PROBOLINGGO, Kabarbromo.com — Krisis iklim bukan lagi sekadar wacana global di atas kertas, melainkan ancaman nyata yang langsung mengetuk pintu rumah-rumah warga di Kabupaten Probolinggo. Anomali cuaca yang kian ekstrem, krisis air bersih, kerusakan ekosistem pesisir, hingga karut-marut tata kelola sampah telah menjelma menjadi rentetan masalah yang mengancam ketahanan keluarga dan masyarakat secara langsung.
Menyadari situasi darurat ekologis tersebut, Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Probolinggo mengambil langkah strategis dengan menginisiasi Sarasehan Akbar di Ruang Madakaripura, Gedung Pemerintah Kabupaten Probolinggo, Senin (28/9/2026). Forum ini mempertemukan para tokoh perempuan dari berbagai latar belakang keyakinan untuk merajut perspektif Eco-Feminism (ekofeminisme) dengan nilai-nilai teologi lintas agama.
Langkah ini bertujuan membedah krisis iklim sekaligus merumuskan satu suara kolektif sebagai rekomendasi konkret bagi pemangku kebijakan daerah.
Dalam realitas sosial di Kabupaten Probolinggo, dampak krisis iklim dirasakan secara tidak berimbang. Perempuan kerap menanggung beban ganda (double burden) mulai dari kewajiban domestik memastikan ketersediaan air bersih dan pangan keluarga, hingga kerentanan kesehatan reproduksi akibat sanitasi lingkungan yang memburuk.
Kondisi ini melahirkan urgensi pendekatan ekofeminisme, yaitu perspektif yang melihat irisan kuat antara eksploitasi alam dan ketimpangan struktural terhadap perempuan. Pendekatan ini sekaligus menempatkan kaum perempuan sebagai agen pemulihan ekosistem yang paling strategis.
Ketua GOW Kabupaten Probolinggo, Ning Umi Haniah, dalam arahannya menegaskan bahwa kepedulian terhadap lingkungan harus ditanamkan dari lingkup terkecil dan tidak boleh berhenti sebagai sekadar wacana.
Senada dengan hal tersebut, Direktur Yayasan Ekosistem Sampah Indonesia (YESI), Aak Abdullah Al-Kudus, menyoroti pentingnya mengakselerasi kesadaran publik terhadap eskalasi ancaman perubahan iklim yang terjadi di tingkat lokal.
Pelestarian lingkungan merupakan nilai moral universal yang diajarkan oleh seluruh agama. Melalui GOW Kabupaten Probolinggo yang menaungi berbagai organisasi perempuan lintas keyakinan, kekuatan kultural ini dikonsolidasikan secara masif.
Pakar dan praktisi ekofeminisme, Zaimatus Sadiyah, menekankan pentingnya memandang isu pencemaran bukan sekadar persoalan teknis kebersihan, melainkan sebagai persoalan keadilan dan etika ekologis.
Pandangan tersebut diperkuat oleh para panelis lintas iman yang hadir dalam sarasehan, Sr. Yosephine HK (Gereja Paroki St. Paulus Kraksaan), Josephine Akristiana S. (Gereja GKJW Kraksaan), Astika Widya A. (Ketua Wanita Hindu Dharma Indonesia / WHDI Kabupaten Probolinggo).
Kehadiran para tokoh dari berbagai latar belakang agama ini menegaskan bahwa menjaga bumi adalah mandat keimanan bersama yang melintasi sekat-sekat dogmatis.
Fokus utama dari sarasehan ini adalah menjadikan gerakan perempuan Probolinggo sebagai mercusuar kesadaran lintas agama terhadap ancaman kerusakan bumi.
Melalui deklarasi bersama yang dirumuskan dalam forum ini, GOW Kabupaten Probolinggo mendorong pergerakan peduli lingkungan yang lebih masif hingga ke tingkat akar rumput. Lebih dari itu, rekomendasi kolektif ini diniatkan untuk mendesak Pemerintah Kabupaten Probolinggo agar segera merumuskan kebijakan publik yang kompeten, adil secara ekologis, dan berpihak pada keberlanjutan masa depan daerah. ( FBL )
Tinggalkan Balasan