kabarbromo.com

Tag: Probolinggo

  • Sulap Dinding Gelora Merdeka Jadi Kanvas Kejujuran, Inovasi Inspektorat Probolinggo Panen Apresiasi

    PROBOLINGGO, kabarbromo.com — Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo menggelar Lomba Mural dalam rangkaian Probolinggo Anti Corruption Fest 2026 (Pariwara Antikorupsii 2026) di Gelora Merdeka Kraksaan, Kamis (10/9/2026). Ajang bertema gerakan antikorporasi dan integritas ini memperebutkan total hadiah sebesar Rp19,5 juta.

    Melalui kompetisi ini, dinding Gelora Merdeka Kraksaan disulap menjadi kanvas kejujuran. Pesan-pesan antikorupsi dan nilai-nilai integritas dituangkan secara visual oleh para peserta dalam bentuk karya seni mural yang sarat makna, sebagai media pengingat publik akan pentingnya budaya jujur.

    Inisiatif Inspektur Inspektorat Kabupaten Probolinggo, Imron Rosyadi, S.P., M.M., dalam mengemas kampanye integritas melalui media seni dan pelibatan masyarakat ini memantik apresiasi luas dari berbagai elemen masyarakat, ormas, dan aktivis di Kabupaten Probolinggo.

    Ketua LPBH PCNU Kraksaan, Khofy, S.H., M.H., menilai langkah Inspektorat sangat edukatif dan menyentuh akar rumput.

    “Inovasi Pak Imron Rosyadi bersama Inspektorat patut diacungi jempol. Edukasi antikorupsi lewat seni visual seperti mural ini jauh lebih mudah diterima publik, khususnya generasi muda,” ujar Khofy.

    Dukungan senada disampaikan oleh Ketua LSM AMPP, Lutfi Hamid. Menurutnya, pendekatan kreatif ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam keterbukaan dan penguatan budaya integritas.

    “Pak Imron berhasil membawa pendekatan baru yang segar. Anti-corruption fest ini tidak sekadar formalitas seremonial, tetapi menjadi gerakan kebudayaan yang nyata,” tegas Lutfi.

    Ketua Libas88 Nusantara, Muhyiddin, menambahkan bahwa giat ini menjadi bukti keterbukaan Inspektorat dalam merangkul semua elemen masyarakat.

    “Langkah nyata Inspektur Imron Rosyadi ini patut didukung penuh. Mengajak publik menyuarakan perlawanan terhadap korupsi lewat seni adalah bentuk transparansi dan edukasi publik yang sangat baik,” ungkap Muhyiddin.

    Sementara itu, Ketua Madas Nusantara, Kamil Wahyudi, S.H., dan Sekretaris Lembaga PSSA, Aris, juga menyampaikan apresiasi atas kepemimpinan Imron Rosyadi yang humanis dan progresif dalam upaya pencegahan korupsi di daerah.

    “Pengemasan acara Probolinggo Anti Corruption Fest 2026 ini sangat relevan dengan semangat zaman. Inspektorat di bawah kepemimpinan Pak Imron membuktikan bahwa kampanye pencegahan korupsi bisa dilakukan secara inklusif dan merangkul imajinasi warga,” jelas Kamil Wahyudi.

    Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Probolinggo, H. Samiran, S.H., menegaskan kesiapan organisasinya untuk terus mengawal dan mendukung langkah-langkah positif Inspektorat.

    “Kami sangat mengapresiasi terobosan Inspektur Imron Rosyadi, S.P., M.M. Ajang ini memperkuat komitmen bersama untuk mewujudkan Kabupaten Probolinggo yang jujur, transparan, dan berintegritas,” kata H. Samiran.

    Gelaran Probolinggo Anti Corruption Fest 2026 ini diharapkan tidak berhenti sebagai ajang kompetisi semata, melainkan menjadi pemantik konsistensi penegakan integritas dan budaya malu melakukan korupsi di seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Probolinggo. (Redaksi)

     

  • Imbas Tonase Tronton di Jalur Condong–Segaran: Perencanaan Logistik Proyek Dipertanyakan

    PROBOLINGGO, kabarbromo.com – Pengoperasian armada tronton berbobot tinggi oleh pelaksana proyek di jalur Condong–Segaran menuai perhatian publik. Langkah melintaskan kendaraan berat di jalur kelas III, yang diperuntukkan bagi muatan maksimal 8 ton, dinilai berisiko terhadap daya tahan infrastruktur jalan lokal.

    ​Meski dikabarkan telah mengantongi izin dispensasi dari instansi terkait, penggunaan armada kelas berat tersebut tetap dinilai riskan dari sudut pandang teknis sipil.

    ​Pengamat kebijakan publik, Kamil Wahyudi, menilai dokumen dispensasi tidak secara otomatis mengubah ketahanan fisik struktur jalan di lapangan.

    ​”Izin resmi tidak mengubah daya dukung aspal. Memaksakan beban puluhan ton di jalan kelas III berpotensi mempercepat kerusakan fasilitas umum, terlepas dari ada atau tidaknya lembar dispensasi,” ujar Kamil, Kamis (3/9/2026).

    ​Menurut Kamil, pengawasan di lapangan tidak akan berdampak signifikan selama beban muatan fisik yang melintas tetap melampaui ambang batas toleransi jalan.

    ​Soroti Perencanaan Logistik

    ​Kamil juga menyoroti strategi logistik kontraktor dan tim pengawas yang dinilai perlu mengadaptasi kondisi medan. Menurutnya, percepatan proyek hendaknya tidak mengabaikan kapasitas jalur yang dilalui.

    ​”Seharusnya pilihan armada disesuaikan dengan kapasitas jalur sejak tahap perencanaan. Pembangunan infrastruktur idealnya tidak sampai mengorbankan akses publik lain yang berujung pada kerugian masyarakat,” tegasnya.

    ​Ia mendesak pemerintah daerah lebih cermat melindungi aset publik agar anggaran daerah tidak terbeban pemeliharaan jalan yang rusak akibat muatan berlebih.

    ​Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih berupaya meminta konfirmasi dari pihak pelaksana proyek serta dinas terkait mengenai pertimbangan teknis penggunaan armada tronton dan mekanisme pengawasan di lapangan. (Fbl)

  • Gempur Rokok Ilegal, Bea Cukai Probolinggo Targetkan Penerimaan Rp1,4 Triliun

    PROBOLINGGO, kabarbromo.com – Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Probolinggo terus memperkuat pengawasan peredaran rokok ilegal sekaligus mengedukasi masyarakat mengenai ketentuan kepabeanan. Langkah ini dilakukan untuk mendukung optimalisasi penerimaan negara yang pada tahun 2026 ditargetkan mencapai Rp1,4 triliun.

    Upaya tersebut disampaikan melalui kampanye podcast “Gempur Rokok Ilegal” di LPPL Radio Bromo FM. Selain sosialisasi pemberantasan rokok ilegal, Bea Cukai Probolinggo juga memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait aturan barang bawaan penumpang dari luar negeri.

    Petugas Pelaksana Pemeriksa Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Bea Cukai Probolinggo Vicky Armando dan Arrizal menjelaskan wilayah kerja KPPBC Probolinggo meliputi Kota Probolinggo, Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Lumajang.

    Dari target penerimaan sebesar Rp1,4 triliun tersebut, sekitar Rp1,39 triliun berasal dari sektor Cukai Hasil Tembakau (CHT), sedangkan penerimaan Bea Masuk ditargetkan sekitar Rp10 miliar.

    “Penerimaan kepabeanan dan cukai merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk mendukung pembangunan, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan hingga infrastruktur. Sebagian penerimaan cukai juga dikembalikan ke daerah melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT),” jelas Vicky.

    Ia menerangkan, pemanfaatan DBHCHT diarahkan untuk tiga sektor utama, yakni 50 persen untuk kesejahteraan masyarakat, 40 persen bidang kesehatan dan 10 persen untuk penegakan hukum.

    Pada bidang kesejahteraan masyarakat, dana digunakan untuk peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri hasil tembakau serta program yang berkaitan dengan lingkungan sosial. Sementara pada bidang kesehatan dimanfaatkan untuk sarana dan prasarana kesehatan, pembayaran iuran jaminan kesehatan hingga program vaksinasi. Sedangkan pada bidang penegakan hukum, DBHCHT dimanfaatkan untuk mendukung sosialisasi ketentuan cukai serta pemberantasan peredaran rokok ilegal.

    Bea Cukai Probolinggo juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam memberantas rokok ilegal karena selain merugikan penerimaan negara, peredarannya juga mengganggu persaingan usaha yang sehat.

    Masyarakat dihimbau mengenali ciri-ciri rokok ilegal, seperti tidak dilekati pita cukai, menggunakan pita cukai palsu atau bekas, memakai pita cukai yang tidak sesuai peruntukan serta dijual dengan harga jauh di bawah kewajaran. “Jika masyarakat menemukan dugaan peredaran rokok ilegal, kami menghimbau agar segera melaporkan kepada Bea Cukai. Identitas pelapor akan dijamin kerahasiaannya,” ujar Arrizal.

    Pengaduan dapat disampaikan melalui layanan Bravo Bea Cukai 1500225 atau nomor pengaduan Bea Cukai Probolinggo di 089-8181-5599.

    Selain itu, Bea Cukai Probolinggo juga mengingatkan masyarakat mengenai ketentuan barang bawaan dari luar negeri. Untuk barang pribadi (personal use), penumpang memperoleh pembebasan Bea Masuk hingga USD500 per orang setiap perjalanan.

    Apabila nilai barang melebihi batas pembebasan, maka atas kelebihannya akan dikenakan Bea Masuk dan pajak impor sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara barang untuk tujuan perdagangan tidak termasuk dalam fasilitas pembebasan dan wajib memenuhi aturan kepabeanan.

    Khusus barang kena cukai, terdapat batas pembebasan tertentu, antara lain maksimal 1 liter minuman beralkohol untuk penumpang berusia 21 tahun ke atas serta batas maksimal hasil tembakau berupa 200 batang sigaret, 25 batang cerutu, 100 gram tembakau iris, 140 batang atau 40 kapsul rokok elektrik padat serta 30 mililiter rokok elektrik cair sistem terbuka atau 12 mililiter sistem tertutup.

    Melalui pengawasan dan edukasi yang berkelanjutan, Bea Cukai Probolinggo berharap tercipta kepatuhan masyarakat terhadap aturan kepabeanan dan cukai, sekaligus mendukung penerimaan negara yang pada akhirnya kembali dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. (Redaksi)

     

  • Pembongkaran Sabu 50 Gram di Pajarakan: Satresnarkoba Terus Kembangkan Jaringan, LPBH PCNU Kraksaan Apresiasi Kinerja Iptu Darmawan

    PROBOLINGGO, kabarbromo.com — Penangkapan dua pengedar narkotika jenis sabu berinisial AP dan H di Kecamatan Pajarakan mendapat perhatian publik. Satresnarkoba Polres Probolinggo memastikan proses penanganan perkara terus dikembangkan untuk membongkar alur peredaran yang lebih luas.

    Kapolres Probolinggo AKBP Asmida Rizki Siregar melalui Ps. Kasatresnarkoba Iptu Darmawan, S.H. menjelaskan, penangkapan bermula dari laporan masyarakat hingga petugas memergoki AP dengan barang bukti lima paket sabu seberat 50,71 gram dan pipet kaca. Pengangkapan kemudian dikembangkan hingga mencokok H dengan barang bukti uang tunai Rp2,2 juta hasil transaksi, timbangan digital, serta alat komunikasi.

    “Pemeriksaan masih terus berjalan secara mendalam. Kami tidak berhenti pada dua tersangka ini dan terus melakukan pengembangan untuk membongkar kemungkinan adanya pelaku atau jaringan lain yang lebih besar,” tegas Iptu Darmawan, S.H. kepada jurnalis di Mapolres Probolinggo.

    LPBH PCNU Kraksaan Apresiasi Respon Cepat Iptu Darmawan

    Keberhasilan jajaran Satresnarkoba Polres Probolinggo dalam mengamankan puluhan gram barang bukti tersebut mendapat apresiasi langsung dari Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBH PCNU) Kraksaan.

    Ketua LPBH PCNU Kraksaan, A. Mukhoffi, S.H., M.H., menilai respons cepat yang dipimpin oleh Iptu Darmawan, S.H. merupakan bentuk nyata komitmen kepolisian dalam memberantas peredaran gelap narkotika di wilayah hukum Probolinggo, khususnya kawasan Kraksaan dan Pajarakan.

    “Kami mengapresiasi tinggi kinerja dan ketegasan Iptu Darmawan, S.H. beserta tim Opsnal Satresnarkoba Polres Probolinggo. Langkah cepat bergerak dari aduan warga hingga berhasil menyita puluhan gram sabu siap edar ini patut diacungi jempol. Ini bukti nyata Polres Probolinggo hadir melindungi masyarakat dan generasi muda dari ancaman bahaya narkoba,” ujar A. Mukhoffi, S.H., M.H.

    Mukhoffi menambahkan, keberhasilan Operasi Tumpas Narkoba Semeru 2026 ini diharapkan semakin meningkatkan kepercayaan publik terhadap kepolisian, sekaligus menjadi momentum untuk memperketat pengawasan lingkungan dari peredaran barang haram tersebut.

    Kedua tersangka AP dan H saat ini ditahan di Rutan Polres Probolinggo dan dijerat Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika jo. UU Penyesuaian Pidana serta subsider KUHP dengan ancaman pidana hingga seumur hidup. (Redaksi)

     

  • Kasus Karhutla Bromo 2026: Kamil Wahyudi, S.H. Desak Polres Probolinggo Usut Tuntas Pelaku

    PROBOLINGGO, kabarbromo.com — Penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) pada Agustus 2026 memasuki babak baru. Setelah api berhasil dipadamkan total pertengahan Agustus lalu, fokus publik kini tertuju pada ketegasan aparat kepolisian dalam mengusut penyebab pasti serta pihak yang bertanggung jawab atas terbakarnya 1.120,3 hektare lahan konservasi tersebut.

    Karhutla yang berlangsung selama 13 hari itu tak hanya merusak vegetasi endemik dan habitat fauna langka, tetapi juga memukul sektor pariwisata. Penutupan sementara kawasan TNBTS berdampak langsung pada penurunan omzet pengusaha Jeep hingga 40 persen, pembatalan 3.445 tiket wisatawan, serta terhentinya mata pencaharian pelaku usaha kecil di sekitar kawasan Gunung Bromo.

    Sorotan tajam terhadap proses penegakan hukum salah satunya disampaikan oleh aktivis sekaligus pengamat hukum, Kamil Wahyudi, S.H. Pihaknya mendesak Polres Probolinggo untuk bekerja cepat dan transparan dalam mengungkap penyulut awal api, guna memastikan proses hukum berjalan tanpa tebang pilih.

    “Kerusakan ekosistem lebih dari seribu hektare dan rusaknya perekonomian warga lokal tidak boleh bermuara pada frasa ‘penyebab belum diketahui’. Polres Probolinggo harus mengusut tuntas hingga ke akar-akarnya, tanpa kompromi dan tanpa ada yang dilindungi,” ujar Kamil Wahyudi, S.H. saat memberikan keterangannya, Senin (31/8/2026).

    Kamil Wahyudi menambahkan, luasan lahan yang terbakar pada tahun ini melampaui insiden karhutla 2023 lalu. Menurutnya, penegakan hukum tak sekadar menyasar sanksi pidana, tetapi juga harus mempertimbangkan ganti rugi pemulihan lingkungan serta kerugian ekonomi yang dialami masyarakat sekitar.

    “Jika hukum terus lunak terhadap pelanggaran di kawasan konservasi, Bromo akan terus menjadi korban pengulangan bencana yang sama setiap tahunnya. Harus ada efek jera yang nyata,” tegasnya.

    Hingga saat ini, Balai Besar TNBTS bersama tim gabungan masih menghitung total nilai kerugian materiil maupun immaterial akibat kebakaran tersebut. Di sisi lain, proses penyelidikan oleh aparat kepolisian masih terus berjalan guna mengumpulkan bukti-bukti di lapangan.

    Masyarakat dan para pelaku pariwisata lokal kini menanti hasil penyelidikan resmi dari Polres Probolinggo. Penuntasan kasus secara transparan diharapkan mampu memberi rasa adil bagi warga terdampak sekaligus menjadi preseden penegakan hukum lingkungan yang tegas di kawasan cagar alam nasional. (Redaksi)

     

  • Ketua PCNU Kraksaan Imbau Publik Tak Berspekulasi soal Muktamar NU ke-35

    Jombang, kabarbromo.com — Proses perhelatan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU), riuh rendah perbincangan dan spekulasi publik, terutama dari pihak-pihak yang mendadak ‘menjadi pengamat’ dinamika internal organisasi, semakin mengemuka. Fenomena ini mendapat respons menohok dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kraksaan.Ketua Tanfidziyah PCNU Kraksaan, KH. Chafidzul Hakiem Noer (Gus Hafiz), menyikapi pola komunikasi publik yang dinilainya justru mendistorsi nilai-nilai dasar dan eksistensi jam’iyah NU. Ia menyoroti banyaknya pihak di luar struktur yang sibuk memberikan ramalan, kritik, hingga membangun narasi ketakutan terkait Muktamar.

    “Fenomena ini sungguh absurd,” tegas KH. Chafidzul Hakiem Noer. “Muktamar NU adalah mekanisme konstitusional sebuah organisasi sosial keagamaan yang sudah sangat mapan. Namun belakangan, panggung publik justru dipenuhi oleh pihak-pihak yang berbicara dengan nada seolah paling mengerti dan paling paham NU, padahal tidak memahami ranah keilmuan dan tradisi internalnya.”

    Dengan gaya kritik yang lugas, tajam, KH. Chafidzul Hakiem Noer menuntut agar para pengamat dadakan berhenti menebar opini yang tidak berdasar kepada NU. Menurutnya, dinamika NU memiliki logika internal dan dimensi spiritualitas yang tidak bisa diukur semata-mata dengan kalkulasi politik pragmatis.

    “Jangan sok jadi pengamat yang paling mengerti NU kalau nalarnya macet,” kritik KH. Chafidzul Hakiem Noer. “Ini adalah bentuk keangkuhan intelektual yang gersang. Kritik tentu boleh dan perlu, tetapi kritik tanpa metodologi, tanpa pemahaman ontologis, dan hanya berdasar pada asumsi serta ketakutan, itu bukan lagi analisis, melainkan sekadar kebisingan publik.”

    Dimensi Spiritual yang Tak Terpisahkan

    Lebih lanjut, sosok yang juga pengasuh Majelis Syubbanul Muslimin ini mengingatkan agar publik tidak memisahkan NU dari sejarah dan akar spiritualnya. NU didirikan oleh para ulama agung, termasuk Hadrotussyekh KH. Hasyim Asy’ari, dengan fondasi keumatan yang kokoh.

    “Kekhawatiran yang dibuat-buat soal masa depan NU menunjukkan dangkalnya pemahaman teologis-historis sebagian orang,” lanjutnya. “Ada ikatan spiritual yang menjaga rumah besar ini. NU bukan hanya soal manuver elit, tetapi sebuah ekosistem keimanan dan pengabdian yang dipayungi oleh doa para Masyayikh dan para Wali.”

    Mengawal Muktamar dengan Keheningan dan Keikhlasan

    PCNU Kraksaan mengimbau segenap warga Nahdliyin serta masyarakat luas untuk tidak mudah terpancing isu dan spekulasi spekulatif terhadap proses Muktamar NU ke-35.

    “Tidak usah khawatir berlebihan. Yakinlah, ada Hadrotussyekh KH. Hasyim Asy’ari dan para wali yang menjaga NU. Biarkan Muktamar berjalan di atas prinsip dan nalarnya sendiri. Bagi mereka yang hanya pandai berkomentar di luar, ada baiknya mengistirahatkan prasangka dan belajar menghormati rumah tangga organisasi lain,” pungkas KH. Chafidzul Hakiem Noer, pada Ahad (30/08/2026). (Redaksi)

     

  • Probolinggo SAE Carnival 2026: Menjadikan Kebudayaan Lokal sebagai Akar Pembangunan Daerah

    Probolinggo SAE Carnival 2026: Menjadikan Kebudayaan Lokal sebagai Akar Pembangunan Daerah

    PROBOLINGGO, kabarbromo.com — Kawasan Alun-Alun Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, berubah menjadi panggung kebudayaan terbuka pada Sabtu (29/8/2026) sore. Ribuan warga memadati sepanjang rute untuk menyaksikan helatan tahunan Probolinggo SAE Carnival 2026 yang digelar oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

    Pawai kebudayaan yang digelar secara gratis ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

    Perayaan tahun ini tidak sekadar menghadirkan arak-arakan seni visual, tetapi juga menegaskan pesan tentang pentingnya merawat identitas lokal di tengah arus modernisasi. Mengusung tema “Merawat Warisan Budaya Lokal Menuju Probolinggo SAE”, parade ini melibatkan lintas sektor—mulai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), instansi vertikal, fasilitas kesehatan, hingga asosiasi profesi seperti Himpunan Ahli Rias Pengantin Indonesia (HARPI).

    Secara keseluruhan, terdapat 15 kontingen gabungan yang berpartisipasi. Setiap kelompok menampilkan fragmen sejarah lokal, busana adat Nusantara, representasi keberagaman profesi, hingga sajian edukasi publik terkait kesehatan dan sejarah perjuangan kemerdekaan.

    Kebudayaan dan Modal Sosial

    Bupati Probolinggo dr. Mohammad Haris membuka langsung gelaran tersebut bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Sekretaris Daerah Ugas Irwanto. Pembukaan ditandai secara simbolis melalui pemukulan gong serta penampilan Marching Band Pondok Pesantren Raudlatul Jannah.

    Dalam sambutannya, pria yang akrab disapa Gus Haris tersebut menggarisbawahi bahwa perayaan kebudayaan harus ditempatkan sebagai ruang perekat sosial, bukan sekadar panggung kemewahan yang bersifat seremonial.

    “Ini bukan tentang pamer kemewahan, melainkan tentang kebersamaan dan kemajemukan. Budaya memberi kita akar, kreativitas memberi kita sayap, dan persatuan menentukan seberapa jauh kita terbang,” ujar Gus Haris.

    Ia menambahkan, tantangan pembangunan di daerah memerlukan landasan gotong royong serta partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat. Melalui kegiatan interaktif seperti Karnaval SAE, nilai kepedulian terhadap warisan tradisi diharapkan terus tumbuh dalam kehidupan sehari-hari.

    Antusiasme Warga

    Sejak sore hari, masyarakat berjejer di sepanjang trotoar Alun-Alun Kraksaan. Kehadiran ragam pertunjukan tarian daerah, peragaan busana tradisional se-Nusantara, hingga pameran simbol pertunjukan senjata tradisional khas daerah menjadi daya tarik tersendiri bagi warga lintas generasi.

    Bagi Pemkab Probolinggo, keberlanjutan acara ini diharapkan mampu menjadi pemantik kesadaran kolektif, khususnya bagi generasi muda, untuk tidak kehilangan pijakan sejarah di tengah perubahan zaman. Kebudayaan dipandang bukan sebagai artefak masa lalu, melainkan sebagai aset sosial yang terus bergerak dinamis menopang pembangunan daerah. (Redaksi)

  • Pengembalian Uang Tak Hapus Pidana, Kasus Solar Subsidi PT YTL Didorong Naik Penyidikan

    PROBOLINGGO, kabarbromo.com — Gelombang desakan agar Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Probolinggo menuntaskan penanganan dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar oleh PT YTL PLTU Paiton terus bergulir. Laskar Advokasi Siliwangi secara resmi meminta pihak kejaksaan tidak menghentikan perkara dan segera meningkatkan statusnya dari penyelidikan ke tahap penyidikan.

    Ketua Laskar Advokasi Siliwangi, Syaiful Bahri, menyatakan pihaknya telah melayangkan surat klarifikasi sekaligus desakan penegakan hukum kepada Kejari Kabupaten Probolinggo pada Jumat (21/8/2026). Menurutnya, pengembalian kerugian negara sebesar Rp.696,07 juta oleh pihak perusahaan tidak secara otomatis menghapus dugaan tindak pidana yang terjadi.

    “Pengembalian uang negara bukan menjadi alasan untuk menghapus dugaan tindak pidana, karena terdapat aspek pidana yang harus diuji melalui mekanisme hukum,” ujar Syaiful.

    Soroti Potensi Pelanggaran Hukum Acara

    Laskar Advokasi Siliwangi menilai tindakan PT YTL yang mendaftarkan 27 kendaraan operasional perusahaan ke aplikasi MyPertamina berpotensi melanggar Perpres Nomor 191 Tahun 2014. Penggunaan 56.994 liter solar bersubsidi untuk kepentingan korporasi tersebut dinilai mengarah pada dugaan pelanggaran Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, serta Pasal 20 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) terkait kejahatan korporasi.

    Syaiful mengingatkan adanya regulasi yang mengatur bahwa pemulihan keuangan negara tidak menggugurkan tuntutan pidana. Ia merujuk pada Pasal 4 UU Tipikor serta aturan dalam KUHAP Baru (UU No. 20 Tahun 2025) terkait batasan alasan penghentian perkara.

    “Kembalinya uang negara bukan berarti perbuatan pidananya menjadi hilang. Pengembalian tersebut hanya menjadi salah satu aspek dalam proses pembuktian,” tegasnya.

    Tiga Poin Tuntutan ke Kejaksaan

    Dalam kajian hukum yang disampaikan, Laskar Advokasi Siliwangi mendesak Kepala Kejari Kabupaten Probolinggo beserta tim penyelidik untuk mengambil tiga langkah tegas:

    • Melanjutkan Penyelidikan: Tidak menghentikan perkara hanya atas dasar adanya pengembalian dana kerugian negara.
    • Naik ke Penyidikan: Segera meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan demi menjamin kepastian hukum dan prinsip kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law).
    • Jadikan Bukti Transfer BarBuk: Menjadikan bukti transfer pengembalian uang sebesar Rp696.073.000 sebagai barang bukti yang sah untuk diuji di Pengadilan Tipikor.

    Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih berupaya mengonfirmasi pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo serta perwakilan PT YTL PLTU Paiton terkait desakan dan kajian hukum yang disampaikan oleh Laskar Advokasi Siliwangi tersebut. (Red)

     

  • Bea Cukai Probolinggo Dorong Warga Bersama Perangi Rokok Ilegal dan Cegah Penipuan

    Bea Cukai Probolinggo Dorong Warga Bersama Perangi Rokok Ilegal dan Cegah Penipuan

    KRAKSAAN, kabarbromo.com — Pemberantasan rokok ilegal membutuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk masyarakat. Edukasi mengenai hal tersebut disampaikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Probolinggo melalui talkshow interaktif di LPPL Radio Bromo FM 92,3 MHz, Rabu (12/8/2026).

    Talkshow bertajuk “Gempur Rokok Ilegal dan Penipuan” berlangsung selama satu jam, mulai pukul 10.00 hingga 11.00 WIB. Hadir sebagai narasumber Pelaksana Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Bea Cukai Probolinggo, Dwi Rahayu Nandayani dan Umi Mar’atun Sholihah.

    Dwi menjelaskan, wilayah pengawasan Bea Cukai Probolinggo meliputi Kota Probolinggo, Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Lumajang.

    Pada 2026, Bea Cukai Probolinggo mendapat target penerimaan negara sebesar Rp1,4 triliun. Angka tersebut terdiri dari penerimaan Bea Masuk sekitar Rp10 miliar dan Cukai Hasil Tembakau sebesar Rp1,39 triliun.

    Menurutnya, penerimaan cukai tidak berhenti sebagai penerimaan negara. Sebagian manfaatnya kembali kepada masyarakat melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

    Di Kabupaten Probolinggo, DBHCHT diarahkan pada tiga sektor utama, yakni kesejahteraan masyarakat sebesar 50 persen, kesehatan 40 persen dan penegakan hukum 10 persen.

    “Karena itu, keterlibatan masyarakat dalam memberantas rokok ilegal sangat penting. Penerimaan cukai dari produk legal turut menopang berbagai kebutuhan pembangunan dan pemulihan ekonomi daerah,” jelasnya.

    Sementara itu, Umi Mar’atun Sholihah mengingatkan masyarakat agar tidak sembarangan membeli produk hasil tembakau. Salah satu langkah sederhana adalah mengenali ciri-ciri rokok ilegal.

    Beberapa di antaranya adalah rokok tanpa pita cukai, menggunakan pita cukai bekas, pita cukai palsu, maupun pita cukai yang penggunaannya tidak sesuai peruntukan.

    Peredaran rokok ilegal juga bukan sekadar persoalan administrasi. Pelaku yang menjual atau mengedarkannya dapat berhadapan dengan sanksi pidana dan denda berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.

    Namun, edukasi Bea Cukai dalam talkshow tersebut tidak hanya berkaitan dengan rokok ilegal. Masyarakat juga diminta berhati-hati terhadap berbagai modus penipuan yang mencatut nama Bea Cukai.

    Sejumlah modus yang disebut antara lain love scam, lelang barang murah secara tertutup, toko online palsu hingga jasa membuka blokir IMEI.

    Menurut Umi, penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai biasanya memiliki pola tertentu. Pelaku menggunakan nomor pribadi, memberikan tekanan atau ancaman berupa denda maupun hukuman penjara, kemudian meminta korban mengirimkan sejumlah uang melalui rekening pribadi atau dompet digital.

    Masyarakat diminta tidak terburu-buru memenuhi permintaan tersebut.

    Bea Cukai memperkenalkan prinsip #StopCekLapor sebagai langkah sederhana menghadapi informasi mencurigakan.

    Stop, jangan langsung melakukan transfer atau mengikuti instruksi pelaku. Cek, pastikan informasi melalui kanal resmi Bea Cukai atau kantor Bea Cukai terdekat. Setelah itu, Lapor apabila ditemukan dugaan penipuan.

    “Masyarakat tidak perlu panik apabila menerima informasi yang mengatasnamakan Bea Cukai, terlebih jika disertai ancaman dan permintaan transfer. Hentikan komunikasi, lakukan pengecekan melalui saluran resmi dan laporkan jika terdapat indikasi penipuan,” tegas Umi.

    Melalui kegiatan tersebut, Bea Cukai Probolinggo berharap masyarakat tidak hanya menjadi konsumen yang lebih cermat, tetapi juga ikut berperan dalam memutus rantai peredaran rokok ilegal serta mencegah penipuan yang mengatasnamakan institusi pemerintah.

    Warga Kabupaten Probolinggo yang menemukan dugaan peredaran rokok ilegal atau penipuan dengan mengatasnamakan Bea Cukai dapat menyampaikan pengaduan melalui WhatsApp Bea Cukai Probolinggo di 089-8181-5599 atau melalui akun media sosial resmi @beacukaiprobolinggo.

    Dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat, pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal dan upaya perlindungan dari modus penipuan diharapkan dapat dilakukan secara bersama-sama. (Red)

     

  • Jalan Juanda Kraksaan Macet Parah Imbas Keberangkatan 460 Jamaah Umroh PT Nur Haramain Mulia

    Jalan Juanda Kraksaan Macet Parah Imbas Keberangkatan 460 Jamaah Umroh PT Nur Haramain Mulia

    Probolinggo, kabarbromo.com – Keberangkatan sebanyak ±460 jamaah umroh PT Nur Haramain Mulia memicu kemacetan parah di kawasan Jalan Ir. H. Juanda, Kelurahan Patokan, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, Rabu pagi (12/8/2026). Selain mengunci arus lalu lintas hingga ±2 kilometer, imbas kemacetan pada jam krusial ini menyebabkan banyak anak sekolah terlambat tiba di kelas.

    Penumpukan kendaraan pengantar jamaah mulai membludak sejak pukul 07.00 WIB. Banyaknya kendaraan roda empat yang memakan bahu jalan membuat ruas jalan utama menyempit drastis. Kemacetan lalu lintas bahkan memanjang hingga ke wilayah Kelurahan Sidomukti dan ruas jalan kabupaten sekitarnya.

    Anak Sekolah Terjebak, Warga Murka

    Dampak dari penumpukan kendaraan ini dirasakan langsung oleh masyarakat umum, khususnya para pelajar dan orang tua yang sedang mengantar anak ke sekolah pada jam sibuk pagi hari. Banyak siswa terpaksa tertahan di jalan akibat arus kendaraan yang tidak bergerak.

    “Jam masuk sekolah itu kan sekitar jam 07.00 WIB, sementara jalan sudah mati total dari jam yang sama. Banyak anak sekolah yang terjebak macet sampai terlambat masuk kelas,” keluh beberapa orang pengguna jalan.

    Tidak hanya di jalan raya, kekesalan banyak warga Kelurahan Patokan juga dipicu oleh ulah sebagian pemilik kendaraan pengantar yang memarkirkan mobil di halaman rumah warga.

    Tanggapan Pihak Manajemen PT Nur Haramain Mulia

    Menanggapi keluhan publik dan kekacauan arus lalu lintas ini, Komisaris PT Nur Haramain Mulia, KH. Dr. Mukhlisin Sa’ad, mengarahkan konfirmasi media kepada jajaran direksi operasional.

    “Alaikumussalam war wab. Terima kasih atas kesediaan untuk meminta info dari kami. Silakan langsung meminta informasi ke direksi terkait, yakni Direktur Operasional Haramain, Ustadz Moh. Rifa’i,” ujar KH. Dr. Mukhlisin Sa’ad.

    Saat dikonfirmasi terpisah, Direktur Operasional PT Nur Haramain Mulia, Moh. Rifa’i, menyatakan bahwa manajemen tengah melakukan koordinasi internal sebelum memberikan tanggapan resmi.

    “Waalaikumusslam, baik. Akan kami respon segera, setelah musyawarah pimpinan agar jelas,” tuturnya singkat.

    Hingga berita ini diturunkan, masyarakat dan pengguna jalan mendesak Dinas Perhubungan serta Kepolisian setempat untuk bertindak tegas menertibkan kantong parkir liar dan melakukan rekayasa lalu lintas setiap kali ada agenda pelepasan jamaah skala besar. (Red)

     

  • MUI Kabupaten Probolinggo Imbau Karnaval HUT RI Bebas dari Unsur Pornografi dan Kostum Waria, LIBAS88 Nusantara Nyatakan Dukungan

    PROBOLINGGO, kabarbromo.com – Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Probolinggo menyampaikan imbauan agar seluruh kegiatan karnaval dan perayaan HUT RI di wilayah Kabupaten Probolinggo tidak menampilkan unsur pornografi maupun peserta yang mengenakan kostum waria.

    Imbauan tersebut disampaikan sebagai bagian dari ajakan MUI untuk menjaga nilai-nilai agama, norma kesusilaan, serta ketertiban selama pelaksanaan perayaan kemerdekaan.

    Menanggapi hal tersebut, Ketua LSM LIBAS88 Nusantara, Ust. Muhyiddin, menyatakan dukungannya terhadap imbauan yang disampaikan MUI Kabupaten Probolinggo.

    “Kami dari LSM LIBAS88 Nusantara mendukung imbauan MUI Kabupaten Probolinggo. Menurut kami, perayaan kemerdekaan sebaiknya diisi dengan kegiatan yang edukatif, mencerminkan budaya bangsa, serta menghormati norma agama dan kesusilaan,” ujar Ust. Muhyiddin, Kamis (7/8/2026).

    Ia juga berharap imbauan tersebut mendapat perhatian dari pemerintah daerah dan seluruh panitia penyelenggara karnaval di tingkat kecamatan maupun desa.

    Menurut Ust. Muhyiddin, pemerintah daerah dapat mempertimbangkan penerbitan pedoman atau surat edaran sebagai acuan bagi panitia dalam menyelenggarakan kegiatan yang tertib, aman, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, pengawasan selama pelaksanaan kegiatan dinilai penting untuk mencegah potensi pelanggaran terhadap aturan maupun norma yang berlaku.

    LSM LIBAS88 Nusantara juga berharap seluruh elemen masyarakat dapat menjadikan momentum peringatan HUT RI sebagai sarana mempererat persatuan, menumbuhkan semangat nasionalisme, serta menghadirkan hiburan yang tetap menghormati nilai-nilai budaya, agama, dan etika di tengah masyarakat.

    Dengan adanya imbauan dari MUI Kabupaten Probolinggo serta dukungan dari berbagai elemen masyarakat, diharapkan seluruh rangkaian perayaan HUT RI di Kabupaten Probolinggo dapat berlangsung aman, tertib, dan kondusif dengan tetap menghargai keberagaman serta mematuhi peraturan yang berlaku. (Red)

     

  • Ketua Laskar Advokasi Siliwangi Soroti Tanggung Jawab Moral Ketua Dewan Penasehat Gerindra atas Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Pokir

    Ketua Laskar Advokasi Siliwangi Soroti Tanggung Jawab Moral Ketua Dewan Penasehat Gerindra atas Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Pokir

    PROBOLINGGO, kabarbromo.com – Pernyataan Ketua Dewan Penasehat DPC Partai Gerindra Kabupaten Probolinggo, Mohammad Haris, terkait perkara dugaan korupsi suap dana hibah Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019–2022 yang diduga menjerat Moch. Mahrus alias M. Mahrus Ali mendapat tanggapan dari Ketua Laskar Advokasi Siliwangi, Syaiful Bahri.

    Moch. Mahrus diketahui menjabat sebagai Bendahara DPC Partai Gerindra Kabupaten Probolinggo. Menurut Syaiful, jabatan tersebut merupakan posisi strategis sehingga tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab moral dan organisasi dalam proses rekrutmen maupun pembinaan kader.

    Syaiful menilai Ketua Dewan Penasehat memiliki peran penting untuk memastikan setiap figur yang dipercaya menduduki jabatan inti partai memiliki rekam jejak, integritas, dan komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih.

    “Ketua Dewan Penasehat memiliki tanggung jawab moral dan strategis untuk memastikan figur-figur yang masuk ke dalam struktur inti partai memiliki rekam jejak yang baik. Ketika seseorang yang kini berstatus tersangka dan ditahan oleh KPK sebelumnya dipercaya menjadi Bendahara Partai sekaligus anggota legislatif, maka mekanisme pengawasan dan uji integritas internal sudah sepatutnya dievaluasi,” ujar Syaiful, pada Rabu (5/8/2026).

    Ia menegaskan, kritik yang disampaikannya bukan dimaksudkan untuk menghakimi seseorang yang proses hukumnya masih berjalan, melainkan mendorong adanya evaluasi organisasi agar kepercayaan masyarakat terhadap partai politik tetap terjaga.

    Menurut Syaiful, status tersangka dan penahanan terhadap seorang pejabat struktural partai bukan semata-mata persoalan pribadi, melainkan juga menyangkut citra dan kredibilitas organisasi politik di mata publik.

    “Dalam berbagai kasus yang pernah terjadi di Indonesia, banyak partai politik mengambil langkah organisatoris berupa pemberhentian sementara terhadap kadernya setelah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan oleh penyidik. Langkah itu bukan berarti menyatakan yang bersangkutan bersalah, tetapi sebagai bentuk penghormatan terhadap proses hukum sekaligus menjaga marwah dan kredibilitas partai di hadapan masyarakat,” katanya.

    Ia berpandangan, langkah serupa layak dipertimbangkan oleh DPC Partai Gerindra Kabupaten Probolinggo terhadap pejabat partai yang tengah menjalani proses hukum, sambil tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.

    “Prinsip praduga tak bersalah harus dihormati. Namun prinsip tersebut tidak menghalangi organisasi untuk mengambil kebijakan administratif atau organisatoris demi menjaga integritas lembaga. Pemberhentian sementara berbeda dengan pemberhentian tetap. Itu merupakan langkah etik dan tata kelola organisasi,” tegasnya.

    Syaiful juga menilai narasi yang menyebut perkara tersebut semata-mata sebagai persoalan pribadi berpotensi menimbulkan persepsi bahwa organisasi melepaskan tanggung jawab moral terhadap figur yang sebelumnya diberi amanah menduduki jabatan strategis.

    “Publik tentu berharap ada evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme rekrutmen, pembinaan, dan pengawasan kader. Partai politik adalah pilar demokrasi sehingga sudah semestinya menjadi garda terdepan dalam membangun budaya antikorupsi dan pemerintahan yang bersih,” ujarnya.

    Meski demikian, Syaiful menegaskan dirinya tetap menghormati seluruh proses hukum yang sedang berlangsung dan menyerahkan pembuktian perkara kepada KPK serta pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat tanggapan lanjutan dari Mohammad Haris maupun pengurus DPC Partai Gerindra Kabupaten Probolinggo atas pandangan yang disampaikan Syaiful Bahri. Redaksi membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada seluruh pihak terkait sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. (Redaksi)