Kategori: daerah

PROBOLINGGO, kabarbromo.com — Sorotan terhadap efisiensi belanja Pemerintah Kabupaten Probolinggo kembali mengarah ke Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD). Pasalnya, anggaran perjalanan dinas pada Tahun Anggaran 2026 di instansi tersebut tercatat mencapai Rp467.797.135.

Berdasarkan penelusuran data pengadaan, porsi terbesar anggaran tersebut dialokasikan untuk kegiatan bertajuk Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Dua paket belanja perjalanan dinas biasa dalam subkegiatan tersebut masing-masing menelan anggaran sekitar Rp228,57 juta dan Rp105,82 juta.

Yang menjadi perhatian, sebagian alokasi anggaran itu bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Rokok dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Penggunaan sumber pendanaan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai urgensi, proporsionalitas, serta manfaat belanja perjalanan dinas bagi peningkatan kualitas pelayanan publik.

Menanggapi kritik yang berkembang, Sekretaris BPPKAD Kabupaten Probolinggo, Aris Purwanto, berulang kali membantah adanya inefisiensi anggaran. Ia berdalih, anggaran ratusan juta rupiah tersebut dialokasikan untuk menunjang kebutuhan lima bidang dan sekretariat yang memiliki intensitas mobilitas kedinasan cukup tinggi.

Aris juga menyebut besaran anggaran tersebut relatif kecil apabila dibandingkan dengan alokasi perjalanan dinas OPD lainnya. Menurutnya, perjalanan dinas dilakukan untuk memenuhi undangan maupun kepentingan koordinasi dengan BPK Perwakilan Jawa Timur, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, hingga DPRD.

“Semua perjalanan dinas tersebut sudah sesuai perencanaan dan kebutuhan BPPKAD. Untuk efisiensi, kami juga sudah mengurangi kegiatan ke luar kota,” dalih Aris ketika dikonfirmasi Tim Jurnalis.

Namun, penjelasan tersebut justru menuai kritik keras dari kalangan aktivis pengawasan kebijakan publik. Ketua LSM Aliansi Masyarakat Peduli Probolinggo (AMPP), Lutfi Hamid, menilai argumentasi Sekretaris BPPKAD tidak menjawab substansi persoalan, yakni urgensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

“Pembelaan Sekban BPPKAD itu apologi yang sangat konyol dan menggelikan. Menggunakan dalih lebih kecil dari dinas lain untuk membenarkan besarnya belanja merupakan kesesatan berpikir birokrasi. BPPKAD adalah benteng pengelolaan keuangan daerah. Semestinya menjadi contoh efisiensi atau role model, bukan justru berlindung di balik perbandingan dengan OPD lain,” tegas Lutfi Hamid saat dimintai tanggapan, Rabu (4/11/2026).

Lutfi juga mempertanyakan penggunaan DBH Pajak Rokok dan PKB untuk membiayai perjalanan dinas serta paket pertemuan internal instansi. Menurutnya, pemerintah daerah harus mampu memastikan setiap rupiah uang rakyat memberikan manfaat yang terukur bagi masyarakat.

Ia menilai, belanja yang bersumber dari penerimaan pajak semestinya dikelola secara cermat dan diarahkan pada program yang memberikan dampak nyata terhadap pembangunan, infrastruktur, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Alasan sering bolak-balik koordinasi ke BPK Jawa Timur atau Pemprov juga perlu diuji urgensinya di tengah perkembangan teknologi digital. Jangan sampai agenda konsultasi dan rapat koordinasi menjadi dalih untuk mempertahankan besarnya pagu anggaran menjelang akhir tahun. Rapat dengan anggaran ratusan juta itu apa output-nya bagi peningkatan PAD? Publik tidak membutuhkan pejabat yang rajin bepergian dengan dalih koordinasi. Publik membutuhkan hasil kerja yang nyata,” cetusnya.

Atas persoalan tersebut, AMPP mendesak Inspektorat Kabupaten Probolinggo melakukan pemeriksaan terhadap perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban perjalanan dinas BPPKAD. AMPP juga meminta BPK menjalankan fungsi pemeriksaan sesuai kewenangannya untuk memastikan kesesuaian realisasi belanja dengan ketentuan pengelolaan keuangan negara.

Lutfi menegaskan, pemeriksaan tidak boleh berhenti pada kelengkapan administrasi. Menurutnya, aspek kewajaran biaya, kesesuaian perjalanan dengan surat tugas, bukti kehadiran, dokumen transportasi, penginapan, hingga hasil kegiatan perlu diuji secara menyeluruh.

Ia juga meminta aparat penegak hukum menindaklanjuti apabila dalam pemeriksaan ditemukan bukti awal penyimpangan, termasuk dugaan perjalanan dinas fiktif atau penggelembungan biaya (mark-up).

Di tengah tuntutan efisiensi belanja daerah, besarnya anggaran perjalanan dinas BPPKAD kini menjadi ujian tersendiri bagi komitmen birokrasi dalam mengelola uang publik. Terlebih, instansi yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan daerah semestinya mampu menunjukkan bahwa prinsip efisiensi bukan sekadar jargon dalam dokumen perencanaan, melainkan tercermin dalam setiap realisasi anggaran. (*)

PROBOLINGGO, kabarbromo.com — Gejolak harga material konstruksi di tingkat lokal kembali memicu persoalan pelik bagi pemerintah desa. Dana afirmasi Tahun Anggaran 2026 dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) senilai sekitar Rp100 juta yang digelontorkan untuk pembangunan infrastruktur desa kini berada di persimpangan dilematis akibat lonjakan harga aspal di pasaran.

Berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) awal yang disusun dalam APBDes, harga satuan aspal dipatok pada angka sekitar Rp2.900.000 per drum. Namun, realitas di lapangan menunjukkan harga komoditas esensial tersebut telah meroket hingga menyentuh angka Rp3.700.000 per drum, mencatatkan lonjakan tajam sekitar 27,59 persen.

Kondisi ini membuat Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) di desa berada di posisi serba salah. Di satu sisi, pelaksanaan pekerjaan fisik harus segera direalisasikan demi kepentingan publik. Di sisi lain, memaksakan pembelian dengan pagu anggaran lama tanpa penyesuaian hukum administrasi keuangan berisiko besar menjerat pelaksana ke dalam ranah temuan audit, sementara memangkas volume secara sepihak dikhawatirkan menurunkan mutu konstruksi jalan.

Menanggapi carut-marut di tingkat tapak ini, sejumlah kalangan mendesak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) Kabupaten Probolinggo untuk tidak tinggal diam. Dinas PMD selaku instansi pembina teknis pemerintah desa dituntut segera memberikan petunjuk dan arahan (jukrah) yang jelas serta kepastian payung hukum bagi desa.

Tata kelola keuangan desa memang tidak mengenal rezim pengadaan barang/jasa konvensional. Kendati demikian, mekanisme penyesuaian anggaran melalui Perubahan APBDes (P-APBDes) atau adendum volume kerap terbentur birokrasi di tingkat kabupaten.

“Pemkab melalui Dinas PMD harus hadir cepat. Jangan biarkan TPK di desa jalan sendiri menanggung risiko hukum akibat fluktuasi harga pasar yang di luar kendali mereka. Perlu ada instruksi tertulis atau petunjuk teknis darurat mengenai mekanisme adendum atau pergeseran anggaran agar desa memiliki kepastian hukum yang kuat,” ujar Kamil Wahyudi, SH. salah seorang praktisi hukum dan pengamat kebijakan publik Probolinggo.

Apabila Dinas PMD lamban merespons, dikhawatirkan banyak proyek infrastruktur desa yang mandek atau berujung pada temuan pemeriksaan yang merugikan pengurus desa. Bola panas kini berada di tangan Dinas PMD Kabupaten Probolinggo untuk segera menerbitkan arah kebijakan preventif yang adil dan berpayung hukum jelas. (*)

PROBOLINGGO, kabarbromo.com — Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbuka dan akuntabel, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Probolinggo resmi merilis sosialisasi mengenai alur layanan pengaduan masyarakat. Layanan ini dihadirkan untuk memberikan kemudahan, kecepatan, serta transparansi bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi, keluhan, maupun masukan terkait infrastruktur dan pelayanan teknis di wilayah Kabupaten Probolinggo.

Layanan pengaduan ini dirancang ke dalam dua mekanisme utama, yakni pengaduan secara offline (tatap muka/langsung) dan pengaduan online (daring). Kedua alur tersebut disiapkan agar seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses layanan sesuai dengan kenyamanan dan kebutuhan masing-masing.

Alur Pengaduan Offline

Untuk masyarakat yang memilih menyampaikan keluhan secara langsung, Dinas PUPR Kabupaten Probolinggo menetapkan empat tahapan utama:

1. Penyampaian Pengaduan: Pemohon atau pengguna layanan mendatangi kantor dan menyampaikan pengaduan terkait pelayanan yang diterima secara langsung kepada petugas.
2. Pengarahan ke Pejabat Penghubung: Operator di lokasi menerima dan mencatat berkas aduan, kemudian meneruskannya kepada pejabat penghubung yang berwenang.
3. Penerusan ke Pejabat Teknis: Pejabat penghubung memverifikasi aduan tersebut dan meneruskannya ke pejabat teknis terkait untuk ditindaklanjuti secara lapangan atau substantif.
4. Penyelesaian: Aduan diproses dan ditangani hingga tuntas sesuai dengan permasalahan yang disampaikan oleh pemohon.

Alur Pengaduan Online

Sementara itu, bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu atau jarak, Dinas PUPR menyediakan opsi pengaduan online yang terdiri dari lima tahapan sistematis:

1. Aduan Masuk: Pengguna layanan menyampaikan pengaduan melalui saluran resmi online yang telah disediakan.
2. Penerimaan oleh Operator: Operator sistem akan menerima, mendokumentasikan, serta mencatat setiap aduan yang masuk.
3. Analisis Pejabat Penghubung: Aduan diperiksa dan dianalisis secara cermat oleh pejabat penghubung guna menentukan langkah penanganan terbaik.
4. Tindak Lanjut Teknis: Berkas aduan diteruskan kepada pejabat atau pelaksana teknis sesuai bidangnya untuk segera ditangani.
5. Penyelesaian dan Umpan Balik: Setelah permasalahan berhasil diselesaikan, hasil penanganan akan diinformasikan kembali secara transparan kepada pihak pemohon.

Melalui komitmen ini, Dinas PUPR Kabupaten Probolinggo berharap partisipasi aktif dari masyarakat dapat terus meningkat. Dengan adanya alur yang jelas, setiap laporan yang masuk dipastikan dapat ditangani secara responsif, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan demi kemajuan infrastruktur daerah. (*)

PROBOLINGGO, kabarbromo.com — Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Probolinggo, Hengki Cahjo Saputra, memberikan tanggapan resmi menanggapi laporan serta sorotan yang beredar di masyarakat terkait tiga paket pekerjaan infrastruktur Dinas PUPR.

Hengki menegaskan bahwa hingga saat ini, proyek-proyek tersebut masih berada dalam tahap pelaksanaan atau pengerjaan di lapangan, sehingga belum ada proses serah terima maupun pembayaran akhir.

“Proyek tersebut saat ini masih dalam tahap pelaksanaan,” ujar Hengki saat dikonfirmasi, Jum’at (30/10/2026).

Ia menjelaskan, pemerintah daerah memiliki mekanisme dan standar operasional prosedur (SOP) yang ketat sebelum suatu proyek dinyatakan selesai dan dibayar secara penuh. Setiap pekerjaan fisik wajib melalui tahapan pemeriksaan teknis secara menyeluruh untuk memastikan kualitas dan kuantitasnya sudah sesuai dengan dokumen kontrak.

“Tentunya kalau sudah selesai 100%, sebelum dilakukan pembayaran dan serah terima, akan dilakukan pemeriksaan teknis oleh Tim Komisi Teknis PUPR terkait kualitas dan kuantitas di lapangan,” tambahnya.

Selain pemeriksaan fisik oleh tim teknis, Hengki juga menekankan bahwa penyedia jasa wajib membuktikan kualitas material yang terpasang melalui uji laboratorium yang sah. Hal ini diberlakukan demi menjaga mutu infrastruktur yang dibangun agar bermanfaat optimal bagi masyarakat.

“Dan juga harus lulus sampel uji laboratorium, baik beton maupun hotmix-nya, pelaksanaan di lapangan. Untuk mengetahui dan menjaga kualitas dan kuantitas pelaksana yang terpasang,” jelasnya.

Lebih lanjut, Hengki memastikan bahwa prosedur uji laboratorium dan pemeriksaan teknis tersebut merupakan prasyarat mutlak yang tidak bisa ditawar. Pencairan dana atau pembayaran termin tidak akan diproses jika seluruh persyaratan teknis itu belum dipenuhi secara lengkap.

“Sebagai syarat-syarat teknik kelengkapan pembayaran termin 100 persen. Dan pembayaran termin juga tidak bisa dibayar kalau itu semua belum dilakukan dan dilengkapi,” pungkasnya. (*)

PROBOLINGGO, kabarbromo.com — Penahanan Kepala Bagian (Kabag) Hukum Setda Kabupaten Probolinggo, Adhy Catur Indra Bawo, oleh Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan terkait dugaan korupsi dana hibah KONI menjadi perhatian publik. Meski perkara tersebut terjadi di luar tugas kedinasannya, status Adhy sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) menuntut Pemerintah Kabupaten Probolinggo untuk mengambil langkah tegas sesuai aturan perundang-undangan.

Menanggapi hal tersebut, Praktisi Hukum Kamil Wahyudi, S.H., menegaskan bahwa langkah administratif terhadap ASN yang tersangkut kasus hukum harus dijalankan secara objektif tanpa mengabaikan asas praduga tak bersalah. Menurutnya, regulasi kepegawaian telah mengatur mekanisme penanganan kasus seperti ini secara rinci demi menjaga integritas birokrasi pemerintahan.

“Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), khususnya Pasal 53 ayat (2), Pegawai ASN yang ditahan karena menjadi tersangka atau terdakwa wajib diberhentikan sementara untuk mendukung proses hukum,” ujar Kamil Wahyudi, S.H., saat dihubungi, Kamis (29/10/2026).

Kamil menjelaskan bahwa kewenangan pemberhentian sementara maupun pengaktifan kembali berada penuh di tangan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), dalam hal ini Bupati Probolinggo. Sebagai tindak lanjut atas penahanan tersebut, Pemkab Probolinggo perlu segera menempuh serangkaian prosedur kepegawaian. Prosedur itu meliputi konfirmasi resmi penahanan melalui perolehan dokumen dari Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan, penerbitan Surat Keputusan (SK) Pemberhentian Sementara dari jabatan Kabag Hukum Setda guna membebaskan yang bersangkutan dari tugas-tugas kedinasan, serta penunjukan Pelaksana Tugas (Plt.) untuk menghindari kekosongan kepemimpinan dan menjaga kelancaran pelayanan publik.

Lebih lanjut, Kamil menambahkan bahwa Pemkab Probolinggo harus memantau proses peradilan hingga berkekuatan hukum tetap (inkracht). Jika pengadilan membuktikan yang bersangkutan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan negara, maka statusnya akan ditindaklanjuti dengan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Sebaliknya, jika diputus bebas murni, PPK wajib memulihkan serta mengaktifkan kembali status kepegawaian dan jabatannya.

“Penegakan aturan disiplin ASN ini sangat krusial untuk menjaga marwah institusi pemerintah daerah dan memastikan kepastian hukum bagi pegawai yang bersangkutan,” tutup Kamil. (*)

PROBOLINGGO, kabarbromo.com — Antrean panjang kendaraan bermotor tampak mengular di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Kabupaten Probolinggo dalam beberapa hari terakhir. Fenomena ini memicu keluhan dari para pengguna kendaraan berbahan bakar Pertalite yang kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi tersebut.

Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, kelangkaan ini disinyalir terjadi akibat kombinasi antara menipisnya kuota tahunan dan adanya pengalihan pasokan BBM antarwilayah.

Salah seorang petugas SPBU di Kabupaten Probolinggo yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan bahwa kendala distribusi bermula dari tertahannya kapal tanker pengangkut BBM yang hendak bersandar di Bali selama dua hari. Kondisi tersebut memaksa dilakukannya langkah darurat berupa pengalihan pasokan dari Jawa Timur.

“Sekitar 23 persen pasokan BBM dari area Surabaya, Tuban, hingga Banyuwangi dikabarkan dialihkan sementara untuk menopang kebutuhan di Bali. Akibatnya, jatah pengiriman ke SPBU di daerah, termasuk Probolinggo, mengalami pemangkasan hingga sekitar 10 persen,” ujar sumber tersebut saat ditemui, pada  Senin (26/10/2026).

Ia juga menilai kondisi menjelang periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) kali ini terasa lebih berat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, mengingat kuota reguler di tingkat SPBU sudah semakin terbatas.

Konsumen Mengeluh, Minta Kepastian Pasokan

Dampak dari berkurangnya pasokan Pertalite ini dirasakan langsung oleh warga masyarakat. Pengendara roda dua maupun angkutan umum harus meluangkan waktu lebih lama di jalan akibat mengantre, bahkan tak jarang mendapati stok Pertalite dalam keadaan kosong.

“Saya mengandalkan angkutan untuk mencari nafkah sehari-hari. Kalau harus mengantre sampai lebih dari satu jam, waktu narik berkurang dan penumpang terpaksa cari kendaraan lain. Begitu sampai giliran, kadang Pertalite-nya justru sudah habis,” keluh Fadil (28), seorang pengemudi angkutan umum di Probolinggo.

Keluhan serupa disampaikan oleh Imam Wahyudi (37), seorang pekerja swasta yang setiap hari mengendarai sepeda motor untuk beraktivitas.

“Tahun ini antrean terasa paling parah. Beberapa SPBU yang saya datangi sering memasang papan ‘Pertalite Dalam Pengiriman’. Kami berharap ada kepastian dan solusi dari pihak berwenang agar pasokan untuk masyarakat kecil kembali normal,” tutur Imam Wahyudi.

Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih berupaya meminta konfirmasi resmi dari pihak Pertamina Patra Niaga terkait kendala distribusi serta langkah penanganan krisis pasokan BBM di wilayah Jawa Timur dan Bali. (*)

PROBOLINGGO, kabarbromo.com — Pemerintah Kabupaten Probolinggo melalui Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disbudpar) resmi meluncurkan program Identifikasi dan Kurasi Pelindungan Kekayaan Intelektual (KI) bagi para pelaku Ekonomi Kreatif di wilayah setempat. Langkah strategis yang disediakan secara gratis ini dihadirkan untuk mendorong penguatan daya saing produk lokal sekaligus memberikan kepastian serta pelindungan hukum yang sah bagi hasil karya kreatif masyarakat Kabupaten Probolinggo.

Fasilitasi pelindungan hukum ini mencakup berbagai instrumen Kekayaan Intelektual yang sangat krusial bagi pengembangan usaha kreatif, seperti pendaftaran Merek, Hak Cipta, hingga Desain Industri. Melalui pendaftaran Merek, para pelaku usaha dapat mengamankan nama, logo, serta identitas brand produk mereka agar tidak disalahgunakan atau ditiru oleh pihak lain. Di sisi lain, pendaftaran Hak Cipta mencakup pelindungan untuk karya seni, tulisan, foto, video, hingga musik, sedangkan fasilitas Desain Industri berfokus pada legalitas dan estetika bentuk, kemasan, serta penampilan fisik dari produk yang dihasilkan.

Pemerintah Kabupaten Probolinggo menilai bahwa keberadaan legalitas Kekayaan Intelektual sangat vital untuk memajukan ekosistem ekonomi kreatif daerah. Selama ini, banyak potensi dan karya inovatif lokal di Kabupaten Probolinggo yang memiliki nilai ekonomi tinggi, namun masih sangat rentan terhadap klaim atau plagiarisme karena ketiadaan sertifikat resmi. Oleh sebab itu, hadirnya pelayanan identifikasi dan kurasi secara cuma-cuma ini diharapkan mampu menjadi stimulus bagi para pelaku ekonomi kreatif agar lebih sadar akan pentingnya mengamankan hak atas karya intelektual mereka.

Melalui program ini, pemerintah daerah menargetkan tercapainya tiga dampak utama bagi para pelaku usaha. Pertama, kreativitas para pemuda dan pengusaha dapat terlindungi dengan baik sehingga mereka dapat berkarya tanpa merasa cemas akan ancaman pembajakan. Kedua, nilai ekonomi dari produk lokal akan meningkat drastis seiring dengan bertambahnya kepercayaan konsumen, investor, serta mitra bisnis. Ketiga, program ini diharapkan mampu membentuk ekosistem ekonomi kreatif yang lebih kuat, mandiri, dan berdaya saing tinggi di tingkat nasional maupun internasional.

Bagi masyarakat maupun komunitas kreatif di Kabupaten Probolinggo yang ingin memanfaatkan fasilitas ini, pendaftaran dapat dilakukan dengan mudah melalui pemindaian kode QR atau pengisian formulir digital yang telah disediakan oleh Disbudpar. Mengusung semangat “Dukung Ekraf, Lindungi Karyanya!”, Pemerintah Kabupaten Probolinggo menegaskan komitmennya untuk terus mendampingi serta mengawal tumbuh tumbuhnya inovasi lokal demi kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. (*)