kabarbromo.com

Kategori: daerah

  • Diduga Abaikan Prosedur SPDP, Penetapan Tersangka WNA Asal Tiongkok Digugat Praperadilan di PN Kraksaan

    PROBOLINGGO, kabarbromo.com – Penetapan status tersangka terhadap seorang warga negara asing (WNA) asal Tiongkok, Dingbiao Cui alias Mr. Cui, beruntut panjang. Tim kuasa hukum pemohon resmi mengajukan gugatan praperadilan terhadap Kepolisian Resor (Polres) Probolinggo di Pengadilan Negeri (PN) Kraksaan atas dugaan tidak sahnya penetapan tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan.

    Gugatan yang terdaftar dengan nomor perkara 8/Pid.Pra/2026/PN.Krs tersebut mulai disidangkan pada Selasa (20/10/2026) pukul 10.00 WIB dengan agenda pembacaan permohonan praperadilan. Sidang dipimpin langsung oleh hakim tunggal Fendy Aditiya Siswa Yulianto, S.H., M.H.

    Alasan utama dilajukannya gugatan ini adalah tidak pernah disampaikannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada pihak pemohon sejak penyidikan dimulai oleh Satreskrim Polres Probolinggo. Padahal, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) serta ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan SPDP kepada terlapor atau tersangka dalam batas waktu yang ditentukan demi menjamin hak asasi dan kepastian hukum.

    Perkara ini bermula dari laporan polisi terkait dugaan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 KUHP yang dilaporkan oleh pelapor atas nama Suarni. Penyidik kemudian menetapkan Dingbiao Cui sebagai tersangka terhitung sejak 31 Januari 2026 berdasarkan Surat Ketetapan Tersangka Nomor: Sp.Tap/15/I/RES.1.6/2026/Satreskrim.

    Ketua Tim Kuasa Hukum pemohon, H. Samiran, S.H., menegaskan bahwa tindakan termohon (Penyidik Polres Probolinggo) yang tidak menyerahkan SPDP kepada kliennya merupakan pelanggaran prosedur yang fatal.

    “Prosedur hukum pidana harus dijalankan secara taat asas dan transparan. Klien kami tidak pernah menerima SPDP sejak awal proses penyidikan dimulai. Hak-hak hukum pemohon sesuai Putusan MK No.130/2015 dan Pasal 14 ayat (1) Perkap No.6/2019 diabaikan begitu saja. Oleh karena itu, kami menilai proses penetapan tersangka ini cacat hukum dan harus dibatalkan demi hukum,” ujar Samiran, S.H., Ketua Tim Kuasa Hukum pemohon seusai persidangan.

    Proses persidangan di PN Kraksaan dijadwalkan berlangsung secara maraton selama sepekan. Agenda dilanjutkan pada Rabu (21/10/2026) untuk penyampaian jawaban dari termohon, Kamis (22/10/2026) tanggapan/replik dari pemohon, serta Jumat (23/10/2026) untuk agenda duplik sekaligus pembuktian dari kedua belah pihak.

    Hakim tunggal dijadwalkan membacakan putusan akhir praperadilan ini pada Selasa, 27 Oktober 2026 mendatang. Pihak pemohon berharap pengadilan dapat memberikan keadilan dan menegakkan aturan hukum pidana secara murni dan konsekuen. (*)

     

     

  • Mendorong Potensi Ekonomi Lokal, Disporapar Kabupaten Probolinggo Gelar Sosialisasi Desa Wisata Tahap II Tahun 2026

    Mendorong Potensi Ekonomi Lokal, Disporapar Kabupaten Probolinggo Gelar Sosialisasi Desa Wisata Tahap II Tahun 2026

    PROBOLINGGO, kabarbromo.com – Dalam upaya mengakselerasi pengembangan potensi pariwisata berbasis masyarakat dan ekowisata di wilayah Jawa Timur, Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Probolinggo resmi menggelar kegiatan Sosialisasi Desa Wisata Tahap II Tahun 2026. Acara ini berlangsung hangat dan penuh semangat pada Senin, 19 Oktober 2026, dimulai pukul 08.00 WIB.

    Kegiatan yang mengusung tema “DEWI SAE: Desa Wisata Sejahtera, Amanah, Religius, Eksis, dan Berdaya Saing” ini dihadiri oleh sekitar 127 peserta undangan. Mereka terdiri dari perwakilan Pemerintah Desa (Pemdes) yang dihadiri langsung oleh para Kepala Desa, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), serta perwakilan dari berbagai Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo.

    Kepala Disporapar Kabupaten Probolinggo, Heri Mulyadi, menegaskan pentingnya kolaborasi dan akselerasi pengembangan desa wisata sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan di tingkat desa.

    “Pengembangan desa wisata merupakan langkah strategis untuk mengoptimalkan potensi lokal secara berkelanjutan. Melalui program DEWI SAE, kami berkomitmen mendampingi desa-desa di Kabupaten Probolinggo agar mampu mengelola potensi pariwisatanya secara profesional, berdaya saing, serta memberikan dampak ekonomi langsung bagi kemakmuran masyarakat desa,” ungkap Kepala Disporapar Kabupaten Probolinggo, Heri Mulyadi.

    Untuk memberikan pemahaman teknis dan operasional yang komprehensif, sosialisasi ini menghadirkan dua narasumber ahli di bidang pengembangan potensi desa dari Malang, yaitu Agus Wiyono, S.Pd. dan Agni Istighfar P., S.H., S.M.

    Dalam pemaparannya, Agus Wiyono, S.Pd. menekankan pentingnya inovasi dan daya tarik ekowisata berbasis pengalaman.

    “Desa wisata bukan sekadar menjual keindahan alam, melainkan menghadirkan pengalaman (experience) yang otentik bagi wisatawan. Penguatan kapasitas SDM serta konsistensi Pokdarwis dalam menjaga kelestarian lingkungan menjadi kunci utama agar desa wisata dapat tumbuh secara berkesinambungan,” ujar Agus Wiyono.

    Sementara itu, Agni Istighfar P., S.H., S.M. memaparkan materi dari sisi regulasi, legalitas, serta tata kelola kelembagaan desa wisata.

    “Aspek legalitas dan tata kelola yang transparan adalah pondasi penting. Dengan landasan hukum dan manajemen yang kuat, desa wisata tidak hanya eksis secara promosi, tetapi juga berdaya saing tinggi serta mampu menjalin kemitraan strategis secara aman dan berkelanjutan,” kata Agni Istighfar.

    Melalui penyelenggaraan Sosialisasi Desa Wisata Tahap II ini, diharapkan sinergi antara Pemdes, Pokdarwis, dan Pemkab Probolinggo dapat terus terjalin erat demi mewujudkan desa wisata yang mandiri dan berdaya saing global. (*)

     

  • LBH Justisia Arunaka Apresiasi Ketegasan Kemenag Probolinggo Tangani Polemik Yayasan Ihyaul Islam

    PROBOLINGGO, kabarbromo.com – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Justisia Arunaka Indonesia memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Probolinggo. Kemenag dinilai bersikap profesional, netral, serta mengedepankan kepastian hukum dalam merespons polemik di Yayasan/Lembaga Ihyaul Islam Prasi Gading.

    ​Sikap tegas dan netral tersebut tertuang dalam surat tanggapan resmi Kemenag Kabupaten Probolinggo Nomor: B/644/Kk.13.08.02/HM.01/10/2026 tertanggal 6 Oktober 2026 yang ditujukan kepada kuasa hukum yayasan, Umar Fauzi, S.H.

    ​Kedepankan Kehati-hatian dan Proses Hukum

    ​Kuasa Hukum dari LBH Justisia Arunaka, Umar Fauzi, menilai langkah Kemenag yang menerapkan kehati-hatian administratif dan menghormati proses hukum sangat tepat. Hal ini krusial demi menjaga kondusivitas serta keberlangsungan kegiatan belajar-mengajar bagi para siswa.

    ​“Kami mengapresiasi Kemenag Kabupaten Probolinggo yang telah menunjukkan sikap profesional, netral, dan tidak terburu-buru dalam menyikapi polemik ini. Menurut kami, setiap persoalan kelembagaan harus diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum, bukan melalui klaim sepihak,” ujar Umar Fauzi.

    ​Ia menambahkan, pihaknya telah menyerahkan kelengkapan dokumen administratif yang sah, yakni Akta Notaris Nomor AHU-0013311, AH.01.12 Tahun 2026 tertanggal 16 Maret 2026 yang dibuat oleh Notaris Bahrul Ulum, S.H., M.Kn.

    ​Imbauan Jaga Kondusivitas Pendidikan

    ​Umar Fauzi mengimbau seluruh pihak terkait agar saling menahan diri dan menghormati keputusan serta mekanisme hukum yang berlaku. Ia menegaskan agar konflik internal tidak merugikan hak-hak pendidikan para santri dan siswa di Yayasan Ihyaul Islam Prasi Gading.

    ​“Kami berharap semua pihak dapat menahan diri, menghormati proses hukum, dan menjaga kondusivitas. Jangan sampai polemik ini mengganggu kegiatan pendidikan maupun kepentingan para siswa,” tegasnya.

    ​LBH Justisia Arunaka berharap sikap proporsional Kemenag Probolinggo ini menjadi landasan kuat agar proses belajar-mengajar di Yayasan Ihyaul Islam Prasi Gading terus berjalan aman, tertib, dan kondusif. (*)

  • Kontras Pengadaan Probolinggo 2026: PUPR Akselerasi Digital, Disdikbud Sapu Bersih Paket Pengadaan Langsung

    PROBOLINGGO, kabarbromo.com — Transparansi dan efisiensi dalam tata kelola keuangan daerah kembali menjadi sorotan publik. Berdasarkan data realisasi Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2026 pertanggal 17 Oktober 2026, terungkap ketimpangan ekstrem dalam penentuan metode pengadaan untuk sektor Pekerjaan Konstruksi.

    Anomali data ini memicu pertanyaan kritis dari berbagai kalangan pengawas publik: Apakah pola ini sekadar bentuk keengganan beradaptasi dengan sistem digital, ataukah mengindikasikan adanya celah manajerial yang disengaja?

    Disparitas Mencolok: Menguji Kesiapan Digitalisasi

    Dari total 176 paket pekerjaan konstruksi fisik yang tercatat pada TA 2026, sebanyak 96 paket (54,55%) dieksekusi melalui metode Pengadaan Langsung (PL). Sementara itu, pemanfaatan E-Purchasing (E-Katalog) menunjukkan jurang pemisah yang sangat tajam antardinas:

    • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR): Berhasil merealisasikan 44 paket E-Purchasing konstruksi dengan total nilai mencapai Rp 57,61 miliar. Capaian ini secara empiris membuktikan bahwa etalase E-Katalog untuk pekerjaan konstruksi pada dasarnya sudah siap, efektif, dan sangat memungkinkan untuk diterapkan di tingkat daerah.
    • Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud): Mencatatkan 0 paket E-Purchasing untuk konstruksi fisik. Seluruh 35 paket pekerjaan konstruksi di dinas ini disapu bersih menggunakan metode Pengadaan Langsung dengan nilai akumulasi sebesar Rp 6,29 miliar.
    • Dinas Pertanian & Dinas Perkim: Menunjukkan kecenderungan serupa dengan ketergantungan tinggi pada Pengadaan Langsung, masing-masing mencatatkan 17 paket dan 13 paket.

    Pola ini memperlihatkan adanya dikotomi perlakuan antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ketika Dinas PUPR mampu memaksimalkan instrumen digital e-catalog untuk nilai proyek yang jauh lebih besar, ketergantungan dinas-dinas lain pada metode Pengadaan Langsung tidak lagi memadai jika hanya disimpulkan sebagai kendala teknis atau “gagal paham” digitalisasi.

    Tanggapan Laskar Advokasi Siliwangi

    Menanggapi ketimpangan data tersebut, Syaiful Bahri, Ketua Laskar Advokasi Siliwangi, memberikan pandangan kritis namun tetap menekankan pentingnya mengedepankan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence).

    “Data ini memberikan gambaran objektif yang amat kontras. Keberhasilan Dinas PUPR mengeksekusi puluhan miliar rupiah via E-Purchasing mematahkan alibi bahwa E-Katalog konstruksi sulit diterapkan di Probolinggo,” ujar Syaiful Bahri saat dimintai konfirmasi.

    “Tentu kita tidak boleh berspekulasi atau menghakimi sebelum ada pembuktian hukum. Namun, secara tata kelola (good governance), keberadaan 35 paket di Disdikbud serta belasan paket di Dinas Pertanian dan Perkim yang seluruhnya menggunakan Pengadaan Langsung wajib dijelaskan secara transparan kepada publik. Mengapa instrumen E-Purchasing yang lebih terbuka dan akuntabel justru dihindari?”.

    Syaiful menambahkan bahwa evaluasi mendalam oleh Inspektorat maupun instansi pengawas independen sangat diperlukan agar tidak timbul persepsi liar di masyarakat mengenai adanya upaya memecah paket proyek guna menghindari mekanisme lelang terbuka atau E-Purchasing.

    Urgensi Evaluasi dan Transparansi

    Metode Pengadaan Langsung secara regulasi memang sah dan diatur dalam ketentuan hukum pengadaan barang/jasa pemerintah. Namun, konsentrasi paket pekerjaan yang begitu tinggi pada metode ini, di tengah tersedianya infrastruktur E-Katalog yang terbukti dapat diakses oleh OPD lain, menuntut akuntabilitas manajerial yang lebih tinggi dari para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di masing-masing dinas terkait.

    Publik kini menanti penjelasan resmi dari dinas-dinas terkait guna memastikan bahwa seluruh alokasi APBD TA 2026 benar-benar dikelola berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, persaingan sehat, dan transparansi. (*)

     

  • Kinerja Pengadaan Fisik Dinilai Buruk, AMPP Minta Bupati Probolinggo Copot atau Evaluasi Kadis Dikdaya

    PROBOLINGGO, kabarbromo.com — Sorotan tajam mengarah ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikdaya) Kabupaten Probolinggo. Memasuki triwulan keempat Tahun Anggaran 2026, sejumlah proyek pembangunan fisik sarana dan prasarana sekolah tercatat belum juga terserap maupun merealisasikan kontrak. Kondisi ini memicu kekhawatiran publik terkait potensi proyek mangkrak akibat terdesak waktu pelaksanaan di penghujung tahun.

    Berdasarkan penelusuran data Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan Realisasi Pengadaan per Oktober 2026, sedikitnya terdapat 5 paket pekerjaan fisik konstruksi dengan nilai pagu mencapai Rp1,15 Miliar yang sama sekali belum terserap.

    Beberapa paket fisik beranggaran jumbo yang mandek tersebut di antaranya:

    • Konstruksi Pembangunan Prasarana SDN Kalibuntu I senilai Rp665,01 Juta.
    • Pembangunan Ruang Kelas Madin Al Husainiyah senilai Rp261,31 Juta.
    • Konstruksi Pembangunan Ruang SDN Pasembun senilai Rp130,29 Juta.
    • Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor (DAU) senilai Rp59,19 Juta.
    • Rehabilitasi Ruang Kelas TK Bhinaan Bunda senilai Rp43,43 Juta.

    AMPP Kritik Keras Kinerja Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

    Menanggapi lambannya penyerapan anggaran fisik pendidikan tersebut, Ketua Aliansi Masyarakat Peduli Probolinggo (AMPP), H. Lutfi Hamid, menyampaikan kritik keras. Menurutnya, keterlambatan mengeksekusi anggaran pembangunan gedung sekolah ini mencerminkan buruknya perencanaan dan manajemen waktu di tubuh Dinas Dikdaya Kabupaten Probolinggo.

    “Ini sudah pertengahan Oktober, sisa waktu efektif pelaksanaan anggaran tidak sampai dua bulan. Proyek fisik pagu sebesar Rp665 juta di SDN Kalibuntu I itu butuh waktu pengerjaan presisi. Kalau dimulainya saja dipaksa di akhir tahun, kita khawatir ada dua risiko: proyeknya asal-asalan demi mengejar tenggat waktu, atau justru gagal bayar dan mangkrak,” tegas Lutfi Hamid saat ditemui wartawan, Kamis (15/10/2026).

    Lutfi menambahkan, kelambatan pengelolaan anggaran ini berpotensi merugikan masyarakat dan para siswa yang seharusnya sudah bisa menikmati fasilitas pendidikan yang layak.

    “Uang negara ini kan disiapkan untuk memfasilitasi anak-anak kita belajar di gedung yang aman dan nyaman. Sangat disayangkan jika alokasi pagu anggaran Rp1,15 Miliar ini nantinya berakhir menjadi SILPA yang tidak terpakai hanya gara-gara kelalaian birokrasi dan kekurangsiapan dokumen lelang,” tambah sosok aktivis kawakan tersebut.

    Mendesak Evaluasi Total dan Transparansi

    AMPP mendesak Penjabat Bupati Probolinggo bersama jajaran Inspektorat untuk turun tangan mengevaluasi kinerja PPK dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo.

    AMPP juga mengimbau agar proses percepatan lelang atau penunjukan pelaksana konstruksi tetap mengedepankan asas transparansi dan spesifikasi teknis bangunan, serta tidak dijadikan celah untuk memaksakan tender kilat yang berpotensi melanggar ketentuan hukum pengadaan barang/jasa pemerintah.

    Menanggapi sorotan tajam dari Aliansi Masyarakat Peduli Probolinggo (AMPP) terkait lambatnya penyerapan anggaran dan pelaksanaan proyek fisik sarana-prasarana sekolah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikdaya) Kabupaten Probolinggo akhirnya memberikan penjelasan resmi.

    ​Kepala Dinas Dikdaya Kabupaten Probolinggo, Hary Tjahjono, S.E., M.M., menegaskan bahwa beberapa paket pekerjaan fisik konstruksi yang hingga memasuki triwulan keempat Tahun Anggaran 2026 belum terealisasi tersebut disebabkan oleh keterbatasan aturan dan regulasi.

    ​”Kendala beberapa paket yang belum berjalan memang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan regulasi,” ujar Kadis Dikdaya saat memberikan klarifikasi resminya, Jumat (16/10/2026). (*)

  • Tak Terima Ditetapkan Tersangka, WNA Asal China Ajukan Praperadilan ke PN Kraksaan

    Tak Terima Ditetapkan Tersangka, WNA Asal China Ajukan Praperadilan ke PN Kraksaan

    PROBOLINGGO, kabarbromo.com — Penetapan tersangka terhadap seorang Warga Negara Asing (WNA) asal China, Dingbiao Cui alias Mr. Cui, beruntut panjang. Tidak terima atas penetapan status hukum tersebut, tim penasihat hukumnya resmi mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Kraksaan guna menguji keabsahan proses penyidikan yang dilakukan kepolisian.

    Berdasarkan data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), permohonan praperadilan tersebut resmi teregister dengan Nomor Perkara 8/Pid.Pra/2026/PN.Krs. Menurut jadwal, sidang pertama perkara praperadilan ini akan digelar pada Selasa, 20 Oktober 2026 di PN Kraksaan.

    Permohonan praperadilan ini diajukan terhadap Pemerintah RI Cq. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Cq. Kapolda Jawa Timur Cq. Kapolres Probolinggo Cq. Kasat Reskrim Polres Probolinggo sebagai pihak Termohon. Tim kuasa hukum pemohon dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum H.M. Samiran, SH. & Partners menilai ada prosedur hukum acara yang dilanggar penyidikan sejak awal.

    Kasus ini bermula dari Laporan Polisi Nomor: LP/B/58/III/2025/SPKT/POLRES PROBOLINGGO/POLDA JAWA TIMUR tertanggal 17 Maret 2025 atas dugaan penganiayaan sebagaimana diatur Pasal 351 KUHP. Menindaklanjuti laporan tersebut, Satreskrim Polres Probolinggo mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan serta Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: SPDP/84/VII/RES.1.6/2025/Satreskrim pada 17 Juli 2025.

    Namun, tim kuasa hukum Pemohon menemukan bahwa tembusan SPDP tersebut hanya dikirimkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo, Kapolres Probolinggo, Ketua PN Kraksaan, dan pihak pelapor. Penyidik sama sekali tidak mencantumkan maupun mengirimkan SPDP tersebut kepada Pemohon selaku pihak Terlapor.

    “Penyidik mengabaikan hak konstitusional terlapor. Padahal, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 menegaskan SPDP wajib diserahkan kepada penuntut umum, pelapor, dan terlapor paling lambat 7 hari sejak diterbitkan,” tegas Ketua Tim kuasa hukum, H. Samiran, S.H., Kamis (15/10/2026).

    Tanpa adanya SPDP, pihak Terlapor dinilai kehilangan hak atas kesetaraan kedudukan di depan hukum (equality of arms) serta kesempatan menyiapkan pembelaan diri secara layak (adequate time and facilities for defense). Sesuai doktrin fruit of the poisonous tree, proses penyidikan awal yang cacat hukum membuat penetapan tersangka menjadi tidak sah dan batal demi hukum (null and void). Pemohon pun meminta majelis hakim praperadilan membatalkan status tersangka dan menghentikan seluruh penyidikan. (*)

     

  • Klarifikasi Dinas PUPR Probolinggo Soal Proyek Jalan Pajarakan–Condong: Masih Berlangsung, Siap Diaudit

    PROBOLINGGO, kabarbromo.com — Menanggapi sorotan publik terkait kualitas pengerjaan rekonstruksi Jalan Pajarakan–Condong (R.163) senilai Rp4,2 miliar, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Probolinggo memberikan klarifikasi resmi. Pihak dinas menegaskan bahwa proyek tersebut saat ini masih dalam skema pengawasan ketat dan nanti pasca selesai ada fase memasuki masa pemeliharaan, sehingga tuduhan mengenai pembiaran kualitas fisik tidaklah benar.

    Proyek rekonstruksi jalan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp4,26 miliar ini dikerjakan oleh penyedia jasa PT Puncak Jaya Konstruksi. Sebelumnya, muncul kekhawatiran dari lembaga swadaya masyarakat terkait adanya keretakan pada struktur cor semen tepi jalan dan dugaan ketebalan lapisan aspal hotmix yang belum memenuhi standar.

    Kepala Dinas PUPR Kabupaten Probolinggo menegaskan bahwa penentuan kualitas fisik jalan, baik ketebalan aspal maupun mutu beton, wajib didasarkan pada hasil uji teknis laboratorium yang terakreditasi, seperti metode core drill dan uji kuat tekan beton, bukan sekadar pengamatan visual di lapangan.

    Pihak Dinas PUPR memaparkan beberapa poin penting terkait progres pengerjaan proyek tersebut. Pertama, Tanggung Jawab Pemeliharaan, Kerusakan parsial atau retak rambut pada struktur cor tepi jalan selama masa konstruksi dan pemeliharaan merupakan tanggung jawab penuh kontraktor pelaksana untuk diperbaiki tanpa beban biaya tambahan bagi negara.

    Kedua, Pencairan Ketat Berbasis Progres, Pencairan dana proyek dilakukan secara bertahap dengan syarat kelulusan uji laboratorium teknis secara formal. Dinas tidak akan meloloskan pencairan 100 persen jika hasil uji menunjukkan ketidaksesuaian spesifikasi.

    Ketiga, Pemeriksaan Berjenjang, Pengawasan proyek dilakukan secara berjenjang oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Tim Teknis Dinas PUPR, serta Konsultan Pengawas Independen.

    Dinas PUPR Kabupaten Probolinggo menegaskan komitmennya terhadap transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah. Pihaknya menyatakan sangat terbuka dan siap mendukung audit teknis maupun administratif.

    “Kontraktor pelaksana telah diinstruksikan untuk segera melakukan perbaikan dan penyempurnaan di titik-titik yang mengalami kerusakan. Kami memastikan bahwa setiap rupiah dari dana masyarakat digunakan sesuai spesifikasi dan standar mutu yang berlaku,” tegas Kepala Dinas PUPR, Hengki Cahyo Saputra, S.T., M.M., Rabu (14/10/2026).

    Dinas PUPR berharap masyarakat tetap mendapatkan infrastruktur jalan yang aman, berkualitas, dan tahan lama. (*)

     

  • Viral Oknum Polisi Tantang Warga Duel di Probolinggo, Propam Turun Tangan

    Viral Oknum Polisi Tantang Warga Duel di Probolinggo, Propam Turun Tangan

    PROBOLINGGO, kabarbromo.com — Sebuah video aksi tidak terpuji yang melibatkan oknum anggota kepolisian di Kabupaten Probolinggo mendadak viral di media sosial. Oknum polisi berinisial Aipda R diduga menantang warga sekitar untuk berduel setelah tak terima ditegur lantaran mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi di area permukiman.

    Kronologi Kejadian di Area Perumahan

    Berdasarkan rekaman video yang beredar di platform jejaring sosial Facebook, insiden tersebut diperkirakan terjadi di kompleks Perumahan Jati Asri, Desa Kebonagung, Kecamatan Kraksaan.

    Peristiwa bermula saat oknum polisi tersebut melintas dengan kecepatan tinggi di jalan dalam perumahan. Sejumlah warga yang merasa terganggu dan khawatir akan keselamatan lingkungan lantas memberikan teguran. Namun, teguran itu justru direspons dengan emosi. Oknum tersebut malah melepas baju dinas yang dikenakannya dan mengisyaratkan ajakan berkelahi kepada warga setempat.

    Sorotan Penggunaan Seragam Polantas

    Selain tindakan emosionalnya, hal lain yang memicu perhatian publik adalah seragam yang dikenakan pelaku. Aipda R yang diketahui bertugas di Polsek Gading terlihat mengenakan seragam Polisi Lalu Lintas (Polantas). Padahal, yang bersangkutan sudah tidak lagi menjadi bagian dari kesatuan lalu lintas tersebut.

    Video berdurasi singkat itu pun dengan cepat memicu gelombang kritik dan tanggapan beragam dari para pengguna internet.

    Tanggapan Resmi Polres Probolinggo dan Pemeriksaan Propam

    Menanggapi gejolak di masyarakat, pihak Polres Probolinggo langsung mengambil langkah tegas melalui pemeriksaan internal oleh Seksi Profesi dan Pengamanan (Propam).

    Plt. Kasi Humas Polres Probolinggo, Ipda Widy Purwa Apriantoro, menegaskan bahwa penanganan kasus ini menjadi perhatian utama pimpinan kepolisian daerah setempat.

    “Terkait informasi yang beredar, saat ini fungsi Propam sedang melakukan penyelidikan mendalam. Polres Probolinggo berkomitmen menyelesaikan permasalahan ini secara profesional dan transparan sesuai aturan yang berlaku,” ungkap Ipda Widy.

    Selain mengusut aksi perselisihan dengan warga, pihak Propam juga tengah menginvestigasi alasan Aipda R masih menggunakan seragam unit lantas meski sudah berpindah unit tugas. (*)

     

  • Pengadaan Jasa EO Pemkab Probolinggo Disorot, Tanpa E-Purchasing

    PROBOLINGGO, kabarbromo.com — Pengadaan jasa event organizer (EO) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo menjadi sorotan. Berdasarkan penelusuran data pengadaan yang menjadi dasar pemberitaan, paket jasa EO tercatat tidak menggunakan metode e-purchasing atau pembelian melalui katalog elektronik. Sebaliknya, pengadaan tersebut mayoritas menggunakan metode Penunjukan Langsung (PL).

    Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai pertimbangan pemilihan metode pengadaan, efisiensi anggaran, serta transparansi proses belanja pemerintah daerah.

    Perbandingan dengan daerah sekitar turut menjadi perhatian. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan, sejumlah paket jasa EO di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo dan Pemerintah Kabupaten Situbondo tercatat menggunakan metode e-purchasing.

    Perbedaan metode tersebut menjadi dasar bagi pemerhati kebijakan publik untuk meminta penjelasan mengenai kebijakan pengadaan jasa EO di Kabupaten Probolinggo.

    Aktivis sekaligus advokat yang berdomisili di Probolinggo, Kamil Wahyudi, S.H., menilai dominasi metode Penunjukan Langsung perlu dievaluasi, terutama untuk memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

    “Penggunaan metode Penunjukan Langsung secara masif untuk jasa EO tanpa melirik opsi e-purchasing patut dipertanyakan efisiensinya,” ujar Kamil.

    Menurut dia, pemerintah daerah perlu menjelaskan alasan pemilihan metode pengadaan, termasuk pertimbangan harga, kebutuhan kegiatan, serta ketersediaan produk atau layanan yang sesuai dalam katalog elektronik.

    Kamil juga menilai transparansi diperlukan untuk memastikan penggunaan anggaran daerah berjalan secara efisien dan akuntabel. Ia meminta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melakukan evaluasi apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian dalam proses pengadaan.

    Meski demikian, penggunaan metode Penunjukan Langsung tidak serta-merta menunjukkan adanya pelanggaran. Penilaian terhadap kepatuhan pengadaan harus didasarkan pada ketentuan yang berlaku, karakteristik paket, nilai pengadaan, serta dokumen pendukungnya.

    Karena itu, data mengenai metode pengadaan perlu ditelaah lebih lanjut untuk memastikan apakah pemilihan metode tersebut telah sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan masing-masing kegiatan.

    Kamil mendesak Pemkab Probolinggo membuka informasi mengenai dasar pemilihan metode pengadaan jasa EO, termasuk alasan tidak digunakannya e-purchasing pada paket-paket yang menjadi sorotan.

    “Transparansi anggaran adalah hak masyarakat. Pemerintah perlu menjelaskan pertimbangan pengadaan agar publik dapat menilai apakah belanja tersebut sudah efisien dan akuntabel,” katanya.

    Hingga berita ini disusun, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) serta pejabat berwenang di lingkungan Pemkab Probolinggo belum memberikan keterangan resmi terkait alasan penggunaan metode Penunjukan Langsung dan nihilnya e-purchasing pada paket jasa EO yang ditelusuri.

    Redaksi membuka ruang bagi Pemkab Probolinggo dan pihak terkait untuk memberikan klarifikasi maupun penjelasan guna melengkapi pemberitaan ini. (*)

  • LSM AMPP dan Tim Hukum Telisik Dugaan Kongkalikong Revitalisasi Sekolah: Awas Modus “Borongan Terselubung” dan Permainan Juknis!

    Probolinggo, kabarbromo.com – Aliansi Masyarakat Peduli Probolinggo (LSM AMPP) bersama tim hukumnya saat ini tengah melakukan investigasi dan penelaahan mendalam terhadap seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Probolinggo yang menerima Dana Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi Satuan Pendidikan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun Anggaran 2026. Langkah investigatif ini diambil menyusul adanya temuan awal di lapangan terkait potensi penyimpangan prosedur, mulai dari dugaan manipulasi swakelola hingga pengalihan pengerjaan fisik kepada pihak ketiga atau pemborong luar.

    “Kami menemukan indikasi kuat bahwa sejumlah sekolah penerima bantuan tidak menjalankan mekanisme swakelola secara murni sebagaimana diamanatkan oleh regulasi, melainkan melimpahkannya kepada pihak pemborong luar,” ujar H. Lutfi Hamid, Ketua LSM AMPP dalam keterangan resminya, Jumat (9/10/2026).

    Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal PAUD, Dikdas, dan Dikmen Nomor 1 Tahun 2026, dana bantuan revitalisasi wajib dikelola secara mandiri melalui mekanisme swakelola oleh Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) dengan melibatkan peran serta masyarakat, serta berbasis sumber daya lokal. Juknis juga mengatur secara ketat bahwa pencairan dana dilakukan baik secara sekaligus (untuk nilai sampai dengan Rp100 juta) maupun secara bertahap (70% dan 30%) yang ditransfer langsung ke rekening satuan pendidikan. Namun, berdasarkan penelusuran tim di lapangan, muncul dugaan anomali di mana panitia sekolah diduga melimpahkan pekerjaan kepada pemborong luar, mengabaikan prinsip partisipasi swakelola murni, hingga potensi ketidaksesuaian dalam pembelanjaan material.

    Ketua LSM AMPP menegaskan bahwa lembaganya berkomitmen mengawal program prioritas nasional ini agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu. Penggunaan material lokal seperti pasir setempat sebenarnya sah dan sangat dianjurkan untuk memberdayakan ekonomi warga sekitar, asalkan dikelola sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS). Kendati demikian, jika material lokal atau tenaga kerja luar dikendalikan melalui skema “borongan terselubung” yang meminggirkan peran aktif panitia sekolah, maka hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap ketentuan petunjuk teknis.

    “Penggunaan material lokal memang dianjurkan, tetapi jika praktiknya diborongkan secara diam-diam kepada pihak luar untuk meraup selisih anggaran, itu jelas mencederai juknis dan berpotensi merugikan keuangan negara,” tegas H. Lutfi Hamid.

    Saat ini, LSM AMPP bersama tim hukum sedang mengumpulkan data otentik, termasuk dokumen perencanaan, catatan aliran dana, serta konfirmasi langsung dari para pekerja di lapangan. Jika terbukti ada persekongkolan jahat, pengondisian proyek, atau mark-up anggaran, tim hukum memastikan akan segera melayangkan laporan resmi kepada aparat penegak hukum serta meneruskan aduan pelanggaran prosedur ke layanan pengaduan resmi Kementerian melalui Unit Layanan Terpadu (ULT) 177 dan email pengaduan@dikdasmen.go.id. Pihak sekolah dan panitia terkait diminta untuk bersikap kooperatif dan transparan demi menjaga integritas dunia pendidikan. (*)

     

  • 10.408 Paket Pengadaan Senilai Rp 309 Miliar Disorot, Ratusan Paket Tercatat Tanpa Nama Penyedia

    PROBOLINGGO, kabarbromo.com — Peta realisasi pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Probolinggo memunculkan sejumlah pertanyaan tentang transparansi dan pola distribusi pekerjaan. Dari total 10.408 paket senilai Rp 309,47 miliar yang melibatkan 1.724 penyedia, terdapat 298 paket senilai Rp 12,94 miliar yang kolom nama penyedianya hanya berisi tanda strip.

    Data realisasi pengadaan, juga memperlihatkan konsentrasi pekerjaan pada dua kelompok berbeda. Sejumlah penyedia konstruksi mengelola proyek bernilai miliaran rupiah, sedangkan penyedia lain tercatat menangani puluhan hingga ratusan transaksi dengan nilai relatif kecil.

    Aston Jaya Mix, misalnya, tercatat memperoleh satu paket Peningkatan Ruas Jalan Condong–Segaran senilai Rp 15,56 miliar melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Sementara itu, Cipta Bangun Perkasa mengantongi tiga paket pekerjaan konstruksi jembatan senilai total Rp 10,10 miliar. Salah satu paketnya, Penggantian Jembatan Curah Bubur I, bernilai Rp 9,43 miliar.

    Di sisi lain, Ainul Jazilah tercatat menangani 164 paket dengan nilai Rp 1,35 miliar. Sumber Baru Stationary mengelola 155 paket senilai Rp 499 juta, sedangkan Ervi Novia Rianti tercatat menangani 147 paket senilai Rp 1,98 miliar.

    Nama penyedia lain, seperti Jayamas Medica Industri dan KPRI Karya Wira Husada, masing-masing tercatat memperoleh 129 paket. Prabulingga mengelola 124 paket, sementara Muhimatul Khairah tercatat menangani 101 paket.

    Frekuensi transaksi yang tinggi tidak serta-merta menunjukkan pelanggaran. Namun, pola tersebut layak ditelusuri untuk memastikan kesesuaian mekanisme pengadaan, kebutuhan masing-masing organisasi perangkat daerah, kewajaran harga, serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

    Aktivis dan advokat Kamil Wahyudi, S.H., menilai transparansi data merupakan aspek penting dalam pengawasan belanja publik.

    “Data pengadaan harus bisa ditelusuri secara utuh, mulai dari identitas penyedia, nilai paket, metode pemilihan, sampai bukti serah terima dan pembayarannya. Jika ada ratusan paket tanpa nama penyedia, instansi terkait perlu memberikan penjelasan yang terbuka,” kata Kamil, Jum’at (09/10/2026).

    Ia juga mendorong pemeriksaan terhadap penyedia yang berulang kali memperoleh paket dalam jumlah besar. Menurut dia, pemeriksaan perlu menguji apakah setiap transaksi memiliki kebutuhan yang nyata, perencanaan yang memadai, dan proses pemilihan yang sesuai ketentuan.

    “Jangan langsung menyimpulkan ada permainan hanya karena satu penyedia menang banyak paket. Tetapi jangan pula menganggap pola berulang sebagai hal biasa tanpa pemeriksaan. Dokumen pengadaan dan fakta lapangan harus menjadi dasar untuk menilai ada atau tidaknya penyimpangan,” ujarnya.

    Dalam konteks tersebut, dugaan pemecahan paket (package splitting) perlu diuji melalui pemeriksaan perencanaan, kesamaan jenis pekerjaan, waktu pengadaan, serta alasan pemisahan paket. Jumlah transaksi semata belum cukup untuk membuktikan adanya upaya menghindari tender.

    Pemeriksaan lanjutan juga diperlukan terhadap paket konstruksi bernilai besar, terutama terkait kewajaran harga, spesifikasi teknis, kualitas hasil pekerjaan, dan realisasi pembayaran.

    Hingga data dan dokumen pendukung diperiksa, temuan tersebut merupakan indikator risiko administratif yang memerlukan klarifikasi, bukan bukti bahwa penyedia tertentu telah melakukan pelanggaran. Transparansi dan audit berbasis dokumen menjadi kunci untuk memastikan uang publik dibelanjakan secara akuntabel. (*)

  • Revitalisasi SDN Besuk 2 Rp846 Juta Diduga Dikerjakan Pihak Ketiga, LSM AMPP Soroti Skema Swakelola

    Ilustrasi

    PROBOLINGGO, kabarbromo.com – Pelaksanaan proyek revitalisasi SDN Besuk 2, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo, yang bersumber dari bantuan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), mendapat sorotan dari LSM Aliansi Masyarakat Peduli Probolinggo (AMPP).

    Proyek dengan nilai bantuan mencapai Rp846.176.924 tersebut dipertanyakan karena terdapat dugaan keterlibatan pihak luar dalam pelaksanaan pekerjaan. Padahal, proyek disebut menggunakan mekanisme swakelola.

    Berdasarkan informasi dan temuan di lapangan, pelaksanaan pekerjaan disebut melibatkan seseorang bernama Ari, warga Desa Wangkal, Kecamatan Gading. Sejumlah pekerja di lokasi juga memberikan keterangan mengenai keterlibatan Ari dalam pekerjaan tersebut.

    Persoalan tersebut semakin menjadi perhatian setelah Bendahara SDN Besuk 2, Kholik, disebut mengakui bahwa sejumlah urusan keuangan proyek dikelola oleh pihak tersebut.

    Kendati demikian, informasi tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut melalui pemeriksaan dokumen, mekanisme pembayaran, serta klarifikasi dari pihak-pihak terkait.

    Selain persoalan pelaksana, kondisi fisik proyek juga menjadi sorotan. Di lokasi ditemukan sejumlah bagian bangunan lama yang disebut hanya dikupas pada permukaannya sebelum ditutup material baru. Beberapa bagian dinding juga dilaporkan masih memiliki retakan.

    Aspek keselamatan kerja turut dipertanyakan karena pekerja yang ditemui di lokasi disebut tidak menggunakan perlengkapan keselamatan seperti helm dan sepatu kerja.

    Pengawasan proyek juga menjadi perhatian. Pengawas disebut ada, tetapi kehadirannya di lokasi diklaim tidak rutin. Tim penelusur juga mempertanyakan keberadaan dokumentasi atau buku kehadiran pengawas.

    Sementara itu, penggunaan material juga disorot. Beberapa bahan bangunan, termasuk cat dan pasir, dipertanyakan standar serta kesesuaiannya dengan spesifikasi pekerjaan.

    Kepala SDN Besuk 2, Puji Harsono, saat dikonfirmasi sempat menyampaikan bahwa dirinya sedang sakit. Namun dalam klarifikasi berikutnya, ia membenarkan bahwa belanja dan pelaksanaan proyek dikelola oleh Ari sebagai pihak pelaksana.

    Ketua LSM AMPP, H. Luthfi Hamid, meminta persoalan tersebut diperiksa secara menyeluruh.

    “Yang harus dipastikan adalah bagaimana mekanisme pelaksanaan proyek tersebut, siapa yang mengelola anggaran, siapa yang mengerjakan, serta apakah seluruh prosesnya sesuai dengan ketentuan swakelola,” ujar Luthfi, Kamis (08/10/2026).

    Menurutnya, pemeriksaan tidak hanya menyangkut kualitas fisik bangunan, tetapi juga penggunaan dan pertanggungjawaban dana sebesar Rp846 juta.

    “Kami mendorong pemeriksaan secara transparan. Kalau memang ditemukan pelanggaran atau kerugian negara, harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum,” tegasnya.

    Hingga berita ini ditulis, pihak Ari belum memberikan tanggapan. Klarifikasi dari Dinas Pendidikan dan instansi terkait juga masih diperlukan.

    Dugaan tersebut belum merupakan kesimpulan hukum. Ada atau tidaknya pelanggaran maupun kerugian negara tetap harus dibuktikan melalui pemeriksaan oleh lembaga yang berwenang. (*)