Kategori: Uncategorized

Probolinggo, kabarbromo.com – Rencana mutasi besar-besaran pejabat eselon II di lingkup Pemerintah Kabupaten Probolinggo pada Senin, 20 Oktober 2025, ternyata memunculkan desakan baru. Publik menantang Bupati Muhammad Haris agar tidak hanya berani mengganti pejabat biasa, tapi juga menyentuh jabatan strategis seperti Sekretaris Daerah (Sekda).

“Kalau Bupati bicara penyegaran dan peningkatan kinerja, ya jangan setengah hati. Sekda itu jantung pemerintahan. Kalau tidak digerakkan, semua kebijakan hanya macet di meja birokrasi,” sindir Ketua LSM AMPP, H. Luthfi Hamid, Minggu (19/10/2025).

Desakan ini muncul karena banyak pihak menilai mutasi tahap pertama dan kedua yang dilakukan Bupati Haris masih aman, tanpa menyentuh lingkar inti kekuasaan. Mereka menilai, evaluasi Sekda menjadi ujian keberanian Bupati dalam menegakkan reformasi birokrasi yang bersih dan profesional.

“Kalau Bupati serius mau bersih-bersih, jangan takut ganti siapa pun. Termasuk Sekda. Jangan cuma pejabat menengah yang dirotasi, sementara pucuknya tetap,” ujar H. Luthfi Hamid yang menyoroti kebijakan mutasi ASN di Probolinggo.

Sebelumnya, Gus Haris, sapaan akrab Bupati, memastikan bahwa mutasi eselon II merupakan bagian dari “penyegaran birokrasi.” Ia juga menyebut akan ada “produk ketiga” alias gelombang mutasi lanjutan.

“Insyaallah besok, eselon II,” kata Gus Haris di dalam keterangannya. “Tunggu tanggal mainnya,” tambahnya.

Namun, publik kini menantikan, apakah “produk ketiga” yang dijanjikan Bupati benar-benar berani menyentuh jabatan tinggi yang selama ini dianggap “kebal mutasi”?.

Jika tidak, mutasi yang digadang-gadang sebagai bentuk penyegaran itu bisa saja dinilai sekadar kosmetik politik, bukan pembenahan birokrasi yang sesungguhnya. (*)

PROBOLINGGO, kabarbromo.com – Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Masyarakat Peduli Probolinggo (AMPP), H. Luthfi Hamid, menanggapi pernyataan Ketua KONI Kabupaten Probolinggo, H. Zainul Hasan, terkait penyusutan anggaran dan keterlambatan realisasi reward atlet berprestasi.

Menurut Luthfi, penjelasan KONI di media belum menyentuh persoalan pokok yang selama ini menjadi sorotan publik, yakni transparansi penggunaan dana hibah dan pertanggungjawaban keuangan yang detail terhadap 34 cabang olahraga (cabor).

“Yang kami pertanyakan bukan sekadar angka Rp 4 miliar atau Rp 4,5 miliar, tapi bagaimana dana itu dibagi, digunakan, dan dipertanggungjawabkan. Publik berhak tahu berapa dana operasional KONI, berapa persen yang disalurkan ke masing-masing cabor, dan berapa yang digunakan untuk kegiatan internal KONI,” tegas Luthfi, Sabtu (18/10/2025).

Luthfi juga menyoroti pernyataan KONI yang menyebut seluruh anggaran telah dikelola secara transparan, namun tanpa disertai data rinci atau publikasi resmi melalui media maupun situs resmi KONI.

“Kalau benar transparan, tunjukkan realisasinya secara terbuka. Publikasikan laporan keuangan secara periodik, bukan hanya klarifikasi sepihak melalui media. Masyarakat ingin bukti, bukan janji,” ujarnya.

Selain itu, keterlambatan pencairan reward atlet Porprov Jatim 2025 juga menjadi catatan serius. Menurut Luthfi, meskipun KONI berdalih bahwa reward adalah kewenangan Pemkab Probolinggo, KONI tetap memiliki tanggung jawab moral untuk memperjuangkan hak atlet yang telah berjuang membawa nama daerah.

“KONI jangan sekadar jadi perantara antara atlet dan Pemkab. Mereka harus memperjuangkan hak-hak atlet. Jangan sampai para atlet yang sudah mengharumkan nama Kabupaten Probolinggo justru merasa diabaikan,” tambahnya.

Luthfi mendesak Inspektorat Kabupaten Probolinggo untuk melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan dana hibah KONI tahun 2024 – 2025, guna memastikan tidak ada penyimpangan atau penggunaan yang tidak sesuai peruntukan.

“AMPP akan terus mengawal isu ini sampai ada transparansi nyata. Uang hibah itu uang rakyat, dan setiap rupiah harus bisa dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.

Disisi lain, Ketua KONI Kabupaten Probolinggo, H. Zainul Hasan, didalam keterangannya membantah kabar bahwa pihaknya menerima dana hibah Rp 4,5 miliar dari Pemkab Probolinggo. Ia menegaskan, anggaran yang diterima tahun 2025 hanya Rp 4 miliar, sesuai kebijakan efisiensi anggaran.

Zainul memastikan dana tersebut dikelola transparan dan didistribusikan ke 34 cabang olahraga, meski mengalami pengurangan antara Rp 5–10 juta per cabor. Ia juga menegaskan, reward atlet belum cair karena merupakan kewenangan Pemkab, bukan KONI. (*)

Probolinggo, kabarbromo.com – Suhu politik birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo kembali menghangat. Di tengah isu perombakan besar-besaran pejabat eselon II, jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) yang dijabat Ugas Irwanto, tak lepas dari diskusi publik. Tetap bertahan atau justru terseret arus mutasi?.

Ketegangan birokrasi ini mencuat setelah beredarnya undangan resmi acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) yang ditandatangani langsung oleh Sekda atas nama Bupati Probolinggo, bernomor: 400.14.1.1/293/426.51/2025, tertanggal 18 Oktober 2025. Dalam undangan tertulis pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan akan dilaksanakan pada Senin, 20 Oktober 2025, di Pendopo Prasaja Ngesti Wibawa, pukul 08.30 Wib.

Ketua Laskar Advokasi Siliwangi, Syaiful Bahri berpendapat, mutasi atau rotasi jabatan merupakan hak prerogatif kepala daerah. Namun sepertinya, akan ada penataan ulang kekuatan birokrasi di Pemkab Probolinggo. Bukan hanya karena pergeseran posisi yang dinilai strategis, tetapi juga karena sejumlah nama besar di lingkaran pemerintahan daerah kemungkinan akan diganti.

“Beberapa posisi strategis sepertinya akan digeser. Terutama yang dianggap tidak sejalan dengan arah kebijakan pimpinan baru. Sekda memang menandatangani undangan, tapi belum tentu posisinya aman. Dalam birokrasi, yang tampak mengendalikan belum tentu tidak dikendalikan,” tegasnya, pada Sabtu (18/10/2025).

Ia melanjutkan, jabatan eselon II di pemerintah daerah merupakan posisi puncak di perangkat daerah. Sekda sendiri termasuk pejabat eselon II. Dalam struktur birokrasi, Sekda memiliki peran sentral, menjadi penghubung utama antara kepala daerah dengan seluruh perangkat organisasi pemerintah.

“Langkah mutasi ini menimbulkan berbagai tafsir. Ada yang menyebut sebagai langkah penyegaran organisasi, namun tak sedikit pula yang menilainya sebagai “pembersihan politik” terhadap beberapa pihak yang dianggap kurang loyal pada kepemimpinan saat ini. Terlepas dari penilaian itu, saya berharap agar mutasi saat ini menitikberatkan pada meritokrasi,” pungkasnya. (*)

PROBOLINGGO, kabarbromo.com – Ribuan santri di Kabupaten Probolinggo dijadwalkan turun ke jalan pada Minggu, 19 Oktober 2025, dalam aksi damai menolak tayangan salah satu program di Trans7 yang dianggap melecehkan martabat pesantren dan para kiai.

Gerakan tersebut digalang oleh Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Probolinggo, dengan dukungan sejumlah organisasi alumni pesantren, di antaranya HIMASAL (Himpunan Alumni Santri Lirboyo), TANASZAHA Genggong, Alumni Nurul Jadid Paiton, dan Alumni Nurul Kodim Kalikajar.

Aksi akan dimulai dari Lapangan Pajarakan dan berakhir di Gedung DPRD Kabupaten Probolinggo, sebagai bentuk penyampaian aspirasi kepada wakil rakyat dan publik luas.

Menurut rencana, peserta akan menyerukan tuntutan permintaan maaf terbuka dari pihak Trans7 dan pemilik jaringan tersebut, Chairul Tanjung, atas penayangan program Expose Unsensored yang dinilai mencederai nilai-nilai kesantrian dan pesantren.

Ketua HIMASAL, KH Mohammad Hasan Nauval, menegaskan bahwa aksi tersebut bukan bentuk kemarahan, melainkan ekspresi moral dari kalangan pesantren.

“Kami ingin menjaga marwah pesantren. Aksi ini damai, beradab, dan tidak boleh ditunggangi kepentingan apa pun. Kami hanya meminta keadilan moral agar lembaga penyiaran menghormati nilai-nilai agama,” ujarnya.

Selain menuntut permintaan maaf, peserta juga mendesak agar tim produksi dan pengisi acara tayangan itu diungkap ke publik untuk mempertanggungjawabkan isi siaran yang menimbulkan kegaduhan di kalangan santri.

Gelombang aksi serupa sebelumnya juga muncul di beberapa daerah lain di Jawa Timur, menandakan bahwa keresahan ini tidak bersifat lokal, melainkan menyangkut harga diri komunitas pesantren secara nasional.

FKPP menegaskan bahwa seluruh peserta telah diimbau untuk menjaga ketertiban dan menghindari provokasi selama aksi berlangsung.

“Santri punya tradisi damai dan santun. Itulah yang akan kami tunjukkan kepada masyarakat,” tambah KH Hasan.

Aksi tersebut menjadi simbol perlawanan moral terhadap konten televisi yang dinilai semakin jauh dari etika penyiaran dan kearifan lokal pesantren.

PROBOLINGGO, kabarbromo.com — Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Masyarakat Peduli Probolinggo (AMPP), H. Luthfi Hamid, menanggapi pernyataan Ketua KONI Kabupaten Probolinggo, H. Zainul Hasan, yang menyebut pengelolaan anggaran olahraga sebesar Rp4 miliar sudah dilakukan secara transparan dan tidak diskriminatif.

Menurut H. Luthfi, klaim tersebut belum bisa dibenarkan tanpa adanya audit dan keterbukaan data publik secara faktual.

“Transparan itu bukan sekadar pernyataan di media. Transparansi harus dibuktikan dengan publikasi laporan keuangan secara rinci dan dapat diakses masyarakat. Selama itu belum dilakukan, klaim tersebut patut dipertanyakan,” tegasnya, Sabtu (18/10/2025).

Ia menilai, pemotongan dana pembinaan kepada 34 cabang olahraga (cabor) tanpa mekanisme musyawarah terbuka menimbulkan tanda tanya besar di kalangan pelatih dan atlet.

“Kalau efisiensi dijadikan alasan, maka harus dijelaskan secara detail dasar efisiensinya. Jangan sampai justru terjadi ketidakadilan antar-cabor yang bertentangan dengan prinsip pembinaan prestasi,” imbuhnya.

Selain itu, AMPP juga menyoroti keterlambatan pemberian reward bagi atlet berprestasi sebesar Rp1,56 miliar yang hingga kini belum terealisasi.

“KONI dan Pemkab jangan saling lempar tanggung jawab. Atlet adalah ujung tombak prestasi daerah, jangan dikecewakan dengan janji yang tak kunjung ditepati,” tandas Luthfi.

LSM AMPP, lanjutnya, akan mengajukan permohonan resmi kepada Inspektorat Daerah dan BPKP Jawa Timur untuk melakukan audit investigatif terhadap penggunaan dana hibah KONI tahun anggaran 2025.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah dana publik benar-benar digunakan untuk peningkatan prestasi, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu,” pungkasnya.

Dengan langkah ini, LSM AMPP berharap tidak ada lagi dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah olahraga dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keolahragaan bisa kembali pulih.

Belakangan ini masyarakat Desa Tambelang dihebohkan dengan beredarnya sebuah video di media sosial TikTok yang menampilkan sekelompok warga dan menuding perangkat desa memakan dana desa serta uang pengurusan sertifikat tanah. Setelah ditelusuri, video tersebut ternyata hasil rekayasa teknologi AI (Artificial Intelligence) dan tidak menggambarkan kenyataan yang sebenarnya. Rabu, 15/10/2025 .

Pemerintah Desa Tambelang dengan tegas membantah seluruh tuduhan dalam video itu. Kepala Desa bersama perangkatnya menegaskan bahwa pengelolaan dana desa maupun proses administrasi sertifikat tanah selalu dilakukan secara terbuka dan sesuai aturan pemerintah.

“Video itu tidak benar. Kami tidak pernah menyalahgunakan dana desa ataupun uang sertifikat. Semua kegiatan dan keuangan desa bisa dipertanggungjawabkan,” ujar salah satu perangkat desa saat ditemui di balai desa.

Menurut pihak desa, proses pengurusan sertifikat tanah memang memerlukan waktu cukup lama karena harus melalui tahapan resmi di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Probolinggo . Lamanya proses itu bukan karena adanya penyimpangan, melainkan karena mengikuti prosedur yang berlaku.

Pemerintah Desa Tambelang juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya pada informasi yang belum jelas sumbernya, apalagi video yang dibuat menggunakan teknologi AI yang bisa mengubah wajah dan suara seseorang.

Di akhir pernyataannya, Kepala Desa Tambelang. Mat sale . menyampaikan pesan kepada seluruh warga:

“Mari kita gunakan media sosial dengan bijak dan positif. Jangan mudah percaya pada kabar yang belum tentu benar, dan gunakanlah teknologi untuk hal yang bermanfaat bagi kita semua.” Pungkasnya.

Hery.

Probolinggo, kabarbromo.com – Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Peduli Probolinggo (AMPP), H. Luthfi Hamid, meluapkan kemarahan terhadap stasiun televisi Trans7 yang dinilai telah menghina pesantren dan melecehkan Kiai Lirboyo dalam salah satu tayangannya baru-baru ini.

Dalam pernyataannya yang tegas dan tidak kompromi, H. Luthfi menilai tindakan Trans7 sebagai provokasi yang berbahaya dan tidak dapat ditolerir.

“Trans7 telah melecehkan martabat pesantren — lembaga suci yang membangun akhlak dan karakter generasi bangsa! Dan menistakan Kiai Lirboyo? Ini sudah melewati batas kesabaran kami!” tegasnya, Selasa (14/10/2025).

AMPP menegaskan bahwa media tidak boleh main-main dengan agama, tokoh pesantren, dan nilai-nilai luhur bangsa. H. Luthfi bahkan menyebut perilaku Trans7 sebagai serangan terhadap moral dan etika masyarakat Islam, dan menuntut permintaan maaf publik seketika, atau mereka siap membawa kasus ini ke jalur hukum.

“Ini bukan sekadar kritik, ini adalah peringatan keras! Jika Trans7 tetap bermain-main dengan penghinaan, AMPP akan menggerakkan seluruh elemen masyarakat untuk menuntut pertanggungjawaban,” tegas H. Luthfi lagi.

LSM AMPP juga mengingatkan seluruh media agar tidak lagi menayangkan konten yang merendahkan pesantren dan kiai, karena hal itu bisa memicu kemarahan publik yang luas.

“Kami tidak akan diam. Pesantren adalah simbol moral bangsa! Tidak ada tempat bagi media yang melecehkannya,” tegas H. Luthfi Hamid menutup pernyataannya.

Probolinggo, kabarbromo.com – Kegeraman umat Islam kembali memuncak. Tayangan Trans7 baru-baru ini dinilai telah melecehkan kehormatan Kiai dan pesantren, khususnya Pondok Pesantren Lirboyo, salah satu pesantren tertua dan paling berpengaruh di Indonesia.

Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Kraksaan KH Chafidzul Hakim Noer, SAg., MH. dengan tegas dan lantang menyatakan kecaman keras terhadap Trans7. Dalam pernyataannya, beliau menyebut tindakan stasiun televisi tersebut sebagai bentuk penghinaan terhadap simbol-simbol keulamaan dan dunia pesantren yang selama ini menjadi benteng akhlak dan moral bangsa.

“Ini bukan sekadar tayangan, tapi penghinaan terang-terangan terhadap marwah ulama dan pesantren! Kami tidak akan diam ketika kehormatan para kiai dilecehkan,” tegas Ketua PCNU Kota Kraksaan yang masyhur dengan panggilan Nun Hafidzh tersebut dengan nada geram, pada Senin (14/10/2025).

Menurutnya, tayangan tersebut menyulut kemarahan jutaan santri dan warga Nahdliyin di seluruh Indonesia, sebab pesantren bukan tempat yang layak dijadikan bahan olok-olok. Para kiai, terutama dari Lirboyo, telah berperan besar dalam menjaga akidah, moral, dan keutuhan bangsa ini sejak masa penjajahan.

“Trans7 harus tahu diri! Jangan seenaknya menistakan lembaga yang telah melahirkan para pejuang agama dan bangsa. Kami mendesak permintaan maaf terbuka dan penindakan tegas terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab,” tandasnya.

PCNU Kota Kraksaan juga menyerukan agar seluruh warga NU, santri, dan masyarakat luas bersatu menunjukkan solidaritas terhadap para ulama dan pesantren.

“Kami bukan bangsa yang mudah diprovokasi, tapi jangan pernah uji kesabaran santri. Kami siap membela kehormatan kiai dengan cara yang bermartabat namun tegas,” tambahnya.

Di akhir pernyataannya, Ketua PCNU Kota Kraksaan memperingatkan bahwa media massa seharusnya menjadi alat pencerah umat, bukan provokator yang merusak nilai-nilai keislaman dan kebangsaan.

“Trans7 telah melukai hati jutaan santri. Jika tidak segera ada klarifikasi dan permintaan maaf resmi, kami akan mempertimbangkan langkah hukum dan sosial yang diperlukan,” pungkasnya.

Probolinggo, kabarbromo.com — Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Aliansi LSM Probolinggo Bersatu menyatakan dukungan terhadap kebijakan mutasi ASN eselon III dan IV yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo, selama prosesnya berlandaskan prinsip meritokrasi dan objektivitas kinerja.

Aliansi tersebut terdiri dari enam LSM, yakni LSM AMPP yang diketuai H. Luthfi Hamid selaku koordinator aliansi, LIBAS88 yang dipimpin Kyai Muhyiddin, LSM LIN di bawah kepemimpinan Haris, LPLH-TN yang diketuai Berbudi Bawa Laksana, G-APKM yang diwakili Syukron, SH, MH, serta MADAS Nusantara yang dikomandani Kamil.

Dalam pernyataan sikap bersama yang disampaikan di Probolinggo, Senin (13/10/2025), aliansi tersebut menegaskan bahwa mutasi merupakan bagian dari dinamika manajemen ASN yang sah dan diperlukan untuk penyegaran birokrasi, asalkan dilaksanakan secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Kami mendukung langkah Pemkab Probolinggo melakukan mutasi pejabat eselon III dan IV, selama benar-benar dilandasi merit system, bukan karena kepentingan politik atau kedekatan personal,” ujar H. Luthfi Hamid, selaku koordinator aliansi.

Senada dengan itu, Kyai Muhyiddin dari LIBAS88 menambahkan bahwa meritokrasi menjadi ukuran penting agar mutasi ASN tidak menimbulkan kecemburuan dan dugaan ketidakadilan di internal birokrasi.

“Rotasi jabatan semestinya menjadi motivasi bagi ASN untuk berprestasi, bukan sebaliknya menimbulkan kegaduhan. Kuncinya ada pada keadilan dan transparansi,” tegasnya.

Sementara itu, Haris dari LSM LIN menyoroti pentingnya pengawasan publik terhadap kebijakan mutasi agar tidak disalahgunakan.

“Kami akan terus mengawal kebijakan ini agar tetap sesuai koridor hukum dan administrasi pemerintahan,” ujarnya.

Aliansi tersebut juga menyerukan agar BKPSDM Kabupaten Probolinggo memperkuat mekanisme penilaian berbasis kinerja dan integritas, sehingga rotasi jabatan benar-benar memberi dampak positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Mutasi ASN yang sesuai meritokrasi adalah langkah maju menuju birokrasi yang bersih dan responsif terhadap masyarakat,” pungkas H. Luthfi.

PROBOLINGGO – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Probolinggo secara rutin menggelar kegiatan pengajian dan ceramah agama bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) muslim di Masjid Lapas. Kegiatan ini merupakan bagian integral dari program pembinaan kepribadian yang bertujuan untuk memperkuat keimanan, ketakwaan, serta memberikan bekal spiritual bagi narapidana. Senin (13/10),

Kegiatan ini merupakan bagian dari program pembinaan kepribadian yang rutin diadakan oleh Lapas Probolinggo. Tujuannya adalah untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan para WBP, serta menanamkan nilai-nilai luhur ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Kepala Lapas Kelas IIB Probolinggo, Muhammad Bayu Hendaruseto menekankan pentingnya pembinaan rohani. “Kami percaya bahwa perubahan sejati dimulai dari dalam diri, dari hati. Ceramah agama rutin ini adalah upaya kami untuk menanamkan nilai-nilai agama dan moral, agar setelah bebas nanti, saudara-saudara Warga Binaan dapat kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik, berakhlak mulia, dan tidak mengulangi kesalahan,” ujarnya.

Dalam ceramahnya, anggota jama’ah tabligh mengajak para WBP untuk menjadikan masa di Lapas sebagai momen refleksi dan introspeksi diri. “Jadikan tempat ini sebagai madrasah, tempat kita memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Jangan pernah putus asa, karena pintu taubat selalu terbuka. Fokuslah pada kebaikan, dan manfaatkan waktu yang ada untuk mendalami ilmu agama,” pesan beliau yang disambut anggukan khusyuk para jamaah.

Diharapkan dari kegiatan ceramah agama ini diikuti dengan konsisten, melalui kegiatan ini semoga dapat menciptakan warga binaan yang berintegritas dan siap kembali berintegrasi secara positif di tengah masyarakat.

Hery