kabarbromo.com

Tag: #InfoProbolinggo

  • Sekretariat DPRD Probolinggo Anggarkan Rp.396 Juta untuk Jasa Publikasi, LSM PSSA Beri Catatan Kritis

    Sekretariat DPRD Probolinggo Anggarkan Rp.396 Juta untuk Jasa Publikasi, LSM PSSA Beri Catatan Kritis

    ​PROBOLINGGO, kabarbromo.com – Sekretariat DPRD Kabupaten Probolinggo mengalokasikan anggaran sebesar Rp396,6 juta untuk belanja jasa publikasi dan dokumentasi pada tahun anggaran 2026. Rencana yang tercantum sistem Pengadaan ini mendapat perhatian dari aktivis kebijakan publik.

    ​Berdasarkan data yang dihimpun, paket dengan kode 63073216 tersebut diperuntukkan bagi “Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan”. Dana yang bersumber dari APBD 2026 ini rencananya akan digunakan untuk publikasi media cetak (koran) sebanyak 141 paket melalui metode E-Purchasing.

    ​Perwakilan LSM PSSA, Aris, memberikan kritik terkait skala prioritas dalam penentuan anggaran tersebut. Menurutnya, besaran angka untuk dokumentasi perlu ditinjau kembali efektivitasnya terhadap kepentingan masyarakat luas.

    ​”Kami menyoroti nilai pagu yang mencapai hampir 400 juta rupiah tersebut. Di tengah upaya efisiensi anggaran daerah, alokasi untuk jasa publikasi, khususnya media cetak dengan volume sebesar itu, harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan asas manfaatnya,” ujar Aris saat dikonfirmasi, Kamis (8/4/2026).

    ​Aris menambahkan bahwa transparansi mengenai hasil dari publikasi tersebut sangat penting agar tidak terkesan hanya sebagai belanja rutin tanpa dampak signifikan.

    ​”Publik berhak mengetahui apakah anggaran sebesar itu berbanding lurus dengan peningkatan informasi terkait kinerja legislatif yang diterima masyarakat, atau hanya sekadar pemenuhan aspek administratif dokumentasi saja,” lanjutnya.

    ​Dalam data yang dihimpun media ini, pengadaan ini telah mencantumkan aspek pembangunan berkelanjutan, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Namun, Aris mendorong agar pihak Sekretariat DPRD lebih terbuka mengenai rincian teknis pembagian 141 paket tersebut.

    ​”Metodenya memang E-Purchasing, yang secara sistem sudah transparan. Namun, kami dari PSSA akan tetap memantau realisasinya agar penggunaan anggaran ini tepat sasaran dan tidak terjadi pemborosan,” tegas Aris.

    ​Hingga berita ini dimuat, media masih berupaya menghubungi pihak Sekretariat DPRD Kabupaten Probolinggo untuk mendapatkan klarifikasi lebih lanjut mengenai urgensi dan rincian program kerja di balik pengadaan jasa publikasi tersebut sebagai bentuk keberimbangan informasi. (Redaksi)

     

  • Sekretariat DPRD Probolinggo Alokasikan Pagu Rp 592 Juta untuk Jasa Publikasi 2026, LSM Beri Catatan

    PROBOLINGGO, kabarbromo.com – Sekretariat DPRD Kabupaten Probolinggo telah menyusun Rencana Pengadaan untuk tahun anggaran 2026. Dalam dokumen tersebut, total Pagu yang dialokasikan untuk belanja jasa iklan, pembuatan konten media, hingga langganan jurnal mencapai Rp 592.821.200.

    Berdasarkan data yang dihimpun dari sistem informasi pengadaan, terdapat empat paket utama:

    • Kode 62730301 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Konten Media DPRD Kabupaten Probolinggo 120.000.000 E-Purchasing
    • Kode 63073216 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan (EP/SILPA) 396.600.000 E-Purchasing
    • Kode 63072357 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan (PL/SILPA) 49.400.000 Pengadaan Langsung
    • Kode 62730375 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 26.821.200 E-Purchasing

    Total Keseluruhan Pagu Rp 592.821.200 (Lima ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus dua puluh satu ribu dua ratus rupiah)

    Tanggapan LSM: Soroti Urgensi dan Dana SILPA

    Besarnya alokasi anggaran ini mendapat perhatian dari LSM LIBAS88 NUSANTARA. Ia menyoroti besarnya penggunaan dana SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) yang dialokasikan untuk sektor publikasi.

    “Kami mempertanyakan urgensi penggunaan dana SILPA yang mencapai hampir 450 juta rupiah hanya untuk jasa iklan dan konten media. Semestinya, dana sisa anggaran diprioritaskan untuk program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat atau pembangunan infrastruktur yang masih tertunda,” ujar Muhyiddin, Ketua LSM LIBAS88 NUSANTARA kepada media.

    Ia menambahkan, meski publikasi penting untuk transparansi kinerja dewan, efisiensi anggaran tetap harus menjadi panglima. “Di era digital, Sekretariat DPRD seharusnya bisa lebih kreatif memaksimalkan sumber daya internal agar anggaran ratusan juta ini bisa ditekan,” lanjutnya.

    Pentingnya Akuntabilitas

    Kritik juga mengarah pada mekanisme pengadaan. Pihak LSM LIBAS88 NUSANTARA berharap proses E-Purchasing maupun Pengadaan Langsung (PL) dilakukan secara transparan sesuai aturan yang berlaku tanpa ada intervensi kepentingan tertentu.

    “Kami akan terus memantau realisasinya. Jangan sampai anggaran sebesar ini hanya habis untuk seremonial tanpa memberikan edukasi politik yang berarti bagi rakyat Kabupaten Probolinggo,” tegasnya.

    Hingga berita ini diturunkan, awak media masih berupaya menghubungi pihak Sekretariat DPRD Kabupaten Probolinggo untuk mendapatkan klarifikasi dan penjelasan lebih lanjut mengenai rincian teknis serta tujuan dari pengalokasian anggaran tersebut. (Redaksi)

     

  • Jeritan Dapur di Kraksaan Ibu Kota Kabupaten Probolinggo: Kala LPG 3 Kg Menjelma “Emas Hijau”

    Ilustrasi

    PROBOLINGGO, KABARBROMO66.COM – Aroma tumisan bawang yang biasanya menyeruak dari dapur-dapur warga di Kelurahan Patokan, Kecamatan Kraksaan, mendadak hambar sejak Kamis pekan lalu. Bukan karena hilangnya selera makan, melainkan karena api di atas kompor yang tak kunjung menyala. Liquefied Petroleum Gas (LPG) ukuran 3 kilogram, si tabung melon yang menjadi urat nadi dapur rakyat, kini raib bak ditelan bumi.

    Hingga Senin, 23 Maret 2026, kelangkaan energi bersubsidi ini masih mencekik warga di jantung Kabupaten Probolinggo tersebut. Salah satunya adalah Ulum. Pria paruh baya asal Kelurahan Patokan ini tampak kebingungan menyisir sudut-sudut kota demi satu tabung gas.

    Gbr. Ulum warga Kel. Patokan Kec. Kraksaan

    “Saya bingung harus cari ke mana lagi. Sudah muter-muter, stoknya kosong semua,” keluh Ulum dengan raut wajah masygul.

    Kelangkaan ini bukan sekadar soal barang yang hilang, tapi juga harga yang melambung di luar nalar. Ulum mengaku terpaksa merogoh kocek hingga Rp25.000 demi bisa membawa pulang satu tabung melon. Angka ini melonjak tajam dari Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah, yang biasanya bertengger di kisaran Rp18.000 per tabung.

    Kronologi Kelumpuhan Dapur

    Kelumpuhan pasokan ini terpantau mulai terjadi sejak Kamis (19/3). Selama lima hari terakhir, warga dipaksa melakukan perburuan melelahkan. Berikut adalah potret krisis di lapangan:

    • Penyisiran Buntu: Pengecer kecil di area Kraksaan mayoritas memajang tumpukan tabung kosong dengan papan bertuliskan “Habis”.
    • Spekulasi Harga: Di tingkat pengecer liar, harga merangkak naik karena stok yang terbatas menjadi rebutan.
    • Efek Domino: Para pelaku UMKM makanan di pinggir jalan mulai mengeluhkan biaya produksi yang membengkak akibat mahalnya “bahan bakar” utama mereka.

    Menanti Tangan Dingin Pemerintah

    Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi mengenai penyebab pasti macetnya distribusi di wilayah Kraksaan. Apakah ada kendala logistik dari Pertamina, ataukah ada “tangan-tangan nakal” yang sengaja menimbun di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat?

    Warga seperti Ulum hanya berharap satu hal: distribusi segera normal. Tanpa intervensi cepat dari Bupati Probolinggo dan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) Kabupaten Probolinggo, dapur warga di Kraksaan dipastikan akan terus “dingin” meski harga terus memanas. (Red/Ir)