Blog

Probolinggo, kabarbromo.com – Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Timur segera turun tangan menyelidiki dugaan maladministrasi di tubuh Inspektorat Kabupaten Probolinggo. Laporan dilayangkan LSM Laskar Advokasi Siliwangi, usai menilai inspektorat gagal menjalankan fungsi pengawasan internal.

Ketua Laskar Advokasi Siliwangi, Syaiful Bahri, menegaskan laporan tersebut sudah diverifikasi Ombudsman. “Kami mendapat konfirmasi resmi, laporan masuk tahap verifikasi,” ujarnya, Jumat (26/9/2025).

Kasus ini berawal dari aduan soal dugaan pelanggaran disiplin PNS berinisial DN. Dalam sidang perkara korupsi di Pengadilan Negeri Tipidkor Surabaya, DN bersaksi di bawah sumpah pernah menyerahkan sejumlah uang kepada HA agar anak DN diterima sebagai honorer di Pemkab Probolinggo.

Meski dasar aduan sudah kuat, Syaiful menuding Inspektorat justru lamban, tidak profesional, bahkan terkesan berpihak. “Ada penundaan berlarut, kelalaian, hingga konflik kepentingan. Itu jelas bentuk maladministrasi,” tegasnya.

Ombudsman Jatim dijadwalkan menindaklanjuti laporan tersebut dengan pemeriksaan langsung ke Kabupaten Probolinggo. (*)

Probolinggo, kabarbromo.com – Raperda tentang Fasilitasi Pesantren resmi disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Probolinggo. Regulasi ini dipandang sebagai terobosan penting sekaligus hadiah berharga untuk kalangan santri pada peringatan Hari Santri 2025.

Persetujuan itu diambil dalam sidang paripurna pembahasan lima Raperda inisiatif, Kamis (25/9/2025), yang dipimpin Wakil Ketua DPRD H. Zubaidi. Selain jajaran legislatif, sidang juga melibatkan Kemenag, OPD terkait, hingga Kanwil Kemenkumham Jatim.

Dari lima Raperda yang digodok, Fasilitasi Pesantren menjadi sorotan utama. Aturan ini mengatur peran pemerintah daerah dalam memperkuat fungsi pesantren, mencakup pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.

Kepala Kemenag Probolinggo, Dr. Samsur, menekankan pentingnya agar Raperda ini juga mengakomodasi lembaga pendidikan nonformal seperti TPQ dan Madrasah Diniyah.

Dukungan penuh mengalir dari berbagai pihak, mulai DPRD, Dinas Pendidikan, Kesra, FKDT, hingga PCNU. Mereka menilai lahirnya Raperda ini menjadi tonggak baru penguatan pesantren di Probolinggo.

Usulan untuk memasukkan TPQ dan Madrasah Diniyah akan dibahas tahun depan. Namun, ketok palu Raperda kali ini menegaskan komitmen DPRD dalam menjadikan pesantren sebagai mitra strategis pembangunan daerah. “Raperda ini bukan sekadar aturan, tapi simbol keberpihakan pemerintah kepada pesantren. Sangat tepat bila disebut kado Hari Santri 2025,” tegas Samsur.

Ketua PCNU Kota Kraksaan, KH. Chafidzul Hakim Noer, SAg., MH. yang juga hadir saat itu mengatakan, “Jika tidak bisa sempurna, setidaknya jangan ditinggalkan seluruhnya,” ujarnya, mengutip kaidah fikih Ma la yudrak kulluhu la yutrak kulluhu. (*)

Probolinggo, kabarbromo.com – Polemik penundaan eksekusi kembali mencuat, hal ini disebabkan viralnya peristiwa aparat Pengadilan Negeri Kraksaan dihadang massa saat akan mengeksekusi lahan sengketa, pada Kamis (25/9/2025). Salah satu dalih yang kerap dipakai adalah klaim adanya kesalahan batas obyek sengketa. Namun, pemerhati hukum Pradipto Atmasunu, SH., MH. memberikan sudut pandang hukumnya, bahwa alasan salah batas sama sekali tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menghentikan jalannya eksekusi.

“Putusan yang sudah inkracht van gewijsde wajib dilaksanakan. Kalau eksekusi bisa ditunda hanya dengan alasan salah batas, maka setiap pihak bisa seenaknya menghambat pelaksanaan putusan. Itu jelas menabrak asas kepastian hukum dan meruntuhkan wibawa pengadilan,” ucap Pradipto Atmasunu, SH., MH., pada Jum’at (26/9/2025).

Menurutnya, Ketua Pengadilan Negeri berkewajiban menjalankan putusan tanpa bisa mengubah, membatalkan, atau menunda dengan alasan teknis batas. Tugas Pengadilan dalam eksekusi hanyalah melaksanakan amar putusan sebagaimana bunyi Putusan Majelis Hakim, bukan menafsirkan ulang obyek perkara.

Pradipto menegaskan, bagi pihak yang merasa keberatan, mekanisme hukum tetap terbuka melalui:

1. Perlawanan pihak ketiga (derden verzet) bila ada pihak lain yang merasa haknya dilanggar.

2. Gugatan perdata baru terkait kepemilikan atau batas tanah.

3. Peninjauan Kembali (PK) bila ada alasan hukum yang sah.

“Keberatan soal batas bukan ranah eksekusi. Itu harus diperjuangkan lewat perkara baru. Putusan inkracht tidak boleh diutak-atik. Panitera maupun jurusita tidak berwenang mengoreksi obyek eksekusi dengan alasan batas salah, karena itu sama saja menabrak Putusan hakim yang sudah final,” imbuhnya.

Pradipto menilai, praktik penundaan eksekusi dengan dalih salah batas berpotensi menjadi preseden buruk, membuka celah bagi pihak kalah perkara untuk mengulur waktu, sekaligus melemahkan otoritas pengadilan. (*)

PROBOLINGGO, kabarbromo.com – Eksekusi lahan sengketa di Desa Alaspandan, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo, yang dijadwalkan Kamis (25/9/2025), urung dilaksanakan. Langkah penundaan diambil karena suasana di lokasi memanas setelah terjadi gesekan antara warga dengan Juru Sita Pengadilan Negeri Kraksaan.

Muchlis, Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Probolinggo yang hadir di lokasi, menegaskan bahwa penundaan eksekusi tidak berarti pembatalan. Ia menilai, putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap wajib dilaksanakan, hanya saja proses pelaksanaannya harus dijalankan dengan memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan.

Prayuda Rudy Nurcahya, SH. selaku kuasa hukum pihak termohon eksekusi, menegaskan bahwa letak batas tanah yang dipermasalahkan belum jelas. Ia pun meminta Ketua PN Kraksaan hadir langsung di lokasi guna memastikan kebenaran posisi objek sengketa agar tidak menimbulkan kesalahan.

Panitera Pengadilan Negeri (PN) Kraksaan, I Nyoman Sudarsana, menegaskan eksekusi tidak dibatalkan.

“Putusan sudah inkracht sehingga wajib dilaksanakan. Penundaan ini semata karena alasan keamanan,” tegas I Nyoman.

Menanggapi kejadian tersebut, pemerhati hukum Probolinggo, Pradipto Atmasunu, SH., MH. mengatakan Eksekusi putusan pengadilan merupakan puncak dari proses peradilan dan bentuk nyata dari asas res judicata pro veritate habetur, bahwa putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) harus dianggap benar dan wajib dilaksanakan. Pengadilan tidak lagi berwenang membuka ruang diskusi terkait kebenaran materiil objek sengketa, termasuk mengenai batas tanah yang telah diputus.

“Apabila pihak yang tereksekusi berkeberatan dengan dalih adanya kesalahan batas, maka mekanisme hukum yang tersedia bukanlah menghalangi eksekusi, melainkan melalui upaya hukum luar biasa (misalnya peninjauan kembali) atau gugatan perdata baru terkait objek yang dianggap tidak sesuai. Namun, keberatan tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk menunda, apalagi membatalkan pelaksanaan eksekusi. Kepastian hukum akan terganggu apabila eksekusi ditunda hanya karena klaim batas yang dianggap salah. Hal ini bertentangan dengan norma finalitas putusan dan efektivitas peradilan, karena akan membuka ruang bagi pihak yang kalah untuk terus mengulur waktu dan menunda pelaksanaan putusan. Oleh karena itu, meskipun terdapat klaim kesalahan batas, eksekusi harus tetap dilaksanakan sebagaimana amar putusan yang telah inkracht, demi menjamin wibawa peradilan, kepastian hukum, serta keadilan bagi pihak yang dimenangkan,” terang Pradipto (*)

Probolinggo, kabarbromo.com – Dugaan korupsi Dana Biaya Operasional Petugas (BOP) vaksin Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo makin bau amis. Sudah hampir setahun sejak penggeledahan besar-besaran dilakukan akhir 2024 oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kab.Probolinggo, tak ada satu pun tersangka ditetapkan.

Kasi Intel Kejari Probolinggo, Taufik Eka Purwanto mengatakan beberapa saksi mangkir dari panggilan.

Kemangkiran saksi – saksi tersebut justru mempertebal kecurigaan pemerhati hukum, benarkah kasus ini benar-benar ditangani serius, atau justru sengaja diulur untuk melindungi aktor tertentu?.

Menanggapi fenomena kasus hukum tersebut, pemerhati hukum H. Luthfi Hamid mengatakan bahwa korupsi bukan sekadar kejahatan keuangan. Ia adalah pengkhianatan terhadap rakyat, merampas hak publik, dan menggerogoti sendi-sendi negara. Karena itu, pemberantasan korupsi tidak boleh lagi terjebak pada retorika, melainkan harus tegas: ikuti aliran uang, “follow the money”.

“Prinsip ini penting karena uang hasil korupsi tidak pernah hilang begitu saja. Ia berpindah, ditransfer, dicuci, hingga berujung pada kantong-kantong kekuasaan. Dengan menelusuri alirannya, aparat penegak hukum bisa membuka tabir siapa saja yang bermain di balik layar. Setiap rupiah dana publik yang dikorupsi meninggalkan jejak. Rekening bank, transaksi fiktif, hingga aset mewah adalah puzzle yang bisa dirangkai bila aparat berani dan serius. Tanpa strategi ini, kasus besar hanya akan berakhir dengan kambing hitam level bawah, sementara aktor intelektual tetap bebas merayakan hasil jarahannya,” tegas H. Luthfi.

Lebih jauh H. Luthfi menekankan bahwa masyarakat menunggu keberanian aparat hukum menegakkan prinsip sederhana ini: ikuti uangnya, ungkap siapa penikmat sebenarnya. Karena dalam setiap kasus korupsi, yang terpenting bukan hanya menghitung kerugian negara, tapi memastikan pelaku utama tak bisa lagi bersembunyi di balik jabatan, jaringan, atau kuasa politik. Korupsi hanya bisa diputus jika hukum menelusuri jejak uang secara utuh. Tanpa itu, pemberantasan korupsi tak lebih dari sandiwara. (*)