Penulis: Redaksi Satu

  • Bupati Probolinggo Diminta Segera Ambil Terobosan Akibat Jembatan Pajarakan Sering Rusak

    Bupati Probolinggo Diminta Segera Ambil Terobosan Akibat Jembatan Pajarakan Sering Rusak

    Probolinggo, KabarBromo66.com – Kemacetan panjang akibat kerusakan Jembatan Pajarakan kembali memicu keluhan para pengguna jalan. Warga mendesak Bupati Probolinggo segera mengambil langkah konkret, termasuk berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Timur guna mempercepat penanganan kerusakan yang terus berulang.

    Pantauan di lokasi, antrean kendaraan mengular hingga beberapa kilometer di jalur pantura. Para sopir dan pengguna jalan terlihat frustrasi akibat waktu tempuh yang molor hingga berjam-jam. Salah satu pengguna jalan, Hamid, menilai pemerintah daerah kurang sigap dan cenderung lambat dalam merespons kondisi tersebut.

    “Kalau saya jadi bupati, saya akan gelontorkan uang pribadi. Itu bisa disebut sedekah demi mempercepat pengerjaan jembatan. Ini sangat berpahala, apalagi menyangkut ambulans dan kendaraan darurat,” ujarnya.

    Hamid juga mendorong agar Bupati Probolinggo tidak hanya menunggu instruksi dari pusat, melainkan proaktif menekan percepatan di lapangan. Terlebih, ruas Jalan Teuku Umar hingga jalur pantura merupakan jalur vital penghubung ekonomi antarwilayah.

    Data di lapangan menunjukkan, kerusakan Jembatan Pajarakan lebih cepat terjadi dibandingkan dengan Jembatan Semampir, meskipun konstruksinya hampir serupa. Hal ini menimbulkan pertanyaan terkait kualitas pengerjaan dan ketahanan struktur jembatan.

    Sementara itu, dalam status WhatsApp milik Bupati Probolinggo, dr. M. Haris, yang diunggah pada pukul 08.16 WIB, Senin (14/4/2025), ia menyampaikan:

    “Kemacetan Jembatan Pajarakan, banyak yang mengusulkan agar alternatif tol dibuka sementara. Sejak awal terjadi kemacetan, kita sudah menghubungi Jasa Marga. Jasmar sih oke saja, tapi masalahnya penggunaan tol harus seizin Menteri PU. Lajur baru juga baru siap satu sisi saja sementara, dan banyak prosedur yang harus dilalui. Ini sudah kita usulkan sejak awal kemacetan kemarin. Koordinasi juga telah dilakukan dengan pihak Polri.

    Konstruksi bajanya memang sudah mengalami korosi, sudah waktunya peremajaan, sehingga mudah sobek. Proses sedang kita ajukan untuk peremajaan.”

  • Usai hari raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Pemerintah kecamatan Pajarakan Adakan Halal Bihalal.

    Usai hari raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Pemerintah kecamatan Pajarakan Adakan Halal Bihalal.


    Pemerintah Kecamatan pajarakan probolinggo, menggelar acara Halal bihalal . usai libur Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah . Bersama seluruh kepala desa Se – kecamatan pajarakan. Komandan koramil ,0820/15 pajarakan , kapolsek , BPD, Bhabinkamtibmas, Babinsa, Tim Penggerak PKK, Tokoh agama dan tokoh masyarakat, di pendopo kantor kecamatan gading pada hari Senin. 14 /04/2025 .

    Dalam sambutannya camat pajarakan, Sudarmono, ST.MM, menyatakan adanya acara halal bihalal tersebut. Selain untuk bersilaturahim juga mereview target – target kinerja selanjutnya.

    ” Di moment usai Idul Fitri ini dan masih di bulan Syawal . kita bersama seluruh pemerintahan desa di Pajarakan melaksanakan halal bihalal dengan tujuan untuk mempererat tali solaturahim. Dan maaf bermaafan . di kesempatan ini kita juga saling mereview . target-target kinerja Apa yang akan kita capai di triwulan keduanya . dengan harapan apa yang menjadi amanah dari Bapak Pimpinan bisa kita laksanakan dengan baik dan target sasaran bisa tercapai ” Imbuhnya.

    Sementara adanya halal bilhalal tersebut disambut positif oleh Kepala Desa karanggeger. Bawon santoso, dirinya mengungkapkan moment tersebut untuk memperkuat hubungan antar instansi dan antar kepala desa.

    ” Semoga acara halal bilhalal di bawah kepemimpinan Pak Camat pajarakan saat ini . semakin mempererat hubungan antar kepala desa sekeacamtan pajarakan ‘ dalihnya. Dalihnya. Hery.

     

  • Jalan Diaspal, Tebing Diperkuat: Aksi Nyata Baginda Purnomo untuk Desa Patemon Lebih Baik

    Jalan Diaspal, Tebing Diperkuat: Aksi Nyata Baginda Purnomo untuk Desa Patemon Lebih Baik

    PROBOLINGGO, KabarBromo66.com – Langkah kaki Baginda Purnomo bersama jajaran Pemerintah Desa Patemon terhenti sejenak di sisi jalan Dusun Patemon Utara pada Senin pagi itu (14/4). Pandangannya menelusuri proses pengaspalan yang masih berlangsung, sekaligus merasakan sensasi mengendarai mesin slender dan penaburan batu koral, sementara di sisi lain, tembok penahan tebing tampak berdiri kokoh dalam pengerjaan. Bagi Kepala Desa Patemon, Kecamatan Krejengan, ini bukan sekadar rutinitas inspeksi. Ini bentuk tanggung jawab yang dijalankan dengan penuh kesadaran.

    Pemerintah Desa Patemon mulai merealisasikan anggaran Dana Desa (DD) tahap pertama tahun 2025 dengan dua fokus utama: pembangunan tembok penahan tebing (TPT) di dua titik Dusun Patemon Utara RT 02 RW 03 dan pengaspalan jalan desa di RT 03 RW 03. Kedua proyek itu merupakan bagian dari usulan prioritas warga melalui forum ringdes tahun sebelumnya.

    “Kami tidak hanya ingin membangun, tapi memastikan kualitasnya bisa dinikmati warga dalam jangka panjang,” ujar pria yang akrab disapa Baginda saat meninjau lokasi. Ia ditemani beberapa perangkat desa yang memantau progres lapangan.

    Kepala Desa Patemon, Baginda Purnomo, mencoba menabur batu koral pada proses pengaspalan.

    Pembangunan ini bukan tanpa alasan. Topografi Patemon yang sebagian besar berbukit membuat TPT menjadi kebutuhan mendesak, terutama menghadapi ancaman longsor saat musim hujan. Sementara itu, pengaspalan jalan di RT 03 RW 03 menjadi akses vital bagi aktivitas warga, mulai dari pertanian hingga transportasi anak sekolah.

    Baginda menuturkan bahwa seluruh pengerjaan dilakukan dengan pengawasan ketat, mulai dari pemilihan material hingga teknis pelapisan. “Kualitas bahan jadi perhatian utama kami, karena kalau asal, nanti warga juga yang rugi,” katanya.

    Sejak awal menjabat, Baginda dikenal sebagai kepala desa yang getol memperjuangkan pembangunan berbasis aspirasi warga. Ia menyebut program ini sebagai hasil konkret dari komunikasi dua arah antara pemdes dan masyarakat. “Ini usulan warga sendiri, kami hanya menjembatani agar cepat terealisasi,” ujarnya.

    Ia berharap pembangunan infrastruktur tersebut tak hanya memperlancar mobilitas warga, tetapi juga memperkuat rasa aman dari risiko bencana. “Tebing kita perkuat, jalan kita buka. Kalau akses bagus, ekonomi warga juga bisa bergerak lebih cepat,” tuturnya.

    Kepala Desa Petemon, Baginda Purnomo, silaturahmi menyapa warganya dari rumah ke rumah.

    Sebagai penutup, Baginda menegaskan bahwa pemerintah desa akan terus membuka ruang dialog dan masukan dari masyarakat. “Karena pembangunan desa itu bukan sekadar proyek, tapi proses panjang membangun kepercayaan dan kesejahteraan bersama,” kata dia.

    Rombongan kemudian melanjutkan kegiatan silaturahmi menyapa warga, usai Hari Raya dengan melakukan kunjungan dari rumah ke rumah. Baginda Purnomo, selaku kepala desa, menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin, “Minal aidzin wal faidzin.”

  • Kalah Cepat dari LSM! Noval Yulianto, Bendahara LIRA, Lebih Gesit dari Pemkab soal Sengketa Aset Desa Tanjungsari

    Kalah Cepat dari LSM! Noval Yulianto, Bendahara LIRA, Lebih Gesit dari Pemkab soal Sengketa Aset Desa Tanjungsari

    Probolinggo, KabarBromo66.com – Setelah bertahun-tahun dikuasai ahli waris pemilik tanah, Kantor Desa Tanjungsari, Kecamatan Krejengan, akhirnya kembali ke tangan pemerintah desa secara persuasif dan kekeluargaan.

    Kembalinya aset desa itu difasilitasi oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Probolinggo. Ketua tim investigasi sekaligus Bendahara LIRA, Noval Yulianto, mengonfirmasi keberhasilan itu saat dikonfirmasi pada Jum’at (12/4).

    “Alhamdulillah, LSM LIRA berhasil membantu Pemdes Tanjungsari untuk mencari kata mufakat dengan pihak ahli waris. Kini kantor desa yang lama bisa digunakan kembali,” ujarnya lewat pesan WhatsApp.

    Sebelumnya, sengketa lahan ini bahkan sempat ditangani langsung oleh Pj Bupati Probolinggo kala itu, Ugas Irwanto. Namun, upaya tersebut belum membuahkan hasil hingga akhirnya pendekatan kekeluargaan membuahkan kesepakatan damai.

    Pada momen simbolis kemarin, Yono, Kepala Desa Tanjungsari, bersama Noval Yulianto, Bendahara LSM LIRA, membuka gerbang kantor desa lama. Seluruh perangkat desa langsung melakukan kerja bakti dan membersihkan area. Barang-barang milik ahli waris pun dipindahkan tanpa merepotkan pihak keluarga.

  • Probolinggo Masih Kekurangan Fasilitas dan Event Besar, tapi Lomba Kicau Jalan Terus

    Probolinggo Masih Kekurangan Fasilitas dan Event Besar, tapi Lomba Kicau Jalan Terus

    Probolinggo, KabarBromo66.com – Ratusan kicau mania dari berbagai daerah memadati arena gantangan Gajah Mada Bird Community di Desa Karangbong, Kecamatan Pajarakan, Minggu (13/4). Lomba kicau burung yang digelar tim Ambulans Probolinggo SF ini sukses menyedot antusias peserta maupun penonton.

    Event tahunan yang sudah berjalan selama tiga tahun ini tak hanya menjadi ajang kompetisi antar burung berkualitas, tapi juga wadah silaturahmi para pecinta burung se-Nusantara. “Alhamdulillah tahun ini acaranya berjalan lancar. Cuaca cerah, peserta ramai, dan semuanya guyub. Tujuan kami memang lebih ke silaturahmi antar tim,” ujar Mr. Pepen, perwakilan tim Ambulans Probolinggo SF.

    Dalam lomba tersebut, panitia menghadirkan juri dari RI (Radjawali Indonesia) yang dinilai independen dan berkompeten. Penilaian lomba mengacu pada sejumlah aspek teknis seperti volume suara, irama, dan variasi isian burung. Kelas yang dilombakan pun beragam, mulai dari kenari, cucak ijo, murai batu, cendet, lovebird, dan lainnya.

    Salah satu peserta dari Pasuruan, Dendi Wahyu Adyasa alias Saprol, mengaku puas dengan sistem penjurian. “Juri terbuka, nggak ada yang ditutup-tutupi. Penilaian fair, papan skor ditampilkan langsung. Burung kerja atau nggak kelihatan, dan juara memang layak,” ungkapnya. Ia sendiri menurunkan tiga burung kenari dalam lomba tersebut.

    Sementara itu, Mas Bro dari tim ASF Asembagus, Kraksaan, menyebut kegiatan ini sebagai momentum mempererat persaudaraan antar penghobi burung. “Silaturahmi jalan, pedagang juga laris. Dampaknya positif buat semuanya,” katanya sambil menunjukkan burung cucak ijo miliknya yang sudah enam tahun malang melintang di berbagai gantangan.

    Pepen berharap, ke depan Probolinggo bisa memiliki ikon perlombaan seperti di kota-kota besar. “Kita ingin seperti event prasasti di Malang dan Surabaya, tapi memang fasilitas masih terbatas. Semoga ke depan bisa lebih berkembang,” pungkasnya.

  • Perangkat Desa Tamansari Arogan, Akses Jalan Diblokade Batu, Ban Mobil Warga Sampai Rusak

    Perangkat Desa Tamansari Arogan, Akses Jalan Diblokade Batu, Ban Mobil Warga Sampai Rusak

    Probolinggo, KabarBromo66.com – Akses jalan umum di Dusun Krajan RT 01 RW 01, Desa Tamansari, Kecamatan Kraksaan, ditutup sepihak oleh salah satu perangkat desa setempat. Aksi itu dilakukan Rifai, yang juga tengah membangun rumah di tepi jalan tersebut.

    Warga setempat mengaku geram karena jalan yang biasanya bisa dilalui mobil, kini menjadi sempit dan bahkan sempat ditutup dengan batu besar di tengah jalan. Penutupan jalan itu sudah berlangsung sejak pembangunan rumah Rifai dimulai, lantaran pondasi tembok rumahnya memakan badan jalan sekitar setengah meter.

    “Batu itu pernah bikin ban mobil saya rusak. Saya singkirkan diam-diam karena kalau ngomong baik-baik, pasti tidak dibolehkan,” ujar Ir, salah satu warga yang kesal atas sikap Rifai yang dinilai arogan.

    Saat batu disingkirkan, justru istri Rifai memarahi warga dengan nada tinggi. Ia bersikeras bahwa jalan yang sudah digunakan masyarakat puluhan tahun itu separuh adalah miliknya.

    “Mobil tidak boleh lewat sini!” teriaknya, seperti ditirukan warga.

    Sumber gambar: Dokumentasi Hosni, Kepala Desa Tamansari

    Peristiwa itu pun sudah beberapa kali dilaporkan ke Kepala Desa Tamansari, Hosni. Sang kades sempat turun tangan dan berjanji akan menangani. Bahkan sempat dilakukan pengukuran jalan oleh perangkat desa lainnya dan ditemukan bahwa benar pondasi rumah Rifai memakan badan jalan.

    “Ini sudah jadi tanggung jawab kepala desa. Kalau dibiarkan terus, warga bisa tambah resah,” tegas Ir.

    Saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp pada (13/4), Hosni, Kepala Desa Tamansari, menjawab: “Waalaikumsalam,, sdh sy tangani ms, 2 orang yg bersih2.”

  • Polemik Panja Pupuk, DPRD vs Gubernur LIRA: Siapa yang Benar?

    Polemik Panja Pupuk, DPRD vs Gubernur LIRA: Siapa yang Benar?

    Probolinggo, KabarBromo66.com – Pembentukan Panitia Kerja (Panja) oleh DPRD Kabupaten Probolinggo terkait permasalahan pupuk, disoal dan disorot oleh sejumlah pemerhati.

    Gubernur LIRA Jawa Timur, Samsudin, dalam sebuah grup WhatsApp menyatakan bahwa istilah “Panja” tidak ditemukan dalam Tata Tertib DPRD yang terbaru.

    “Di dalam Tatib DPRD 2024 tidak ada ditemukan istilah Panja. Yang ada adalah Pansus,” tulis Samsudin pada Minggu (13/4/2025).

    Tak hanya itu, dalam sebuah kanal YouTube, Samsudin juga menilai kinerja Panja Pupuk DPRD Kabupaten Probolinggo tidak membawa hasil signifikan.

    “Menurut saya, sebagai aktivis dan putra daerah Kabupaten Probolinggo, tidak ada gunanya. Panja hanya terkesan membangun pencitraan, hanya membuat panggung dengan menggunakan anggaran negara,” tegasnya.

    Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo, Oka Mahendra Jati Kusuma, memberikan klarifikasi. Ia menegaskan bahwa pembentukan Panja Pupuk tidak menyalahi aturan.

    “Panja ini bukan alat kelengkapan dewan. Ini hanya penamaan dari rapat kerja atau panitia kerja. Dalam Tata Tertib memang tidak disebut secara eksplisit, namun rapat kerja itu bagian dari mekanisme resmi yang ada,” ujar Oka saat dikonfirmasi.

    Ia menambahkan, Panja ini dibentuk berdasarkan usulan anggota dewan dalam forum paripurna yang dipimpin ketua dan wakil ketua DPRD.

    “Soal legalitasnya, tidak ada masalah. Panja ini lahir dari usulan anggota karena ada permasalahan serius terkait pupuk,” jelasnya.

    Terkait durasi kerja Panja, Oka menyebut tidak ada batasan waktu yang baku seperti pada pembentukan Pansus. Namun pihaknya menargetkan rekomendasi final sudah keluar pada akhir April.

    “Kita berharap tidak berlarut-larut karena masyarakat menunggu solusi. Jadi target kita, April ini sudah ada rekomendasi final dari Panja,” kata Oka.

    Ia menegaskan, Panja hanya memberikan rekomendasi, bukan keputusan eksekusi.

    “Kalau hasil rekomendasinya misal mencabut izin distributor pupuk, itu tetap rekomendasi. Eksekusi tetap di tangan pemerintah daerah atau kementerian terkait,” jelasnya.

    Menjawab isu tumpang tindih dengan Satgas Pupuk yang sudah dibentuk sejak Januari, Oka menjelaskan bahwa keduanya memiliki fokus berbeda.

    “Satgas lebih pada pelaksanaan teknis. Sementara Panja lebih ke pengawasan dan merumuskan rekomendasi kebijakan. Jadi tidak tumpang tindih,” ujarnya.

    Oka juga membantah adanya penggunaan anggaran untuk Panja ini.

    “Teman-teman Panja tidak menerima anggaran apapun. Semua dijalankan secara mandiri, murni semangat untuk mengurai masalah pupuk,” tegasnya.

    Menurut Oka, sejak Panja dibentuk, sudah ada efek positif berupa penurunan harga pupuk di lapangan.

    “Ini bukti bahwa Panja bukan sekadar simbolik. Kami akan terus bekerja sampai persoalan pupuk ini tuntas,” pungkasnya.

  • Duit Jadi Jalan Masuk Honorer? Ketua BEM Probolinggo Raya Angkat Bicara

    Duit Jadi Jalan Masuk Honorer? Ketua BEM Probolinggo Raya Angkat Bicara

    Probolinggo, KabarBromo66.com – Dugaan praktik suap dalam proses pengangkatan pegawai honorer di lingkungan Pemkab Probolinggo kembali disorot. Hal ini mencuat setelah seorang pejabat mengaku dalam sidang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Hasan–Tantri bahwa dirinya memberikan sejumlah uang agar anaknya diterima sebagai honorer.

    Merespons isu tersebut, media KabarBromo66.com mencoba meminta tanggapan dari Ketua BEM Probolinggo Raya, Dendi Junaidi. Permohonan wawancara disampaikan melalui pesan WhatsApp pada Sabtu (12/4) pukul 18.15 WIB.

    Dalam permohonan wawancara itu, jurnalis menanyakan dua hal. Pertama, bagaimana tanggapan Dendi sebagai aktivis dan pemerhati politik atas pengakuan suap tersebut. Kedua, apakah Inspektorat perlu turun tangan memeriksa dugaan pelanggaran disiplin oleh pejabat yang bersangkutan.

    Saat dikonfirmasi, Dendi merespons singkat, “Wa alaikum salam,” tulisnya.

  • Sosialisasi Penggunaan Air Bersih dan Pemasangan Meteran Air di Desa Asembagus Kraksaan

    Sosialisasi Penggunaan Air Bersih dan Pemasangan Meteran Air di Desa Asembagus Kraksaan

     

     

    Pemerintah Desa Asembagus menggelar sosialisasi penggunaan air bersih dan pemasangan meteran air untuk seluruh warga desa. Acara ini dihadiri oleh Kepala Desa Asembagus, Ali Ibang Fansuri, perangkat desa, pengurus BUMDes, serta masyarakat pengguna layanan air bersih. Sabtu, 12/04/2025

    Dalam sambutannya, Kepala Desa Ali Ibang Fansuri menyampaikan pentingnya pengelolaan air bersih yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Asembagus. Ia menegaskan bahwa kualitas air bersih yang disalurkan telah memenuhi standar kelayakan dan layak konsumsi.

    “Saat ini air bersih sudah dikelola dengan baik dan sesuai standar. Kami mendorong masyarakat untuk menggunakan air secara bijak, membayar retribusi dengan tertib, serta rutin memantau kondisi meteran air masing-masing,” ujar Kades Ali.

    Salah satu langkah utama yang kini dilakukan adalah pemasangan meteran air di setiap rumah warga. Tujuannya adalah agar penggunaan air bisa lebih merata dan adil bagi seluruh masyarakat. Sebelumnya, banyak warga menggunakan air tanpa batas karena tidak adanya meteran, menyebabkan pemborosan dan ketimpangan pemakaian.

    “Dengan meteran, pemakaian bisa lebih terkontrol. Ini juga bentuk keadilan karena semakin tinggi pemakaian, maka tagihan disesuaikan. Kami ingin memastikan semua warga mendapat akses air yang cukup dan setara,” jelas perwakilan BUMDes.

    Harga air ditetapkan sangat terjangkau, yakni Rp1.000 per 1.000 liter, atau Rp1 per liter. Warga diminta segera melaporkan jika tagihan tiba-tiba melonjak agar petugas bisa memeriksa kemungkinan adanya kebocoran pada sambungan.

    Pemasangan meteran disepakati dilakukan di depan rumah warga untuk memudahkan pengecekan dan menjaga transparansi penggunaan.

    Meskipun pemerintah pusat sedang melakukan pengetatan anggaran, Pemdes Asembagus tetap berupaya merealisasikan pembangunan infrastruktur air bersih. Saat ini telah dibangun 4 dari total 7 tandon air yang direncanakan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat.

    Sesi tanya jawab dimanfaatkan warga untuk menyampaikan berbagai keluhan yang ditanggapi secara langsung dan terbuka oleh pihak desa dan pengelola BUMDes.

    Acara ditutup dengan makan bersama dalam suasana kekeluargaan, sekaligus mempererat hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat di bulan Syawal ini.

    Dengan program ini, Desa Asembagus menegaskan komitmennya untuk pengelolaan air bersih yang lebih tertib, merata, dan berkelanjutan. Hery

  • Tanggul Dam Jebol, Swadaya Warga Tak Cukup, Kepala Desa Krampilan Minta PUPR Turun Tangan

    Tanggul Dam Jebol, Swadaya Warga Tak Cukup, Kepala Desa Krampilan Minta PUPR Turun Tangan

    Probolinggo, KabarBromo66.com – Tanggul di Dam Matekan jebol dan menyebabkan aliran air ke sejumlah desa terputus. Dampaknya dirasakan oleh warga di empat kecamatan, yakni Besuk, Kraksaan, Paiton, dan sebagian wilayah di Krampilan.

    Kepala Desa Krampilan, H. Ismail (Sampores), mengatakan tanggul yang jebol itu merupakan sumber utama irigasi bagi wilayah pertanian di beberapa desa. “Subuh tadi malam ada lima orang yang lapor ke saya. Air dari Dam Matekan itu vital, bukan hanya untuk Krampilan, tapi juga Kandang Jati, Alassumur Kulon, sampai Sindetlami,” ungkapnya saat ditemui di kediamannya, Sabtu (12/4).

    H. Ismail (Sampores) Kepala Desa Krampilan Kecamatan Besuk

    H. Ismail menyesalkan tidak adanya tindak lanjut dari pihak pemerintah, terutama Dinas PUPR Kabupaten Probolinggo. “Kenapa kok sudah tahu tanggul jebol tapi belum ada satu pun dari PUPR yang datang ke lokasi. Sampai sekarang masyarakat harus swadaya sendiri. Ini sudah berjalan alot, tidak selesai-selesai,” sesalnya.

    Ia berharap pemerintah segera turun tangan dan membangun ulang tanggul yang rusak agar aliran air bisa kembali normal. “Saya mohon kepada pemerintah Kabupaten Probolinggo, khususnya PUPR, untuk meninjau dan segera melakukan perbaikan. Ini demi kelangsungan perekonomian petani,” pungkasnya.

  • Bupati Haris Hadiri Halal bihalal di Perum Perhutani Probolinggo

    Bupati Haris Hadiri Halal bihalal di Perum Perhutani Probolinggo

     

     

    PROBOLINGGO – Masih di momentum hari raya Idul Fitri 1446 H, Bupati Probolinggo Gus dr. Mohammad Haris menghadiri halal bihalal yang digelar oleh Perum Perhutani Probolinggo, Jum’at (11/4/2025) di Aula Kantor KPH Probolinggo.

    Di kesempatan ini pula, Perum Perhutani Probolinggo melaksanakan pelepasan purna tugas lingkup KPH Probolinggo sekaligus melaksanakan tasyakuran Bupati Probolinggo. Kehadiran Bupati Haris disambut oleh Plt Kepala Perum Perhutani KPH Probolinggo Misbakhul Munir beserta stafnya.

    Di momentum ini, dilaksanakan pemotongan tumpeng yang merupakan ungkapan rasa syukur atas terpilihnya Gus dr. Mohammad Haris sebagai Bupati Probolinggo terpilih. Potong tumpeng dilakukan oleh Bupati Haris yang diserahkan kepada Plt Kepala Perum Perhutani KPH Probolinggo Misbakhul Munir.

    Potongan tumpeng selanjutnya diserahkan kepada empat orang yang telah bekerja di Kantor KPH Probolinggo yang kini telah purna tugas. Yakni, Reny, Sutrisno, Hasbulah dan Suharto.

    Bupati Probolinggo Gus dr. Mohammad Haris menjelaskan Pemerintah Daerah selalu berkolaborasi dengan lembaga atau lintas sektor yang lainnya untuk menyukseskan pembangunan. “Besar harapan kami, kolaborasi ini terus terjalin dengan baik dan terus kita tingkatkan kedepannya,” katanya.

    Menurut Bupati Haris, Perum Perhutani KPH Probolinggo memiliki peran penting dan melaksanakan tugasnya untuk menjaga kehutanan atau menjaga alam. “Tentunya kami sangat berterima kasih kepada pihak Perhutani yang terus berkontribusi dan berupaya menjaga kelestarian kehutanan khususnya hutan di lingkungan Kabupaten Probolinggo,” terangnya.

    Bupati Haris menegaskan dengan kebersamaan dan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Probolinggo bersama Perhutani KPH Probolinggo ini nantinya akan mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Kabupaten Probolinggo. “Kolaborasi yang kita jalin ini nantinya dapat membawa manfaat yang besar kepada masyarakat Kabupaten Probolinggo,” pungkasnya. Hery

     

     

  • Simpang Siur Adanya dugaan tebusan hilangnya motor. Polsek Pajarakan akan selidiki Hingga Tuntas .

    Simpang Siur Adanya dugaan tebusan hilangnya motor. Polsek Pajarakan akan selidiki Hingga Tuntas .

    Polsek Pajarakan, Polres probolinggo, menindaklanjuti informasi simpang siur terkait hilangnya sepeda motor milik seorang warga Dusun Kramat RT 10, Desa Karanggeger, Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo. Motor jenis Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi N 3569 BU tersebut dilaporkan hilang pada 4 April 2025 di area Masjid Baiturrahman, Desa Karanggeger.jumat , 11/04/2025.

     

    Korban berinisial MK, pemilik kendaraan, sebelumnya disebut telah menemukan kembali sepeda motornya dan menebusnya dengan uang sebesar Rp 3 juta. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah, hingga kini korban tidak melaporkan kejadian tersebut baik kepada pemerintah desa maupun Polsek Pajarakan.

    Kapolsek Pajarakan melalui Kanit Reskrim, Aiptu Andik Kurniawan, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melayangkan undangan klarifikasi kepada MK untuk dimintai keterangan terkait informasi yang beredar di tengah masyarakat. “Kami sudah panggil korban pada 11 April 2025 pukul 13.00 WIB untuk memberikan keterangan, namun yang bersangkutan tidak hadir dan tidak memberikan pemberitahuan,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya.

    Menurut Andik, ketidakhadiran MK cukup disayangkan karena informasi dari masyarakat dan kepala desa menyebut bahwa sepeda motor tersebut telah ditebus dari pelaku atau penadah dengan sejumlah uang. “Jika benar demikian, maka penting bagi kami untuk menggali informasi lebih lanjut agar kasus ini terang benderang,” tegasnya.

    Sementara itu, Kepala Desa Karanggeger, Bawon Santoso, turut angkat bicara. Ia menyayangkan sikap warganya yang tidak koperatif terhadap proses hukum. “Saya sangat menyayangkan jika korban tidak menghadiri undangan klarifikasi dari pihak kepolisian. Padahal, informasi yang saya dapat dari orang tua korban menyebutkan bahwa motor itu sudah ditebus sebesar Rp 3 juta,” katanya.

    Menurut Bawon, jika korban enggan memberikan penjelasan, maka dikhawatirkan ada indikasi korban justru berupaya melindungi pelaku kejahatan. “Jika ini tidak segera diusut, maka akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum di desa kami,” lanjutnya.

    Kanit Reskrim juga menambahkan bahwa pihaknya akan kembali memanggil MK untuk melakukan klarifikasi lanjutan. “Kami akan terus melakukan penyelidikan. Jika informasi soal penebusan itu benar, maka penting untuk mengetahui siapa pelaku atau penadahnya. Untuk itu kami berharap korban bisa koperatif,” ujarnya.

    Ia juga menyebut bahwa kepala desa telah menghubunginya secara langsung untuk menyampaikan kekhawatiran atas informasi yang simpang siur di masyarakat. “Kami mengapresiasi perhatian kepala desa. Tapi tentu saja, penyelidikan akan lebih maksimal jika korban hadir dan memberikan keterangan,” tambahnya.

    Polsek Pajarakan melalui Kanit Reskrim mengimbau masyarakat di wilayah Kecamatan Pajarakan agar tidak ragu melapor ke polisi jika mengalami atau mengetahui tindak pidana. “Kami siap menindaklanjuti setiap laporan agar hukum bisa ditegakkan dan pelaku kejahatan bisa segera diungkap,” pungkasnya. Hery