan bahwa pihaknya siap bersinergi dengan pemerintah demi peningkatan kualitas SDM dan dunia kerja di daerah.

“Saya hadir atas undangan resmi dari Sekda. Ini komitmen kami untuk terus bersinergi dengan Pemkab dalam mendukung perlindungan dan pengembangan tenaga kerja,” ujar pria yang biasa disapa Ivan.

Menurut Ivan, TKDV adalah langkah strategis untuk menjembatani dunia industri dengan lembaga pendidikan vokasi. Dunia usaha, disebutnya, sangat membutuhkan tenaga kerja terampil, dan program TKDV merupakan solusi tepat untuk menyelaraskan kebutuhan itu.

“TKDV bisa menjadi penghubung antara industri dan tenaga kerja kompeten. Ini momen kolaboratif antara pemerintah, dunia usaha, dan institusi pendidikan vokasi,” jelasnya.

Tak hanya itu, Ivan juga mengapresiasi langkah BPJS Ketenagakerjaan yang memberikan bantuan simbolis jaminan sosial bagi pekerja formal dan informal.

“Kami dari Kadin akan terus mendukung program pemerintah yang berpihak pada perlindungan pekerja dan penguatan kualitas SDM,” tegasnya.

Probolinggo, KabarBromo66.com – Arus lalu lintas di jembatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo, kembali normal setelah rampung diperbaiki dalam waktu sehari. Hal itu disampaikan Kasat Lantas Polres Probolinggo, AKP Safiq Jundhira Z., S.Tr.K., S.I.K., M.Si., saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (15/4) sore.

“Alhamdulillah, jembatan Pajarakan sudah bisa dilalui seperti biasa. Terima kasih kepada Dinas PU yang bergerak cepat,” ungkapnya.

Menurut Safiq, pasca perbaikan, arus kendaraan di jalur Pantura kembali lancar. Ia berharap, perbaikan kali ini benar-benar tahan lama mengingat jembatan tersebut sudah beberapa kali mengalami kerusakan.

“Dari pihak Dinas PU menjelaskan, besi penyangga sekarang sudah diganti dengan ulir berukuran lebih besar. Jadi daya tahan beban lebih kuat dan diharapkan tak terjadi lagi keretakan atau lubang seperti sebelumnya,” jelasnya.

Di sisi lain, Safiq juga berharap agar proyek Tol Probolinggo Timur–Kraksaan segera difungsikan. Menurutnya, hal itu dapat menjadi solusi untuk mengurangi kepadatan arus kendaraan di jalur Pantura.

“Kalau tol Kraksaan sampai Paiton sudah dibuka, kendaraan dari arah Situbondo atau Banyuwangi bisa langsung lewat sana. Itu akan sangat membantu mengurangi beban lalu lintas,” tandasnya.

Probolinggo, KabarBromo66.com – Kepala Desa (Kades) Widoro, Abdul Jalil, akhirnya angkat bicara soal pemberitaan miring terkait proyek rabat beton di wilayahnya. Ia menegaskan, proyek tersebut bersumber dari Bantuan Keuangan (BK) Provinsi, bukan dari APBD sebagaimana yang ramai diberitakan.

“Sudah keliru itu. Proyek ini nilainya hanya sekitar Rp300 juta, bukan Rp500 juta. Volume pekerjaannya 261,5 meter dan sudah selesai 100 persen,” ujar Jalil saat dikonfirmasi, Senin (15/4).

Jalil juga membantah tudingan adanya pengurangan bahan material. Menurutnya, seluruh bahan yang digunakan sesuai spesifikasi, mulai dari pasir Lumajang asli hingga besi yang sesuai RAB. “Tidak ada pengurangan. Kami pakai pasir asli Lumajang, bukan sirtu. Besinya juga sesuai,” jelasnya.

Menanggapi foto batu yang tersebar di media sosial, Jalil menjelaskan bahwa batu tersebut digunakan sebagai urugan untuk memperkuat dasar jalan. Kedalaman urugan disebutnya mencapai 30 cm sebelum pengecoran dilakukan.

“Batu itu saya tata untuk meninggikan jalan. Baru setelah itu dicor, dan ketebalan cor tetap 20 cm seperti rencana awal,” imbuhnya.

Meski mengakui tidak menggunakan tenaga ahli, Jalil menyatakan bahwa pihak desa memilih memberdayakan warga lokal demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Saya lebih memilih warga sekitar yang kerja, termasuk yang belum pernah kerja bangunan. Ini upaya kami mensejahterakan mereka,” ungkapnya.

Kades Widoro juga berharap agar media bisa menjadi mitra yang membangun dan tidak terburu-buru dalam membuat pemberitaan. “Saya harap teman-teman media ikut memberi motivasi yang positif, bukan langsung menjatuhkan tanpa klarifikasi. Termasuk pelapor, tidak pernah mengklarifikasi ke saya,” tegasnya.

Menurutnya, proyek ini sudah diperiksa oleh inspektorat dan secara hitungan pribadi, ia bahkan merasa merugi demi memastikan kualitas bangunan tetap baik.

“Saya tidak mencari musuh, saya ingin membangun desa. Kalau dihitung-hitung, justru saya rugi. Tapi saya ingin yang terbaik untuk masyarakat. Mari saling mendukung demi kemajuan bersama,” pungkasnya.

Probolinggo, KabarBromo66.com – Larangan penahanan ijazah bagi siswa yang telah lulus kembali ditegaskan oleh Pengawas SMA Provinsi Jawa Timur, H. Djoko Suryanto, M.Pd. Hal itu ia sampaikan saat melakukan kunjungan kerja ke SMA Zainul Hasan 1 Genggong, Kecamatan Pajarakan, Selasa (15/4).

Dalam kunjungan tersebut, Djoko disambut langsung oleh Ustaz Abdullah, S.Pd., dan Muhammad Syifauddin selaku guru setempat. Ia menyatakan bahwa kebijakan pelarangan penahanan ijazah adalah instruksi langsung dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan telah diteruskan ke seluruh cabang dinas di daerah.

“Sekolah tidak boleh menahan ijazah alumni. Itu sudah jadi instruksi dari pusat,” tegas Djoko usai pertemuan.

Namun, ia mengakui bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut di sekolah swasta sering kali berbenturan dengan realitas di lapangan, khususnya soal pembiayaan yang dikelola oleh yayasan atau pondok pesantren.

Di SMA Zainul Hasan 1 Genggong, kata dia, sistem pembayaran SPP ditetapkan sebesar Rp100 ribu per bulan dan sudah mencakup biaya pondok. Selain itu, ada biaya tahunan sekitar Rp1,2 juta yang dibayarkan di awal tahun ajaran. Setelah itu, siswa tak lagi dikenai pungutan tambahan hingga lulus.

“Banyak siswa di sini yang tidak mampu tetap bisa sekolah bahkan lanjut kuliah, meskipun tidak membayar penuh sampai lulus,” jelas Djoko.

Karena itu, ia berharap pemerintah bisa memberi ruang kebijakan dengan mempertimbangkan kondisi masing-masing lembaga, terutama lembaga swasta berbasis pesantren.

“Kalau ada pernyataan resmi dari yayasan, insyaallah pemerintah bisa menerima alasan tersebut,” imbuhnya.

Pernyataan Djoko tersebut diamini oleh Muhammad Syifauddin atau yang akrab disapa Mr Bogel, salah satu guru di SMA Zainul Hasan 1 Genggong. Menurutnya, penahanan ijazah di sekolah swasta perlu dilihat dari sudut pandang tata kelola keuangan masing-masing lembaga.

“Kalau di swasta, seperti di pesantren kami, para guru dibayar dari hasil pengelolaan SPP. Maka penahanan ijazah adalah bagian dari administrasi agar operasional dan hak guru tetap berjalan,” jelasnya.

Mr Bogel menambahkan, kebijakan pelarangan penahanan ijazah mungkin dapat diterapkan di sekolah negeri atau swasta yang telah mapan secara finansial. Namun untuk sekolah berbasis pesantren, aturan itu perlu dikaji ulang.

Probolinggo, kabarbromo.com – Upaya penertiban pedagang yang masih nekat berjualan di bahu Jalan Teuku Umar, kawasan Pasar Semampir, Kecamatan Kraksaan, dinilai hanya sebatas formalitas. Pasalnya, hingga kini masih ditemukan pedagang yang berjualan di area terlarang, meski sudah dipasangi papan larangan beroperasi sejak pukul 05.00 hingga 17.00 WIB.

Kondisi ini memantik kekecewaan warga. Salah satunya disampaikan Fauzi, pengguna jalan yang kerap melintas di kawasan tersebut. Ia menilai Pemkab Probolinggo tidak serius dalam menertibkan pelanggaran yang sudah berlangsung lama itu.

“Masih ada pedagang yang berjualan di bahu jalan sekitar pukul 10.51 WIB, Sabtu (12/4/2025), padahal jelas-jelas ada larangan. Artinya, tidak ada pengawasan yang benar-benar melekat. Sudah saatnya dilakukan audit kinerja terhadap Kasatpol PP agar Probolinggo tidak hanya menjadi jargon ‘berbenah’, tapi benar-benar berubah,” ujar Fauzi kepada kabarbromo.com.

Menanggapi hal itu, Kepala Satpol PP Kabupaten Probolinggo, Sugeng Wiyanto, menegaskan bahwa pihaknya serius dalam menata kawasan pasar agar tertib. Namun, ia mengakui bahwa perubahan budaya masyarakat dalam menaati aturan tidak bisa dilakukan secara instan.

“Kami setiap pagi pukul 05.30 sudah standby di lokasi. Tapi persoalannya bukan hanya di jam operasional. Perlu ada kesadaran dari pedagang untuk tertib. Pemerintah saja tidak cukup, perlu dukungan masyarakat. Yang kita benahi bukan cuma fisik, tapi juga mental dan budaya,” tegas Sugeng.

Ia menyebutkan, relokasi pedagang dari bahu jalan ke dalam pasar sudah dilakukan, namun masih banyak yang belum mematuhi. Satpol PP juga telah berkoordinasi dengan kelurahan, Muspika, DKUPP, DLH, dan Dishub untuk membentuk tim terpadu dalam penanganan masalah ini.

“Solusi jangka pendek, pedagang yang tetap di bahu jalan harus masuk ke dalam pasar yang masih tersedia. Kalau jalan tetap dipakai berjualan, ya sulit mengurai kemacetan. Tujuan kami jelas: mengembalikan fungsi jalan dan menciptakan kenyamanan bersama,” pungkas Sugeng.