Blog

Probolinggo, KabarBromo66.com – Komitmen melindungi pekerja di Kabupaten Probolinggo makin nyata. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo resmi meluncurkan bantuan BPJS Ketenagakerjaan sekaligus mengukuhkan Tim Koordinasi Daerah Vokasi (TKDV) Tahun Anggaran 2025. Acara digelar pada Kamis (18/4) di Aula Disnaker dan dihadiri langsung oleh sejumlah tokoh penting daerah, termasuk Ketua Kadin Kabupaten Probolinggo, Gede Vandana Wijaya.

Kegiatan simbolis ini turut dihadiri Wakil Bupati Probolinggo, Lora Fahmi AHZ; Direktur BPJS Ketenagakerjaan Cabang Probolinggo, Muhammad Farid Zaini; Kepala Disnaker, dr. Anang Budi Yoelijanto; serta Kepala Dinas Porapar, Heri Mulyadi.

Ketua Kadin Kabupaten Probolinggo, Gede Vandana Wijaya, menyatakan dukungan penuh terhadap program perlindungan tenaga kerja dan penguatan pendidikan vokasi. Ia menegaskan bahwa pihaknya siap bersinergi dengan pemerintah demi peningkatan kualitas SDM dan dunia kerja di daerah.

“Saya hadir atas undangan resmi dari Sekda. Ini komitmen kami untuk terus bersinergi dengan Pemkab dalam mendukung perlindungan dan pengembangan tenaga kerja,” ujar pria yang biasa disapa Ivan.

Menurut Ivan, TKDV adalah langkah strategis untuk menjembatani dunia industri dengan lembaga pendidikan vokasi. Dunia usaha, disebutnya, sangat membutuhkan tenaga kerja terampil, dan program TKDV merupakan solusi tepat untuk menyelaraskan kebutuhan itu.

“TKDV bisa menjadi penghubung antara industri dan tenaga kerja kompeten. Ini momen kolaboratif antara pemerintah, dunia usaha, dan institusi pendidikan vokasi,” jelasnya.

Tak hanya itu, Ivan juga mengapresiasi langkah BPJS Ketenagakerjaan yang memberikan bantuan simbolis jaminan sosial bagi pekerja formal dan informal.

“Kami dari Kadin akan terus mendukung program pemerintah yang berpihak pada perlindungan pekerja dan penguatan kualitas SDM,” tegasnya.

Probolinggo, KabarBromo66.com – Arus lalu lintas di jembatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo, kembali normal setelah rampung diperbaiki dalam waktu sehari. Hal itu disampaikan Kasat Lantas Polres Probolinggo, AKP Safiq Jundhira Z., S.Tr.K., S.I.K., M.Si., saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (15/4) sore.

“Alhamdulillah, jembatan Pajarakan sudah bisa dilalui seperti biasa. Terima kasih kepada Dinas PU yang bergerak cepat,” ungkapnya.

Menurut Safiq, pasca perbaikan, arus kendaraan di jalur Pantura kembali lancar. Ia berharap, perbaikan kali ini benar-benar tahan lama mengingat jembatan tersebut sudah beberapa kali mengalami kerusakan.

“Dari pihak Dinas PU menjelaskan, besi penyangga sekarang sudah diganti dengan ulir berukuran lebih besar. Jadi daya tahan beban lebih kuat dan diharapkan tak terjadi lagi keretakan atau lubang seperti sebelumnya,” jelasnya.

Di sisi lain, Safiq juga berharap agar proyek Tol Probolinggo Timur–Kraksaan segera difungsikan. Menurutnya, hal itu dapat menjadi solusi untuk mengurangi kepadatan arus kendaraan di jalur Pantura.

“Kalau tol Kraksaan sampai Paiton sudah dibuka, kendaraan dari arah Situbondo atau Banyuwangi bisa langsung lewat sana. Itu akan sangat membantu mengurangi beban lalu lintas,” tandasnya.

Probolinggo, KabarBromo66.com – Kepala Desa (Kades) Widoro, Abdul Jalil, akhirnya angkat bicara soal pemberitaan miring terkait proyek rabat beton di wilayahnya. Ia menegaskan, proyek tersebut bersumber dari Bantuan Keuangan (BK) Provinsi, bukan dari APBD sebagaimana yang ramai diberitakan.

“Sudah keliru itu. Proyek ini nilainya hanya sekitar Rp300 juta, bukan Rp500 juta. Volume pekerjaannya 261,5 meter dan sudah selesai 100 persen,” ujar Jalil saat dikonfirmasi, Senin (15/4).

Jalil juga membantah tudingan adanya pengurangan bahan material. Menurutnya, seluruh bahan yang digunakan sesuai spesifikasi, mulai dari pasir Lumajang asli hingga besi yang sesuai RAB. “Tidak ada pengurangan. Kami pakai pasir asli Lumajang, bukan sirtu. Besinya juga sesuai,” jelasnya.

Menanggapi foto batu yang tersebar di media sosial, Jalil menjelaskan bahwa batu tersebut digunakan sebagai urugan untuk memperkuat dasar jalan. Kedalaman urugan disebutnya mencapai 30 cm sebelum pengecoran dilakukan.

“Batu itu saya tata untuk meninggikan jalan. Baru setelah itu dicor, dan ketebalan cor tetap 20 cm seperti rencana awal,” imbuhnya.

Meski mengakui tidak menggunakan tenaga ahli, Jalil menyatakan bahwa pihak desa memilih memberdayakan warga lokal demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Saya lebih memilih warga sekitar yang kerja, termasuk yang belum pernah kerja bangunan. Ini upaya kami mensejahterakan mereka,” ungkapnya.

Kades Widoro juga berharap agar media bisa menjadi mitra yang membangun dan tidak terburu-buru dalam membuat pemberitaan. “Saya harap teman-teman media ikut memberi motivasi yang positif, bukan langsung menjatuhkan tanpa klarifikasi. Termasuk pelapor, tidak pernah mengklarifikasi ke saya,” tegasnya.

Menurutnya, proyek ini sudah diperiksa oleh inspektorat dan secara hitungan pribadi, ia bahkan merasa merugi demi memastikan kualitas bangunan tetap baik.

“Saya tidak mencari musuh, saya ingin membangun desa. Kalau dihitung-hitung, justru saya rugi. Tapi saya ingin yang terbaik untuk masyarakat. Mari saling mendukung demi kemajuan bersama,” pungkasnya.

Probolinggo, KabarBromo66.com – Larangan penahanan ijazah bagi siswa yang telah lulus kembali ditegaskan oleh Pengawas SMA Provinsi Jawa Timur, H. Djoko Suryanto, M.Pd. Hal itu ia sampaikan saat melakukan kunjungan kerja ke SMA Zainul Hasan 1 Genggong, Kecamatan Pajarakan, Selasa (15/4).

Dalam kunjungan tersebut, Djoko disambut langsung oleh Ustaz Abdullah, S.Pd., dan Muhammad Syifauddin selaku guru setempat. Ia menyatakan bahwa kebijakan pelarangan penahanan ijazah adalah instruksi langsung dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan telah diteruskan ke seluruh cabang dinas di daerah.

“Sekolah tidak boleh menahan ijazah alumni. Itu sudah jadi instruksi dari pusat,” tegas Djoko usai pertemuan.

Namun, ia mengakui bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut di sekolah swasta sering kali berbenturan dengan realitas di lapangan, khususnya soal pembiayaan yang dikelola oleh yayasan atau pondok pesantren.

Di SMA Zainul Hasan 1 Genggong, kata dia, sistem pembayaran SPP ditetapkan sebesar Rp100 ribu per bulan dan sudah mencakup biaya pondok. Selain itu, ada biaya tahunan sekitar Rp1,2 juta yang dibayarkan di awal tahun ajaran. Setelah itu, siswa tak lagi dikenai pungutan tambahan hingga lulus.

“Banyak siswa di sini yang tidak mampu tetap bisa sekolah bahkan lanjut kuliah, meskipun tidak membayar penuh sampai lulus,” jelas Djoko.

Karena itu, ia berharap pemerintah bisa memberi ruang kebijakan dengan mempertimbangkan kondisi masing-masing lembaga, terutama lembaga swasta berbasis pesantren.

“Kalau ada pernyataan resmi dari yayasan, insyaallah pemerintah bisa menerima alasan tersebut,” imbuhnya.

Pernyataan Djoko tersebut diamini oleh Muhammad Syifauddin atau yang akrab disapa Mr Bogel, salah satu guru di SMA Zainul Hasan 1 Genggong. Menurutnya, penahanan ijazah di sekolah swasta perlu dilihat dari sudut pandang tata kelola keuangan masing-masing lembaga.

“Kalau di swasta, seperti di pesantren kami, para guru dibayar dari hasil pengelolaan SPP. Maka penahanan ijazah adalah bagian dari administrasi agar operasional dan hak guru tetap berjalan,” jelasnya.

Mr Bogel menambahkan, kebijakan pelarangan penahanan ijazah mungkin dapat diterapkan di sekolah negeri atau swasta yang telah mapan secara finansial. Namun untuk sekolah berbasis pesantren, aturan itu perlu dikaji ulang.

Probolinggo, kabarbromo.com – Upaya penertiban pedagang yang masih nekat berjualan di bahu Jalan Teuku Umar, kawasan Pasar Semampir, Kecamatan Kraksaan, dinilai hanya sebatas formalitas. Pasalnya, hingga kini masih ditemukan pedagang yang berjualan di area terlarang, meski sudah dipasangi papan larangan beroperasi sejak pukul 05.00 hingga 17.00 WIB.

Kondisi ini memantik kekecewaan warga. Salah satunya disampaikan Fauzi, pengguna jalan yang kerap melintas di kawasan tersebut. Ia menilai Pemkab Probolinggo tidak serius dalam menertibkan pelanggaran yang sudah berlangsung lama itu.

“Masih ada pedagang yang berjualan di bahu jalan sekitar pukul 10.51 WIB, Sabtu (12/4/2025), padahal jelas-jelas ada larangan. Artinya, tidak ada pengawasan yang benar-benar melekat. Sudah saatnya dilakukan audit kinerja terhadap Kasatpol PP agar Probolinggo tidak hanya menjadi jargon ‘berbenah’, tapi benar-benar berubah,” ujar Fauzi kepada kabarbromo.com.

Menanggapi hal itu, Kepala Satpol PP Kabupaten Probolinggo, Sugeng Wiyanto, menegaskan bahwa pihaknya serius dalam menata kawasan pasar agar tertib. Namun, ia mengakui bahwa perubahan budaya masyarakat dalam menaati aturan tidak bisa dilakukan secara instan.

“Kami setiap pagi pukul 05.30 sudah standby di lokasi. Tapi persoalannya bukan hanya di jam operasional. Perlu ada kesadaran dari pedagang untuk tertib. Pemerintah saja tidak cukup, perlu dukungan masyarakat. Yang kita benahi bukan cuma fisik, tapi juga mental dan budaya,” tegas Sugeng.

Ia menyebutkan, relokasi pedagang dari bahu jalan ke dalam pasar sudah dilakukan, namun masih banyak yang belum mematuhi. Satpol PP juga telah berkoordinasi dengan kelurahan, Muspika, DKUPP, DLH, dan Dishub untuk membentuk tim terpadu dalam penanganan masalah ini.

“Solusi jangka pendek, pedagang yang tetap di bahu jalan harus masuk ke dalam pasar yang masih tersedia. Kalau jalan tetap dipakai berjualan, ya sulit mengurai kemacetan. Tujuan kami jelas: mengembalikan fungsi jalan dan menciptakan kenyamanan bersama,” pungkas Sugeng.

Probolinggo, KabarBromo66.com – Kemacetan panjang akibat kerusakan Jembatan Pajarakan kembali memicu keluhan para pengguna jalan. Warga mendesak Bupati Probolinggo segera mengambil langkah konkret, termasuk berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Timur guna mempercepat penanganan kerusakan yang terus berulang.

Pantauan di lokasi, antrean kendaraan mengular hingga beberapa kilometer di jalur pantura. Para sopir dan pengguna jalan terlihat frustrasi akibat waktu tempuh yang molor hingga berjam-jam. Salah satu pengguna jalan, Hamid, menilai pemerintah daerah kurang sigap dan cenderung lambat dalam merespons kondisi tersebut.

“Kalau saya jadi bupati, saya akan gelontorkan uang pribadi. Itu bisa disebut sedekah demi mempercepat pengerjaan jembatan. Ini sangat berpahala, apalagi menyangkut ambulans dan kendaraan darurat,” ujarnya.

Hamid juga mendorong agar Bupati Probolinggo tidak hanya menunggu instruksi dari pusat, melainkan proaktif menekan percepatan di lapangan. Terlebih, ruas Jalan Teuku Umar hingga jalur pantura merupakan jalur vital penghubung ekonomi antarwilayah.

Data di lapangan menunjukkan, kerusakan Jembatan Pajarakan lebih cepat terjadi dibandingkan dengan Jembatan Semampir, meskipun konstruksinya hampir serupa. Hal ini menimbulkan pertanyaan terkait kualitas pengerjaan dan ketahanan struktur jembatan.

Sementara itu, dalam status WhatsApp milik Bupati Probolinggo, dr. M. Haris, yang diunggah pada pukul 08.16 WIB, Senin (14/4/2025), ia menyampaikan:

“Kemacetan Jembatan Pajarakan, banyak yang mengusulkan agar alternatif tol dibuka sementara. Sejak awal terjadi kemacetan, kita sudah menghubungi Jasa Marga. Jasmar sih oke saja, tapi masalahnya penggunaan tol harus seizin Menteri PU. Lajur baru juga baru siap satu sisi saja sementara, dan banyak prosedur yang harus dilalui. Ini sudah kita usulkan sejak awal kemacetan kemarin. Koordinasi juga telah dilakukan dengan pihak Polri.

Konstruksi bajanya memang sudah mengalami korosi, sudah waktunya peremajaan, sehingga mudah sobek. Proses sedang kita ajukan untuk peremajaan.”

PROBOLINGGO, KabarBromo66.com – Langkah kaki Baginda Purnomo bersama jajaran Pemerintah Desa Patemon terhenti sejenak di sisi jalan Dusun Patemon Utara pada Senin pagi itu (14/4). Pandangannya menelusuri proses pengaspalan yang masih berlangsung, sekaligus merasakan sensasi mengendarai mesin slender dan penaburan batu koral, sementara di sisi lain, tembok penahan tebing tampak berdiri kokoh dalam pengerjaan. Bagi Kepala Desa Patemon, Kecamatan Krejengan, ini bukan sekadar rutinitas inspeksi. Ini bentuk tanggung jawab yang dijalankan dengan penuh kesadaran.

Pemerintah Desa Patemon mulai merealisasikan anggaran Dana Desa (DD) tahap pertama tahun 2025 dengan dua fokus utama: pembangunan tembok penahan tebing (TPT) di dua titik Dusun Patemon Utara RT 02 RW 03 dan pengaspalan jalan desa di RT 03 RW 03. Kedua proyek itu merupakan bagian dari usulan prioritas warga melalui forum ringdes tahun sebelumnya.

“Kami tidak hanya ingin membangun, tapi memastikan kualitasnya bisa dinikmati warga dalam jangka panjang,” ujar pria yang akrab disapa Baginda saat meninjau lokasi. Ia ditemani beberapa perangkat desa yang memantau progres lapangan.

Pembangunan ini bukan tanpa alasan. Topografi Patemon yang sebagian besar berbukit membuat TPT menjadi kebutuhan mendesak, terutama menghadapi ancaman longsor saat musim hujan. Sementara itu, pengaspalan jalan di RT 03 RW 03 menjadi akses vital bagi aktivitas warga, mulai dari pertanian hingga transportasi anak sekolah.

Baginda menuturkan bahwa seluruh pengerjaan dilakukan dengan pengawasan ketat, mulai dari pemilihan material hingga teknis pelapisan. “Kualitas bahan jadi perhatian utama kami, karena kalau asal, nanti warga juga yang rugi,” katanya.

Sejak awal menjabat, Baginda dikenal sebagai kepala desa yang getol memperjuangkan pembangunan berbasis aspirasi warga. Ia menyebut program ini sebagai hasil konkret dari komunikasi dua arah antara pemdes dan masyarakat. “Ini usulan warga sendiri, kami hanya menjembatani agar cepat terealisasi,” ujarnya.

Ia berharap pembangunan infrastruktur tersebut tak hanya memperlancar mobilitas warga, tetapi juga memperkuat rasa aman dari risiko bencana. “Tebing kita perkuat, jalan kita buka. Kalau akses bagus, ekonomi warga juga bisa bergerak lebih cepat,” tuturnya.

Sebagai penutup, Baginda menegaskan bahwa pemerintah desa akan terus membuka ruang dialog dan masukan dari masyarakat. “Karena pembangunan desa itu bukan sekadar proyek, tapi proses panjang membangun kepercayaan dan kesejahteraan bersama,” kata dia.

Rombongan kemudian melanjutkan kegiatan silaturahmi menyapa warga, usai Hari Raya dengan melakukan kunjungan dari rumah ke rumah. Baginda Purnomo, selaku kepala desa, menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin, “Minal aidzin wal faidzin.”

Probolinggo, KabarBromo66.com – Setelah bertahun-tahun dikuasai ahli waris pemilik tanah, Kantor Desa Tanjungsari, Kecamatan Krejengan, akhirnya kembali ke tangan pemerintah desa secara persuasif dan kekeluargaan.

Kembalinya aset desa itu difasilitasi oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Probolinggo. Ketua tim investigasi sekaligus Bendahara LIRA, Noval Yulianto, mengonfirmasi keberhasilan itu saat dikonfirmasi pada Jum’at (12/4).

“Alhamdulillah, LSM LIRA berhasil membantu Pemdes Tanjungsari untuk mencari kata mufakat dengan pihak ahli waris. Kini kantor desa yang lama bisa digunakan kembali,” ujarnya lewat pesan WhatsApp.

Sebelumnya, sengketa lahan ini bahkan sempat ditangani langsung oleh Pj Bupati Probolinggo kala itu, Ugas Irwanto. Namun, upaya tersebut belum membuahkan hasil hingga akhirnya pendekatan kekeluargaan membuahkan kesepakatan damai.

Pada momen simbolis kemarin, Yono, Kepala Desa Tanjungsari, bersama Noval Yulianto, Bendahara LSM LIRA, membuka gerbang kantor desa lama. Seluruh perangkat desa langsung melakukan kerja bakti dan membersihkan area. Barang-barang milik ahli waris pun dipindahkan tanpa merepotkan pihak keluarga.