kabarbromo.com

Tag: #PolresProbolinggo

  • Remaja Karyawan Koperasi di Probolinggo Jadi Korban Pembacokan Hingga Meninggal, Polisi Buru Pelaku

    PROBOLINGGO, Kabarbromo.com — Warga Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo, digegerkan oleh penemuan jasad seorang pemuda yang terbujur kaku di jalan raya perbatasan antara Desa Patalan dan Desa Tunggak Cerme, Minggu malam (1/11/2026) sekitar pukul 21.00 WIB. Korban diketahui bernama Anas Mahfud (19), warga Dusun Posong, Desa Patalan.

    Insiden tragis ini langsung menyita perhatian publik setelah korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan dengan luka bacok serius di bagian leher. Suasana duka yang mendalam seketika menyelimuti area sekitar lokasi kejadian, di mana ibu korban dikabarkan jatuh pingsan akibat shock berat saat mengetahui dan melihat langsung kondisi jenazah putranya.

    Mendapat laporan dari masyarakat, gabungan petugas dari Satreskrim dan Sat Samapta Polres Probolinggo Kota bersama jajaran Polsek Wonomerto langsung bergerak cepat menuju lokasi kejadian. Setibanya di Tempat Kejadian Perkara (TKP), petugas segera memasang garis polisi guna mengamankan area dari kerumunan warga serta mempermudah proses investigasi awal.

    Tim Inafis Polres Probolinggo Kota juga diterjunkan untuk melakukan olah TKP secara mendetail serta mengumpulkan berbagai barang bukti pendukung. Dari hasil penyisiran di lokasi, sejumlah barang berharga milik korban seperti satu unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi N 3843 RM, telepon genggam, serta dompet ditemukan dalam keadaan utuh dan lengkap.

    Setelah olah TKP rampung, jenazah Anas segera dievakuasi menuju kamar jenazah RSUD dr. Mochammad Saleh, Kota Probolinggo, guna menjalani proses pemeriksaan medis lanjutan serta visum et repertum untuk memastikan penyebab kematiannya.

    Kepala Desa Patalan, Farhur Rozi, mengungkapkan bahwa pihak keluarga hingga kini masih terpukul dan belum mengetahui secara pasti kronologi lengkap di balik peristiwa nahas tersebut. Berdasarkan keterangan yang dihimpun dari pihak keluarga, korban sempat pulang ke rumah menjelang waktu Magrib sebelum akhirnya kembali berpamitan untuk keluar.

    “Kronologinya masih belum jelas sampai sekarang. Kata keluarganya, tadi korban sempat pulang sebelum Magrib, tetapi kemudian keluar lagi. Kurang tahu masih mau ke mana, sampai sekarang masih belum diketahui,” ujar Farhur Rozi saat dikonfirmasi.

    Lebih lanjut, Farhur menyebutkan bahwa dalam kesehariannya, Anas bekerja di sebuah lembaga keuangan yang bergerak di bidang layanan pinjaman. Kendati demikian, pihak keluarga memastikan bahwa korban tidak pernah menceritakan adanya masalah atau ancaman serius yang sedang dihadapinya sebelum kejadian tersebut.

    Aparat kepolisian memastikan bahwa pengusutan kasus ini menjadi prioritas utama. Kasat Reskrim Polres Probolinggo Kota, AKP Didik Hariono, secara tegas membenarkan adanya dugaan tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban.

    “Korban ditemukan warga dalam kondisi sudah meninggal dunia. Barang-barang milik korban, seperti handphone, dompet, dan sepeda motor, masih lengkap. Karena ada luka serius di leher, untuk prosesnya saat ini masih kami lakukan penyelidikan lebih lanjut,” jelas AKP Didik Hariono.

    Saat ini, pihak kepolisian fokus mendalami keterangan dari sejumlah saksi mata di sekitar lokasi kejadian serta menganalisis bukti-bukti fisik yang telah diamankan. Kasus dugaan penganiayaan berat hingga tewasnya pemuda Patalan ini kini ditangani sepenuhnya oleh Satreskrim Polres setempat demi menuntaskan motif dan menyingkap tabir kematian korban.

    ( Redaksi )

  • Diduga Abaikan Prosedur SPDP, Penetapan Tersangka WNA Asal Tiongkok Digugat Praperadilan di PN Kraksaan

    PROBOLINGGO, kabarbromo.com – Penetapan status tersangka terhadap seorang warga negara asing (WNA) asal Tiongkok, Dingbiao Cui alias Mr. Cui, beruntut panjang. Tim kuasa hukum pemohon resmi mengajukan gugatan praperadilan terhadap Kepolisian Resor (Polres) Probolinggo di Pengadilan Negeri (PN) Kraksaan atas dugaan tidak sahnya penetapan tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan.

    Gugatan yang terdaftar dengan nomor perkara 8/Pid.Pra/2026/PN.Krs tersebut mulai disidangkan pada Selasa (20/10/2026) pukul 10.00 WIB dengan agenda pembacaan permohonan praperadilan. Sidang dipimpin langsung oleh hakim tunggal Fendy Aditiya Siswa Yulianto, S.H., M.H.

    Alasan utama dilajukannya gugatan ini adalah tidak pernah disampaikannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada pihak pemohon sejak penyidikan dimulai oleh Satreskrim Polres Probolinggo. Padahal, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) serta ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan SPDP kepada terlapor atau tersangka dalam batas waktu yang ditentukan demi menjamin hak asasi dan kepastian hukum.

    Perkara ini bermula dari laporan polisi terkait dugaan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 KUHP yang dilaporkan oleh pelapor atas nama Suarni. Penyidik kemudian menetapkan Dingbiao Cui sebagai tersangka terhitung sejak 31 Januari 2026 berdasarkan Surat Ketetapan Tersangka Nomor: Sp.Tap/15/I/RES.1.6/2026/Satreskrim.

    Ketua Tim Kuasa Hukum pemohon, H. Samiran, S.H., menegaskan bahwa tindakan termohon (Penyidik Polres Probolinggo) yang tidak menyerahkan SPDP kepada kliennya merupakan pelanggaran prosedur yang fatal.

    “Prosedur hukum pidana harus dijalankan secara taat asas dan transparan. Klien kami tidak pernah menerima SPDP sejak awal proses penyidikan dimulai. Hak-hak hukum pemohon sesuai Putusan MK No.130/2015 dan Pasal 14 ayat (1) Perkap No.6/2019 diabaikan begitu saja. Oleh karena itu, kami menilai proses penetapan tersangka ini cacat hukum dan harus dibatalkan demi hukum,” ujar Samiran, S.H., Ketua Tim Kuasa Hukum pemohon seusai persidangan.

    Proses persidangan di PN Kraksaan dijadwalkan berlangsung secara maraton selama sepekan. Agenda dilanjutkan pada Rabu (21/10/2026) untuk penyampaian jawaban dari termohon, Kamis (22/10/2026) tanggapan/replik dari pemohon, serta Jumat (23/10/2026) untuk agenda duplik sekaligus pembuktian dari kedua belah pihak.

    Hakim tunggal dijadwalkan membacakan putusan akhir praperadilan ini pada Selasa, 27 Oktober 2026 mendatang. Pihak pemohon berharap pengadilan dapat memberikan keadilan dan menegakkan aturan hukum pidana secara murni dan konsekuen. (*)

     

     

  • ‎Bejat! Ayah Tega Setubuhi Anak Kandung Sejak Kelas 5 SD Di Probolinggo

    ‎PROBOLINGGO, Kabarbromo.com — Perbuatan keji yang dilakukan seorang pria berinisial N (41), warga Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo, akhirnya terbongkar. Pria yang sehari-hari bekerja di salah satu pabrik di Kota Probolinggo ini ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pemerkosaan dan kekerasan seksual terhadap anak kandungnya sendiri yang kini berusia 17 tahun.
    ‎
    ‎Dugaan aksi bejat tersebut berlangsung sangat lama, yakni sejak korban masih duduk di bangku kelas V sekolah dasar pada tahun 2020, dan terus berulang hingga Agustus 2026. Pelaku melancarkan aksinya di rumah kediaman mereka saat sang istri ibu kandung korban sedang berada di luar rumah untuk menghadiri berbagai kegiatan.
    ‎
    ‎Kasi Humas Polres Probolinggo Kota, Iptu Zainullah, menjelaskan bahwa aksi kekerasan seksual ini kerap disertai dengan penganiayaan fisik. Kejadian puncak terjadi pada 27 Agustus 2026, ketika korban berusaha menolak paksaan tersangka. Korban justru mendapat pukulan telak di bagian kepala, tangan, serta anggota tubuh lainnya.
    ‎
    ‎”Hasil pemeriksaan korban, saksi-saksi, alat bukti, dan gelar perkara memantapkan penetapan N sebagai tersangka dan langsung kami lakukan penahanan,” tegas Zainullah, Selasa (6/10/2026).
    ‎
    ‎Tak tahan lagi menghadapi penderitaan bertahun-tahun, korban memberanikan diri kabur dari rumah pada 29 Agustus 2026. Ia melarikan diri dan bersembunyi di rumah tetangganya selama hampir 20 hari. Didampingi warga yang prihatin, korban akhirnya melaporkan tindakan jahat ayah kandungnya ke Mapolres Probolinggo Kota pada 24 September 2026.
    ‎
    ‎Penangkapan terhadap N pada Kamis (1/10/2026) malam pukul 20.00 WIB sempat diwarnai ketegangan. Warga setempat yang emosi dan mengutuk perbuatan pelaku mendatangi rumah tersangka. Beruntung, jajaran Polres Probolinggo Kota bersama Polsubsektor Kedopok sigap meredam situasi dan mengamankan tersangka dari amuk massa.
    ‎
    ‎Dari hasil pemeriksaan awal, polisi menemukan bahwa aksi nekat tersangka dipicu oleh pengaruh konsumsi minuman keras serta kecanduan konten pornografi. Meski ibu korban sempat enggan melapor karena alasan tersangka merupakan tulang punggung ekonomi keluarga, kepolisian menegaskan proses penegakan hukum tetap berjalan tegas demi keadilan bagi korban.
    ‎
    ‎Guna menjamin keselamatan dan memulihkan kondisi psikologisnya, Satres PPA dan PPO Polres Probolinggo Kota bergerak cepat berkoordinasi dengan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Probolinggo. Korban kini telah dievakuasi dan ditempatkan di rumah aman (safe house) untuk mendapatkan pendampingan intensif.
    ‎
    ‎Polres Probolinggo Kota menegaskan bahwa penanganan perkara ini akan terus dikawal sesuai prosedur hukum yang berlaku. Peristiwa memprihatinkan ini menjadi peringatan keras bagi seluruh lapisan masyarakat akan pentingnya mewaspadai dan melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, terutama di dalam lingkungan keluarga sendiri. Kepolisian mengimbau masyarakat agar tidak ragu melaporkan segala bentuk dugaan kekerasan anak kepada pihak berwajib atau lembaga perlindungan terkait agar korban bisa segera diselamatkan.
    ‎
    ‎Atas perbuatannya, tersangka N kini mendekam di tahanan Mapolres Probolinggo Kota dan dijerat Pasal 473 ayat (1), ayat (2) huruf b, ayat (4), dan ayat (9) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hingga 15 tahun penjara, serta/atau Pasal 418 ayat (1) UU yang sama dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. ( Redaksi )

  • Bejat! Pengasuh Pesantren di Probolinggo Cabuli Santriwati Berulang Kali dengan Dalih “Cari Tikus”

    PROBOLINGGO, Kabarbromo.com — Kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur kembali mencoreng dunia pendidikan berbasis keagamaan di Kabupaten Probolinggo. Seorang pengasuh pondok pesantren berinisial AMM di Kecamatan Bantaran dilaporkan ke polisi setelah diduga melakukan persetubuhan berulang kali terhadap santriwatinya yang masih berusia 16 tahun, berinisial RF.

    Perkara yang memicu kecaman publik ini telah dilimpahkan dan ditangani secara intensif oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Probolinggo. Selain fokus pada tindak pidana kekerasan seksual, penyidik juga mendalami serangkaian modus operandi pelaku, mulai dari manipulasi pernikahan siri tanpa saksi, pemberian obat pencegah kehamilan, hingga upaya intervensi untuk menghentikan proses hukum.

    Berdasarkan keterangan laporan kepolisian, aksi bejat tersebut berlangsung sejak September 2025. Korban yang kerap diminta membantu pekerjaan rumah tangga di kediaman pelaku mendadak dipanggil dengan alibi diajak mencari tikus di area belakang rumah.

    ​Namun, korban justru digiring ke salah satu bangunan pesantren yang sedang direnovasi. Di lokasi yang gelap dan terkunci tersebut, dugaan persetubuhan pertama kali terjadi di bawah ancaman verbal agar korban tidak melapor kepada siapa pun.

    ​Tindakan keji ini berlanjut secara intensif hingga beberapa kali dalam seminggu. Untuk melancarkan aksinya tanpa hambatan, terduga pelaku juga memaksa korban mengonsumsi obat-obatan tertentu yang diklaim sebagai pencegah kehamilan.

    Guna membenarkan aksinya, AMM sempat mengklaim telah meminang korban secara siri. Kendati demikian, klaim tersebut dipastikan cacat secara hukum maupun syariat agama lantaran dilaksanakan secara sepihak tanpa sepengetahuan, kehadiran wali, maupun saksi dari pihak keluarga korban.

    ​Rangkaian kekerasan seksual ini terus berlangsung hingga pertengahan Februari 2026. Aksi pelaku baru terbongkar pada April 2026 bertepatan dengan momen Momen Idulfitri, setelah pihak keluarga mencurigai adanya perubahan fisik dan perilaku pada diri korban.

    ​Setelah didesak oleh keluarga, korban akhirnya memberanikan diri membongkar seluruh perlakuan traumatis yang dialaminya. Kendati pihak terduga pelaku sempat berupaya menyodorkan tawaran damai secara kekeluargaan, keluarga korban menolak tegas dan memilih menempuh jalur hukum demi menuntut keadilan.

    Kapolsek Bantaran, AKP Agus Eko Widodo, membenarkan adanya pelaporan kasus tersebut dan mengonfirmasi bahwa seluruh berkas pemeriksaan telah diserahkan sepenuhnya ke Satreskrim Polres Probolinggo.

    ​”Proses penyelidikan dan penyidikan sepenuhnya dialihkan ke Unit PPA Satreskrim Polres Probolinggo untuk penanganan khusus dan mendalam,” tegas AKP Agus Eko Widodo.

    ​Saat ini, penyidik PPA Satreskrim Polres Probolinggo terus mengumpulkan alat bukti, memeriksa saksi-saksi kunci, serta mendampingi korban dari segi medis dan psikologis. Pihak kepolisian menegaskan komitmennya untuk mengusut tuntas kasus ini secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu guna memastikan pelaku mendapatkan hukuman setimpal sesuai undang-undang perlindungan anak yang berlaku. ( Redaksi )

  • Diduga Menyalahgunakan Kewenangan, Oknum Polisi di Probolinggo Didesak Dimutasi Out of Area

    PROBOLINGGO, kabarbromo.com — Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Masyarakat Peduli Probolinggo (LSM AMPP) mendesak Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajaran Divisi Propam Polri untuk menjatuhkan sanksi mutasi keluar daerah terhadap Aipda RSH, anggota Polisi di Polres Probolinggo. Desakan ini mengemuka setelah Aipda RSH diduga menyalahgunakan kewenangan dengan mengamankan seseorang dan satu unit kendaraan roda empat tanpa dasar hukum yang jelas.

    Ketua LSM AMPP H. Lutfi Hamid menyampaikan, tuntutan resmi tersebut dilayangkan melalui surat pengaduan bernomor 021/IX/2026/Dumas AMPP yang ditujukan langsung kepada Kapolri, Wakapolri, Kadivpropam Polri, hingga jajaran pejabat utama Divpropam Polri di Jakarta.

    Langkah LSM AMPP ini merespons terbitnya surat klarifikasi dari Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) RI Nomor: B-1256/DT.01.06/8/2026 tertanggal 20 Agustus 2026. Surat Kompolnas tersebut menindaklanjuti laporan masyarakat atas nama Gigit Hermanto terkait dugaan pelanggaran prosedur oleh oknum kepolisian setempat.

    “Berdasarkan hasil klarifikasi Kompolnas dan audit investigasi internal Sipropam Polres Probolinggo, Aipda RSH diduga menggunakan kewenangan sebagai anggota Polri untuk mengamankan orang dan barang tanpa dasar hukum. Tindakan tersebut diduga melanggar Kode Etik Profesi Polri,” ujar Lutfi Hamid saat dikonfirmasi, Selasa (22/09/2026).

    Sita Mobil dan Amankan Warga

    Kasus ini bermula dari penerbitan Surat Perintah Tugas Kapolres Probolinggo Nomor: Sprin/23/V/RES.1.24/2026/Sipropam tertanggal 30 Mei 2026. Atas dasar perintah tersebut, Seksi Propam Polres Probolinggo melakukan audit investigasi dan memeriksa sejumlah saksi dari unsur masyarakat sipil maupun personel kepolisian.

    Dalam proses pemeriksaan tersebut, petugas mengamankan serta meneliti satu unit mobil Honda Mobilio warna putih tahun 2019 dengan nomor polisi L 1406 EI. Hasil pemeriksaan ditemukan dugaan adanya tindakan abuse of power atau penyalahgunaan wewenang di luar prosedur hukum (unlawful action) yang diduga dilakukan oleh oknum Aipda RSH tersebut. Saat ini, terduga pelanggar tengah menjalani proses pemeriksaan sidang Kode Etik Profesi Polri di Sipropam Polres Probolinggo.

    Cegah Konflik Kepentingan

    Meski proses etik internal di tingkat Polres Probolinggo sedang berjalan, LSM AMPP menilai tindakan penanganan di tingkat lokal belum cukup untuk memulihkan kepercayaan publik dan meredam gejolak sosial di masyarakat.

    Lutfi menegaskan, sanksi mutasi ke luar wilayah hukum Polres Probolinggo sangat krusial untuk mencegah timbulnya konflik kepentingan (conflict of interest) serta intervensi psikologis terhadap korban maupun saksi-saksi.

    “Tindakan sewenang-wenang dengan menggunakan atribut kepolisian tidak hanya merusak marwah institusi Polri, tetapi juga menimbulkan rasa takut di tengah masyarakat. Kami meminta pimpinan Polri dan Bidpropam Polda Jatim mengambil langkah tegas berupa mutasi keluar daerah sebagai bentuk pendidikan organisasi dan sterilisasi wilayah dari pengaruh terduga pelanggar,” tegas Lutfi.

    LSM AMPP berharap Mabes Polri dan Polda Jawa Timur dapat bersikap objektif dan transparan dalam mengawal penegakan kode etik ini, sejalan dengan semangat reformasi kultural Polri Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan). (Redaksi)

     

  • Dugaan Kekerasan Seksual Siswi SMP di Pajarakan, Polres Probolinggo Amankan 3 Orang

    Probolinggo, Kabarbromo.com — Satuan Reserse Kriminal Polres Probolinggo tengah mendalami kasus dugaan kekerasan seksual yang menimpa seorang siswi sekolah menengah pertama yang dalam pemberitaan Berinisial bunga ( 15 ) untuk melindungi identitas anak, warga Desa Karanggeger, Kecamatan Pajarakan.

    ​Penyelidikan tersebut bergerak cepat setelah pihak kepolisian mengamankan tiga orang pria yang diduga berkaitan erat dengan peristiwa tersebut pada Selasa (8/9/2026).

    Penanganan perkara ini bermula dari aduan orang tua korban kepada Kepala Desa Karanggeger, Bawon Santoso. Merespons laporan tersebut, pihak pemerintah desa langsung berkoordinasi dengan jajaran Satreskrim Polres Probolinggo beserta Polsek Pajarakan dan Polsek Banyuanyar.

    ​Tim gabungan kemudian bergerak menuju dua lokasi berbeda di wilayah Kecamatan Banyuanyar, yakni Desa Tarokan dan Desa Klenang Kidul. Dari lokasi tersebut, petugas mengamankan tiga pria masing-masing berinisial ​E, warga Desa Tarokan, ​H dan Y, warga Desa Klenang Kidul.

    ​Ketiganya langsung dibawa ke Mapolres Probolinggo untuk menjalani proses pemeriksaan secara intensif.

    Hingga saat ini penyidik masih terus mengumpulkan keterangan serta alat bukti guna menyingkap kronologi sebenarnya dan menentukan peran dari tiap-tiap pihak yang diamankan.

    ​Kasi Humas Polres Probolinggo, Ipda Widy Purwa Apriyantoro, membenarkan adanya penanganan perkara tersebut dan menyatakan bahwa status hukum bagi ketiga terduga pelaku masih menunggu hasil pendalaman penyidik.

    ​”Terkait dugaan peristiwa yang ditanyakan tersebut, saat ini masih dalam proses pendalaman oleh petugas. Informasi perkembangan akan kami sampaikan setelah proses penanganan berjalan sesuai ketentuan,” ujar Ipda Widy Purwa Apriyantoro saat dikonfirmasi, Rabu (9/9/2026).

    Sementara itu, Kepala Desa Karanggeger Bawon Santoso meminta seluruh lapisan masyarakat untuk menahan diri dan tidak menyebarkan isu yang belum terverifikasi di media sosial. Hal ini penting guna menjamin kondusivitas wilayah serta menjaga perlindungan identitas dan psikologis korban.

    ​”Kami menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus ini kepada aparat penegak hukum. Pihak desa berharap proses hukum berjalan secara transparan, objektif, dan tuntas sesuai aturan yang berlaku,” pungkas Bawon.

    ​Seluruh proses hukum kini sepenuhnya berada di tangan penyidik Polres Probolinggo. Pihak desa mendesak kasus ini diusut secara transparan dan tuntas sesuai aturan hukum yang berlaku.

    ( Fbl )

  • DKC Garda Bangsa Kabupaten Probolinggo Desak Polisi Usut Tuntas Kasus Kekerasan Seksual di Maron

    Probolinggo, Kabarbromo.com – Dewan Koordinasi Cabang (DKC) Garda Bangsa Kabupaten Probolinggo menyampaikan pernyataan sikap tegas menyikapi maraknya dugaan kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang terjadi di wilayah Satrean, Kecamatan Maron. Langkah ini diambil sebagai bentuk kepedulian terhadap perlindungan dan masa depan generasi muda di daerah tersebut.

    ​Ketua DKC Garda Bangsa Kabupaten Probolinggo, Mohammad Badrul Kamal, mengungkapkan keprihatinan yang mendalam atas peristiwa tersebut. Menurutnya, anak-anak merupakan aset daerah dan bangsa yang sangat berharga sehingga wajib mendapatkan jaminan perlindungan penuh dari segala bentuk tindakan kejahatan moral.

    ​Sebagai bentuk komitmen dalam mengawal keadilan, DKC Garda Bangsa Kabupaten Probolinggo merumuskan tiga poin tuntutan dan imbauan penting yang ditujukan kepada aparat penegak hukum serta pemerintah daerah.

    ​1. Penanganan Hukum yang Tegas oleh Kepolisian

    ​Aparat jajaran Polres Probolinggo didesak untuk bertindak cepat, responsif, dan transparan dalam mengusut tuntas kasus ini. Penanganan hukum diharapkan berjalan tanpa kompromi, tanpa membuka ruang bagi upaya penyelesaian secara kekeluargaan atau damai, mengingat kejahatan terhadap anak tergolong kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Penerapan sanksi hukum maksimal dinilai sangat krusial guna memberikan efek jera sekaligus memberikan jaminan rasa aman bagi korban dan pihak keluarga.

    ​2. Peran Aktif dan Evaluasi Kebijakan oleh DPRD

    ​Para anggota DPRD Kabupaten Probolinggo diimbau untuk mengoptimalkan fungsi legislasi dan pengawasan. Dewan diharapkan dapat mengevaluasi serta memperkuat Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan Anak, menyetujui alokasi anggaran yang memadai untuk penanganan trauma (trauma healing) bagi korban, serta mendorong sosialisasi pencegahan kekerasan anak secara masif hingga tingkat desa.

    ​3. Pengawalan Kasus secara Berkelanjutan

    ​DKC Garda Bangsa berkomitmen untuk terus mengawal jalannya proses hukum hingga tuntas demi memastikan korban mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Organisasi ini juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersinergi memutus rantai kekerasan seksual dan menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak di Kabupaten Probolinggo.

    Melalui pernyataan tersebut, DKC Garda Bangsa menegaskan komitmennya untuk berdiri di barisan terdepan dalam memperjuangkan hak-hak anak dan mengawal proses hukum hingga tuntas. Langkah ini diharapkan mampu menjadi dorongan moral sekaligus pengingat bagi seluruh pemangku kepentingan agar tidak membiarkan tindak kejahatan seksual terhadap anak berlalu tanpa keadilan.

    ​Sinergi antara aparat penegak hukum, jajaran pemerintah daerah, serta seluruh elemen masyarakat sangat diperlukan untuk memutus mata rantai kekerasan terhadap anak secara terstruktur dan berkelanjutan. Lingkungan yang aman, ramah, dan bebas dari ancaman kejahatan seksual merupakan hak mutlak bagi setiap anak demi menjamin tumbuh kembang serta masa depan generasi penerus di Kabupaten Probolinggo. ( FBL )

  • Pembongkaran Sabu 50 Gram di Pajarakan: Satresnarkoba Terus Kembangkan Jaringan, LPBH PCNU Kraksaan Apresiasi Kinerja Iptu Darmawan

    PROBOLINGGO, kabarbromo.com — Penangkapan dua pengedar narkotika jenis sabu berinisial AP dan H di Kecamatan Pajarakan mendapat perhatian publik. Satresnarkoba Polres Probolinggo memastikan proses penanganan perkara terus dikembangkan untuk membongkar alur peredaran yang lebih luas.

    Kapolres Probolinggo AKBP Asmida Rizki Siregar melalui Ps. Kasatresnarkoba Iptu Darmawan, S.H. menjelaskan, penangkapan bermula dari laporan masyarakat hingga petugas memergoki AP dengan barang bukti lima paket sabu seberat 50,71 gram dan pipet kaca. Pengangkapan kemudian dikembangkan hingga mencokok H dengan barang bukti uang tunai Rp2,2 juta hasil transaksi, timbangan digital, serta alat komunikasi.

    “Pemeriksaan masih terus berjalan secara mendalam. Kami tidak berhenti pada dua tersangka ini dan terus melakukan pengembangan untuk membongkar kemungkinan adanya pelaku atau jaringan lain yang lebih besar,” tegas Iptu Darmawan, S.H. kepada jurnalis di Mapolres Probolinggo.

    LPBH PCNU Kraksaan Apresiasi Respon Cepat Iptu Darmawan

    Keberhasilan jajaran Satresnarkoba Polres Probolinggo dalam mengamankan puluhan gram barang bukti tersebut mendapat apresiasi langsung dari Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBH PCNU) Kraksaan.

    Ketua LPBH PCNU Kraksaan, A. Mukhoffi, S.H., M.H., menilai respons cepat yang dipimpin oleh Iptu Darmawan, S.H. merupakan bentuk nyata komitmen kepolisian dalam memberantas peredaran gelap narkotika di wilayah hukum Probolinggo, khususnya kawasan Kraksaan dan Pajarakan.

    “Kami mengapresiasi tinggi kinerja dan ketegasan Iptu Darmawan, S.H. beserta tim Opsnal Satresnarkoba Polres Probolinggo. Langkah cepat bergerak dari aduan warga hingga berhasil menyita puluhan gram sabu siap edar ini patut diacungi jempol. Ini bukti nyata Polres Probolinggo hadir melindungi masyarakat dan generasi muda dari ancaman bahaya narkoba,” ujar A. Mukhoffi, S.H., M.H.

    Mukhoffi menambahkan, keberhasilan Operasi Tumpas Narkoba Semeru 2026 ini diharapkan semakin meningkatkan kepercayaan publik terhadap kepolisian, sekaligus menjadi momentum untuk memperketat pengawasan lingkungan dari peredaran barang haram tersebut.

    Kedua tersangka AP dan H saat ini ditahan di Rutan Polres Probolinggo dan dijerat Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika jo. UU Penyesuaian Pidana serta subsider KUHP dengan ancaman pidana hingga seumur hidup. (Redaksi)

     

  • ‎Dugaan Penganiayaan Lansia di Gading Kulon Banyuanyar Berujung Laporan Polisi, Kuasa Hukum Desak Proses Hukum Transparan

    ‎

    PROBOLINGGO, Kabarbromo.com — Dugaan aksi penganiayaan yang menimpa seorang lansia di Desa Gading Kulon, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo, kini resmi bergulir ke ranah hukum. Korban berniat mencari keadilan setelah menjadi korban pemukulan yang diduga dilakukan oleh tetangganya sendiri di halaman rumah.

    ‎​Korban bernama Totipa (69), warga Dusun Gumuk Bang, Desa Gading Kulon, mendatangi Mapolsek Banyuanyar untuk melaporkan insiden tersebut. Laporan resmi ini diterima oleh Kanit Reskrim Polsek Banyuanyar dengan Surat Tanda Bukti Lapor nomor TBL/25/IX/2026/SPKT/POLSEK BANYUANYAR/POLRES PROBOLINGGO/POLDA JATIM, tertanggal 1 September 2026. Dalam laporan itu, terduga pelaku berinisial DPO dilaporkan atas dugaan tindak pidana penganiayaan.

    ‎Peristiwa tersebut terjadi pada Jumat, 28 Agustus 2026, sekitar pukul 15.00 WIB. Kejadian bermula saat terlapor berteriak-teriak di depan rumahnya lantaran terganggu oleh bau menyengat, yang diduga berasal dari air bekas cucian beras.

    ‎​Mendengar kegaduhan tersebut, korban keluar rumah untuk menanyakan alasan terlapor berteriak. Namun, terlapor disinyalir tidak terima dan tidak berkenan atas tindakan korban yang menyiramkan air cucian beras di area halaman depan rumah.

    ‎​Perselisihan pun tidak terhindarkan hingga berlanjut pada percekcokan, Situasi memanas ketika terlapor mendadak melayangkan pukulan menggunakan tangan kosong ke arah kepala dan dada korban sebanyak dua kali. Aksi tersebut baru terhenti setelah warga sekitar yang menyaksikan kejadian langsung datang melerai.

    ‎Meski sempat berusaha menghindar, korban yang sudah berusia lanjut tersebut mengalami luka-luka akibat hantaman keras hingga sempat kehilangan kesadaran.

    ‎​Menanggapi peristiwa ini, Kuasa Hukum korban, M. Syarif Hidayatullah, S.H., mendesak agar aparat penegak hukum bertindak cepat, profesional, dan transparan dalam mengusut tuntas kasus yang menimpa kliennya.

    ‎​“ Kami selaku kuasa hukum Ibu Totipa berharap proses hukum berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara terbuka, jujur, dan transparan. Terduga pelaku harus ditindak tegas sesuai aturan,” ujar M. Syarif Hidayatullah.

    ‎​Syarif, menegaskan pentingnya penerapan prinsip equality before the law dalam menuntaskan kasus ini. Menurutnya, aparat penegak hukum harus bertindak adil dan tidak pandang bulu terhadap siapa pun yang terbukti bersalah, terlebih korban merupakan seorang perempuan lansia yang tergolong kelompok rentan.

    ‎​Pihak keluarga korban berharap laporan ini dapat segera ditindaklanjuti secara objektif guna memberikan rasa aman serta keadilan bagi korban dan masyarakat sekitar. Hingga saat ini, perkara tersebut masih dalam penanganan intensif pihak Kepolisian Sektor Banyuanyar. (Fbl)

  • Kasus Karhutla Bromo 2026: Kamil Wahyudi, S.H. Desak Polres Probolinggo Usut Tuntas Pelaku

    PROBOLINGGO, kabarbromo.com — Penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) pada Agustus 2026 memasuki babak baru. Setelah api berhasil dipadamkan total pertengahan Agustus lalu, fokus publik kini tertuju pada ketegasan aparat kepolisian dalam mengusut penyebab pasti serta pihak yang bertanggung jawab atas terbakarnya 1.120,3 hektare lahan konservasi tersebut.

    Karhutla yang berlangsung selama 13 hari itu tak hanya merusak vegetasi endemik dan habitat fauna langka, tetapi juga memukul sektor pariwisata. Penutupan sementara kawasan TNBTS berdampak langsung pada penurunan omzet pengusaha Jeep hingga 40 persen, pembatalan 3.445 tiket wisatawan, serta terhentinya mata pencaharian pelaku usaha kecil di sekitar kawasan Gunung Bromo.

    Sorotan tajam terhadap proses penegakan hukum salah satunya disampaikan oleh aktivis sekaligus pengamat hukum, Kamil Wahyudi, S.H. Pihaknya mendesak Polres Probolinggo untuk bekerja cepat dan transparan dalam mengungkap penyulut awal api, guna memastikan proses hukum berjalan tanpa tebang pilih.

    “Kerusakan ekosistem lebih dari seribu hektare dan rusaknya perekonomian warga lokal tidak boleh bermuara pada frasa ‘penyebab belum diketahui’. Polres Probolinggo harus mengusut tuntas hingga ke akar-akarnya, tanpa kompromi dan tanpa ada yang dilindungi,” ujar Kamil Wahyudi, S.H. saat memberikan keterangannya, Senin (31/8/2026).

    Kamil Wahyudi menambahkan, luasan lahan yang terbakar pada tahun ini melampaui insiden karhutla 2023 lalu. Menurutnya, penegakan hukum tak sekadar menyasar sanksi pidana, tetapi juga harus mempertimbangkan ganti rugi pemulihan lingkungan serta kerugian ekonomi yang dialami masyarakat sekitar.

    “Jika hukum terus lunak terhadap pelanggaran di kawasan konservasi, Bromo akan terus menjadi korban pengulangan bencana yang sama setiap tahunnya. Harus ada efek jera yang nyata,” tegasnya.

    Hingga saat ini, Balai Besar TNBTS bersama tim gabungan masih menghitung total nilai kerugian materiil maupun immaterial akibat kebakaran tersebut. Di sisi lain, proses penyelidikan oleh aparat kepolisian masih terus berjalan guna mengumpulkan bukti-bukti di lapangan.

    Masyarakat dan para pelaku pariwisata lokal kini menanti hasil penyelidikan resmi dari Polres Probolinggo. Penuntasan kasus secara transparan diharapkan mampu memberi rasa adil bagi warga terdampak sekaligus menjadi preseden penegakan hukum lingkungan yang tegas di kawasan cagar alam nasional. (Redaksi)

     

  • Mobil Warga Diduga Dibakar di Desa Racek Kecamatan Tiris, Polisi Gelar Olah TKP

    PROBOLINGGO, Kabarbromo.com — Kepolisian Sektor (Polsek) Tiris bersama Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Probolinggo menyelidiki kasus dugaan pembakaran satu unit mobil milik warga berinisial S di Desa Racek, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo.

    ​Peristiwa tersebut terjadi di halaman rumah kontrakan korban yang berlokasi di Dusun Krajan, RT 019 RW 005, Desa Racek, pada Sabtu (29/8/2026).

    ​Kapolsek Tiris, Iptu Syamsul Arifin, mengonfirmasi bahwa pihak kepolisian langsung bergerak menuju lokasi kejadian tak lama setelah menerima laporan dari masyarakat. Petugas segera mengamankan tempat kejadian perkara (TKP) dan mengumpulkan sejumlah barang bukti untuk proses penyelidikan lebih lanjut.

    ​”Setelah menerima informasi dari warga, anggota langsung turun ke lokasi untuk melakukan pengecekan awal, mengamankan TKP, serta berkoordinasi dengan Satreskrim Polres Probolinggo,” ujar Iptu Syamsul.

    ​Tim Identifikasi bersama Piket Reskrim dan Pamapta 1 Satreskrim Polres Probolinggo telah menggelar olah TKP guna mendalami penyebab pasti kebakaran serta mengidentifikasi pelaku.

    ​Hingga saat ini, kasus dugaan pembakaran tersebut masih dalam penanganan intensif oleh jajaran Polsek Tiris dan Polres Probolinggo. Kepolisian mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan menyerahkan seluruh proses hukum kepada pihak yang berwajib.

    ( Fbl )

  • Gempar! Kepala Desa Ranugedang Ditangkap Diduga Terkait Narkoba, Warga Tunggu Penjelasan Resmi Polisi

    Probolinggo, Kabarbromo.com – ​Warga Desa Ranugedang, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo mendadak gempar. Kepala desa setempat dikabarkan ditangkap oleh aparat kepolisian Diduga terkait dugaan penyalahgunaan narkotika.

    ​Penggerebekan berlangsung pada Kamis malam, 13 Agustus 2026, sekitar pukul 19.30 WIB di sebuah rumah milik warga berinisial KML, yang berlokasi di Dusun Wates, Desa Ranuagung, Kecamatan Tiris.

    ​Dalam operasi gabungan tersebut, Tim Unit Narkoba bersama Tim Buser Polres Probolinggo mengamankan enam orang yang sedang berkumpul di lokasi kejadian. Salah satu di antaranya diduga kuat merupakan Kepala Desa Ranugedang.

    RN ​Seorang warga Ranugedang menyebutkan bahwa petugas langsung meringkus para terduga di tempat kejadian perkara. Petugas juga menyita sejumlah barang bukti yang ditemukan di lokasi tersebut.

    ​Hingga saat ini, pihak Polres Probolinggo belum memberikan keterangan resmi terkait kronologi penangkapan, daftar barang bukti, maupun status hukum keenam orang yang diamankan. Identitas lima warga lainnya yang ikut ditangkap juga belum dirilis secara resmi oleh kepolisian.

    ​Penangkapan seorang pejabat desa tentu mengundang keprihatinan mendalam. Sebagai pemangku jabatan publik, kepala desa mengemban amanah besar dalam menjaga integritas serta kepercayaan masyarakat. Peristiwa ini tidak hanya berdampak pada individu yang bersangkutan, tetapi juga mencoreng kredibilitas tata kelola pemerintahan desa.

    ​Masyarakat Wilayah Tiris kini menantikan transparansi dari kepolisian. Aparat penegak hukum diharapkan segera menyampaikan informasi resmi untuk mencegah simpang siur dan spekulasi liar di tengah publik. Penanganan perkara harus berjalan secara tegas, profesional, serta berdasarkan pada bukti hukum yang sah.

    ​Jika hasil penyidikan membuktikan adanya tindak pidana, aparat kepolisian dituntut untuk mengusut kasus ini secara tuntas hingga ke jaringan pemasok dan jalur distribusinya.

    ( Redaksi )