Kategori: daerah

Probolinggo, KabarBromo66.com – Tidak ada yang menyangka, suasana riang gembira menyelimuti aula PT Secco Nusantara Paiton pada Jum’at (25/4) siang itu. Di tengah rutinitas kerja, para karyawan diajak menghadapi simulasi kondisi darurat: bagaimana jika seseorang mengalami kecelakaan lalu lintas, dan nyawa menjadi taruhan dalam hitungan menit?

Momen itu menjadi pembuka kegiatan sosialisasi keselamatan berlalu lintas dan pertolongan pertama gawat darurat (PPGD) yang digelar Satlantas Polres Probolinggo. Dipimpin langsung oleh Kanit Keamanan dan Keselamatan (Kamsel), Aiptu Ery Kusuma, kegiatan preemtif ini bertujuan membentuk kesadaran akan pentingnya keselamatan berkendara di lingkungan kerja.

Tak hanya teori, para peserta diajak praktik langsung teknik safety riding serta penanganan awal dalam situasi darurat. Sebagai bentuk apresiasi, Satlantas juga memberikan reward kepada karyawan yang menunjukkan antusiasme dan pemahaman terbaik.

“Kami ingin keselamatan ini tidak hanya jadi teori, tapi jadi budaya. Setiap orang berhak pulang ke rumah dengan selamat,” tegas Aiptu Ery Kusuma.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Polres Probolinggo untuk menurunkan angka kecelakaan lalu lintas di kawasan industri serta mewujudkan Kamseltibcarlantas yang berkelanjutan di Kabupaten Probolinggo.

Probolinggo, KabarBromo66.com – Sampai kapan warga Besuk harus berjibaku dengan jalan berlubang dan genangan air setiap kali hujan turun? Pertanyaan ini mencuat seiring keluhan yang kian lantang dari masyarakat Kecamatan Besuk.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Besuk, Ustadz Abu Bakar, turut menyuarakan keresahan. Menurutnya, kerusakan jalan di Desa Besuk Agung, mulai dari Kantor Kecamatan Besuk hingga depan Madrasah Ibtidaiyah Raudhatul Salam, telah membahayakan pengguna jalan dan menimbulkan kecelakaan.

“Ketika hujan, jalan di Besuk sampai Alaskandang berubah seperti sungai. Drainase tersumbat, air meluber ke badan jalan. Sangat membahayakan,” ujar Ustaz Abu Bakar saat ditemui di kediamannya, Jumat (25/4/2025).

Ia menambahkan, kondisi ini kian parah akibat aktivitas truk-truk proyek galian C yang melintas setiap hari. Beban berat kendaraan itu membuat aspal cepat rusak dan penuh lubang.

“Sudah ada pengendara yang jatuh karena lubang tertutup genangan. Kami minta Dinas PUPR segera turun tangan. Ini suara warga, bukan keluhan pribadi,” tegasnya.

Selain perbaikan jalan, Ustadz Abu Bakar juga mendesak normalisasi saluran drainase agar air hujan tidak lagi menggenangi jalan. Ia berharap pemerintah tidak menunggu jatuhnya korban lebih banyak untuk bertindak.

“Jalur ini padat lalu lintas. Jangan sampai ada korban jiwa,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Probolinggo, Hengki Cahjo Saputra, belum memberikan jawaban saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp pada pukul 13.28 WIB.

Probolinggo, KabarBromo66.com – Apa makna peringatan Hari Jadi Kabupaten Probolinggo ke-279 dan Hari Kartini bagi warga Kecamatan Besuk? Pertanyaan itu dijawab dalam sebuah apel yang digelar di halaman Kantor Kecamatan Besuk, Jumat (25/4), di mana semangat refleksi dan ajakan untuk membangun daerah mengemuka dari podium utama.

Camat Besuk, Abdul Bari, S.H., M.Si., memimpin langsung apel tersebut yang dihadiri jajaran Forkopimka, kepala sekolah, guru, kepala desa beserta perangkatnya, serta organisasi masyarakat. Ia menekankan bahwa momen ini bukan sekadar seremoni, tetapi menjadi panggilan untuk berbenah dan bekerja keras.

“Ini bukan hanya memperingati hari jadi Kabupaten Probolinggo yang jatuh pada 18 April lalu, tapi juga Hari Kartini. Momentum ini sekaligus menjadi pengingat bahwa kita punya tanggung jawab besar menyelesaikan pekerjaan rumah seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan stunting,” ujar Abdul Bari.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama membangun Kabupaten Probolinggo agar lebih maju, makmur, dan jaya. “Kita sebagai pelayan publik harus bisa memberikan layanan terbaik, bahkan sampai memanjakan masyarakat,” katanya menegaskan.

Menanggapi program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo, Gus Haris dan Lora Fahmi, Kecamatan Besuk menyatakan siap mendukung. Salah satu program yang akan segera direalisasikan adalah kegiatan “Bupati Ngantor di Kecamatan”, yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 23 Juli 2025.

“Pada hari itu, Insya Allah ada banyak layanan yang disiapkan langsung di kecamatan. Mulai dari pembuatan akta kelahiran, KTP, KIA, hingga akta kematian yang langsung jadi di tempat. Ada juga layanan kesehatan gratis dan perizinan UMKM, termasuk layanan KB,” jelas Abdul Bari.

Kolaborasi lintas instansi pun akan dikerahkan demi memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. “Semangat hari jadi ini harus jadi penggerak untuk menuntaskan PR kita bersama,” pungkasnya.

Probolinggo, KabarBromo66.com – Di saat LSM AMPP membawa dokumen dugaan penyelewengan Dana Desa ke meja kejaksaan, Kepala Desa Ranon justru menyebut semuanya telah diaudit dan berjalan sesuai prosedur. Dua pernyataan kontras yang kini menyorot tajam pengelolaan anggaran desa di Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo.

Ketua LSM Aliansi Masyarakat Pemerhati Probolinggo (AMPP), H. Lutfi Hamid, secara gamblang mengungkap adanya dugaan kejanggalan dalam laporan keuangan Desa Ranon untuk tahun anggaran 2022 hingga 2024. Salah satu temuan yang ia soroti adalah pengadaan baliho informasi APBDes dengan anggaran mencapai Rp6,5 juta.

“Masa harga banner ukuran 1×1 meter bisa sampai segitu? Coba cek langsung ke percetakan,” sindir Lutfi dalam konferensi persnya.

Ia juga mempertanyakan intensitas pelaksanaan kegiatan penyuluhan pemberdayaan perempuan yang disebut dilakukan berulang dalam satu tahun anggaran. Lutfi meyakini ada indikasi pemborosan atau bahkan mark-up anggaran yang harus diselidiki lebih dalam.

“Ini baru permulaan, sisanya sudah kami serahkan ke kejaksaan,” ungkapnya.

Namun, tudingan tersebut dibantah tegas oleh Kepala Desa Ranon, Sirrahum. Menurutnya, seluruh pelaksanaan program desa telah melalui proses pengawasan internal maupun eksternal yang ketat. Bahkan, tidak akan mungkin anggaran tahun selanjutnya cair jika ada masalah serius.

“Kalau ada penyelewengan, pasti pencairan anggaran tahun berikutnya akan ditunda. Tapi, di sini semua berjalan lancar,” ungkapnya saat ditemui di kediamannya pada Kamis (24/4).

Senada dengan Sirrahum, Plt. Camat Pakuniran, Zainuri, turut menyatakan bahwa pihak kecamatan rutin melakukan monitoring dan belum menemukan indikasi pelanggaran berat di Desa Ranon.

Ia menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam mengawal dana desa, namun tetap mengingatkan agar tidak menimbulkan kegaduhan dengan tudingan tanpa dasar yang kuat.

Probolinggo, KabarBromo66.com – Mengapa pelanggaran di Pasar Semampir terus terjadi meski larangan sudah jelas terpampang? Ke mana aparat penegak perda saat para pedagang menguasai bahu jalan sebelum waktunya? Dan sampai kapan Bupati dr. Haris akan membiarkan kondisi ini tanpa evaluasi tegas?

Serangkaian pertanyaan itu kini menyeruak di tengah sorotan publik atas memburuknya ketertiban di sekitar Pasar Semampir, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo. Dugaan melemahnya fungsi pengawasan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) pun menjadi sorotan utama.

“Hari ini saya lihat para oknum pedagang Pasar Semampir yang berjualan di bahu jalan malah menjadi-jadi. Padahal masih belum jam 17.00 WIB, masih jam 16.02 WIB. Ini menjadi tamparan keras bagi Kasatpol PP Kabupaten Probolinggo agar menjaga amanah atas jabatan yang telah dipercayakan oleh Bupati dr. Haris,” kata Achmad, warga Kraksaan, pada Selasa (22/4).

Desakan agar Kasatpol PP diganti pun mencuat dari warga. “Mundur saja jadi Kasatpol PP jika urusan Pasar Semampir saja belum mampu ditangani. Kami sarankan kepada Bupati dr. Haris agar segera melakukan penggantian jabatan,” imbuh Achmad.

Jurnalis KabarBromo66.com telah menghubungi Sugeng Wiyanto, Kepala Satpol PP Kabupaten Probolinggo, melalui pesan WhatsApp pada Rabu (23/4) pukul 14.37 WIB untuk mengonfirmasi sejumlah pertanyaan berikut:

1. Bagaimana tanggapan Bapak terkait keluhan ini?

2. Apakah Satpol PP telah melakukan tindakan pengawasan pada waktu tersebut?

3. Adakah langkah atau rencana tindak lanjut dari Satpol PP guna menegakkan aturan di lokasi tersebut?

Namun hingga berita ini ditayangkan, Sugeng belum memberikan jawaban.

Kini, masyarakat menanti respons Bupati dr. Haris: akankah ia mengambil langkah tegas untuk memulihkan wibawa aturan, atau membiarkan keresahan ini terus bergulir?

Probolinggo, KabarBromo66.com – Sebuah video yang memperlihatkan dugaan pesta minuman keras (miras) di kawasan Gelora Merdeka Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, viral di media sosial. Dalam rekaman berdurasi singkat tersebut, tampak sekelompok orang berkumpul di area publik pada malam hari, menuai kecaman dari berbagai pihak.

Wakil Ketua MUI Kabupaten Probolinggo, KH Abdul Wasik Hannan, menyayangkan keras tindakan mabuk-mabukan di ruang publik yang dinilainya bertentangan dengan ajaran agama maupun peraturan perundang-undangan. “Setiap pelaku mabuk-mabukan biasanya dipicu oleh faktor internal seperti stres dan kejenuhan. Namun, hal ini justru bisa menyeret ke perbuatan yang lebih parah,” ujarnya pada Selasa (22/4).

Ia mendesak aparat penegak hukum untuk segera bertindak tegas dan tidak ragu menutup sumber-sumber penyebab peredaran miras. “Tempat produksi dan distribusi miras harus diberantas. Jangan sampai dibiarkan merusak moral generasi,” tegasnya.

Senada dengan itu, pegiat media sosial sekaligus pengamat kebijakan, Habib Mustofa, atau yang akrab disapa Yek Mus, menilai peristiwa tersebut merupakan pelanggaran tindak pidana ringan (tipiring) yang bisa langsung ditindak Satpol PP. “Pasal 13 dan 18 Perda Kabupaten Probolinggo Nomor 03 Tahun 2014 sudah sangat jelas. Ini tak boleh hanya jadi tontonan viral,” katanya.

Mustofa juga mengaku telah melaporkan kejadian itu melalui kanal resmi Lapor Kand4 dan berharap aparat segera mengambil tindakan nyata.

Probolinggo, KabarBromo66.com – Penertiban pedagang kaki lima (PKL) di bahu jalan dan trotoar Jl. Teuku Umar, Pasar Semampir, Kecamatan Kraksaan, dinilai tidak berkelanjutan. Satpol PP Kabupaten Probolinggo belum memberikan tanggapan atas sorotan publik tersebut.

Warga menilai penertiban yang sempat dilakukan Pemkab Probolinggo dan dihadiri Sekda Kabupaten Probolinggo, Ugas Irwanto hanya bersifat insidental. Pasalnya, hingga Jumat (18/4), sejumlah PKL masih terlihat berjualan di atas trotoar dan bahu jalan, tanpa tindakan lanjutan dari pihak berwenang.

“Saya lihat oknum pedagang masih saja berjualan di bahu jalan Teuku Umar Pasar Semampir. Bahkan beberapa terlihat santai berjualan di atas trotoar, tanpa penertiban,” ujar Ahmad, warga Kraksaan, yang kerap melintas di lokasi tersebut.

Keberadaan PKL di trotoar turut mengganggu hak para pejalan kaki yang dilindungi oleh Pasal 131 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kepala Satpol PP Kabupaten Probolinggo, Sugeng Wiyanto, belum memberikan jawaban saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp pada Minggu (20/4) pukul 06.37 WIB.

Probolinggo, KabarBromo66.com – Komitmen melindungi pekerja di Kabupaten Probolinggo makin nyata. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo resmi meluncurkan bantuan BPJS Ketenagakerjaan sekaligus mengukuhkan Tim Koordinasi Daerah Vokasi (TKDV) Tahun Anggaran 2025. Acara digelar pada Kamis (18/4) di Aula Disnaker dan dihadiri langsung oleh sejumlah tokoh penting daerah, termasuk Ketua Kadin Kabupaten Probolinggo, Gede Vandana Wijaya.

Kegiatan simbolis ini turut dihadiri Wakil Bupati Probolinggo, Lora Fahmi AHZ; Direktur BPJS Ketenagakerjaan Cabang Probolinggo, Muhammad Farid Zaini; Kepala Disnaker, dr. Anang Budi Yoelijanto; serta Kepala Dinas Porapar, Heri Mulyadi.

Ketua Kadin Kabupaten Probolinggo, Gede Vandana Wijaya, menyatakan dukungan penuh terhadap program perlindungan tenaga kerja dan penguatan pendidikan vokasi. Ia menegaskan bahwa pihaknya siap bersinergi dengan pemerintah demi peningkatan kualitas SDM dan dunia kerja di daerah.

“Saya hadir atas undangan resmi dari Sekda. Ini komitmen kami untuk terus bersinergi dengan Pemkab dalam mendukung perlindungan dan pengembangan tenaga kerja,” ujar pria yang biasa disapa Ivan.

Menurut Ivan, TKDV adalah langkah strategis untuk menjembatani dunia industri dengan lembaga pendidikan vokasi. Dunia usaha, disebutnya, sangat membutuhkan tenaga kerja terampil, dan program TKDV merupakan solusi tepat untuk menyelaraskan kebutuhan itu.

“TKDV bisa menjadi penghubung antara industri dan tenaga kerja kompeten. Ini momen kolaboratif antara pemerintah, dunia usaha, dan institusi pendidikan vokasi,” jelasnya.

Tak hanya itu, Ivan juga mengapresiasi langkah BPJS Ketenagakerjaan yang memberikan bantuan simbolis jaminan sosial bagi pekerja formal dan informal.

“Kami dari Kadin akan terus mendukung program pemerintah yang berpihak pada perlindungan pekerja dan penguatan kualitas SDM,” tegasnya.

Probolinggo, KabarBromo66.com – Arus lalu lintas di jembatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo, kembali normal setelah rampung diperbaiki dalam waktu sehari. Hal itu disampaikan Kasat Lantas Polres Probolinggo, AKP Safiq Jundhira Z., S.Tr.K., S.I.K., M.Si., saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (15/4) sore.

“Alhamdulillah, jembatan Pajarakan sudah bisa dilalui seperti biasa. Terima kasih kepada Dinas PU yang bergerak cepat,” ungkapnya.

Menurut Safiq, pasca perbaikan, arus kendaraan di jalur Pantura kembali lancar. Ia berharap, perbaikan kali ini benar-benar tahan lama mengingat jembatan tersebut sudah beberapa kali mengalami kerusakan.

“Dari pihak Dinas PU menjelaskan, besi penyangga sekarang sudah diganti dengan ulir berukuran lebih besar. Jadi daya tahan beban lebih kuat dan diharapkan tak terjadi lagi keretakan atau lubang seperti sebelumnya,” jelasnya.

Di sisi lain, Safiq juga berharap agar proyek Tol Probolinggo Timur–Kraksaan segera difungsikan. Menurutnya, hal itu dapat menjadi solusi untuk mengurangi kepadatan arus kendaraan di jalur Pantura.

“Kalau tol Kraksaan sampai Paiton sudah dibuka, kendaraan dari arah Situbondo atau Banyuwangi bisa langsung lewat sana. Itu akan sangat membantu mengurangi beban lalu lintas,” tandasnya.

Probolinggo, KabarBromo66.com – Kepala Desa (Kades) Widoro, Abdul Jalil, akhirnya angkat bicara soal pemberitaan miring terkait proyek rabat beton di wilayahnya. Ia menegaskan, proyek tersebut bersumber dari Bantuan Keuangan (BK) Provinsi, bukan dari APBD sebagaimana yang ramai diberitakan.

“Sudah keliru itu. Proyek ini nilainya hanya sekitar Rp300 juta, bukan Rp500 juta. Volume pekerjaannya 261,5 meter dan sudah selesai 100 persen,” ujar Jalil saat dikonfirmasi, Senin (15/4).

Jalil juga membantah tudingan adanya pengurangan bahan material. Menurutnya, seluruh bahan yang digunakan sesuai spesifikasi, mulai dari pasir Lumajang asli hingga besi yang sesuai RAB. “Tidak ada pengurangan. Kami pakai pasir asli Lumajang, bukan sirtu. Besinya juga sesuai,” jelasnya.

Menanggapi foto batu yang tersebar di media sosial, Jalil menjelaskan bahwa batu tersebut digunakan sebagai urugan untuk memperkuat dasar jalan. Kedalaman urugan disebutnya mencapai 30 cm sebelum pengecoran dilakukan.

“Batu itu saya tata untuk meninggikan jalan. Baru setelah itu dicor, dan ketebalan cor tetap 20 cm seperti rencana awal,” imbuhnya.

Meski mengakui tidak menggunakan tenaga ahli, Jalil menyatakan bahwa pihak desa memilih memberdayakan warga lokal demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Saya lebih memilih warga sekitar yang kerja, termasuk yang belum pernah kerja bangunan. Ini upaya kami mensejahterakan mereka,” ungkapnya.

Kades Widoro juga berharap agar media bisa menjadi mitra yang membangun dan tidak terburu-buru dalam membuat pemberitaan. “Saya harap teman-teman media ikut memberi motivasi yang positif, bukan langsung menjatuhkan tanpa klarifikasi. Termasuk pelapor, tidak pernah mengklarifikasi ke saya,” tegasnya.

Menurutnya, proyek ini sudah diperiksa oleh inspektorat dan secara hitungan pribadi, ia bahkan merasa merugi demi memastikan kualitas bangunan tetap baik.

“Saya tidak mencari musuh, saya ingin membangun desa. Kalau dihitung-hitung, justru saya rugi. Tapi saya ingin yang terbaik untuk masyarakat. Mari saling mendukung demi kemajuan bersama,” pungkasnya.

Probolinggo, KabarBromo66.com – Larangan penahanan ijazah bagi siswa yang telah lulus kembali ditegaskan oleh Pengawas SMA Provinsi Jawa Timur, H. Djoko Suryanto, M.Pd. Hal itu ia sampaikan saat melakukan kunjungan kerja ke SMA Zainul Hasan 1 Genggong, Kecamatan Pajarakan, Selasa (15/4).

Dalam kunjungan tersebut, Djoko disambut langsung oleh Ustaz Abdullah, S.Pd., dan Muhammad Syifauddin selaku guru setempat. Ia menyatakan bahwa kebijakan pelarangan penahanan ijazah adalah instruksi langsung dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan telah diteruskan ke seluruh cabang dinas di daerah.

“Sekolah tidak boleh menahan ijazah alumni. Itu sudah jadi instruksi dari pusat,” tegas Djoko usai pertemuan.

Namun, ia mengakui bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut di sekolah swasta sering kali berbenturan dengan realitas di lapangan, khususnya soal pembiayaan yang dikelola oleh yayasan atau pondok pesantren.

Di SMA Zainul Hasan 1 Genggong, kata dia, sistem pembayaran SPP ditetapkan sebesar Rp100 ribu per bulan dan sudah mencakup biaya pondok. Selain itu, ada biaya tahunan sekitar Rp1,2 juta yang dibayarkan di awal tahun ajaran. Setelah itu, siswa tak lagi dikenai pungutan tambahan hingga lulus.

“Banyak siswa di sini yang tidak mampu tetap bisa sekolah bahkan lanjut kuliah, meskipun tidak membayar penuh sampai lulus,” jelas Djoko.

Karena itu, ia berharap pemerintah bisa memberi ruang kebijakan dengan mempertimbangkan kondisi masing-masing lembaga, terutama lembaga swasta berbasis pesantren.

“Kalau ada pernyataan resmi dari yayasan, insyaallah pemerintah bisa menerima alasan tersebut,” imbuhnya.

Pernyataan Djoko tersebut diamini oleh Muhammad Syifauddin atau yang akrab disapa Mr Bogel, salah satu guru di SMA Zainul Hasan 1 Genggong. Menurutnya, penahanan ijazah di sekolah swasta perlu dilihat dari sudut pandang tata kelola keuangan masing-masing lembaga.

“Kalau di swasta, seperti di pesantren kami, para guru dibayar dari hasil pengelolaan SPP. Maka penahanan ijazah adalah bagian dari administrasi agar operasional dan hak guru tetap berjalan,” jelasnya.

Mr Bogel menambahkan, kebijakan pelarangan penahanan ijazah mungkin dapat diterapkan di sekolah negeri atau swasta yang telah mapan secara finansial. Namun untuk sekolah berbasis pesantren, aturan itu perlu dikaji ulang.

Probolinggo, kabarbromo.com – Upaya penertiban pedagang yang masih nekat berjualan di bahu Jalan Teuku Umar, kawasan Pasar Semampir, Kecamatan Kraksaan, dinilai hanya sebatas formalitas. Pasalnya, hingga kini masih ditemukan pedagang yang berjualan di area terlarang, meski sudah dipasangi papan larangan beroperasi sejak pukul 05.00 hingga 17.00 WIB.

Kondisi ini memantik kekecewaan warga. Salah satunya disampaikan Fauzi, pengguna jalan yang kerap melintas di kawasan tersebut. Ia menilai Pemkab Probolinggo tidak serius dalam menertibkan pelanggaran yang sudah berlangsung lama itu.

“Masih ada pedagang yang berjualan di bahu jalan sekitar pukul 10.51 WIB, Sabtu (12/4/2025), padahal jelas-jelas ada larangan. Artinya, tidak ada pengawasan yang benar-benar melekat. Sudah saatnya dilakukan audit kinerja terhadap Kasatpol PP agar Probolinggo tidak hanya menjadi jargon ‘berbenah’, tapi benar-benar berubah,” ujar Fauzi kepada kabarbromo.com.

Menanggapi hal itu, Kepala Satpol PP Kabupaten Probolinggo, Sugeng Wiyanto, menegaskan bahwa pihaknya serius dalam menata kawasan pasar agar tertib. Namun, ia mengakui bahwa perubahan budaya masyarakat dalam menaati aturan tidak bisa dilakukan secara instan.

“Kami setiap pagi pukul 05.30 sudah standby di lokasi. Tapi persoalannya bukan hanya di jam operasional. Perlu ada kesadaran dari pedagang untuk tertib. Pemerintah saja tidak cukup, perlu dukungan masyarakat. Yang kita benahi bukan cuma fisik, tapi juga mental dan budaya,” tegas Sugeng.

Ia menyebutkan, relokasi pedagang dari bahu jalan ke dalam pasar sudah dilakukan, namun masih banyak yang belum mematuhi. Satpol PP juga telah berkoordinasi dengan kelurahan, Muspika, DKUPP, DLH, dan Dishub untuk membentuk tim terpadu dalam penanganan masalah ini.

“Solusi jangka pendek, pedagang yang tetap di bahu jalan harus masuk ke dalam pasar yang masih tersedia. Kalau jalan tetap dipakai berjualan, ya sulit mengurai kemacetan. Tujuan kami jelas: mengembalikan fungsi jalan dan menciptakan kenyamanan bersama,” pungkas Sugeng.