PROBOLINGGO, Kabarbromo.com — Aksi simbolis berupa pemberian karangan bunga dan tahlilan bersama digelar di depan Kantor DPRD Kabupaten Probolinggo, Rabu (21/10/2026). Aksi tersebut dilakukan oleh Aliansi L3GAM sebagai bentuk kritik terhadap kinerja lembaga legislatif, khususnya terkait fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah.
Aliansi L3GAM yang terdiri dari lima LSM dan organisasi kemasyarakatan (ormas) itu menyoroti apa yang mereka sebut sebagai “matinya fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Probolinggo”. Kritik tersebut terutama diarahkan pada persoalan perjalanan dinas delegasi Pemerintah Kabupaten Probolinggo ke China yang belakangan menjadi perhatian publik.
Karangan bunga dan tahlilan bersama dipilih sebagai bentuk sindiran terbuka kepada lembaga legislatif. Melalui aksi tersebut, massa ingin menyampaikan pesan bahwa DPRD sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan seharusnya mampu menjalankan perannya secara maksimal, terutama dalam mengawasi kebijakan pemerintah daerah yang menggunakan anggaran publik.
Menurut aliansi, persoalan perjalanan dinas ke luar negeri tidak cukup hanya menjadi perbincangan di tengah masyarakat. DPRD dinilai perlu memberikan perhatian serius, melakukan pendalaman terhadap persoalan yang dipersoalkan, serta menyampaikan sikap yang jelas kepada publik.
Soroti Perjalanan Dinas Delegasi Pemkab ke China
Salah satu koordinator aksi, Mohammad Haris, mengungkapkan bahwa persoalan perjalanan dinas delegasi Pemerintah Kabupaten Probolinggo ke China menjadi salah satu fokus kritik yang disampaikan dalam aksi tersebut.
Haris menyoroti dugaan persoalan administratif terkait perjalanan dinas tersebut, khususnya mengenai rekomendasi dari Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) yang menurut pihaknya dipersoalkan atau dinilai belum terpenuhi.
“Persoalan perjalanan dinas ini harus menjadi perhatian serius. Kami mempertanyakan aspek administrasi dan dugaan pelanggaran prosedur, termasuk persoalan rekomendasi dari Mensesneg. DPRD harus menjalankan fungsi pengawasannya agar persoalan ini tidak berhenti tanpa kejelasan,” demikian inti tuntutan yang disampaikan dalam aksi tersebut.
Aliansi meminta agar persoalan tersebut diperiksa secara objektif dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku. Kejelasan mengenai dasar penugasan, kelengkapan administrasi, serta prosedur perjalanan dinas dinilai penting agar tidak menimbulkan pertanyaan berkepanjangan di tengah masyarakat.
Meski demikian, dugaan pelanggaran administrasi yang disoroti dalam aksi tersebut perlu diklarifikasi melalui dokumen resmi dan penjelasan dari pihak-pihak terkait. Dengan demikian, penilaian mengenai ada atau tidaknya pelanggaran dapat didasarkan pada fakta dan ketentuan hukum yang berlaku.
Ketua DPRD Apresiasi Kritik dan Pengawasan Publik
Menanggapi aksi tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo, Oka Mahendra, menyampaikan apresiasi atas perhatian dan pengawasan yang dilakukan oleh elemen masyarakat.
Oka menilai bahwa perhatian dari masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dapat menjadi bahan evaluasi bagi anggota DPRD ke depannya. Aspirasi yang disampaikan melalui aksi tersebut diharapkan menjadi perhatian bersama di lingkungan legislatif.
Menurutnya, masukan dari masyarakat merupakan bagian penting dalam mendorong pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, termasuk fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah. ( Hery/fbl )
Tinggalkan Balasan