kabarbromo.com

Tag: Probolinggo

  • REPETISI DALAM PRAPERADILAN: DOKTRIN, LIMITASI, DAN DILEMATIKA NE BIS IN IDEM (Tanya Jawab dengan Ketua LPBH PCNU Kraksaan)

    BAGIAN I: ONTOLOGI PRAPERADILAN DAN PRINSIP DASAR

    Penanya (P): Assalamu’alikum, Ketua. Dalam ranah praktik bantuan hukum dan pendampingan perkara pidana yang ditangani oleh LPBH PCNU Kraksaan, belakangan ini timbul perdebatan mendasar terkait batas-batas prosedural pengajuan praperadilan. Pertanyaan teknis namun fundamental yang sering ditanyakan oleh warga maupun tim advokasi adalah: Apakah permohonan praperadilan dapat diajukan secara berulang kali oleh Pemohon yang sama terhadap Termohon yang sama? Bagaimana hukum acara pidana kita memandang konstruksi pengulangan ini dari kacamata doktrin dan dogmatika hukum?

    Ketua LPBH PCNU Kraksaan (K): Wa’alaikumsalam wr. wb. Pertanyaan Anda menyentuh jantung dari Hukum Acara Pidana (strafprocesrecht). Untuk menjawabnya secara jernih, kita harus menanggalkan cara berpikir yang intuitif dan kembali pada filsafat serta ontologi kehadiran pranata praperadilan itu sendiri.

    Praperadilan, sejak diserap ke dalam UU No. 8 Tahun 1981 dan diperluas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 hingga kini ditegaskan kembali dalam rumusan Pasal 158 KUHAP Baru, dirancang sebagai instrumen horizontal judiciary. Fungsi utamanya adalah due process control, sebuah mekanisme pengawasan judisial terhadap potensi kesewenang-wenangan aparat penegak hukum (due process of law) dalam melakukan tindakan upaya paksa (dwangmiddelen).

    Secara dogmatis, permohonan praperadilan dapat diajukan kembali secara berulang, namun tunduk pada syarat-syarat limitatif yang sangat ketat. Hukum Acara Pidana tidak mengenal larangan mutlak (absolute prohibition) bagi seseorang untuk mengajukan praperadilan lebih dari satu kali. Akan tetapi, keterbukaan ruang pengajuan berulang tersebut sangat bergantung pada dua kriteria esensial: sifat putusan praperadilan sebelumnya dan variabel objek serta dasar hukum (posita) yang diuji.

    BAGIAN II: RATIONALITY OF NE BIS IN IDEM DALAM LINGKUP HUKUM ACARA

    Penanya (P): Penjelasan yang sangat terstruktur, Ketua. Namun, jika permohonan praperadilan diperbolehkan diajukan berulang kali, bukankah hal itu berpotensi membentur asas Ne Bis In Idem sebagaimana diatur dalam asas umum hukum pidana dan kepastian hukum (rechtssicherheit)? Di mana titik temu antara kebebasan mengajukan kembali praperadilan dengan asas Ne Bis In Idem tersebut?

    Ketua LPBH PCNU Kraksaan (K): Di sinilah kerap terjadi kesalahpahaman konseptual (conceptual confusion). Kita harus membedakan secara tegas antara asas Ne Bis In Idem dalam hukum pidana material (substantive criminal law) dengan penerapan prinsip res judicata dalam hukum acara (procedural law).

    Dalam pidana material, sebagaimana tertuang dalam Pasal 76 KUHP lama maupun dalam Pasal 134 KUHP Baru, Ne Bis In Idem menghalangi seseorang diadili untuk kedua kalinya atas perbuatan pidana yang sama yang telah diputus dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

    Sementara dalam ranah praperadilan, objek yang diuji bukanlah kekonsistenan tindak pidana atau kesalahan terdakwa (schuld), melainkan absahnya suatu tindakan administratif penyidikan atau penuntutan. Penerapan asas Ne Bis In Idem atau res judicata dalam praperadilan baru bekerja apabila terdapat tiga kesamaan mutlak (Triple Identity):

    1. Subjek hukum yang sama (Pemohon dan Termohon sama);
    2. Objek sengketa yang sama (Tindakan upaya paksa atau penetapan yang sama); dan
    3. Alasan hukum serta bukti yang sama (Posita dan dasar pengujian yang tidak berubah).

    Jika Hakim Praperadilan pada perkara pertama telah menguji substansi pokok permohonan (pemeriksaan materiil) dan mengeluarkannya dalam bentuk putusan “Menolak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya”, maka tindakan penyidik pada momen tersebut dinyatakan sah demi hukum. Mengajukan kembali praperadilan dengan dasar, bukti, dan objek yang persis sama adalah bentuk abuse of process dan secara hukum harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima berdasarkan prinsip kepastian hukum.

    BAGIAN III: TIPOLOGI PUTUSAN DAN IMPLIKASI HUKUMNYA

    Penanya (P): Bagaimana jika putusan praperadilan yang pertama tidak masuk ke dalam pemeriksaan materi perkara, seperti putusan yang menyatakan permohonan Gugur atau Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard / NO)? Apakah Pemohon memiliki hak hukum mutlak untuk mengajukan kembali?

    Ketua LPBH PCNU Kraksaan (K): Jawaban tegasnya adalah: Ya, Pemohon berhak mengajukan kembali. Secara teoritis dan normatif, terdapat perbedaan mendasar antara putusan yang menolak materiil dengan putusan yang bersifat formil.

    • Pertama, Putusan Gugur. Berdasarkan Hukum Acara Pidana, permohonan praperadilan gugur apabila pokok perkara pidana telah mulai disidangkan di Pengadilan Negeri. Gugurnya praperadilan di sini adalah konsekuensi logis karena fokus pengadilan telah beralih dari pengawasan tindakan administratif menuju pembuktian materiil mengenai salah atau tidaknya terdakwa. Namun, jika gugur karena alasan teknis prosedural sebelum pokok perkara disidangkan, ruang tersebut belum tertutup sepenuhnya.
    • Kedua, Putusan Tidak Dapat Diterima (NO). Putusan NO menandakan bahwa permohonan mengandung cacat formil, misalnya error in persona, pemohon tidak memiliki legal standing, permohonan kabur (obscuur libel), atau terjadi kesilapan kewenangan relatif/absolut. Dalam amar putusan NO, Hakim sama sekali belum memeriksa materi dan substansi keabsahan upaya paksa tersebut. Karena hukum belum menilai substansi/materi objek perkara, maka tidak ada penghalang hukum bagi Pemohon untuk membenahi cacat formilnya dan mendaftarkan kembali permohonan praperadilan yang baru di pengadilan.

    BAGIAN IV: DILEMATIKA PENETAPAN TERSANGKA BERULANG DAN NOVUM

    Penanya (P): Mari kita ambil skenario yang sering dihadapi oleh tim advokasi di lapangan. Seorang tersangka memenangkan praperadilan dan penetapan tersangkanya dibatalkan oleh Hakim. Namun, beberapa hari kemudian penyidik menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru dan menetapkan kembali orang tersebut sebagai tersangka untuk kasus yang sama. Jika tersangka tersebut mengajukan praperadilan kedua melalui LPBH PCNU Kraksaan, bagaimana kedudukan hukum permohonan berulang tersebut?

    Ketua LPBH PCNU Kraksaan (K): Ini adalah isu klasik yang sangat krusial dalam perlindungan hak asasi pencari keadilan. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, serta Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 4 Tahun 2016, hukum acara kita telah menetapkan garis tegas.

    Penyidik memang tidak dilarang untuk menetapkan kembali seseorang menjadi tersangka setelah status tersangka sebelumnya dibatalkan oleh praperadilan. Namun, penetapan tersangka kembali itu wajib didasarkan pada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti baru yang sah (novum) yang berbeda dan terpisah dari alat bukti yang telah dibatalkan atau dinyatakan tidak sah dalam sidang praperadilan pertama.

    Dalam konteks inilah permohonan praperadilan kedua atau berulang menemukan urgensinya. Pemohon berhak penuh mengajukan praperadilan ulang untuk menguji: Apakah penyidik sungguh-sungguh memiliki 2 alat bukti baru yang berkualitas, ataukah penyidik hanya sekadar memoles ulang bukti-bukti lama yang sudah dinyatakan cacat hukum oleh hakim praperadilan terdahulu?

    Jika ternyata penyidik hanya menggunakan bukti lama tanpa ada novum yang substansial, maka praperadilan kedua wajib mengabulkan permohonan Pemohon dan membatalkan penetapan tersangka ulang tersebut demi menguji akuntabilitas penegakan hukum.

    BAGIAN V: PERLUASAN OBJEK PRAPERADILAN DALAM PASAL 158 KUHAP

    Penanya (P): Ketua, jika kita mencermati rumusan Pasal 158 KUHAP Baru, di sana diatur secara eksplisit mengenai wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya berbagai tindakan:

    Pasal 158 KUHAP Baru: Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini mengenai: a. sah atau tidaknya pelaksanaan Upaya Paksa; b. sah atau tidaknya penghentian Penuntutan atau penghentian Penyidikan; c. permintaan Ganti Rugi dan/atau Rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tahap Penyidikan atau Penuntutan; d. Penyitaan benda atau barang yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana; e. penundaan terhadap penanganan perkara tanpa alasan yang sah; dan f. penangguhan atau pembantaran Penahanan.

    Bagaimana ketentuan Pasal 158 ini memberikan ruang baru bagi pengajuan permohonan praperadilan berulang dalam satu rangkaian proses penyidikan?

    Ketua LPBH PCNU Kraksaan (K): Pasal 158 KUHAP Baru memuat kodifikasi dan perluasan wewenang praperadilan yang sangat progresif. Penataan ini menegaskan prinsip Kemandirian Objek Pengujian (Independent Grounds of Review).

    Setiap huruf dalam Pasal 158 huruf a sampai dengan huruf f merupakan objek hukum tersendiri (delineated legal object). Implikasi hukumnya terhadap kemungkinan praperadilan berulang adalah sebagai berikut:

    1. Diferensiasi Objek Pengujian: Seorang tersangka bisa saja mengajukan praperadilan pertama untuk menguji huruf (a) mengenai Sah atau tidaknya pelaksanaan Upaya Paksa (Penangkapan/Penahanan). Jika permohonan pertama ini ditolak karena hakim menilai penahanan sah, hak hukum tersangka tidak serta-merta gugur untuk mengajukan praperadilan kedua terkait huruf (d) apabila di kemudian hari penyidik melakukan Penyitaan benda atau barang yang tidak ada hubungannya dengan tindak pidana.
    2. Perlindungan Terhadap Undue Delay: Perhatikan Pasal 158 huruf (e): “penundaan terhadap penanganan perkara tanpa alasan yang sah”. Ini adalah norma baru yang diadopsi dari doktrin speedy trial dalam asas hukum internasional. Jika seorang tersangka gagal dalam praperadilan penetapan tersangka, lalu perkara tersebut gantung dan dibiarkan berlarut-larut tanpa kepastian hukum oleh penyidik selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun, tersangka berhak mengajukan praperadilan berulang dengan menggunakan objek huruf (e) ini.
    3. Karakteristik Pengujian Bertahap: Karena tindakan penyidikan berjalan secara dinamis dan bertahap (stage-by-stage), maka setiap tindakan penyidik yang berpotensi melanggar hak asasi manusia pada tahap yang berbeda melahirkan hak subjektif baru bagi warga masyarakat untuk mengajukan uji praperadilan.

    BAGIAN VI: SINTESIS DAN KESIMPULAN HUKUM

    Penanya (P): Dari seluruh uraian dogmatis dan konstruksi normatif yang telah Ketua paparkan, bagaimana LPBH PCNU Kraksaan merumuskan kesimpulan teoretis dan praktis mengenai pengajuan praperadilan berulang ini sebagai panduan advokasi?

    Ketua LPBH PCNU Kraksaan (K): Sebagai sintesis akhir, kita dapat meletakkan 3 (tiga) pilar kesimpulan hukum yang menjadi pijakan advokasi kita:

    1. Praperadilan Berulang Adalah Hak Prosedural yang Sah: Hukum Acara Pidana Indonesia tidak melarang pengajuan permohonan praperadilan secara berulang (repetitive pre-trial petition), sebab praperadilan adalah benteng perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap potensi kesewenang-wenangan kekuasaan negara (state coercion).
    2. Limitasi oleh Triple Identity dan Sifat Putusan: Permohonan berulang dilarang/akan ditolak apabila menguji objek, dasar hukum, dan bukti yang sama persis setelah adanya putusan yang menolak materiil (res judicata). Namun, permohonan berulang dibenarkan/dapat diterima apabila:
      • Putusan sebelumnya dinyatakan Gugur atau NO (Tidak Dapat Diterima);
      • Terbit tindakan/penetapan baru dari penyidik (termasuk penetapan tersangka ulang dengan klaim novum);
      • Objek yang diuji berbeda secara normatif berdasarkan rincian wewenang pada Pasal 158 KUHAP Baru (misalnya menguji penyitaan yang tidak relevan atau undue delay).
    3. Keseimbangan Antara Kepastian dan Keadilan: Hukum Acara Pidana harus menyeimbangkan dua nilai dasar: Kepastian Hukum (mencegah iktikad buruk manipulasi proses peradilan) dan Keadilan/Kemanusiaan (amar ma’ruf nahi munkar dalam ranah hukum). Dengan demikian, pengulangan praperadilan bukanlah bentuk pembangkangan hukum, melainkan mekanisme koreksi berkelanjutan atas tindakan penegakan hukum yang dinamis.

  • Diduga Abaikan Prosedur SPDP, Penetapan Tersangka WNA Asal Tiongkok Digugat Praperadilan di PN Kraksaan

    PROBOLINGGO, kabarbromo.com – Penetapan status tersangka terhadap seorang warga negara asing (WNA) asal Tiongkok, Dingbiao Cui alias Mr. Cui, beruntut panjang. Tim kuasa hukum pemohon resmi mengajukan gugatan praperadilan terhadap Kepolisian Resor (Polres) Probolinggo di Pengadilan Negeri (PN) Kraksaan atas dugaan tidak sahnya penetapan tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan.

    Gugatan yang terdaftar dengan nomor perkara 8/Pid.Pra/2026/PN.Krs tersebut mulai disidangkan pada Selasa (20/10/2026) pukul 10.00 WIB dengan agenda pembacaan permohonan praperadilan. Sidang dipimpin langsung oleh hakim tunggal Fendy Aditiya Siswa Yulianto, S.H., M.H.

    Alasan utama dilajukannya gugatan ini adalah tidak pernah disampaikannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada pihak pemohon sejak penyidikan dimulai oleh Satreskrim Polres Probolinggo. Padahal, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) serta ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan SPDP kepada terlapor atau tersangka dalam batas waktu yang ditentukan demi menjamin hak asasi dan kepastian hukum.

    Perkara ini bermula dari laporan polisi terkait dugaan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 KUHP yang dilaporkan oleh pelapor atas nama Suarni. Penyidik kemudian menetapkan Dingbiao Cui sebagai tersangka terhitung sejak 31 Januari 2026 berdasarkan Surat Ketetapan Tersangka Nomor: Sp.Tap/15/I/RES.1.6/2026/Satreskrim.

    Ketua Tim Kuasa Hukum pemohon, H. Samiran, S.H., menegaskan bahwa tindakan termohon (Penyidik Polres Probolinggo) yang tidak menyerahkan SPDP kepada kliennya merupakan pelanggaran prosedur yang fatal.

    “Prosedur hukum pidana harus dijalankan secara taat asas dan transparan. Klien kami tidak pernah menerima SPDP sejak awal proses penyidikan dimulai. Hak-hak hukum pemohon sesuai Putusan MK No.130/2015 dan Pasal 14 ayat (1) Perkap No.6/2019 diabaikan begitu saja. Oleh karena itu, kami menilai proses penetapan tersangka ini cacat hukum dan harus dibatalkan demi hukum,” ujar Samiran, S.H., Ketua Tim Kuasa Hukum pemohon seusai persidangan.

    Proses persidangan di PN Kraksaan dijadwalkan berlangsung secara maraton selama sepekan. Agenda dilanjutkan pada Rabu (21/10/2026) untuk penyampaian jawaban dari termohon, Kamis (22/10/2026) tanggapan/replik dari pemohon, serta Jumat (23/10/2026) untuk agenda duplik sekaligus pembuktian dari kedua belah pihak.

    Hakim tunggal dijadwalkan membacakan putusan akhir praperadilan ini pada Selasa, 27 Oktober 2026 mendatang. Pihak pemohon berharap pengadilan dapat memberikan keadilan dan menegakkan aturan hukum pidana secara murni dan konsekuen. (*)

     

     

  • Mendorong Potensi Ekonomi Lokal, Disporapar Kabupaten Probolinggo Gelar Sosialisasi Desa Wisata Tahap II Tahun 2026

    Mendorong Potensi Ekonomi Lokal, Disporapar Kabupaten Probolinggo Gelar Sosialisasi Desa Wisata Tahap II Tahun 2026

    PROBOLINGGO, kabarbromo.com – Dalam upaya mengakselerasi pengembangan potensi pariwisata berbasis masyarakat dan ekowisata di wilayah Jawa Timur, Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Probolinggo resmi menggelar kegiatan Sosialisasi Desa Wisata Tahap II Tahun 2026. Acara ini berlangsung hangat dan penuh semangat pada Senin, 19 Oktober 2026, dimulai pukul 08.00 WIB.

    Kegiatan yang mengusung tema “DEWI SAE: Desa Wisata Sejahtera, Amanah, Religius, Eksis, dan Berdaya Saing” ini dihadiri oleh sekitar 127 peserta undangan. Mereka terdiri dari perwakilan Pemerintah Desa (Pemdes) yang dihadiri langsung oleh para Kepala Desa, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), serta perwakilan dari berbagai Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo.

    Kepala Disporapar Kabupaten Probolinggo, Heri Mulyadi, menegaskan pentingnya kolaborasi dan akselerasi pengembangan desa wisata sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan di tingkat desa.

    “Pengembangan desa wisata merupakan langkah strategis untuk mengoptimalkan potensi lokal secara berkelanjutan. Melalui program DEWI SAE, kami berkomitmen mendampingi desa-desa di Kabupaten Probolinggo agar mampu mengelola potensi pariwisatanya secara profesional, berdaya saing, serta memberikan dampak ekonomi langsung bagi kemakmuran masyarakat desa,” ungkap Kepala Disporapar Kabupaten Probolinggo, Heri Mulyadi.

    Untuk memberikan pemahaman teknis dan operasional yang komprehensif, sosialisasi ini menghadirkan dua narasumber ahli di bidang pengembangan potensi desa dari Malang, yaitu Agus Wiyono, S.Pd. dan Agni Istighfar P., S.H., S.M.

    Dalam pemaparannya, Agus Wiyono, S.Pd. menekankan pentingnya inovasi dan daya tarik ekowisata berbasis pengalaman.

    “Desa wisata bukan sekadar menjual keindahan alam, melainkan menghadirkan pengalaman (experience) yang otentik bagi wisatawan. Penguatan kapasitas SDM serta konsistensi Pokdarwis dalam menjaga kelestarian lingkungan menjadi kunci utama agar desa wisata dapat tumbuh secara berkesinambungan,” ujar Agus Wiyono.

    Sementara itu, Agni Istighfar P., S.H., S.M. memaparkan materi dari sisi regulasi, legalitas, serta tata kelola kelembagaan desa wisata.

    “Aspek legalitas dan tata kelola yang transparan adalah pondasi penting. Dengan landasan hukum dan manajemen yang kuat, desa wisata tidak hanya eksis secara promosi, tetapi juga berdaya saing tinggi serta mampu menjalin kemitraan strategis secara aman dan berkelanjutan,” kata Agni Istighfar.

    Melalui penyelenggaraan Sosialisasi Desa Wisata Tahap II ini, diharapkan sinergi antara Pemdes, Pokdarwis, dan Pemkab Probolinggo dapat terus terjalin erat demi mewujudkan desa wisata yang mandiri dan berdaya saing global. (*)

     

  • Festival Coffee & Tobacco 2026 Digelar di Pantai Bohay Probolinggo

    PROBOLINGGO, kabarbromo.com — Festival Coffee & Tobacco 2026 akan digelar di kawasan Pantai Bohay, Kabupaten Probolinggo, pada 14 November 2026. Salah satu agenda utama dalam festival tersebut adalah Cup Tester Championship, kompetisi yang menguji kemampuan peserta dalam mengenali karakter dan profil cita rasa kopi.

    Kegiatan bertajuk Festival Coffee & Tobacco 7 Beach itu dipusatkan di kawasan Probolinggo Paradise, Harmoni, dan Pesona Wisata Bahari. Festival tersebut memadukan potensi komoditas lokal, khususnya kopi dan tembakau, dengan sektor pariwisata bahari.

    Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Probolinggo, Heri Mulyadi, menyambut penyelenggaraan festival tersebut.

    Menurut Heri, perpaduan komoditas unggulan daerah dengan destinasi wisata dapat menjadi salah satu upaya memperkenalkan potensi Kabupaten Probolinggo kepada masyarakat yang lebih luas.

    “Festival ini bukan sekadar kompetisi uji kepekaan indra pengecap, melainkan momentum strategis untuk mengangkat kekayaan cita rasa kopi lokal Probolinggo ke panggung nasional. Kami ingin Pantai Bohay tidak hanya dikenal karena keelokan alamnya, tetapi juga bertransformasi menjadi pusat edukasi dan destinasi wisata kopi yang membanggakan,” ujar Heri Mulyadi.

    Cup Tester Championship di Festival Coffee & Tobacco 2026

    Kompetisi Cup Tester Championship dirancang untuk menguji kemampuan peserta dalam mengidentifikasi profil dan karakter rasa kopi. Peserta dapat berasal dari kalangan profesional maupun pencinta kopi.

    Panitia menetapkan biaya registrasi sebesar Rp125 ribu. Peserta yang melakukan pendaftaran akan memperoleh sejumlah fasilitas, antara lain cupping spoon, lunch box, dan sertifikat.

    Panitia juga menyiapkan hadiah bagi peserta yang berhasil meraih posisi juara. Jumlah peserta dibatasi sehingga calon peserta perlu memperhatikan ketentuan dan informasi pendaftaran yang disampaikan penyelenggara.

    Festival Kopi dan Wisata Pantai Bohay Probolinggo

    Penyelenggaraan Festival Coffee & Tobacco 2026 tidak hanya menempatkan kopi sebagai bagian dari kompetisi. Kegiatan ini juga menghubungkan potensi komoditas lokal dengan destinasi wisata Pantai Bohay.

    Kopi dan tembakau merupakan komoditas yang memiliki keterkaitan dengan aktivitas ekonomi masyarakat di Kabupaten Probolinggo. Sementara itu, Pantai Bohay menjadi salah satu kawasan yang dapat dimanfaatkan sebagai ruang kegiatan pariwisata dan ekonomi kreatif.

    Melalui Festival Coffee & Tobacco 2026, pemerintah daerah dan penyelenggara diharapkan dapat memperluas pengenalan terhadap produk lokal sekaligus meningkatkan daya tarik wisata di Kabupaten Probolinggo.

    Bagi calon peserta yang membutuhkan informasi mengenai Cup Tester Championship, pendaftaran dan informasi teknis dapat dikonfirmasi kepada narahubung panitia, Fahri, melalui nomor +62 858-5398-7814.

    Festival Coffee & Tobacco 2026 dijadwalkan berlangsung pada 14 November 2026 di Pantai Bohay, Kabupaten Probolinggo. (*)

     

  • Rentan di Balik Wangi Anggaran: Menyoal Truk Sampah “Karatan” DLH Kabupaten Probolinggo

    Probolinggo, kabarbromo.com – Sebuah truk pengangkut sampah milik Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Probolinggo dengan nomor polisi N 8858 MP tertangkap kamera tengah melintas di jalanan kota pada Selasa, 6 Oktober 2026. Alih-alih menampilkan wajah pelayanan publik yang profesional dan bersih, kendaraan operasional yang mengangkut kontainer bertuliskan kode “A4” itu justru tampak sangat memprihatinkan. Badan kontainer penampung sampahnya berkarat di sekujur sisi, kusam, dan terkesan dibiarkan tanpa sentuhan perawatan berkala yang memadai.

    Pemandangan kontras ini langsung menampar realitas pengelolaan fasilitas publik di daerah. Berdasarkan data realisasi dan dokumen paket pengadaan DLH Kabupaten Probolinggo tahun anggaran 2026, pos anggaran yang bersinggungan langsung dengan penanganan kebersihan, pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA, serta pemeliharaan sarana prasarana penunjang tercatat menembus angka fantastis sebesar ±Rp1.812.730.390 (1,81 miliar rupiah) secara akumulatif.

    Rincian alokasi anggaran penanganan dan pemeliharaan persampahan tersebut terbagi ke dalam berbagai pos belanja strategis dengan melibatkan sejumlah penyedia rekanan, di antaranya:

    • Pengadaan Modal & Infrastruktur Persampahan: Belanja Modal Loader pada Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan (Kode RUP: 67262615) sebesar Rp294.150.000 yang dikerjakan oleh pihak penyedia G*** J*** G******; Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat dari sumber PAD (Kode RUP: 63549553) senilai Rp202.686.000 oleh M******* R********; serta Belanja Barang Serupa dari sumber SILPA (Kode RUP: 63549575) senilai Rp101.343.000 oleh penyedia yang sama.
    • Belanja Bahan Bangunan, Konstruksi & Perlengkapan: Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Persampahan dari PBH Pajak Rokok (Kode RUP: 63548410) sebesar Rp152.533.425 oleh M**** J*** dan Rp102.097.800 oleh M*******, serta dari sumber SILPA (Kode RUP: 63548385) sebesar Rp17.283.255 oleh M**** J***. Selain itu terdapat Belanja Perlengkapan Dinas Lapangan (Kode RUP: 63548992) sebesar Rp57.459.150 oleh K****** M*********.
    • Belanja Pemeliharaan Alat Besar & Angkutan: Belanja Pemeliharaan Alat Besar Darat Lainnya (Kode RUP: 63528552) sebesar Rp119.214.000 dan Suku Cadang Alat Besar (Kode RUP: 63498910) sebesar Rp98.790.000 yang digarap oleh S A**** E********** serta T M֑; Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Penumpang (Kode RUP: 63559351) sebesar Rp56.332.500 dan (Kode RUP: 63530948) sebesar Rp30.247.500 oleh S A**** E**********; serta pos Suku Cadang Alat Angkutan (Kode RUP: 63492904, 63497775, 63495903) dengan total puluhan juta rupiah oleh T K M*********.

    Menanggapi fenomena ini, Ketua Pusat Studi Supervisi dan Advokasi (PSSA), Achmad, S.H., melontarkan kritik tajam terhadap kinerja birokrasi DLH Kabupaten Probolinggo. Menurutnya, kondisi fisik truk sampah yang dibiarkan berkarat parah di tengah gelontoran anggaran pemeliharaan yang melampaui angka ±1,8 miliar rupiah mengindikasikan adanya anomali serius dalam prinsip pengadaan dan akuntabilitas publik.

    “Alokasi dana perawatan dan suku cadang yang menembus angka miliar rupiah itu seharusnya termanifestasi nyata pada kelayakan armada di lapangan. Jika truk operasional masih tampak babak belur dan tidak terawat, patut dipertanyakan ke mana aliran dana tersebut bermuara. Ini bukan sekadar kelalaian estetika, melainkan dugaan pelemahan pengawasan internal yang berisiko merugikan pelayanan publik,” tegas Achmad.

    Kondisi fisik kendaraan yang buruk ini memang bukan sekadar masalah pandangan mata. Bak truk yang keropos dan uzur berpotensi menimbulkan kebocoran limbah cair atau lindi sampah di sepanjang jalan raya, menebar bau busuk yang mengganggu warga, serta membahayakan keselamatan pengendara lain.

    Redaksi telah meminta tanggapan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo, namun masih belum direspon.

    Konfirmasi dari DLH diperlukan agar persoalan tersebut dapat dilihat secara utuh dan tidak berhenti pada kesan visual maupun perbandingan antara kondisi kendaraan dengan nilai anggaran yang tercatat.

    Publik Kabupaten Probolinggo kini menuntut transparansi penuh dari instansi berwenang. Anggaran publik yang besar harus berbanding lurus dengan kualitas pelayanan dan kelayakan sarana di lapangan, bukan sekadar menjadi angka administratif di atas kertas sementara armada operasional terus merana diabaikan. (Redaksi)

     

  • TOL PROSIWANGI SEGMEN GENDING-PAITON BISA DILINTASI GRATIS MULAI 30 SEPTEMBER 2026

    PROBOLINGGO, kabarbromo.com — PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi (JPB) resmi mengumumkan rencana pengoperasian Jalan Tol Probolinggo – Situbondo – Banyuwangi (Prosiwangi) untuk Segmen Gending – Simpang Susun (SS) Kraksaan – SS Paiton mulai Rabu, 30 September 2026, pukul 10.00 WIB. Menariknya, selama masa sosialisasi 14 hari kalender, pengguna jalan dapat melintasi ruas tol sepanjang 23,515 kilometer tersebut tanpa dikenakan tarif alias gratis.

    Kepastian pengoperasian ini tertuang dalam surat resmi PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi Nomor DU.PP.02.02.662 tertanggal 28 September 2026 yang ditujukan kepada Bupati Probolinggo. Surat tersebut merujuk pada rujukan dari Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Nomor BM0702/B/TI/2026/254 tanggal 25 September 2026.

    “Telah disampaikan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 7674/KPTS/Mn/2026 tentang Penetapan Pengoperasian Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi Segmen Gending-Simpang Susun Kraksaan-Simpang Susun Paiton,” tulis dokumen tersebut.

    Berdasarkan Keputusan Menteri (Kepmen) Operasi tersebut, ruas tol sepanjang 23,515 km ini dinyatakan telah memenuhi persyaratan laik fungsi secara teknis, administratif, maupun sistem operasi tol.

    Selain penetapan pengoperasian, Menteri Pekerjaan Umum juga mengeluarkan Kepmen Nomor 7683/KPTS/Mn/2026 yang mengatur tentang penetapan golongan jenis kendaraan bermotor beserta besaran tarif. Sesuai ketentuan, PT JPB diwajibkan melakukan sosialisasi mencakup sistem transaksi, golongan kendaraan, hingga besaran tarif selama 14 hari kalender sejak Kepmen ditetapkan.

    Selama masa sosialisasi yang dimulai pada Rabu esok pukul 10.00 WIB, masyarakat dan pengguna jalan dapat memanfaatkan ruas Tol Gending – SS Kraksaan – SS Paiton ini secara gratis sebelum nantinya diberlakukan tarif resmi. (Redaksi)

     

  • Jeda Visite 33 Jam Dipersoalkan, Kuasa Hukum Minta Inspektorat Audit Penanganan Pasien di RSUD Waluyo Jati

    PROBOLINGGO, kabarbromo.com –

    Penanganan seorang pasien korban kecelakaan lalu lintas di UOBK RSUD Waluyo Jati Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, dilaporkan ke Inspektorat Kabupaten Probolinggo.

    Tim kuasa hukum keluarga pasien meminta Inspektorat melakukan audit investigatif terhadap dugaan ketidaksesuaian prosedur dalam penanganan pasien yang kemudian meninggal dunia.

    Permohonan tersebut diajukan melalui surat tertanggal 28 September 2026 oleh Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Achmad Mukhoffi, S.H., M.H. & Rekan, yang bertindak untuk kepentingan Misyatun (istri dari pasien an. Pauzi), warga Desa Alassumur Lor, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo.

    Advokat Achmad Mukhoffi mengatakan, pengaduan tersebut berkaitan dengan penanganan pasien sejak 8 September 2026 setelah mengalami kecelakaan lalu lintas dalam kondisi tidak sadarkan diri.

    Pasien menjalani perawatan hingga dinyatakan meninggal dunia pada 12 September 2026. Berdasarkan resume medis yang disebut dalam pengaduan, diagnosis akhir pasien tercatat Multiple Organ Failure + Sepsis et causa Multipel Trauma Berat.

    Menurut kuasa hukum, terdapat empat dokter penanggung jawab pasien (DPJP) dari sejumlah bidang spesialis, yakni bedah umum, bedah saraf, orthopedi dan traumatologi, serta anestesi dan terapi intensif.

    Namun, tim kuasa hukum mempertanyakan pola pemantauan dan evaluasi medis selama pasien menjalani perawatan.

    Kuasa Hukum Persoalkan Jeda Visite

    Salah satu hal yang diminta untuk diaudit adalah dugaan tidak adanya kunjungan langsung (visite) oleh sejumlah DPJP selama sekitar ± 33 jam ketika kondisi pasien disebut berada dalam keadaan kritis.

    “Dalam fakta perawatan medis nyata di ruang inap, selama durasi waktu sekitar ± 33 jam berturut-turut, pasien tidak pernah dilakukan visitasi langsung (visite) maupun evaluasi klinis tatap muka oleh sekurang-kurangnya tiga dokter spesialis DPJP yang ditunjuk,” kata Achmad Mukhoffi dalam keterangannya, pada Senin (28/09/2026).

    Menurut dia, persoalan tersebut perlu diverifikasi melalui rekam medis, catatan perkembangan pasien, jadwal dan log kunjungan dokter, serta keterangan pihak-pihak yang terlibat dalam pelayanan.

    Mukhoffi mengatakan pihaknya tidak bermaksud menyimpulkan penyebab kematian pasien hanya berdasarkan satu aspek pelayanan. Karena itu, menurut dia, diperlukan pemeriksaan oleh pihak yang berwenang untuk mengetahui apakah terdapat pelanggaran terhadap standar pelayanan medis maupun administrasi rumah sakit.

    “Hubungan medis merupakan perikatan upaya, bukan perikatan hasil. Karena itu, yang kami minta diperiksa adalah apakah kewajiban profesional, standar pelayanan, dokumentasi medis, dan tata kelola pelayanan telah dijalankan sebagaimana mestinya,” ujarnya.

    Minta Inspektorat Bentuk Tim Audit

    Melalui pengaduan tersebut, kuasa hukum meminta Inspektorat Kabupaten Probolinggo selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melakukan pemeriksaan terhadap tata kelola pelayanan yang berkaitan dengan kasus tersebut.

    Objek yang diminta diperiksa antara lain pihak manajemen RSUD Waluyo Jati, Komite Medis, DPJP yang menangani pasien, serta dokumen Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi (CPPT).

    Kuasa hukum juga meminta dilakukan penelusuran terhadap dokumentasi visite, termasuk kesesuaian antara catatan pelayanan dengan pelaksanaan pelayanan secara faktual.

    Selain itu, mereka meminta pemeriksaan terhadap administrasi klaim insentif atau jasa pelayanan medis dokter yang berkaitan dengan perawatan pasien, termasuk kesesuaian dokumentasi pelayanan dengan pembayaran apabila memang terdapat klaim tersebut.

    Menurut Mukhoffi, pemeriksaan diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh pelayanan yang diberikan kepada pasien telah memenuhi standar pelayanan dan prinsip akuntabilitas.

    Ia juga meminta hasil pemeriksaan nantinya disampaikan secara transparan kepada keluarga pasien sesuai ketentuan yang berlaku.

    Inspektorat Pelajari Pengaduan

    Inspektur Inspektorat Kabupaten Probolinggo Imron Rosyadi membenarkan adanya laporan tersebut. Namun, ia mengatakan belum memeriksa secara langsung isi surat pengaduan yang disampaikan kuasa hukum.

    “Belum saya cek secara langsung surat pengaduannya. Nanti akan kami pelajari isinya dan proses sesuai prosedur pemeriksaan yang berlaku,” ujar Imron. (Redaksi)

     

  • LSM AMPP Siapkan Pulbaket terhadap 89 Paket Pengadaan Langsung di Kabupaten Probolinggo

    PROBOLINGGO, kabarbromo.com — Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Masyarakat Peduli Probolinggo (LSM AMPP) menyiapkan langkah pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket) terhadap sejumlah paket pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan melalui metode pengadaan langsung di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

    Ketua LSM AMPP Luthfi Hamid mengatakan, pulbaket tersebut dilakukan untuk menelusuri kesesuaian antara data pengadaan dengan kondisi pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

    Berdasarkan data rekapitulasi pengadaan yang menjadi bahan telaah LSM AMPP yg diupdate hingga tanggal 23 September 2026, terdapat 89 paket pekerjaan dengan total nilai sekitar Rp14,027 miliar yang tercatat menggunakan metode pengadaan langsung pada tahun anggaran berjalan.

    “Data yang kami miliki akan kami telaah dan cocokkan dengan kondisi di lapangan. Kami ingin memastikan apakah pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan dokumen pengadaan, spesifikasi teknis, volume, serta ketentuan yang berlaku,” kata Luthfi, Rabu (23/09/2026).

    Dinas Pendidikan dan Pertanian

    Data tersebut menunjukkan paket pengadaan langsung tersebar pada sekitar 20 satuan kerja perangkat daerah.

    Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tercatat memiliki 35 paket dengan nilai sekitar Rp6,29 miliar. Selanjutnya, Dinas Pertanian tercatat memiliki 17 paket dengan nilai sekitar Rp2,73 miliar.

    Sementara itu, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan tercatat memiliki 11 paket senilai sekitar Rp1,27 miliar, sedangkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tercatat memiliki 6 paket dengan nilai sekitar Rp1 miliar.

    Adapun paket pada 16 satuan kerja lainnya tercatat sekitar 20 paket dengan nilai sekitar Rp2,73 miliar.

    Menurut Luthfi, angka tersebut masih menjadi bahan awal untuk dilakukan penelusuran lebih lanjut dan belum dapat disimpulkan sebagai bentuk pelanggaran.

    “Pengadaan langsung memiliki ketentuan dan batas nilai tertentu. Karena itu, kami akan melihat dokumen dan pola pengadaannya secara utuh. Termasuk apakah terdapat kesamaan pekerjaan, lokasi, waktu pelaksanaan, atau penyedia yang perlu ditelusuri lebih lanjut,” ujarnya.

    Cek Kondisi Fisik hingga Dokumen Pengadaan

    Luthfi mengatakan, tim AMPP tidak hanya mengandalkan data administrasi. Tim juga berencana melakukan pengecekan terhadap sejumlah lokasi pekerjaan yang masuk dalam daftar telaah.

    Pengecekan tersebut antara lain menyangkut kesesuaian pekerjaan fisik dengan spesifikasi teknis dan volume yang tercantum dalam dokumen pengadaan.

    Beberapa pekerjaan yang akan menjadi bagian dari penelusuran antara lain rehabilitasi ruang kelas, pekerjaan jaringan irigasi, serta pembangunan atau peningkatan jalan usaha tani.

    Selain kondisi fisik, AMPP juga akan menelaah informasi mengenai penyedia jasa, nilai pekerjaan, waktu pelaksanaan, serta status paket yang tercatat masih berjalan maupun telah selesai.

    “Kami tidak ingin membuat kesimpulan sebelum ada verifikasi. Kalau memang sesuai, tentu harus disampaikan sesuai fakta. Tetapi apabila ditemukan ketidaksesuaian, data dan bukti itulah yang akan menjadi dasar langkah berikutnya,” kata Luthfi.

    Ia menambahkan, apabila dalam proses pulbaket ditemukan dugaan pelanggaran berdasarkan bukti yang dapat diverifikasi, pihaknya akan mempertimbangkan menyampaikan hasil telaah tersebut kepada instansi atau aparat yang berwenang.

    “Kami akan bekerja berdasarkan data dan bukti. Kalau ada temuan yang memang memenuhi unsur untuk dilaporkan, tentu akan kami tindak lanjuti melalui mekanisme yang sesuai,” ujarnya.

    Hingga berita ini ditulis, data mengenai 89 paket tersebut masih menjadi bahan telaah LSM AMPP. Status dan pelaksanaan masing-masing paket perlu dikonfirmasi melalui dokumen pengadaan serta pemeriksaan kondisi pekerjaan di lapangan sebelum dapat ditarik kesimpulan mengenai ada atau tidaknya pelanggaran. (Redaksi)

     

  • Diduga Menyalahgunakan Kewenangan, Oknum Polisi di Probolinggo Didesak Dimutasi Out of Area

    PROBOLINGGO, kabarbromo.com — Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Masyarakat Peduli Probolinggo (LSM AMPP) mendesak Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajaran Divisi Propam Polri untuk menjatuhkan sanksi mutasi keluar daerah terhadap Aipda RSH, anggota Polisi di Polres Probolinggo. Desakan ini mengemuka setelah Aipda RSH diduga menyalahgunakan kewenangan dengan mengamankan seseorang dan satu unit kendaraan roda empat tanpa dasar hukum yang jelas.

    Ketua LSM AMPP H. Lutfi Hamid menyampaikan, tuntutan resmi tersebut dilayangkan melalui surat pengaduan bernomor 021/IX/2026/Dumas AMPP yang ditujukan langsung kepada Kapolri, Wakapolri, Kadivpropam Polri, hingga jajaran pejabat utama Divpropam Polri di Jakarta.

    Langkah LSM AMPP ini merespons terbitnya surat klarifikasi dari Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) RI Nomor: B-1256/DT.01.06/8/2026 tertanggal 20 Agustus 2026. Surat Kompolnas tersebut menindaklanjuti laporan masyarakat atas nama Gigit Hermanto terkait dugaan pelanggaran prosedur oleh oknum kepolisian setempat.

    “Berdasarkan hasil klarifikasi Kompolnas dan audit investigasi internal Sipropam Polres Probolinggo, Aipda RSH diduga menggunakan kewenangan sebagai anggota Polri untuk mengamankan orang dan barang tanpa dasar hukum. Tindakan tersebut diduga melanggar Kode Etik Profesi Polri,” ujar Lutfi Hamid saat dikonfirmasi, Selasa (22/09/2026).

    Sita Mobil dan Amankan Warga

    Kasus ini bermula dari penerbitan Surat Perintah Tugas Kapolres Probolinggo Nomor: Sprin/23/V/RES.1.24/2026/Sipropam tertanggal 30 Mei 2026. Atas dasar perintah tersebut, Seksi Propam Polres Probolinggo melakukan audit investigasi dan memeriksa sejumlah saksi dari unsur masyarakat sipil maupun personel kepolisian.

    Dalam proses pemeriksaan tersebut, petugas mengamankan serta meneliti satu unit mobil Honda Mobilio warna putih tahun 2019 dengan nomor polisi L 1406 EI. Hasil pemeriksaan ditemukan dugaan adanya tindakan abuse of power atau penyalahgunaan wewenang di luar prosedur hukum (unlawful action) yang diduga dilakukan oleh oknum Aipda RSH tersebut. Saat ini, terduga pelanggar tengah menjalani proses pemeriksaan sidang Kode Etik Profesi Polri di Sipropam Polres Probolinggo.

    Cegah Konflik Kepentingan

    Meski proses etik internal di tingkat Polres Probolinggo sedang berjalan, LSM AMPP menilai tindakan penanganan di tingkat lokal belum cukup untuk memulihkan kepercayaan publik dan meredam gejolak sosial di masyarakat.

    Lutfi menegaskan, sanksi mutasi ke luar wilayah hukum Polres Probolinggo sangat krusial untuk mencegah timbulnya konflik kepentingan (conflict of interest) serta intervensi psikologis terhadap korban maupun saksi-saksi.

    “Tindakan sewenang-wenang dengan menggunakan atribut kepolisian tidak hanya merusak marwah institusi Polri, tetapi juga menimbulkan rasa takut di tengah masyarakat. Kami meminta pimpinan Polri dan Bidpropam Polda Jatim mengambil langkah tegas berupa mutasi keluar daerah sebagai bentuk pendidikan organisasi dan sterilisasi wilayah dari pengaruh terduga pelanggar,” tegas Lutfi.

    LSM AMPP berharap Mabes Polri dan Polda Jawa Timur dapat bersikap objektif dan transparan dalam mengawal penegakan kode etik ini, sejalan dengan semangat reformasi kultural Polri Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan). (Redaksi)

     

  • Polemik Anggaran Perjadin ke China: Sekda Probolinggo Sebut Diberikan ke Ketua Delegasi, Aktivis Beberkan Temuan RUP

    ​PROBOLINGGO, kabarbromo.com — Klarifikasi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo, H. Ugas Irwanto, S.Sos., M.Si. mengenai alokasi anggaran perjalanan dinas (perjadin) luar negeri ke China menuai sorotan tajam. Pernyataan awal yang mengesankan total anggaran Rp 300 juta lebih hanya terserap Rp 97 juta untuk agenda rombongan justru dinilai memicu simpang siur akuntabilitas publik.
    ​Melalui video klarifikasi yang beredar sejak Senin (14/9/2026), Ugas mengonfirmasi adanya alokasi awal senilai Rp 300 juta lebih untuk rombongan delegasi penanganan potensi investasi dari China. Dari pagu tersebut, Ugas mengklaim dana yang terpakai sekitar Rp 97 juta.
    ​Namun, dalam rincian penjelasan berikutnya, fakta sebenarnya terkuak bahwa dana senilai Rp 97 juta itu bukan untuk pembiayaan keseluruhan rombongan, melainkan hanya dibayarkan kepada satu orang, yakni Hamim selaku Ketua Delegasi.
    ​Ugas menerangkan, kunjungan kerja ini diawali dari undangan salah satu gubernur di China kepada Bupati Probolinggo guna mempertemukan Pemkab dengan investor luar negeri.
    ​”Karena izin Bapak Bupati tidak di-ACC, maka diutus delegasi yang mewakili Pemkab Probolinggo,” terang Ugas saat dikonfirmasi.
    ​Skema Pembiayaan Rombongan yang Terpisah
    ​Ugas merinci terdapat lima orang yang ditugaskan dalam rombongan delegasi ke China: ​Hamim (Ketua Delegasi), ​Kepala Bapelitbangda, Kepala Dinas PUPR  ​Ketua KADIN, ​Billi (Penerjemah).
    ​Ia menjelaskan bahwa pencairan Rp 97 juta murni merupakan alokasi perjadin dan uang saku khusus untuk Hamim. Sementara itu, biaya perjalanan pejabat teknis lainnya dipecah dan dibebankan ke pos OPD masing-masing.
    ​”Kalau Kepala PUPR dan Kepala Bapelitbangda, perjadinnya menggunakan anggaran OPD masing-masing. Untuk Ketua KADIN dan penerjemah menanggung biaya sendiri. Akomodasi selama di China ditanggung pengundang, tetapi tiket pesawat kita bayar sendiri,” ujar Ugas.
    ​Tanggapan Menohok Kamil Wahyudi: “Diduga Bentuk Penyamaran Total Anggaran”
    ​Klarifikasi dari pihak Sekda tersebut direspon secara kritis dan menohok oleh praktisi hukum sekaligus aktivis pemerhati anggaran Probolinggo, Kamil Wahyudi, S.H.
    ​Kamil menilai narasi yang disampaikan Sekda merupakan bentuk narasi yang berpotensi misleading. Menurutnya, klaim seolah-olah seluruh kegiatan kunjungan ke China hanya menghabiskan Rp 97 juta adalah pembenaran yang runtuh saat dikaji struktur penganggarannya.
    ​”Pernyataan Sekda bahwa anggaran Rp 300 juta lebih itu terpakai Rp 97 juta jelas diduga menyamarkan realisasi beban APBD sesungguhnya,” tegas Kamil saat dikonfirmasi media.
    ​”Publik digiring seolah-olah Pemkab telah melakukan efisiensi anggaran hingga dua pertiga dari pagu. Padahal, angka Rp 97 juta itu hanya untuk satu individu, sementara Kepala PUPR dan Kepala Bapelitbangda menggunakan porsi anggaran dinas (OPD) masing-masing yang berdiri sendiri,” tambah Kamil.
    ​Beberkan Data RUP Dinas PUPR
    ​Untuk memperkuat argumentasinya, Kamil membeberkan bukti pencatatan resmi pada sistem pengadaan pemerintah. Ia menemukan adanya alokasi anggaran perjalanan dinas luar negeri terpisah yang melekat pada Dinas PUPR Kabupaten Probolinggo.
    ​Berdasarkan data Rencana Pengadaan dengan Kode RUP 43564408, tercatat paket Perjalanan Dinas Luar Negeri pada Dinas PUPR dengan pagu anggaran Rp 100 juta. Paket pengadaan tersebut memiliki nilai realisasi sebesar Rp 75 juta melalui metode swakelola, dengan penyedia atas nama Hengki Cahjo Saputra, yang statusnya hingga saat ini masih berjalan pada tahapan kontrak.
    ​Kamil pun mempertanyakan transparansi serta keabsahan skema swakelola tersebut dalam mata anggaran perjalanan dinas aparatur negara.
    ​”Ini baru dari satu OPD, yakni Dinas PUPR senilai Rp 75 juta. Bagaimana dengan Bapelitbangda?. Jika semua item ini dijumlahkan, total APBD yang tergerus untuk rombongan ke China jelas berada jauh di atas Rp 97 juta,” sentil Kamil.
    ​Kamil juga menyoroti penggunaan metode swakelola dengan pihak penyedia perseorangan pada paket perjalanan dinas luar negeri di RUP tersebut.
    ​”Bagaimana mungkin perjalanan dinas pejabat daerah dialokasikan lewat metode swakelola dengan penyedia perorangan??. Apa ini tidak menabrak kaidah tata kelola keuangan daerah dan aturan pengadaan barang/jasa pemerintah??. Kita mendesak Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk turun tangan melakukan audit investigatif atas pemecahan mata anggaran ini,” pungkas Kamil. (Redaksi)

  • BPK dan APH Didesak Usut Pengadaan Sound System Reses DPRD Probolinggo

    PROBOLINGGO, kabarbromo.com — Praktik pengadaan barang dan jasa di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2026 menjadi sorotan tajam. Pengalokasian anggaran sebesar Rp309,24 juta yang terbagi ke dalam 31 paket e-Purchasing untuk sewa alat pengeras suara (sound system) reses dinilai mengindikasikan modus pemecahan paket (splitting) guna menghindari mekanisme tender terbuka.

    ​Berdasarkan penelusuran data pengadaan per 16 September 2026, seluruh 31 paket pekerjaan tersebut bersumber dari satu Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang sama dengan Kode RUP 62791075. Nilai tiap paket dipatok sangat homogen pada angka dasar Rp3.108.000 atau kelipatannya, seperti Rp6,21 juta, Rp9,32 juta, hingga Rp24,86 juta.

    ​Selain keseragaman pola nilai transaksi, mayoritas penerima pekerjaan tercatat atas nama perorangan, seperti Kh*s*y*h, CH, Ed* H*rt*n*, S*c*pt*, hingga Sy*ms*d*n, yang masing-masing mengantongi dua hingga tiga paket transaksi dalam waktu berdekatan.

    ​Indikasi Modus Baju Pengadaan Langsung
    ​Aktivis dan praktisi hukum Kabupaten Probolinggo, Kamil Wahyudi, S.H., menilai pola pengadaan tersebut mengangkut dugaan aroma rekayasa administratif untuk memotong jalur transparansi. Menurutnya, pemecahan RUP tunggal menjadi puluhan transaksi berskala kecil diduga merupakan trik klasik dalam tata kelola anggaran daerah.

    ​”Ini bukan sekadar persoalan efisiensi e-Purchasing, melainkan indikasi kuat pemecahan paket (splitting) untuk menghindari kewajiban tender atau pengadaan yang lebih transparan,” ujar Kamil Wahyudi saat dimintai konfirmasi di Probolinggo, Kamis (17/9/2026).

    ​Kamil menegaskan, pengelompokan pekerjaan yang sejenis dalam satu RUP seharusnya dieksekusi secara terpadu agar efisien serta membuka ruang kompetisi yang adil bagi vendor profesional.

    ​”Ketika satu kegiatan reses dipecah menjadi 31 paket kecil dan dibagikan secara repetitif kepada penyedia perorangan, publik berhak bertanya: apakah mereka ini benar-benar vendor pemilik aset sound system, atau sekadar pinjam bendera serta ‘papan nama’ untuk menyerap anggaran SILPA semata?” kata Kamil.

    ​Lebih lanjut, temuan ini juga memperlihatkan adanya dugaan anomali pelaporan data pada E-Katalog. Salah satu penyedia perorangan, CH, mengelola dua transaksi bernilai total Rp18,64 juta dengan catatan nilai Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) sebesar nol rupiah.

    ​Kamil Wahyudi mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta aparat penegak hukum (APH) untuk tidak tinggal diam dan segera melakukan audit investigatif terhadap aliran dana tersebut.

    ​”Pengawas intern pemerintah dan penegak hukum harus melacak aliran dana hasil pencairan dari rekening para penyedia ini. Jangan sampai fasilitas instrumen E-Katalog justru dijadikan benteng untuk menutupi praktik jatah-menjatah anggaran di balik agenda reses dewan,” pungkasnya. (Redaksi)

     

  • Argopuro Scooter Holiday 2026 Siap Digelar, Pecinta Vespa Kraksaan Sambut Antusias

    PROBOLINGGO, kabarbromo.com – Gelaran kumpul pencinta Vespa bertajuk Argopuro Scooter Holiday (ASH) 2026 bakal segera dihelat di Bermi Eco Park, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, pada Sabtu hingga Minggu, 19–20 September 2026.

    ​Acara yang diprakarsai oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo bekerja sama dengan Batalyon Yonif TP 836/Brahma Yodha ini dirancang sebagai ajang silaturahmi sekaligus hiburan bagi para pengendarai dan komunitas scooterist dari berbagai daerah.

    ​Berbagai pengisi acara turut dihadirkan untuk memeriahkan suasana, mulai dari Fredi Kayaman, Denny Frust, hingga grup musik asal Malaysia, Banyak Bunyik Republik. Selain itu, panggung hiburan juga bakal diisi oleh Ex.Great, Putra Dajuan & Rastajamz, serta Holla Dancer, dengan panduan pembawa acara MC Simon dan Viskah.

    ​Antusiasme menyambut gelaran ini datang dari berbagai kalangan pecinta Vespa di wilayah Probolinggo dan sekitarnya, salah satunya Khofy Alquthfby, pencinta Vespa asal Kraksaan.

    ​Khofy mengungkapkan bahwa ajang Argopuro Scooter Holiday 2026 ini bukan sekadar ajang kumpul biasa, melainkan momen penting untuk mempererat kebersamaan antar-scooterist.

    ​”Ajang seperti ini sangat kami nantikan. Selain bisa menyalurkan hobi dan menjalin silaturahmi sesama pencinta Vespa, lokasi acara di Bermi Eco Park juga memberikan suasana yang segar. Harapannya acara berjalan tertib, kondusif, dan bisa mengenalkan potensi wisata Kabupaten Probolinggo ke komunitas dari luar daerah,” ujar Khofy.

    ​Acara yang memadukan keindahan alam Bermi Eco Park dan keseruan budaya otomotif ini diprediksi bakal menyedot ratusan hingga ribuan penikmat Vespa dari kawasan Jawa Timur maupun luar provinsi. (Redaksi)