Kategori: Uncategorized

Foto: infopublik.id

Jakarta, kabarbromo.com – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberi sinyal keras kepada pemerintah daerah agar tidak abai terhadap kasus tuberkulosis (TBC) yang kini menempatkan Indonesia sebagai negara dengan beban tertinggi kedua di dunia.

“Kalau kepala daerah serius, masalah TBC bisa terkendali. Jangan anggap enteng, jadikan prioritas,” tegas Tito dalam Rapat Koordinasi Percepatan Penuntasan TBC dan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jakarta, Senin (29/9/2025).

Tito mengingatkan, Presiden Prabowo Subianto sudah memberi mandat langsung: TBC harus diberantas. Menko PMK Pratikno ditunjuk sebagai koordinator nasional. Kini bola ada di tangan pemda. Mereka diwajibkan membentuk tim khusus, rutin melakukan evaluasi, hingga menggelar screening massal.

Tak ada alasan untuk lamban. Tito bahkan menyiapkan sistem pemantauan mirip pengendalian Covid-19. Daerah yang lemah akan diekspos, sedangkan yang terbaik akan diberi penghargaan. “Kita akan umumkan progresnya secara terbuka. Publik harus tahu siapa yang bekerja, siapa yang lalai,” sindirnya.

Dalam forum yang sama, Tito menyoroti potensi rawan pada program Makan Bergizi Gratis. Ia menegaskan, pemda bertanggung jawab penuh memastikan makanan aman sebelum masuk ke perut siswa. “Jangan sampai ada kasus keracunan. Pemeriksaan harus berlapis: dari dapur, ahli gizi, dinas kesehatan, hingga UKS di sekolah. Kepala daerah pengendali utama,” ujarnya tajam.

Rapat ini dihadiri jajaran kementerian dan lembaga, termasuk Menkes Budi Gunadi Sadikin, Wamendagri Bima Arya, serta pejabat Badan Gizi Nasional.

Pesan Tito jelas: pemda tidak boleh main-main. Penanganan TBC dan keamanan MBG adalah tolok ukur nyata kinerja kepala daerah di era Presiden Prabowo.

Probolinggo – Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kabupaten Probolinggo kembali menggelar rapat rutin di sekretariat organisasi PAC Gending, pada Minggu (28/9). Forum ini tidak hanya sekadar formalitas, tetapi menjadi ruang konsolidasi serius guna mengukur sejauh mana Pemuda Pancasila hadir memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Dalam rapat yang diikuti pengurus harian, perwakilan PAC, serta unsur lembaga sayap, sejumlah persoalan strategis dibahas. Mulai dari efektivitas program kerja, dinamika sosial politik di daerah, hingga tantangan regenerasi kader yang harus segera dijawab.

Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Probolinggo H. Samiran, SH., MAd., menegaskan, organisasi tidak boleh sekadar tampil gagah di ruang publik tanpa kontribusi konkret. “Soliditas kader penting, tapi jauh lebih penting adalah bagaimana Pemuda Pancasila mampu menancapkan nilai Pancasila melalui kerja sosial dan pembelaan terhadap kepentingan rakyat,” ujarnya tegas.

Dalam forum tersebut juga mengemuka kritik internal: masih ada program yang jalan di tempat serta koordinasi antar-PAC yang belum maksimal. Kondisi ini menuntut keseriusan jajaran pengurus untuk turun langsung, bukan hanya mengandalkan rapat di atas kertas.

Rapat rutin ditutup dengan tekad kolektif: Pemuda Pancasila di Kabupaten Probolinggo harus tampil sebagai garda terdepan penegak nilai kebangsaan, sekaligus mitra kritis bagi pemerintah dalam memastikan kebijakan benar-benar berpihak pada masyarakat. (*)

Probolinggo, kabarbromo.com – Aliansi Masyarakat Peduli Probolinggo (AMPP) menunjukkan sikap tegas mendukung kiprah Komsipro Raya Probolinggo yang baru saja dikukuhkan. Dukungan itu disampaikan langsung oleh Ketua AMPP, Lutfi Hamid, yang menilai Komsipro harus menjadi benteng terakhir independensi jurnalisme di tengah derasnya arus informasi digital.

“Kami ucapkan selamat atas pengukuhan Komsipro Raya Probolinggo. Pers harus berdiri tegak, independen, dan berpihak pada kebenaran. Itulah harapan kami kepada Komsipro, agar terus berjuang mencerdaskan bangsa tanpa kompromi,” tegas Lutfi.

Tidak berhenti pada pernyataan formal, Lutfi turut memberi warna berbeda dalam suasana pengukuhan. Ia secara spontan naik ke panggung, menyanyikan beberapa lagu dengan suara merdunya, dan langsung memecah kekakuan acara. Sambutan hangat undangan menegaskan bahwa kehadirannya tidak sekadar simbolis, tetapi juga membangun keakraban.

Di sisi lain, Lutfi mengingatkan bahwa tantangan jurnalis kian rumit: disinformasi, tekanan kepentingan, hingga ancaman terhadap independensi. Karena itu, ia menekankan pentingnya sinergi pers dan masyarakat sipil agar fungsi pers sebagai kontrol sosial tidak melemah, sekaligus menjadi mitra strategis pembangunan daerah.

Acara pengukuhan yang berlangsung khidmat itu mendapat dukungan luas, mulai dari pemerintah daerah, tokoh masyarakat, hingga organisasi kemasyarakatan.

Dukungan penuh AMPP dan keterlibatan langsung Lutfi Hamid semakin menguatkan legitimasi Komsipro Raya Probolinggo sebagai wadah pers yang solid, independen, dan tak ragu berdiri di garis depan dalam menjaga demokrasi lokal. (*)

Foto: Detiknusantara

Probolinggo, kabarbromo.com – Arus informasi digital yang deras dan kerap disusupi hoaks menjadi latar kuat lahirnya Komunitas Media Siber Probolinggo (Komsipro). Sabtu malam (27/9/2025), kepengurusan Komsipro periode 2025–2030 resmi dikukuhkan di Stadion Gelora Merdeka Kraksaan, disaksikan ribuan warga dan sejumlah pejabat daerah.

Pengukuhan tersebut turut dihadiri Plt. Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Probolinggo Hary Tjahjono, Kepala Diskominfo Ulfiningtyas, Forkopimka Kraksaan, serta perwakilan PWI Probolinggo. Prosesi juga disiarkan langsung ProTV dan ditandai penyerahan cenderamata kepada para tamu undangan.

Ketua Komsipro Ahmad Hilmiddin menegaskan bahwa komunitas ini bukan sekadar forum kumpul, melainkan benteng moral jurnalisme siber.

“Komsipro harus menjadi ruang pembelajaran dan kolaborasi, menghasilkan karya jurnalistik profesional, akurat, dan yang terpenting, mampu menangkal hoaks,” ujarnya.

Pemerintah daerah menyambut positif lahirnya kepengurusan baru. Menurut Hary Tjahjono, kehadiran Komsipro diyakini mampu memperkokoh peran media digital sebagai mitra strategis pembangunan.

“Media bukan hanya penyampai informasi, tetapi juga penentu kualitas opini publik. Karenanya, kami berharap jajaran Komsipro mampu bersinergi dengan pemerintah sekaligus menjaga integritas informasi,” tegasnya.

Adapun susunan pengurus Komsipro 2025–2030 meliputi: Pembina Dedy Mistariyanto dan Anang Subowo, Ketua Ahmad Hilmiddin, Wakil Ketua I Eko Selamet Riyadi, Wakil Ketua II Taufiqur Rahim, Sekretaris Sony Kurnia Jaya, Bendahara M. Rizki Imron, Bidang Advokasi Bambang Hariyanto, serta Bidang Humas Wahyu Putra Wadi dan Arifin ST.

Dengan kepengurusan baru ini, Komsipro ditantang untuk tidak sekadar menjadi komunitas, melainkan garda terdepan dalam membendung hoaks, sekaligus memastikan masyarakat Probolinggo memperoleh informasi yang sahih dan berkualitas. (*)

Probolinggo, kabarbromo.com – Pemerhati hukum pidana, alumni Pasca Sarjana Universitas Bhayangkara (UBHARA) Surabaya, Pradipto Atmasunu, SH., MH. (akrab dipanggil Dicky), menegaskan pengelola dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terkait dugaan kelalaian yang mengakibatkan keracunan massal siswa di sejumlah daerah.

Menurut Dicky, aparat penegak hukum wajib melakukan penyelidikan dan penyidikan secara serius. Apabila ditemukan cukup bukti, penetapan tersangka bisa dilakukan sesuai mekanisme KUHAP.

“Kalau terbukti pengelola lalai hingga timbul korban keracunan, maka harus diproses hukum melalui lidik dan sidik sebagaimana diatur dalam KUHAP,” ujar Dicky, Minggu (28/9/2025).

Ia menjelaskan, sanksi pidana dapat dikenakan dengan menggunakan Pasal 360 KUHP yang mengatur kelalaian hingga menyebabkan orang lain menderita luka. Selain itu, penyidik juga memiliki ruang untuk menggunakan ketentuan lain, seperti Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Pangan, maupun Undang-Undang Perlindungan Anak.

“Tanggung jawab pidana bisa diterapkan apabila alat bukti yang terkumpul memang memadai,” tegasnya.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan pihaknya tengah mengusut kasus dugaan keracunan makanan program MBG. Ia menyebut tim kepolisian sudah bergerak di lapangan, meski belum merinci perkembangan hasil penyidikan.

“Pendalaman sedang berjalan, tim kami turun satu per satu ke lokasi. Hasilnya nanti akan kami sampaikan secara resmi,” tutur Listyo di Mabes Polri, Sabtu (27/9/2025).

Data Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat, sepanjang Januari–September 2025 telah terjadi 70 insiden keracunan MBG dengan total 5.914 penerima terdampak. Dari jumlah itu, tercatat 1.307 korban di Sumatra, 3.610 korban di Pulau Jawa, serta 997 korban di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Bali, dan Nusa Tenggara. (*)

​JAKARTA, kabarbromo.com – Strategi melancarkan strategi baru nan radikal untuk membersihkan Indonesia dari peredaran rokok ilegal dipopulerkan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Tak hanya mengandalkan penindakan, Purbaya kini menggunakan “senjata ganda”: merangkul para produsen gelap agar masuk ke sistem resmi, sembari mengintensifkan operasi penindakan.

​Langkah ini berpusat pada optimalisasi dan perluasan Kawasan Aglomerasi Pabrik Hasil Tembakau (APHT). Disebutnya sebagai “sentralisasi plus one stop services“, APHT dirancang menjadi semacam rumah baru bagi produsen rokok ilegal skala kecil dan menengah. Di kawasan ini, seluruh proses—dari produksi hingga cukai—akan terintegrasi.

​”Tujuannya… menarik pembuat rokok yang ilegal masuk ke kawasan yang khusus, dan mereka bisa bayar pajak sesuai dengan kewajibannya,” tegas Purbaya di kantornya.

​Alih-alih hanya fokus pada perusahaan besar, kebijakan ini membuka pintu bagi pelaku UMKM untuk beroperasi secara legal. Purbaya memastikan, di APHT, para pengusaha kecil bisa bersaing dengan pemain raksasa.

​Namun, tawaran ini bukan tanpa ancaman. Purbaya menegaskan, kebijakan ini akan diimbangi dengan penindakan yang “amat signifikan” terhadap rokok gelap. Pesannya jelas: para produsen harus memilih, masuk ke sistem atau menghadapi sanksi berat.

​Gebrakan ini juga didukung keputusan pemerintah untuk menahan kenaikan tarif cukai rokok pada 2026, yang diharapkan menjaga iklim usaha dan memberikan insentif bagi produsen untuk bertransformasi. Purbaya tak ingin industri rokok mati, tapi ia juga tak mentolerir praktik curang.

​”Jadi mereka jangan main-main, tapi kita kasih ruang mereka untuk hidup juga… Tapi saya dengar, kecil-kecil itu puluhan miliar. Jadi nggak kecil-kecil amat rupanya mereka,” pungkas Purbaya, menyiratkan skala masalah yang lebih besar dari dugaan. (*)

PROBOLINGGO, kabarbromo.com – Berdasarkan data KPK per 25 September 2025, Kabupaten Probolinggo menorehkan capaian tertinggi di Jawa Timur dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025. Probolinggo menjadi satu-satunya daerah yang menuntaskan 13 dari 13 rencana aksi dengan skor sempurna 100 persen.

Apresiasi resmi dilayangkan KPK melalui surat Plt. Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring. Pemkab Probolinggo telah menunjukkan komitmen nyata membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Bupati Gus dr. Mohammad Haris menegaskan capaian ini bukan sekadar laporan, melainkan budaya kerja. Ia memperingatkan keras agar mutasi jabatan tak dijadikan ladang pungli.

“Jangan ada yang minta uang. Laporkan langsung ke saya. Prestasi ASN lebih berharga daripada amplop,” ujarnya kepada jurnalis.

Di tengah banyak daerah yang justru mandek—bahkan ada yang nihil progres—Probolinggo tampil sebagai role model. Posisi nomor satu ini menegaskan, integritas birokrasi hanya lahir dari kepemimpinan tegas dan aparatur yang berkomitmen. (*)

Probolinggo, kabarbromo.com – Panggung politik Gerindra di Kabupaten Probolinggo berubah jadi sorotan tajam publik. Dua tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah Jawa Timur, Anwar Sadad dan Mahrus, muncul penuh percaya diri di acara kaderisasi partai, pada Jum’at (26/9/2025).

Alih-alih kaderisasi, kehadiran mereka dinilai sebagai pesta pencucian citra. Ketua DPC Gerindra Zubaidi, anggota DPRD Fraksi Gerindra, dan pengurus partai se-Kabupaten Probolinggo pun ikut menyaksikan pemandangan yang membuat publik geram.

LSM G-APKM Meledak

LSM Gerakan Aktivis Pelayan Kesejahteraan Masyarakat (G-APKM) bereaksi keras. Gubernur G-APKM Jatim, Umar Hayat, menyebut acara tersebut sebagai tamparan moral bagi rakyat. “Ini bukan silaturahmi kader, tapi pesta orang-orang yang diduga menilep uang rakyat! Di mana akal sehat partai memberi panggung bagi tersangka korupsi? Ini bukan politik cerdas, ini politik culas!” tegas Umar.

Ia bahkan menuding kemunculan dua tersangka itu sebagai sinyal adanya perlindungan elit politik. “Kalau Sadad dan Mahrus bisa tampil sebebas itu, jangan kaget bila Gubernur Jawa Timur ikut terseret. Kasus hibah Jatim ini bukan perkara lokal, tapi skandal beraroma nasional,” ujarnya.

G-APKM memastikan akan melaporkan kehadiran dua tersangka tersebut ke aparat penegak hukum. Mereka mendesak KPK segera bertindak tanpa pandang bulu. “Kalau hukum diam, rakyat akan bersuara. Kami akan kawal sampai tuntas!” tambah Umar.

Kehadiran tersangka di panggung partai politik dianggap sebagai ironi paling getir: saat rakyat miskin menjerit karena dana hibah diselewengkan, para tersangka justru diperlakukan bak pahlawan.

LSM G-APKM menutup dengan pernyataan keras: “Bara api kebenaran akan terus menyala. Setiap pelaku korupsi hibah Jatim harus ditelanjangi di depan hukum dan rakyat.” (*)

Probolinggo, kabarbromo.com – Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Timur segera turun tangan menyelidiki dugaan maladministrasi di tubuh Inspektorat Kabupaten Probolinggo. Laporan dilayangkan LSM Laskar Advokasi Siliwangi, usai menilai inspektorat gagal menjalankan fungsi pengawasan internal.

Ketua Laskar Advokasi Siliwangi, Syaiful Bahri, menegaskan laporan tersebut sudah diverifikasi Ombudsman. “Kami mendapat konfirmasi resmi, laporan masuk tahap verifikasi,” ujarnya, Jumat (26/9/2025).

Kasus ini berawal dari aduan soal dugaan pelanggaran disiplin PNS berinisial DN. Dalam sidang perkara korupsi di Pengadilan Negeri Tipidkor Surabaya, DN bersaksi di bawah sumpah pernah menyerahkan sejumlah uang kepada HA agar anak DN diterima sebagai honorer di Pemkab Probolinggo.

Meski dasar aduan sudah kuat, Syaiful menuding Inspektorat justru lamban, tidak profesional, bahkan terkesan berpihak. “Ada penundaan berlarut, kelalaian, hingga konflik kepentingan. Itu jelas bentuk maladministrasi,” tegasnya.

Ombudsman Jatim dijadwalkan menindaklanjuti laporan tersebut dengan pemeriksaan langsung ke Kabupaten Probolinggo. (*)

Probolinggo, kabarbromo.com – Raperda tentang Fasilitasi Pesantren resmi disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Probolinggo. Regulasi ini dipandang sebagai terobosan penting sekaligus hadiah berharga untuk kalangan santri pada peringatan Hari Santri 2025.

Persetujuan itu diambil dalam sidang paripurna pembahasan lima Raperda inisiatif, Kamis (25/9/2025), yang dipimpin Wakil Ketua DPRD H. Zubaidi. Selain jajaran legislatif, sidang juga melibatkan Kemenag, OPD terkait, hingga Kanwil Kemenkumham Jatim.

Dari lima Raperda yang digodok, Fasilitasi Pesantren menjadi sorotan utama. Aturan ini mengatur peran pemerintah daerah dalam memperkuat fungsi pesantren, mencakup pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.

Kepala Kemenag Probolinggo, Dr. Samsur, menekankan pentingnya agar Raperda ini juga mengakomodasi lembaga pendidikan nonformal seperti TPQ dan Madrasah Diniyah.

Dukungan penuh mengalir dari berbagai pihak, mulai DPRD, Dinas Pendidikan, Kesra, FKDT, hingga PCNU. Mereka menilai lahirnya Raperda ini menjadi tonggak baru penguatan pesantren di Probolinggo.

Usulan untuk memasukkan TPQ dan Madrasah Diniyah akan dibahas tahun depan. Namun, ketok palu Raperda kali ini menegaskan komitmen DPRD dalam menjadikan pesantren sebagai mitra strategis pembangunan daerah. “Raperda ini bukan sekadar aturan, tapi simbol keberpihakan pemerintah kepada pesantren. Sangat tepat bila disebut kado Hari Santri 2025,” tegas Samsur.

Ketua PCNU Kota Kraksaan, KH. Chafidzul Hakim Noer, SAg., MH. yang juga hadir saat itu mengatakan, “Jika tidak bisa sempurna, setidaknya jangan ditinggalkan seluruhnya,” ujarnya, mengutip kaidah fikih Ma la yudrak kulluhu la yutrak kulluhu. (*)