Kategori: Uncategorized

 

 

KREJENGAN – Bupati Probolinggo dr. Mohammad Haris atau Gus Haris bersama jajaran Forkopimda menyerahkan Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BLT-DBHCHT) bagi buruh tani tembakau dan anggota masyarakat dari Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Probolinggo di Kantor Kecamatan Krejengan, Kamis (30/10/2025).

Dalam kesempatan tersebut Gus Haris juga menyerahkan secara simbolis Kartu Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan hasil kolaborasi Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Probolinggo dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Probolinggo.

Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo. Serta Kepala Desa (Kades) se-Kecamatan Krejengan.

Bupati Probolinggo dr. Mohammad Haris atau Gus Haris menegaskan komoditas tembakau bukan sekadar hasil pertanian, melainkan identitas Kabupaten Probolinggo yang harus dijaga dan diperjuangkan bersama.

“Tembakau ini bukan hanya daun kering yang dilinting jadi rokok. Bagi Kabupaten Probolinggo, tembakau adalah identitas dan kebanggaan daerah. Kita adalah penghasil tembakau terbesar kedua di Jawa Timur,” katanya.

Menurut Gus Haris, pemerintah daerah berkomitmen agar Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau benar-benar dikembalikan kepada masyarakat yang berhak menerima, terutama buruh tani dan petani tembakau.

“BLT ini hak panjenengan. Kami hanya mengembalikan hak itu kepada yang berhak dan membutuhkan. Nilainya mencapai Rp22,4 miliar untuk sekitar 16 ribu penerima, semoga membawa manfaat,” jelasnya.

Gus Haris menyampaikan harapan besar agar industri rokok dapat tumbuh di Kabupaten Probolinggo, sehingga hasil panen petani tidak lagi harus dijual ke luar daerah seperti Kediri atau Pasuruan.

“Produksi tembakau ada di Kabupaten Probolinggo, tapi pabrik rokoknya di Kediri dan Pasuruan. Kami ingin ke depan pabrik-pabrik itu berdiri di sini, supaya tenaga kerja lokal terserap dan harga tembakau lebih stabil,” terangnya.

Bupati Probolinggo dr. Mohammad Haris memberikan sambutan dalam penyerahan BLT DBHCHT 2025 bagi buruh tani tembakau dan anggota masyarakat lainnya.

Selain persoalan ekonomi, Gus Haris juga menyinggung pentingnya pengawasan harga pupuk di lapangan agar tidak melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET). Ia menegaskan akan mencabut izin kios pupuk yang melanggar ketentuan. “Kalau ada kios menjual pupuk di atas HET, segera laporkan. Izinnya akan kami cabut. Ini perintah tegas dari Menteri Pertanian untuk melindungi petani,” tegasnya.

Gus Haris juga meminta Dinas Sosial dan para kepala desa memperhatikan pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran. “Jangan sampai orang mampu masih menerima bantuan, sementara yang benar-benar membutuhkan malah tidak dapat. Data harus terus diperbarui setiap tiga bulan,” pesannya.

Tidak lupa Gus Haris mengajak seluruh masyarakat untuk tetap berpikir positif dan menjaga kerukunan, terutama dalam menyikapi isu-isu publik di media sosial. “Kadang narasi di medsos itu tidak benar. Maka kita harus berpikir positif. Pemerintah akan terus memperbaiki infrastruktur dan jalan rusak secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah,” tambahnya.

Sementara Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Probolinggo Rachmad Hidayanto menyampaikan bantuan BLT DBHCHT tahun 2025 menyasar ribuan masyarakat penerima manfaat dari kalangan petani tembakau dan cengkih. Keseluruhan penerima, baik dari sektor tembakau maupun cengkeh berjumlah 9.254 orang.

Bupati Probolinggo dr. Mohammad Haris dan Forkopimda dalam penyerahan BLT DBHCHT di Kecamatan Krejengan. (Foto : Kominfo/Haryo Rusdianto Susilo)

“Khusus untuk wilayah Kecamatan Krejengan, penyaluran dilakukan di dua titik untuk menghindari penumpukan massa, terutama karena sebagian penerima adalah lanjut usia. Yakni, Balai Desa Jatiurip dan satu titik lainnya di Kantor Kecamatan Krejengan,” ungkapnya.

Rachmad menekankan data penerima bantuan bersumber dari hasil verifikasi berjenjang antara Dinas Pertanian dan pemerintah desa. Namun, ia tak menampik kemungkinan masih ada ketidaktepatan sasaran yang akan segera dievaluasi.

“Data penerima berasal dari masukan Dinas Pertanian dan diverifikasi di tingkat desa bersama aparat pemerintahan setempat. Jika nanti ditemukan ada yang belum tepat sasaran, itu akan menjadi bahan evaluasi kami ke depan agar penyaluran semakin merata dan tepat manfaat,” tegasnya.

Lebih lanjut Rachmad mengharapkan agar program bantuan sosial yang dijalankan pemerintah daerah benar-benar mampu menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Harapan kami, masyarakat Kabupaten Probolinggo dapat segera lepas dari kemiskinan menuju kehidupan yang sejahtera. Dinas Sosial akan terus berkomitmen hadir untuk masyarakat,” pungkasnya.

 

Hery

 

 

 

 

Warga Dusun Bringin, RT 28, Desa Talkandang, kecamatan kota anyar. digemparkan oleh kejadian yang tak biasa. Seorang anak bernama Ikhsan (7), dilaporkan mengalami perubahan pada bagian tubuhnya yang disebut-sebut seperti telah disunat, padahal belum pernah menjalani proses khitan.

Menurut keterangan warga setempat, peristiwa itu pertama kali diketahui oleh orang tua Ikhsan pada pagi hari, kamis , 30 Oktober 2025 .

ketika sang anak mengeluh merasa perih di bagian kemaluan. Setelah diperiksa, orang tua terkejut karena kondisi tersebut tampak seperti sudah disunat.

” Kami kaget, karena sebelumnya belum pernah disunat. Malamnya anaknya biasa saja, tapi pagi-pagi sudah seperti itu,” ujar salah satu kerabat keluarga, Yupno (60), saat di konfirmasi melalui telpon whatsApp ” . Kamis , 30/10/2025 .

Mengetahui hal itu, warga sekitar berdatangan untuk memastikan kabar yang beredar. Sebagian masyarakat menyebut kejadian tersebut sebagai “sunat ghaib”, istilah yang populer di beberapa daerah ketika seseorang tiba-tiba tampak sudah disunat tanpa proses medis yang jelas.

Namun, pihak keluarga tetap berencana untuk memeriksakan kondisi Ikhsan ke puskesmas setempat guna memastikan penyebab medis dari perubahan tersebut.

“Kami tetap akan ke puskesmas, biar tahu kebenarannya dari sisi kesehatan,” kata Wiwit, ibu dari Ikhsan.

Sementara itu, Kepala Desa Talkandang, Widi. saat dikonfirmasi, membenarkan adanya kejadian tersebut.

” Enggeh mas. Yang bersangkutan memang warga kami. Dan benar adanya ” Imbuhnya.

 

Pesan dan Harapan

Kejadian ini menjadi pengingat bagi masyarakat untuk tidak terburu-buru menarik kesimpulan atas hal-hal yang belum jelas penyebabnya. Meski peristiwa seperti ini sering dikaitkan dengan unsur mistis atau kepercayaan lokal, penting bagi warga untuk tetap mengutamakan pendekatan medis dan ilmiah guna mendapatkan penjelasan yang tepat.

Pemerintah desa dan pihak kesehatan diharapkan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat agar setiap peristiwa serupa dapat ditangani dengan bijak, tanpa menimbulkan keresahan atau kesalahpahaman.

Semoga Ikhsan segera dalam keadaan sehat, dan kejadian ini menjadi pelajaran bersama tentang pentingnya kesehatan, kewaspadaan, dan kebersamaan dalam menyikapi peristiwa yang tidak biasa.

 

 

 

Hery.

 

PROBOLINGGO, kabarbromo.com – Duka menyelimuti dunia olahraga Probolinggo. Dimas Nurul Arifin, atlet cabang Indonesia Beladiri Campuran Amatir Mixed Martial Art (IBCA MMA) peraih medali perak, mengalami kecelakaan tragis sesaat setelah menghadiri acara apresiasi atlet dari Bupati Probolinggo pada Selasa (28/10/2025).

Peristiwa nahas itu terjadi di jalan raya Desa Krejengan. Akibatnya, Dimas menderita luka cukup parah dan kini dirawat intensif di RSUD Waluyo Jati Kraksaan.

Salah seorang pelatih yang turut mendampingi atlet pada acara tersebut mengaku, para atlet semula sangat antusias menghadiri undangan pemerintah daerah. “Mereka senang sekali, dikira bonus dari KONI akan diberikan saat acara. Tapi ternyata hanya bentuk apresiasi dari Pak Bupati. Kami tetap bersyukur karena beliau mau mengeluarkan dana pribadi untuk para atlet,” tutur pelatih itu.

Sebelumnya, Ketua KONI Kabupaten Probolinggo, H. Zainul Hasan, sempat memberikan pernyataan mengenai bonus atlet. Ia mengatakan bahwa pihaknya telah mengajukan usulan dana kepada pemerintah daerah dan masih menunggu keputusan. “Kita masih menunggu petunjuk dari Pemkab. Mudah-mudahan tahun ini bisa terealisasi,” ujarnya.

Kesalahpahaman para atlet juga dipicu oleh surat undangan resmi dari Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Dispopar) yang mencantumkan agenda “Upacara Hari Sumpah Pemuda dan Penyerahan reward atlet dan pelatih.”

Penyebutan kata “reward” dalam undangan tersebut membuat banyak pihak berasumsi bahwa janji bonus KONI akan diserahkan dalam momen itu. Namun, hingga kini belum ada kejelasan kapan bonus tersebut akan cair.

Tragedi yang dialami Dimas menambah sorotan publik terhadap janji KONI Probolinggo yang belum terealisasi, di tengah apresiasi tulus Bupati yang justru datang dari kantong pribadinya.

PROBOLINGGO, kabarbromo.com – Ketua LSM Aliansi Masyarakat Peduli Probolinggo (AMPP), H. Luthfi Hamid, menyoroti janji Ketua KONI Kabupaten Probolinggo, H. Zainul Hasan, yang berencana memberikan reward atau hadiah kepada para atlet berprestasi dalam ajang Porprov 2025.

Menurut Luthfi, pernyataan tersebut seharusnya disertai kejelasan mengenai kapan reward itu akan dicairkan dan dari anggaran mana sumber dananya diambil.

“Harusnya Ketua KONI menjelaskan reward itu cairnya kapan dan diambilkan dari anggaran mana. Jangan cuma janji di depan publik tanpa kejelasan realisasinya,” ujar Luthfi Hamid, Rabu (29/10/2025).

Ia menilai, pernyataan yang tidak disertai kepastian justru menimbulkan kebingungan di masyarakat, terutama di kalangan atlet yang telah berjuang membawa nama baik daerah.

“Ini kan jadi tidak enak ke publik. Bupati sudah memberikan hadiah dari kantong pribadi, tapi KONI sendiri belum menjelaskan kapan reward yang dijanjikan akan dipenuhi,” tambahnya.

Luthfi berharap KONI Probolinggo bersikap transparan dan profesional dalam menyampaikan setiap kebijakan, terutama yang berkaitan dengan apresiasi terhadap atlet daerah.

“KONI itu lembaga resmi yang mengelola anggaran olahraga. Jadi seharusnya segala janji atau program disampaikan dengan transparan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman,” pungkasnya.

PROBOLINGGO, kabarbromo.com – Suasana upacara Hari Sumpah Pemuda di halaman Kantor Bupati Probolinggo, Senin (28/10), terasa berbeda. Dalam momen tersebut, Bupati Probolinggo dr. Muhammad Haris Damanhury, atau yang akrab disapa Gus Haris, menyerahkan bonus kepada para atlet dan pelatih Kabupaten Probolinggo yang berhasil membawa pulang 53 medali dari ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur 2025.

Yang menarik, Bupati menegaskan bahwa penghargaan itu merupakan inisiatif pribadi, bukan dari Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Probolinggo.

“Bonus ini murni dari saya pribadi, bukan dana KONI,” tegas Gus Haris di hadapan para atlet dan tamu undangan.

Pernyataan tersebut langsung menjadi perbincangan publik. Sebab, sebelumnya KONI Probolinggo sempat menjanjikan hadiah besar kepada para atlet berprestasi: Rp25 juta untuk medali emas, Rp15 juta untuk perak, dan Rp10 juta untuk perunggu. Namun, hingga kini janji tersebut belum terealisasi dan tak ada kejelasan kapan akan dibayarkan.

Situasi semakin menarik perhatian setelah Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Dispopar) mengirim surat resmi kepada pengurus cabang olahraga serta para atlet peraih medali. Surat itu memuat agenda “Upacara Hari Sumpah Pemuda & Penyerahan Reward Atlet dan Pelatih”, yang menimbulkan dugaan bahwa KONI akan menunaikan janjinya.

Namun ternyata, pada hari pelaksanaan, bonus justru berasal dari kantong pribadi Bupati Gus Haris. Ia menegaskan kembali bahwa langkah ini dilakukan sebagai bentuk penghargaan langsung dari dirinya kepada para atlet yang sudah mengharumkan nama daerah.

Para atlet pun mengaku senang dan berterima kasih atas perhatian Bupati. Meski demikian, masyarakat berharap KONI Kabupaten Probolinggo juga menunjukkan komitmennya untuk menepati janji reward yang pernah diumumkan.

Para pejuang olahraga itu telah membuktikan dedikasi dan kerja keras di arena Porprov. Kini giliran KONI yang diuji: apakah akan menepati janji atau membiarkan prestasi para atlet hanya dihargai oleh niat pribadi sang kepala daerah.

 

 

KRAKSAAN – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Probolinggo menggelar apel gabungan perdana dibawah kepemimpinan Taufik Alami sebagai Kepala Satpol PP Kabupaten Probolinggo, Senin (27/10/2025). Kegiatan yang digelar di Alun-alun Kraksaan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat kembali visi dan misi pelayanan publik yang profesional dan humanis.

Kepala Satpol PP Kabupaten Probolinggo Taufik Alami memimpin langsung pelaksanaan apel gabungan yang diikuti seluruh personel Satpol PP dan Damkar Kabupaten Probolinggo. Ia menegaskan apel gabungan ini menjadi langkah awal untuk memastikan seluruh anggota kembali fokus pada tugas pokok dan fungsi institusi.

“Tujuan utama apel ini adalah menyatukan visi dan misi agar seluruh anggota Satpol PP dan Damkar semakin solid dalam menjalankan peran strategisnya bagi masyarakat,” ujarnya.

Taufik menjelaskan Satpol PP memiliki mandat fundamental dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menciptakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta menyelenggarakan perlindungan bagi warga.

“Satpol PP harus menjadi garda terdepan dalam memastikan masyarakat dan badan usaha mematuhi aturan. Tugas kami tidak hanya menegakkan perda, tetapi juga menjaga agar kehidupan sosial tetap tertib dan aman dengan pendekatan yang humanis,” tegasnya.

Sementara untuk Damkar, Taufik menekankan pentingnya kesiapsiagaan dalam menjalankan enam tupoksi inti meliputi pencegahan, pengendalian dan pemadaman kebakaran, penyelamatan dan evakuasi, penanganan bahan berbahaya, penyelidikan kebakaran serta pemberdayaan masyarakat.

“Kami ingin Damkar lebih kuat dalam respon cepat dan kemampuan teknis. Semua itu bertujuan agar masyarakat benar-benar merasakan perlindungan yang optimal,” imbuhnya.

Taufik menyebut terdapat tiga sasaran besar dari apel gabungan perdana tersebut. Pertama memperkokoh visi, misi dan komitmen pelayanan. Kedua memperkuat solidaritas, disiplin dan kepatuhan terhadap SOP operasional. Ketiga mempersiapkan personel dalam mendukung suksesnya Seven Lakes Festival 2025.

“Untuk Seven Lakes Festival 2025 kami sudah memploting personel, menyusun SOP, langkah teknis serta titik-titik pengamanan. Semua telah dibahas bersama panitia inti dan kami tugaskan kepada seluruh pasukan agar pelaksanaan festival berjalan lancar,” jelasnya.

Menurut Taufik, agenda ini menjadi penegasan kembali bahwa Satpol PP dan Damkar adalah pelayan publik yang wajib hadir cepat, tanggap dan tepat dalam setiap kebutuhan masyarakat.

“Pada intinya Satpol PP dan Damkar bersatu padu memberikan pelayanan terbaik sesuai tupoksi kami. Mulai hari ini kami meningkatkan ikhtiar untuk menjaga dan melayani masyarakat secara humanis,” pungkasnya. ***

 

 

Hery

Sengketa tanah anak angkat di Desa Maron Kidul, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo kembali memanas. Pengadilan Negeri (PN) Probolinggo menggelar pemeriksaan setempat (PS) untuk meninjau langsung fakta lapangan dan memastikan batas luas. serta riwayat penguasaan tanah. Rabu, 29/10/2025 .

Perkara ini melibatkan Zifi Lerovadi, oknum anggota TNI sekaligus cucu almarhumah Bu Musia, anak angkat Asdar, sebagai penggugat, melawan Mohammad Zamroni, S.Pd., M.Hum, anak Budin Samsudin, anak angkat Asdar, yang menjadi tergugat. Keduanya sama-sama mengaku ahli waris dan mengklaim hak atas lahan berdasarkan dokumen administrasi desa dan riwayat keluarga.

Kuasa hukum tergugat, Muhammad Ilyas, S.H., M.Si., menegaskan bahwa kliennya sah menguasai tanah.

“Pemeriksaan lapangan ini penting agar majelis hakim melihat fakta fisik dan sejarah penguasaan yang sebenarnya,” ujarnya.

Sementara kuasa hukum penggugat tidak memberikan komentar karena protokol hukum. Penggugat tetap berpegang pada dokumen desa, termasuk Buku C yang mencatat nama nenek mereka, sebagai bukti hak sah.

Pemeriksaan setempat berlangsung kondusif dan diawasi aparat keamanan, termasuk Kapolsek Maron IPTU Arif ND, Danramil Maron. Kapten Arh Muriyanto, S.T., M.M., yang di wakili oleh Babinsa Maron Kidul Sertu Frengky, serta aparat hukum PN. Probolinggo. Majelis hakim menekankan bahwa hasil verifikasi ini menjadi pertimbangan utama sebelum putusan akhir.

Zamroni berharap proses hukum berlangsung objektif tanpa intimidasi, meski penggugat adalah anggota TNI. Publik kini menunggu keputusan sengketa tanah anak angkat di Maron Kidul ini di meja hijau.

Ridwanto , kepala desa Maron Kidul. mengatakan jika pihaknya hanya memberikan fasilitas dan menjadi penengah. karena yang bersengketa adalah sama-sama warganya.

” Kami atas nama pemerintah Desa hanya sebagai penengah atas perkara tersebut. Karena keduanya sama – sama warga kami. Dan tidak memihak kepada siapapun ” Dalihnya.

Menunggu Putusan Majelis Hakim

Dengan dilakukannya pemeriksaan setempat ini, publik setempat kini menantikan langkah berikutnya dari majelis hakim PN Probolinggo. Hasil pemeriksaan lapangan tersebut diharapkan dapat memperjelas asal-usul hak penguasaan tanah serta memastikan siapa yang berhak secara hukum atas lahan yang dipersengketakan.

 

 

Hery

PROBOLINGGO, kabarbromo.com – Kasus dugaan penyelewengan dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Probolinggo kini memasuki babak baru. Setelah melakukan pemeriksaan intensif terhadap sejumlah pihak dan dokumen keuangan, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Probolinggo resmi meningkatkan status perkara tersebut dari penyelidikan ke penyidikan.

Kasi Intel Kejari Kota Probolinggo, Herdiawan Prayudi, membenarkan langkah hukum tersebut. “Benar, perkara dugaan penyimpangan dana hibah KONI telah naik ke tahap penyidikan. Berdasarkan hasil penyelidikan, ditemukan indikasi tindak pidana korupsi dalam pengelolaan anggaran hibah tersebut,” ungkapnya, Selasa (28/10/2025).

Menurut Herdiawan, tim pidana khusus (Pidsus) tengah mendalami penggunaan dana hibah KONI yang bersumber dari APBD selama tiga tahun terakhir, yakni periode 2022 hingga 2024. Dari hasil penelusuran, ditemukan adanya dugaan ketidaksesuaian antara laporan pertanggungjawaban dengan realisasi kegiatan di lapangan.

“Seluruh cabang olahraga yang berada di bawah naungan KONI telah kami mintai keterangan. Saat ini, kami juga masih menghitung potensi kerugian negara yang muncul akibat dugaan penyimpangan tersebut,” ujarnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, KONI Kota Probolinggo menerima dana hibah dengan nilai yang terus meningkat. Tahun 2021, dana yang dikucurkan mencapai Rp3 miliar. Angkanya melonjak menjadi Rp6 miliar pada 2022, dan pada 2023 kembali meningkat signifikan hingga Rp11,5 miliar dari total usulan sebesar Rp12 miliar.

Kenaikan anggaran yang drastis itu sempat menjadi sorotan kalangan DPRD Kota Probolinggo saat pembahasan RAPBD 2023. Beberapa anggota dewan bahkan menilai usulan dana tersebut terlalu besar dan perlu dilakukan audit menyeluruh atas penggunaannya.

Temuan Kejari semakin memperkuat dugaan bahwa lonjakan anggaran tidak sebanding dengan hasil serta manfaat yang dirasakan dunia olahraga di tingkat daerah.

“Kami pastikan seluruh proses hukum berjalan profesional, transparan, dan akuntabel. Masyarakat berhak mengetahui perkembangan kasus ini,” tegas Herdiawan menambahkan.

Probolinggo, kabarbromo.com — Sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Aliansi L3GAM Probolinggo berencana menggelar aksi damai di Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, Jumat (31/10/2025). Aksi tersebut digelar untuk menuntut penegakan hukum atas dugaan pelecehan seksual terhadap seorang santriwati di Pondok Pesantren Tarbiyatul Islam, Desa Sumberkerang, Kecamatan Gending.

Dalam surat pemberitahuan aksi yang ditujukan kepada Kapolres Probolinggo, Aliansi L3GAM — yang terdiri dari LPLH Tapalkuda Nusantara, Libas’88, Lembaga Investigasi Negara (LIN), Gerakan Aktivis Pelayan Kesejahteraan Masyarakat (G-APKM), Aliansi Masyarakat Peduli Probolinggo (AMPP), dan Madas Nusantara — menyatakan bahwa aksi ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap marwah pesantren dan perlindungan hak-hak korban.

“Kami ingin mengawal proses hukum dan memastikan pelaku pelecehan seksual terhadap santriwati segera ditangkap,” tulis pernyataan dalam surat yang ditandatangani Aliansi L3GAM.

Aliansi juga menyoroti laporan polisi bernomor LP/239/IX/2025/SPKT/POLRES PROBOLINGGO/POLDA JAWA TIMUR tertanggal 22 September 2025. Mereka mendesak aparat kepolisian untuk menindaklanjuti laporan tersebut secara transparan dan tuntas.

Selain menuntut penegakan hukum, L3GAM juga meminta Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo agar mencabut izin operasional Pondok Pesantren Tarbiyatul Islam. Menurut mereka, langkah itu penting untuk menjaga citra lembaga pendidikan keagamaan dari tindakan asusila.

Aksi damai dijadwalkan dimulai pukul 09.00 WIB dengan titik kumpul di Lapangan Gending. Massa kemudian akan bergerak menuju depan Pondok Pesantren Tarbiyatul Islam, tempat kasus tersebut diduga terjadi.

Aliansi L3GAM menegaskan, aksi ini dilakukan secara damai dan bertujuan untuk membangun kepercayaan publik terhadap penegakan hukum, serta memastikan pesantren tetap menjadi tempat pendidikan yang aman dan bermartabat.

 

KRAKSAAN – Kabar baik bagi para petani di Kabupaten Probolinggo. Pemerintah resmi menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20% dari harga sebelumnya. Kebijakan ini merujuk pada Keputusan Menteri Pertanian Nomor 117/KPTS/SR.310/M/10/2025 yang mulai berlaku tahun ini.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Probolinggo dr. Mohammad Haris atau Gus Haris didampingi Komandan Kodim 0820 Probolinggo Letkol Arh. Iwan Hermaya, Selasa (28/10/2025).

Gus Haris menyebutkan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi yang harus dipatuhi oleh seluruh kios dan pengecer adalah Urea Rp 1.800/kg atau Rp 90.000/sak, NPK Rp 1.840/kg atau Rp 92.000/sak, ZA Rp 1.360/kg atau Rp 68.000/sak dan Pupuk Organik Rp 640/kg atau Rp 25.600/sak (40 Kg).

Dengan turunnya harga pupuk ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo berharap produktivitas pertanian semakin meningkat dan kesejahteraan petani semakin membaik.

“Saya menghimbau kepada seluruh kios dan pengecer agar menjual sesuai harga resmi tersebut. Dan kepada para petani, jika menemukan kios yang menjual di atas harga eceran tertinggi, segera laporkan,” tegas Gus Haris.

Gus Haris menekankan pemerintah daerah akan terus memperkuat pengawasan distribusi pupuk bersubsidi agar tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan oleh spekulan. “Bersama, kita wujudkan petani sejahtera dan pertanian maju di Kabupaten Probolinggo,” pungkasnya.

 

Hery