kabarbromo.com

Tag: #BeritaProbolinggo

  • Remaja Karyawan Koperasi di Probolinggo Jadi Korban Pembacokan Hingga Meninggal, Polisi Buru Pelaku

    PROBOLINGGO, Kabarbromo.com — Warga Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo, digegerkan oleh penemuan jasad seorang pemuda yang terbujur kaku di jalan raya perbatasan antara Desa Patalan dan Desa Tunggak Cerme, Minggu malam (1/11/2026) sekitar pukul 21.00 WIB. Korban diketahui bernama Anas Mahfud (19), warga Dusun Posong, Desa Patalan.

    Insiden tragis ini langsung menyita perhatian publik setelah korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan dengan luka bacok serius di bagian leher. Suasana duka yang mendalam seketika menyelimuti area sekitar lokasi kejadian, di mana ibu korban dikabarkan jatuh pingsan akibat shock berat saat mengetahui dan melihat langsung kondisi jenazah putranya.

    Mendapat laporan dari masyarakat, gabungan petugas dari Satreskrim dan Sat Samapta Polres Probolinggo Kota bersama jajaran Polsek Wonomerto langsung bergerak cepat menuju lokasi kejadian. Setibanya di Tempat Kejadian Perkara (TKP), petugas segera memasang garis polisi guna mengamankan area dari kerumunan warga serta mempermudah proses investigasi awal.

    Tim Inafis Polres Probolinggo Kota juga diterjunkan untuk melakukan olah TKP secara mendetail serta mengumpulkan berbagai barang bukti pendukung. Dari hasil penyisiran di lokasi, sejumlah barang berharga milik korban seperti satu unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi N 3843 RM, telepon genggam, serta dompet ditemukan dalam keadaan utuh dan lengkap.

    Setelah olah TKP rampung, jenazah Anas segera dievakuasi menuju kamar jenazah RSUD dr. Mochammad Saleh, Kota Probolinggo, guna menjalani proses pemeriksaan medis lanjutan serta visum et repertum untuk memastikan penyebab kematiannya.

    Kepala Desa Patalan, Farhur Rozi, mengungkapkan bahwa pihak keluarga hingga kini masih terpukul dan belum mengetahui secara pasti kronologi lengkap di balik peristiwa nahas tersebut. Berdasarkan keterangan yang dihimpun dari pihak keluarga, korban sempat pulang ke rumah menjelang waktu Magrib sebelum akhirnya kembali berpamitan untuk keluar.

    “Kronologinya masih belum jelas sampai sekarang. Kata keluarganya, tadi korban sempat pulang sebelum Magrib, tetapi kemudian keluar lagi. Kurang tahu masih mau ke mana, sampai sekarang masih belum diketahui,” ujar Farhur Rozi saat dikonfirmasi.

    Lebih lanjut, Farhur menyebutkan bahwa dalam kesehariannya, Anas bekerja di sebuah lembaga keuangan yang bergerak di bidang layanan pinjaman. Kendati demikian, pihak keluarga memastikan bahwa korban tidak pernah menceritakan adanya masalah atau ancaman serius yang sedang dihadapinya sebelum kejadian tersebut.

    Aparat kepolisian memastikan bahwa pengusutan kasus ini menjadi prioritas utama. Kasat Reskrim Polres Probolinggo Kota, AKP Didik Hariono, secara tegas membenarkan adanya dugaan tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban.

    “Korban ditemukan warga dalam kondisi sudah meninggal dunia. Barang-barang milik korban, seperti handphone, dompet, dan sepeda motor, masih lengkap. Karena ada luka serius di leher, untuk prosesnya saat ini masih kami lakukan penyelidikan lebih lanjut,” jelas AKP Didik Hariono.

    Saat ini, pihak kepolisian fokus mendalami keterangan dari sejumlah saksi mata di sekitar lokasi kejadian serta menganalisis bukti-bukti fisik yang telah diamankan. Kasus dugaan penganiayaan berat hingga tewasnya pemuda Patalan ini kini ditangani sepenuhnya oleh Satreskrim Polres setempat demi menuntaskan motif dan menyingkap tabir kematian korban.

    ( Redaksi )

  • Harga Aspal Melonjak 27 Persen, TPK Terancam Audit: Kadis PMD Suruh Desa Datang Konsultasi, Pengamat Minta Arahan Tertulis

    PROBOLINGGO, kabarbromo.com — Lonjakan harga material konstruksi di Kabupaten Probolinggo kian menyudutkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) desa. Anggaran proyek infrastruktur dari Dana Afirmasi Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp100 juta kini terancam tak mencukupi akibat kenaikan drastis harga aspal di pasaran.

    Dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) awal APBDes, harga aspal dipatok sekitar Rp2.900.000 per drum. Namun realisasi di lapangan melonjak hingga Rp3.700.000 per drum, naik tajam 27,59 persen. Situasi ini menempatkan TPK dalam posisi serba salah: memaksakan belanja berisiko temuan audit, sedangkan memangkas volume berpotensi merusak kualitas fisik jalan.

    Kondisi meresahkan di tingkat tapak ini memantik tanggapan keras dari praktisi hukum dan pengamat kebijakan publik Probolinggo, Kamil Wahyudi, SH.. Ia menegaskan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) tidak boleh sekadar bersikap pasif.

    “Pemkab melalui Dinas PMD harus hadir cepat. Jangan biarkan TPK di desa jalan sendiri menanggung risiko hukum akibat fluktuasi harga pasar yang di luar kendali mereka. Perlu ada instruksi tertulis atau petunjuk teknis darurat mengenai mekanisme adendum atau pergeseran anggaran agar desa memiliki kepastian hukum yang kuat,” tegas Kamil, Minggu (01/11/2026).

    Menanggapi sorotan publik tersebut, Kepala Dinas PMD Kabupaten Probolinggo, Munaris, mengklaim pihak pelaksana desa tidak perlu khawatir karena pintu konsultasi selalu terbuka.

    “Kami infokan bahwa Dinas PMD selalu siap melayani desa dan menerima konsultasi terkait pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Sudah ada desa-desa yang konsultasi terkait pelaksanaan APBDes 2026 dan tahun-tahun sebelumnya,” ujar Munaris saat dikonfirmasi.

    Munaris mengarahkan agar desa-desa yang mengalami kendala anggaran segera mendatangi kantor Dinas PMD pada hari kerja. Kendati koordinasi bisa difasilitasi camat—seperti yang telah berjalan di Kecamatan Krejengan—ia menilai konsultasi langsung ke dinas akan lebih efektif.

    “Lebih baik desa-desa yang ke PMD karena ada Klinik Konsultasi yang sudah berjalan beberapa tahun. Apalagi bulan Oktober ini kami juga sudah keliling melakukan pendampingan ke desa-desa,” tambahnya.

    Meski Dinas PMD mengandalkan Klinik Konsultasi dan imbauan tatap muka, kepastian hukum formal berupa instruksi tertulis (jukrah) tetap mendesak diterbitkan. Tanpa adanya aturan main teknis yang jelas mengenai adendum atau perubahan anggaran, TPK desa rentan dijadikan kambing hitam atas masalah administrasi yang timbul akibat gejolak harga pasar. (*)

     

  • ‎Bejat! Ayah Tega Setubuhi Anak Kandung Sejak Kelas 5 SD Di Probolinggo

    ‎PROBOLINGGO, Kabarbromo.com — Perbuatan keji yang dilakukan seorang pria berinisial N (41), warga Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo, akhirnya terbongkar. Pria yang sehari-hari bekerja di salah satu pabrik di Kota Probolinggo ini ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pemerkosaan dan kekerasan seksual terhadap anak kandungnya sendiri yang kini berusia 17 tahun.
    ‎
    ‎Dugaan aksi bejat tersebut berlangsung sangat lama, yakni sejak korban masih duduk di bangku kelas V sekolah dasar pada tahun 2020, dan terus berulang hingga Agustus 2026. Pelaku melancarkan aksinya di rumah kediaman mereka saat sang istri ibu kandung korban sedang berada di luar rumah untuk menghadiri berbagai kegiatan.
    ‎
    ‎Kasi Humas Polres Probolinggo Kota, Iptu Zainullah, menjelaskan bahwa aksi kekerasan seksual ini kerap disertai dengan penganiayaan fisik. Kejadian puncak terjadi pada 27 Agustus 2026, ketika korban berusaha menolak paksaan tersangka. Korban justru mendapat pukulan telak di bagian kepala, tangan, serta anggota tubuh lainnya.
    ‎
    ‎”Hasil pemeriksaan korban, saksi-saksi, alat bukti, dan gelar perkara memantapkan penetapan N sebagai tersangka dan langsung kami lakukan penahanan,” tegas Zainullah, Selasa (6/10/2026).
    ‎
    ‎Tak tahan lagi menghadapi penderitaan bertahun-tahun, korban memberanikan diri kabur dari rumah pada 29 Agustus 2026. Ia melarikan diri dan bersembunyi di rumah tetangganya selama hampir 20 hari. Didampingi warga yang prihatin, korban akhirnya melaporkan tindakan jahat ayah kandungnya ke Mapolres Probolinggo Kota pada 24 September 2026.
    ‎
    ‎Penangkapan terhadap N pada Kamis (1/10/2026) malam pukul 20.00 WIB sempat diwarnai ketegangan. Warga setempat yang emosi dan mengutuk perbuatan pelaku mendatangi rumah tersangka. Beruntung, jajaran Polres Probolinggo Kota bersama Polsubsektor Kedopok sigap meredam situasi dan mengamankan tersangka dari amuk massa.
    ‎
    ‎Dari hasil pemeriksaan awal, polisi menemukan bahwa aksi nekat tersangka dipicu oleh pengaruh konsumsi minuman keras serta kecanduan konten pornografi. Meski ibu korban sempat enggan melapor karena alasan tersangka merupakan tulang punggung ekonomi keluarga, kepolisian menegaskan proses penegakan hukum tetap berjalan tegas demi keadilan bagi korban.
    ‎
    ‎Guna menjamin keselamatan dan memulihkan kondisi psikologisnya, Satres PPA dan PPO Polres Probolinggo Kota bergerak cepat berkoordinasi dengan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Probolinggo. Korban kini telah dievakuasi dan ditempatkan di rumah aman (safe house) untuk mendapatkan pendampingan intensif.
    ‎
    ‎Polres Probolinggo Kota menegaskan bahwa penanganan perkara ini akan terus dikawal sesuai prosedur hukum yang berlaku. Peristiwa memprihatinkan ini menjadi peringatan keras bagi seluruh lapisan masyarakat akan pentingnya mewaspadai dan melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, terutama di dalam lingkungan keluarga sendiri. Kepolisian mengimbau masyarakat agar tidak ragu melaporkan segala bentuk dugaan kekerasan anak kepada pihak berwajib atau lembaga perlindungan terkait agar korban bisa segera diselamatkan.
    ‎
    ‎Atas perbuatannya, tersangka N kini mendekam di tahanan Mapolres Probolinggo Kota dan dijerat Pasal 473 ayat (1), ayat (2) huruf b, ayat (4), dan ayat (9) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hingga 15 tahun penjara, serta/atau Pasal 418 ayat (1) UU yang sama dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. ( Redaksi )

  • Bejat! Pengasuh Pesantren di Probolinggo Cabuli Santriwati Berulang Kali dengan Dalih “Cari Tikus”

    PROBOLINGGO, Kabarbromo.com — Kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur kembali mencoreng dunia pendidikan berbasis keagamaan di Kabupaten Probolinggo. Seorang pengasuh pondok pesantren berinisial AMM di Kecamatan Bantaran dilaporkan ke polisi setelah diduga melakukan persetubuhan berulang kali terhadap santriwatinya yang masih berusia 16 tahun, berinisial RF.

    Perkara yang memicu kecaman publik ini telah dilimpahkan dan ditangani secara intensif oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Probolinggo. Selain fokus pada tindak pidana kekerasan seksual, penyidik juga mendalami serangkaian modus operandi pelaku, mulai dari manipulasi pernikahan siri tanpa saksi, pemberian obat pencegah kehamilan, hingga upaya intervensi untuk menghentikan proses hukum.

    Berdasarkan keterangan laporan kepolisian, aksi bejat tersebut berlangsung sejak September 2025. Korban yang kerap diminta membantu pekerjaan rumah tangga di kediaman pelaku mendadak dipanggil dengan alibi diajak mencari tikus di area belakang rumah.

    ​Namun, korban justru digiring ke salah satu bangunan pesantren yang sedang direnovasi. Di lokasi yang gelap dan terkunci tersebut, dugaan persetubuhan pertama kali terjadi di bawah ancaman verbal agar korban tidak melapor kepada siapa pun.

    ​Tindakan keji ini berlanjut secara intensif hingga beberapa kali dalam seminggu. Untuk melancarkan aksinya tanpa hambatan, terduga pelaku juga memaksa korban mengonsumsi obat-obatan tertentu yang diklaim sebagai pencegah kehamilan.

    Guna membenarkan aksinya, AMM sempat mengklaim telah meminang korban secara siri. Kendati demikian, klaim tersebut dipastikan cacat secara hukum maupun syariat agama lantaran dilaksanakan secara sepihak tanpa sepengetahuan, kehadiran wali, maupun saksi dari pihak keluarga korban.

    ​Rangkaian kekerasan seksual ini terus berlangsung hingga pertengahan Februari 2026. Aksi pelaku baru terbongkar pada April 2026 bertepatan dengan momen Momen Idulfitri, setelah pihak keluarga mencurigai adanya perubahan fisik dan perilaku pada diri korban.

    ​Setelah didesak oleh keluarga, korban akhirnya memberanikan diri membongkar seluruh perlakuan traumatis yang dialaminya. Kendati pihak terduga pelaku sempat berupaya menyodorkan tawaran damai secara kekeluargaan, keluarga korban menolak tegas dan memilih menempuh jalur hukum demi menuntut keadilan.

    Kapolsek Bantaran, AKP Agus Eko Widodo, membenarkan adanya pelaporan kasus tersebut dan mengonfirmasi bahwa seluruh berkas pemeriksaan telah diserahkan sepenuhnya ke Satreskrim Polres Probolinggo.

    ​”Proses penyelidikan dan penyidikan sepenuhnya dialihkan ke Unit PPA Satreskrim Polres Probolinggo untuk penanganan khusus dan mendalam,” tegas AKP Agus Eko Widodo.

    ​Saat ini, penyidik PPA Satreskrim Polres Probolinggo terus mengumpulkan alat bukti, memeriksa saksi-saksi kunci, serta mendampingi korban dari segi medis dan psikologis. Pihak kepolisian menegaskan komitmennya untuk mengusut tuntas kasus ini secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu guna memastikan pelaku mendapatkan hukuman setimpal sesuai undang-undang perlindungan anak yang berlaku. ( Redaksi )

  • H. Suwito Resmi Pimpin Perumdam Tirta Argapura Probolinggo Periode 2026–2031

    PROBOLINGGO, kabarbromo.com — H. Suwito, S.E., pada Kamis (01/10/2026), resmi menjabat Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo untuk periode 2026–2031. Pelantikan tersebut menandai dimulainya babak baru kepemimpinan perusahaan daerah yang memiliki mandat strategis dalam penyediaan layanan air bersih bagi masyarakat.

    Pergantian pucuk pimpinan ini menjadi momentum penting bagi Perumdam Tirta Argapura untuk memperkuat tata kelola perusahaan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan masa jabatan lima tahun, H. Suwito dihadapkan pada tanggung jawab besar untuk memastikan perusahaan daerah tersebut mampu menjalankan fungsi pelayanan secara profesional, efektif, dan berkelanjutan.

    Sebagai badan usaha milik daerah, Perumdam Tirta Argapura tidak hanya dituntut menjaga kesehatan finansial perusahaan, tetapi juga memiliki kewajiban memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terhadap akses air bersih.

    Tantangan tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari pemerataan distribusi, peningkatan kualitas air, pemeliharaan jaringan perpipaan, hingga optimalisasi manajemen operasional. Persoalan teknis dan administratif yang berpengaruh terhadap kontinuitas pelayanan juga menjadi bagian penting dari agenda pembenahan perusahaan.

    Di sisi lain, tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat, transparan, dan akuntabel semakin menguat. Kondisi ini menempatkan direksi baru pada posisi strategis untuk membangun sistem pengelolaan yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian target perusahaan, tetapi juga mengedepankan kepentingan pelanggan.

    Kepemimpinan baru diharapkan mampu mendorong inovasi, memperkuat profesionalisme sumber daya manusia, serta membangun budaya kerja yang berorientasi pada hasil. Langkah tersebut penting agar Perumdam Tirta Argapura dapat berkembang sebagai institusi pelayanan publik yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

    Pelantikan H. Suwito sekaligus membuka ruang bagi evaluasi dan penataan kembali prioritas program perusahaan. Keberhasilan kepemimpinan selama periode 2026–2031 nantinya akan tercermin dari kemampuan manajemen menerjemahkan mandat jabatan ke dalam peningkatan kinerja yang konkret.

    Bagi masyarakat Kabupaten Probolinggo, ukuran keberhasilan itu pada akhirnya sederhana: pelayanan air bersih yang semakin baik, distribusi yang lebih merata, serta respons perusahaan yang semakin cepat terhadap kebutuhan pelanggan.

    Dengan dimulainya masa jabatan baru, perhatian publik kini tertuju pada langkah-langkah strategis yang akan ditempuh H. Suwito dalam membawa Perumdam Tirta Argapura menghadapi tantangan pelayanan air minum lima tahun mendatang. (Redaksi)

     

  • Tuntutan Audit Pasien Meninggal: Dewas Turun Tangan Evaluasi RSUD Waluyo Jati

    PROBOLINGGO, kabarbromo.com — Dewan Pengawas RSUD Waluyo Jati Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, mulai mengevaluasi pelayanan medis menyusul sorotan atas dugaan jeda kunjungan dokter spesialis selama 33 jam terhadap pasien kritis yang kemudian meninggal dunia.

    Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo, Ugas Irwanto, yang juga menjabat Ketua Dewan Pengawas RSUD Waluyo Jati, mengatakan evaluasi menyeluruh tengah dilakukan sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit.

    “Saat ini lagi proses evaluasi menyeluruh pemantauan untuk peningkatan pelayanan prima,” ujar Ugas saat dikonfirmasi, Selasa (30/9/2026).

    Evaluasi tersebut menyusul laporan resmi tim kuasa hukum keluarga almarhum Pauzi, pasien korban kecelakaan lalu lintas yang meninggal dunia setelah menjalani perawatan di rumah sakit milik pemerintah daerah itu.

    Dalam laporannya, keluarga mempersoalkan dugaan tidak adanya kunjungan langsung (visite) oleh dokter spesialis penanggung jawab pasien selama kurang lebih 33 jam ketika kondisi pasien dilaporkan kritis.

    Persoalan tersebut kemudian menjadi dasar bagi kuasa hukum keluarga, Achmad Mukhoffi, untuk meminta Inspektorat Kabupaten Probolinggo melakukan audit investigatif terhadap aspek pelayanan medis dan administrasi rumah sakit.

    Audit yang diminta mencakup penelusuran dokumen Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi (CPPT), log kunjungan empat Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP), serta administrasi klaim jasa pelayanan medis.

    Menurut Mukhoffi, pemeriksaan dokumen medis dan pencocokan dengan kondisi faktual di lapangan diperlukan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan pelayanan dengan standar operasional prosedur (SOP) dan ketentuan yang berlaku.

    Sementara itu, Inspektur Inspektorat Kabupaten Probolinggo, Imron Rosyadi, menyatakan pihaknya siap mempelajari laporan tersebut sesuai mekanisme pengawasan yang berlaku.

    Evaluasi Dewan Pengawas dan proses penelaahan laporan di Inspektorat menjadi bagian dari upaya mengklarifikasi dugaan persoalan pelayanan yang dipersoalkan keluarga pasien.

    Hasil pemeriksaan nantinya diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai pelaksanaan prosedur pelayanan medis sekaligus menjadi bahan perbaikan tata kelola pelayanan kesehatan di RSUD Waluyo Jati. (Redaksi)

     

  • LSM AMPP Pertanyakan Efisiensi Anggaran Media DPRD Probolinggo Rp 566 Juta

    PROBOLINGGO, kabarbromo.com — Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Masyarakat Peduli Probolinggo (AMPP) mempertanyakan efisiensi pengelolaan anggaran publikasi dan dokumentasi pada Sekretariat DPRD Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Tahun Anggaran 2026.

    Berdasarkan data Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang menjadi bahan analisis, total pagu anggaran untuk kegiatan tersebut tercatat sekitar Rp 566 juta. Anggaran itu terbagi dalam tiga paket pengadaan.

    Rinciannya, paket e-purchasing dengan Kode RUP 67026897 memiliki pagu Rp 365,5 juta. Kemudian paket e-purchasing konten media dengan Kode RUP 62730301 sebesar Rp 120 juta dan paket pengadaan langsung dengan Kode RUP 67026933 sebesar Rp 80,5 juta.

    Dari data realisasi yang dianalisis, penyerapan anggaran tercatat Rp 240.390.999 atau sekitar 42,47 persen. Nilai tersebut berasal dari 66 transaksi melalui E-Katalog Versi 6.0.

    Analisis terhadap data transaksi juga menunjukkan adanya konsentrasi nilai belanja pada sejumlah penyedia. Tiga penyedia media tercatat menerima transaksi dengan nilai gabungan sekitar Rp 99,9 juta atau lebih dari 41,5 persen dari total realisasi Rp 240,39 juta.

    Namun, konsentrasi transaksi tersebut tidak dengan sendirinya menunjukkan adanya pelanggaran atau ketidakefisienan. Penilaian mengenai kewajaran harga, kebutuhan pengadaan, kualitas output, serta kesesuaian pembayaran dengan pekerjaan yang diterima masih memerlukan pemeriksaan terhadap dokumen pengadaan dan hasil pekerjaan.

    Ketua LSM AMPP, Luthfi Hamid, meminta Sekretariat DPRD Kabupaten Probolinggo menjelaskan dasar kebutuhan dan capaian output dari belanja publikasi tersebut.

    Menurut dia, penggunaan E-Katalog merupakan mekanisme pengadaan, tetapi efektivitas belanja tetap perlu dilihat dari hasil yang diperoleh pemerintah daerah dan masyarakat.

    “Masuknya pengadaan ke E-Katalog merupakan bagian dari mekanisme pengadaan. Namun, itu belum dengan sendirinya menjawab apakah belanja tersebut sudah efisien dan memberikan output yang sepadan. Dengan pagu sekitar Rp 566 juta, masyarakat berhak mengetahui apa saja hasil konkret dari belanja publikasi tersebut,” kata Luthfi, pada Selasa (28/09/2026).

    Ia juga menyoroti masih adanya alokasi anggaran yang belum terealisasi. Berdasarkan selisih antara pagu dan realisasi yang dianalisis, terdapat sekitar Rp 325,6 juta yang belum terserap.

    LSM AMPP meminta sisa anggaran tersebut tidak semata-mata dilihat dari aspek penyerapan, tetapi juga dari kebutuhan riil, manfaat kegiatan, serta kualitas output yang dihasilkan.

    “Jangan sampai ukuran keberhasilan hanya dilihat dari berapa besar anggaran yang terserap. Yang lebih penting adalah apakah informasi mengenai kinerja DPRD benar-benar sampai kepada masyarakat dan apakah belanja tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka,” ujarnya.

    LSM AMPP juga meminta agar setiap transaksi publikasi dapat ditelusuri berdasarkan penyedia, nilai transaksi, jenis layanan, periode publikasi, serta output yang dihasilkan. Menurutnya, keterbukaan data tersebut penting untuk memastikan belanja publikasi dapat diuji dari sisi efektivitas dan akuntabilitas.

    Hingga berita ini disusun, Sekretariat DPRD Kabupaten Probolinggo belum memberikan keterangan mengenai dasar penetapan pagu, mekanisme pembagian paket, alasan pemilihan penyedia, serta capaian output dari realisasi anggaran tersebut.

    Redaksi masih berupaya meminta konfirmasi kepada pihak Sekretariat DPRD Kabupaten Probolinggo untuk memperoleh penjelasan dan keberimbangan informasi. (Redaksi)

     

  • Jeda Visite 33 Jam Dipersoalkan, Kuasa Hukum Minta Inspektorat Audit Penanganan Pasien di RSUD Waluyo Jati

    PROBOLINGGO, kabarbromo.com –

    Penanganan seorang pasien korban kecelakaan lalu lintas di UOBK RSUD Waluyo Jati Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, dilaporkan ke Inspektorat Kabupaten Probolinggo.

    Tim kuasa hukum keluarga pasien meminta Inspektorat melakukan audit investigatif terhadap dugaan ketidaksesuaian prosedur dalam penanganan pasien yang kemudian meninggal dunia.

    Permohonan tersebut diajukan melalui surat tertanggal 28 September 2026 oleh Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Achmad Mukhoffi, S.H., M.H. & Rekan, yang bertindak untuk kepentingan Misyatun (istri dari pasien an. Pauzi), warga Desa Alassumur Lor, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo.

    Advokat Achmad Mukhoffi mengatakan, pengaduan tersebut berkaitan dengan penanganan pasien sejak 8 September 2026 setelah mengalami kecelakaan lalu lintas dalam kondisi tidak sadarkan diri.

    Pasien menjalani perawatan hingga dinyatakan meninggal dunia pada 12 September 2026. Berdasarkan resume medis yang disebut dalam pengaduan, diagnosis akhir pasien tercatat Multiple Organ Failure + Sepsis et causa Multipel Trauma Berat.

    Menurut kuasa hukum, terdapat empat dokter penanggung jawab pasien (DPJP) dari sejumlah bidang spesialis, yakni bedah umum, bedah saraf, orthopedi dan traumatologi, serta anestesi dan terapi intensif.

    Namun, tim kuasa hukum mempertanyakan pola pemantauan dan evaluasi medis selama pasien menjalani perawatan.

    Kuasa Hukum Persoalkan Jeda Visite

    Salah satu hal yang diminta untuk diaudit adalah dugaan tidak adanya kunjungan langsung (visite) oleh sejumlah DPJP selama sekitar ± 33 jam ketika kondisi pasien disebut berada dalam keadaan kritis.

    “Dalam fakta perawatan medis nyata di ruang inap, selama durasi waktu sekitar ± 33 jam berturut-turut, pasien tidak pernah dilakukan visitasi langsung (visite) maupun evaluasi klinis tatap muka oleh sekurang-kurangnya tiga dokter spesialis DPJP yang ditunjuk,” kata Achmad Mukhoffi dalam keterangannya, pada Senin (28/09/2026).

    Menurut dia, persoalan tersebut perlu diverifikasi melalui rekam medis, catatan perkembangan pasien, jadwal dan log kunjungan dokter, serta keterangan pihak-pihak yang terlibat dalam pelayanan.

    Mukhoffi mengatakan pihaknya tidak bermaksud menyimpulkan penyebab kematian pasien hanya berdasarkan satu aspek pelayanan. Karena itu, menurut dia, diperlukan pemeriksaan oleh pihak yang berwenang untuk mengetahui apakah terdapat pelanggaran terhadap standar pelayanan medis maupun administrasi rumah sakit.

    “Hubungan medis merupakan perikatan upaya, bukan perikatan hasil. Karena itu, yang kami minta diperiksa adalah apakah kewajiban profesional, standar pelayanan, dokumentasi medis, dan tata kelola pelayanan telah dijalankan sebagaimana mestinya,” ujarnya.

    Minta Inspektorat Bentuk Tim Audit

    Melalui pengaduan tersebut, kuasa hukum meminta Inspektorat Kabupaten Probolinggo selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melakukan pemeriksaan terhadap tata kelola pelayanan yang berkaitan dengan kasus tersebut.

    Objek yang diminta diperiksa antara lain pihak manajemen RSUD Waluyo Jati, Komite Medis, DPJP yang menangani pasien, serta dokumen Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi (CPPT).

    Kuasa hukum juga meminta dilakukan penelusuran terhadap dokumentasi visite, termasuk kesesuaian antara catatan pelayanan dengan pelaksanaan pelayanan secara faktual.

    Selain itu, mereka meminta pemeriksaan terhadap administrasi klaim insentif atau jasa pelayanan medis dokter yang berkaitan dengan perawatan pasien, termasuk kesesuaian dokumentasi pelayanan dengan pembayaran apabila memang terdapat klaim tersebut.

    Menurut Mukhoffi, pemeriksaan diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh pelayanan yang diberikan kepada pasien telah memenuhi standar pelayanan dan prinsip akuntabilitas.

    Ia juga meminta hasil pemeriksaan nantinya disampaikan secara transparan kepada keluarga pasien sesuai ketentuan yang berlaku.

    Inspektorat Pelajari Pengaduan

    Inspektur Inspektorat Kabupaten Probolinggo Imron Rosyadi membenarkan adanya laporan tersebut. Namun, ia mengatakan belum memeriksa secara langsung isi surat pengaduan yang disampaikan kuasa hukum.

    “Belum saya cek secara langsung surat pengaduannya. Nanti akan kami pelajari isinya dan proses sesuai prosedur pemeriksaan yang berlaku,” ujar Imron. (Redaksi)

     

  • LSM AMPP Siapkan Pulbaket terhadap 89 Paket Pengadaan Langsung di Kabupaten Probolinggo

    PROBOLINGGO, kabarbromo.com — Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Masyarakat Peduli Probolinggo (LSM AMPP) menyiapkan langkah pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket) terhadap sejumlah paket pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan melalui metode pengadaan langsung di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

    Ketua LSM AMPP Luthfi Hamid mengatakan, pulbaket tersebut dilakukan untuk menelusuri kesesuaian antara data pengadaan dengan kondisi pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

    Berdasarkan data rekapitulasi pengadaan yang menjadi bahan telaah LSM AMPP yg diupdate hingga tanggal 23 September 2026, terdapat 89 paket pekerjaan dengan total nilai sekitar Rp14,027 miliar yang tercatat menggunakan metode pengadaan langsung pada tahun anggaran berjalan.

    “Data yang kami miliki akan kami telaah dan cocokkan dengan kondisi di lapangan. Kami ingin memastikan apakah pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan dokumen pengadaan, spesifikasi teknis, volume, serta ketentuan yang berlaku,” kata Luthfi, Rabu (23/09/2026).

    Dinas Pendidikan dan Pertanian

    Data tersebut menunjukkan paket pengadaan langsung tersebar pada sekitar 20 satuan kerja perangkat daerah.

    Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tercatat memiliki 35 paket dengan nilai sekitar Rp6,29 miliar. Selanjutnya, Dinas Pertanian tercatat memiliki 17 paket dengan nilai sekitar Rp2,73 miliar.

    Sementara itu, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan tercatat memiliki 11 paket senilai sekitar Rp1,27 miliar, sedangkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tercatat memiliki 6 paket dengan nilai sekitar Rp1 miliar.

    Adapun paket pada 16 satuan kerja lainnya tercatat sekitar 20 paket dengan nilai sekitar Rp2,73 miliar.

    Menurut Luthfi, angka tersebut masih menjadi bahan awal untuk dilakukan penelusuran lebih lanjut dan belum dapat disimpulkan sebagai bentuk pelanggaran.

    “Pengadaan langsung memiliki ketentuan dan batas nilai tertentu. Karena itu, kami akan melihat dokumen dan pola pengadaannya secara utuh. Termasuk apakah terdapat kesamaan pekerjaan, lokasi, waktu pelaksanaan, atau penyedia yang perlu ditelusuri lebih lanjut,” ujarnya.

    Cek Kondisi Fisik hingga Dokumen Pengadaan

    Luthfi mengatakan, tim AMPP tidak hanya mengandalkan data administrasi. Tim juga berencana melakukan pengecekan terhadap sejumlah lokasi pekerjaan yang masuk dalam daftar telaah.

    Pengecekan tersebut antara lain menyangkut kesesuaian pekerjaan fisik dengan spesifikasi teknis dan volume yang tercantum dalam dokumen pengadaan.

    Beberapa pekerjaan yang akan menjadi bagian dari penelusuran antara lain rehabilitasi ruang kelas, pekerjaan jaringan irigasi, serta pembangunan atau peningkatan jalan usaha tani.

    Selain kondisi fisik, AMPP juga akan menelaah informasi mengenai penyedia jasa, nilai pekerjaan, waktu pelaksanaan, serta status paket yang tercatat masih berjalan maupun telah selesai.

    “Kami tidak ingin membuat kesimpulan sebelum ada verifikasi. Kalau memang sesuai, tentu harus disampaikan sesuai fakta. Tetapi apabila ditemukan ketidaksesuaian, data dan bukti itulah yang akan menjadi dasar langkah berikutnya,” kata Luthfi.

    Ia menambahkan, apabila dalam proses pulbaket ditemukan dugaan pelanggaran berdasarkan bukti yang dapat diverifikasi, pihaknya akan mempertimbangkan menyampaikan hasil telaah tersebut kepada instansi atau aparat yang berwenang.

    “Kami akan bekerja berdasarkan data dan bukti. Kalau ada temuan yang memang memenuhi unsur untuk dilaporkan, tentu akan kami tindak lanjuti melalui mekanisme yang sesuai,” ujarnya.

    Hingga berita ini ditulis, data mengenai 89 paket tersebut masih menjadi bahan telaah LSM AMPP. Status dan pelaksanaan masing-masing paket perlu dikonfirmasi melalui dokumen pengadaan serta pemeriksaan kondisi pekerjaan di lapangan sebelum dapat ditarik kesimpulan mengenai ada atau tidaknya pelanggaran. (Redaksi)

     

  • Diduga Menyalahgunakan Kewenangan, Oknum Polisi di Probolinggo Didesak Dimutasi Out of Area

    PROBOLINGGO, kabarbromo.com — Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Masyarakat Peduli Probolinggo (LSM AMPP) mendesak Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajaran Divisi Propam Polri untuk menjatuhkan sanksi mutasi keluar daerah terhadap Aipda RSH, anggota Polisi di Polres Probolinggo. Desakan ini mengemuka setelah Aipda RSH diduga menyalahgunakan kewenangan dengan mengamankan seseorang dan satu unit kendaraan roda empat tanpa dasar hukum yang jelas.

    Ketua LSM AMPP H. Lutfi Hamid menyampaikan, tuntutan resmi tersebut dilayangkan melalui surat pengaduan bernomor 021/IX/2026/Dumas AMPP yang ditujukan langsung kepada Kapolri, Wakapolri, Kadivpropam Polri, hingga jajaran pejabat utama Divpropam Polri di Jakarta.

    Langkah LSM AMPP ini merespons terbitnya surat klarifikasi dari Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) RI Nomor: B-1256/DT.01.06/8/2026 tertanggal 20 Agustus 2026. Surat Kompolnas tersebut menindaklanjuti laporan masyarakat atas nama Gigit Hermanto terkait dugaan pelanggaran prosedur oleh oknum kepolisian setempat.

    “Berdasarkan hasil klarifikasi Kompolnas dan audit investigasi internal Sipropam Polres Probolinggo, Aipda RSH diduga menggunakan kewenangan sebagai anggota Polri untuk mengamankan orang dan barang tanpa dasar hukum. Tindakan tersebut diduga melanggar Kode Etik Profesi Polri,” ujar Lutfi Hamid saat dikonfirmasi, Selasa (22/09/2026).

    Sita Mobil dan Amankan Warga

    Kasus ini bermula dari penerbitan Surat Perintah Tugas Kapolres Probolinggo Nomor: Sprin/23/V/RES.1.24/2026/Sipropam tertanggal 30 Mei 2026. Atas dasar perintah tersebut, Seksi Propam Polres Probolinggo melakukan audit investigasi dan memeriksa sejumlah saksi dari unsur masyarakat sipil maupun personel kepolisian.

    Dalam proses pemeriksaan tersebut, petugas mengamankan serta meneliti satu unit mobil Honda Mobilio warna putih tahun 2019 dengan nomor polisi L 1406 EI. Hasil pemeriksaan ditemukan dugaan adanya tindakan abuse of power atau penyalahgunaan wewenang di luar prosedur hukum (unlawful action) yang diduga dilakukan oleh oknum Aipda RSH tersebut. Saat ini, terduga pelanggar tengah menjalani proses pemeriksaan sidang Kode Etik Profesi Polri di Sipropam Polres Probolinggo.

    Cegah Konflik Kepentingan

    Meski proses etik internal di tingkat Polres Probolinggo sedang berjalan, LSM AMPP menilai tindakan penanganan di tingkat lokal belum cukup untuk memulihkan kepercayaan publik dan meredam gejolak sosial di masyarakat.

    Lutfi menegaskan, sanksi mutasi ke luar wilayah hukum Polres Probolinggo sangat krusial untuk mencegah timbulnya konflik kepentingan (conflict of interest) serta intervensi psikologis terhadap korban maupun saksi-saksi.

    “Tindakan sewenang-wenang dengan menggunakan atribut kepolisian tidak hanya merusak marwah institusi Polri, tetapi juga menimbulkan rasa takut di tengah masyarakat. Kami meminta pimpinan Polri dan Bidpropam Polda Jatim mengambil langkah tegas berupa mutasi keluar daerah sebagai bentuk pendidikan organisasi dan sterilisasi wilayah dari pengaruh terduga pelanggar,” tegas Lutfi.

    LSM AMPP berharap Mabes Polri dan Polda Jawa Timur dapat bersikap objektif dan transparan dalam mengawal penegakan kode etik ini, sejalan dengan semangat reformasi kultural Polri Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan). (Redaksi)

     

  • Dugaan Kekerasan Seksual Siswi SMP di Pajarakan, Polres Probolinggo Amankan 3 Orang

    Probolinggo, Kabarbromo.com — Satuan Reserse Kriminal Polres Probolinggo tengah mendalami kasus dugaan kekerasan seksual yang menimpa seorang siswi sekolah menengah pertama yang dalam pemberitaan Berinisial bunga ( 15 ) untuk melindungi identitas anak, warga Desa Karanggeger, Kecamatan Pajarakan.

    ​Penyelidikan tersebut bergerak cepat setelah pihak kepolisian mengamankan tiga orang pria yang diduga berkaitan erat dengan peristiwa tersebut pada Selasa (8/9/2026).

    Penanganan perkara ini bermula dari aduan orang tua korban kepada Kepala Desa Karanggeger, Bawon Santoso. Merespons laporan tersebut, pihak pemerintah desa langsung berkoordinasi dengan jajaran Satreskrim Polres Probolinggo beserta Polsek Pajarakan dan Polsek Banyuanyar.

    ​Tim gabungan kemudian bergerak menuju dua lokasi berbeda di wilayah Kecamatan Banyuanyar, yakni Desa Tarokan dan Desa Klenang Kidul. Dari lokasi tersebut, petugas mengamankan tiga pria masing-masing berinisial ​E, warga Desa Tarokan, ​H dan Y, warga Desa Klenang Kidul.

    ​Ketiganya langsung dibawa ke Mapolres Probolinggo untuk menjalani proses pemeriksaan secara intensif.

    Hingga saat ini penyidik masih terus mengumpulkan keterangan serta alat bukti guna menyingkap kronologi sebenarnya dan menentukan peran dari tiap-tiap pihak yang diamankan.

    ​Kasi Humas Polres Probolinggo, Ipda Widy Purwa Apriyantoro, membenarkan adanya penanganan perkara tersebut dan menyatakan bahwa status hukum bagi ketiga terduga pelaku masih menunggu hasil pendalaman penyidik.

    ​”Terkait dugaan peristiwa yang ditanyakan tersebut, saat ini masih dalam proses pendalaman oleh petugas. Informasi perkembangan akan kami sampaikan setelah proses penanganan berjalan sesuai ketentuan,” ujar Ipda Widy Purwa Apriyantoro saat dikonfirmasi, Rabu (9/9/2026).

    Sementara itu, Kepala Desa Karanggeger Bawon Santoso meminta seluruh lapisan masyarakat untuk menahan diri dan tidak menyebarkan isu yang belum terverifikasi di media sosial. Hal ini penting guna menjamin kondusivitas wilayah serta menjaga perlindungan identitas dan psikologis korban.

    ​”Kami menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus ini kepada aparat penegak hukum. Pihak desa berharap proses hukum berjalan secara transparan, objektif, dan tuntas sesuai aturan yang berlaku,” pungkas Bawon.

    ​Seluruh proses hukum kini sepenuhnya berada di tangan penyidik Polres Probolinggo. Pihak desa mendesak kasus ini diusut secara transparan dan tuntas sesuai aturan hukum yang berlaku.

    ( Fbl )

  • DKC Garda Bangsa Kabupaten Probolinggo Desak Polisi Usut Tuntas Kasus Kekerasan Seksual di Maron

    Probolinggo, Kabarbromo.com – Dewan Koordinasi Cabang (DKC) Garda Bangsa Kabupaten Probolinggo menyampaikan pernyataan sikap tegas menyikapi maraknya dugaan kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang terjadi di wilayah Satrean, Kecamatan Maron. Langkah ini diambil sebagai bentuk kepedulian terhadap perlindungan dan masa depan generasi muda di daerah tersebut.

    ​Ketua DKC Garda Bangsa Kabupaten Probolinggo, Mohammad Badrul Kamal, mengungkapkan keprihatinan yang mendalam atas peristiwa tersebut. Menurutnya, anak-anak merupakan aset daerah dan bangsa yang sangat berharga sehingga wajib mendapatkan jaminan perlindungan penuh dari segala bentuk tindakan kejahatan moral.

    ​Sebagai bentuk komitmen dalam mengawal keadilan, DKC Garda Bangsa Kabupaten Probolinggo merumuskan tiga poin tuntutan dan imbauan penting yang ditujukan kepada aparat penegak hukum serta pemerintah daerah.

    ​1. Penanganan Hukum yang Tegas oleh Kepolisian

    ​Aparat jajaran Polres Probolinggo didesak untuk bertindak cepat, responsif, dan transparan dalam mengusut tuntas kasus ini. Penanganan hukum diharapkan berjalan tanpa kompromi, tanpa membuka ruang bagi upaya penyelesaian secara kekeluargaan atau damai, mengingat kejahatan terhadap anak tergolong kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Penerapan sanksi hukum maksimal dinilai sangat krusial guna memberikan efek jera sekaligus memberikan jaminan rasa aman bagi korban dan pihak keluarga.

    ​2. Peran Aktif dan Evaluasi Kebijakan oleh DPRD

    ​Para anggota DPRD Kabupaten Probolinggo diimbau untuk mengoptimalkan fungsi legislasi dan pengawasan. Dewan diharapkan dapat mengevaluasi serta memperkuat Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan Anak, menyetujui alokasi anggaran yang memadai untuk penanganan trauma (trauma healing) bagi korban, serta mendorong sosialisasi pencegahan kekerasan anak secara masif hingga tingkat desa.

    ​3. Pengawalan Kasus secara Berkelanjutan

    ​DKC Garda Bangsa berkomitmen untuk terus mengawal jalannya proses hukum hingga tuntas demi memastikan korban mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Organisasi ini juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersinergi memutus rantai kekerasan seksual dan menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak di Kabupaten Probolinggo.

    Melalui pernyataan tersebut, DKC Garda Bangsa menegaskan komitmennya untuk berdiri di barisan terdepan dalam memperjuangkan hak-hak anak dan mengawal proses hukum hingga tuntas. Langkah ini diharapkan mampu menjadi dorongan moral sekaligus pengingat bagi seluruh pemangku kepentingan agar tidak membiarkan tindak kejahatan seksual terhadap anak berlalu tanpa keadilan.

    ​Sinergi antara aparat penegak hukum, jajaran pemerintah daerah, serta seluruh elemen masyarakat sangat diperlukan untuk memutus mata rantai kekerasan terhadap anak secara terstruktur dan berkelanjutan. Lingkungan yang aman, ramah, dan bebas dari ancaman kejahatan seksual merupakan hak mutlak bagi setiap anak demi menjamin tumbuh kembang serta masa depan generasi penerus di Kabupaten Probolinggo. ( FBL )