kabarbromo.com

Penulis: Redaksi Satu

  • Kenaikan Harga Aspal Guncang Proyek Desa: TPK Serba Salah, Dinas PMD Diminta Segera Turun Tangan

    PROBOLINGGO, kabarbromo.com — Gejolak harga material konstruksi di tingkat lokal kembali memicu persoalan pelik bagi pemerintah desa. Dana afirmasi Tahun Anggaran 2026 dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) senilai sekitar Rp100 juta yang digelontorkan untuk pembangunan infrastruktur desa kini berada di persimpangan dilematis akibat lonjakan harga aspal di pasaran.

    Berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) awal yang disusun dalam APBDes, harga satuan aspal dipatok pada angka sekitar Rp2.900.000 per drum. Namun, realitas di lapangan menunjukkan harga komoditas esensial tersebut telah meroket hingga menyentuh angka Rp3.700.000 per drum, mencatatkan lonjakan tajam sekitar 27,59 persen.

    Kondisi ini membuat Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) di desa berada di posisi serba salah. Di satu sisi, pelaksanaan pekerjaan fisik harus segera direalisasikan demi kepentingan publik. Di sisi lain, memaksakan pembelian dengan pagu anggaran lama tanpa penyesuaian hukum administrasi keuangan berisiko besar menjerat pelaksana ke dalam ranah temuan audit, sementara memangkas volume secara sepihak dikhawatirkan menurunkan mutu konstruksi jalan.

    Menanggapi carut-marut di tingkat tapak ini, sejumlah kalangan mendesak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) Kabupaten Probolinggo untuk tidak tinggal diam. Dinas PMD selaku instansi pembina teknis pemerintah desa dituntut segera memberikan petunjuk dan arahan (jukrah) yang jelas serta kepastian payung hukum bagi desa.

    Tata kelola keuangan desa memang tidak mengenal rezim pengadaan barang/jasa konvensional. Kendati demikian, mekanisme penyesuaian anggaran melalui Perubahan APBDes (P-APBDes) atau adendum volume kerap terbentur birokrasi di tingkat kabupaten.

    “Pemkab melalui Dinas PMD harus hadir cepat. Jangan biarkan TPK di desa jalan sendiri menanggung risiko hukum akibat fluktuasi harga pasar yang di luar kendali mereka. Perlu ada instruksi tertulis atau petunjuk teknis darurat mengenai mekanisme adendum atau pergeseran anggaran agar desa memiliki kepastian hukum yang kuat,” ujar Kamil Wahyudi, SH. salah seorang praktisi hukum dan pengamat kebijakan publik Probolinggo.

    Apabila Dinas PMD lamban merespons, dikhawatirkan banyak proyek infrastruktur desa yang mandek atau berujung pada temuan pemeriksaan yang merugikan pengurus desa. Bola panas kini berada di tangan Dinas PMD Kabupaten Probolinggo untuk segera menerbitkan arah kebijakan preventif yang adil dan berpayung hukum jelas. (*)

     

  • Peringati Hari Santri 2026, DKC Garda Bangsa Probolinggo Napak Tilas ke Makam Ulama Besar

    Probolinggo, Kabarbromo.com – Mengingat kembali rekam jejak dan jasa para kiai, Dewan Koordinasi Cabang (DKC) Garda Bangsa Kabupaten Probolinggo menggelar agenda Napak Tilas Ulama pada Jumat (30/10/2026). Kegiatan dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional (HSN) 2026 ini diikuti oleh jajaran pengurus, mulai dari Ketua DKC Garda Bangsa Kabupaten Probolinggo Mohammad Badrul Kamal, Sekretaris Irfan Ardiansyah, Bendahara Fina Farhana, hingga belasan kader Garda Bangsa.

    Rangkaian perjalanan religi ini diawali dengan ziarah ke makam KH. Hasan Sepuh di kawasan Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Rombongan kemudian melanjutkan perjalanan menuju Pondok Pesantren Nurul Jadid, Paiton, untuk menziarahi makam perintis dan pengasuh pesantren, yakni KH. Zaini Mun’im serta KH. Abdul Haq Zaini.

    Tidak berhenti di situ, perjalanan dilanjutkan lintas daerah menuju Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo, Kabupaten Situbondo. Di sana, para pengurus dan kader memanjatkan doa bersama di makam Pahlawan Nasional KH. R. As’ad Syamsul Arifin dan KH. R. Fawaid As’ad.

    Ketua DKC Garda Bangsa Kabupaten Probolinggo, Mohammad Badrul Kamal, menegaskan bahwa napak tilas ini bukan sekadar tradisi rutin, melainkan upaya konkret menanamkan kembali sejarah perjuangan pesantren kepada generasi muda.

    “Melalui napak tilas ini, kami ingin terus mengenang perjuangan para ulama dan meneladani nilai keikhlasan serta pengabdian mereka. Semangat para kiai harus menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk menjaga persatuan dan nilai-nilai kebangsaan,” tegas Badrul Kamal.

    Ia juga mengungkapkan rencana DKC Garda Bangsa Kabupaten Probolinggo untuk memperluas jangkauan kegiatan safari religi tersebut di masa mendatang.

    “Insyaallah, ke depan kami berencana menggelar ziarah Wali Lima. Kami berharap agenda ini dapat mempererat kebersamaan antaranggota sekaligus menumbuhkan rasa tazim terhadap para pahlawan dan penyebar syiar Islam di Nusantara,” lanjutnya.

    Melalui peringatan Hari Santri Nasional 2026 ini, Garda Bangsa Kabupaten Probolinggo berharap generasi muda tidak kehilangan akar sejarah, serta terus tergerak memberikan pengabdian terbaik bagi agama, masyarakat, dan bangsa. ( FBL )

  • ‎Optimalkan Pelayanan Publik, Pemdes Pajarakan Kulon Gelar Musdes Perubahan APBDes 2026


    ‎Probolinggo, Kabarbromo.com — Pemerintah Desa Pajarakan Kulon, Kecamatan Pajarakan, menyelenggarakan Musyawarah Desa (Musdes) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2026. Kegiatan yang dilaksanakan pada Jumat (30/10/2026) ini berlangsung dengan tertib dan lancar di Aula Desa Pajarakan Kulon.
    ‎
    ‎Musyawarah ini dihadiri oleh perwakilan dari pihak Kecamatan Pajarakan, jajaran perangkat desa, Ketua serta anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), hingga tokoh dan elemen masyarakat Desa Pajarakan Kulon. Agenda utama dalam forum tersebut adalah pembahasan sekaligus penetapan perubahan APBDes Tahun Anggaran 2026.
    ‎
    ‎Fokus utama pergeseran anggaran kali ini dialokasikan dari dana pengurukan KDMP yang kemudian dialihkan untuk pengadaan unit komputer pelayanan masyarakat. Langkah ini diambil guna mengoptimalkan fasilitas serta kecepatan layanan administratif bagi warga desa.
    ‎
    ‎Kegiatan Musdes dipimpin langsung oleh Kepala Desa Pajarakan Kulon, Anas, bersama jajaran perangkat desa. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut menjadi bukti nyata sinergi dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah desa dan warga dalam menentukan arah kebijakan pembangunan serta pengelolaan anggaran desa.
    ‎
    ‎Dalam sambutannya, Kepala Desa Pajarakan Kulon, Anas, menegaskan bahwa Musdes merupakan wadah strategis untuk menyerap aspirasi, masukan, serta pertimbangan penting terkait perubahan APBDes 2026. Penyesuaian anggaran ini dinilai sangat perlu dilakukan agar prioritas pembangunan, pelayanan publik, dan kebutuhan mendesak warga di lapangan dapat terpenuhi secara optimal.
    ‎
    ‎Beliau juga menambahkan bahwa perubahan APBDes ini adalah bentuk komitmen pemerintah desa dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, sehingga setiap program yang dijalankan dapat memberikan manfaat langsung dan tepat sasaran bagi seluruh masyarakat Desa Pajarakan Kulon. ( FBL )
    ‎

  • Tingkatkan Transparansi, Dinas PUPR Kabupaten Probolinggo Sosialisasikan Alur Pengaduan Offline dan Online

    PROBOLINGGO, kabarbromo.com — Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbuka dan akuntabel, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Probolinggo resmi merilis sosialisasi mengenai alur layanan pengaduan masyarakat. Layanan ini dihadirkan untuk memberikan kemudahan, kecepatan, serta transparansi bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi, keluhan, maupun masukan terkait infrastruktur dan pelayanan teknis di wilayah Kabupaten Probolinggo.

    Layanan pengaduan ini dirancang ke dalam dua mekanisme utama, yakni pengaduan secara offline (tatap muka/langsung) dan pengaduan online (daring). Kedua alur tersebut disiapkan agar seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses layanan sesuai dengan kenyamanan dan kebutuhan masing-masing.

    Alur Pengaduan Offline

    Untuk masyarakat yang memilih menyampaikan keluhan secara langsung, Dinas PUPR Kabupaten Probolinggo menetapkan empat tahapan utama:

    1. Penyampaian Pengaduan: Pemohon atau pengguna layanan mendatangi kantor dan menyampaikan pengaduan terkait pelayanan yang diterima secara langsung kepada petugas.
    2. Pengarahan ke Pejabat Penghubung: Operator di lokasi menerima dan mencatat berkas aduan, kemudian meneruskannya kepada pejabat penghubung yang berwenang.
    3. Penerusan ke Pejabat Teknis: Pejabat penghubung memverifikasi aduan tersebut dan meneruskannya ke pejabat teknis terkait untuk ditindaklanjuti secara lapangan atau substantif.
    4. Penyelesaian: Aduan diproses dan ditangani hingga tuntas sesuai dengan permasalahan yang disampaikan oleh pemohon.

    Alur Pengaduan Online

    Sementara itu, bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu atau jarak, Dinas PUPR menyediakan opsi pengaduan online yang terdiri dari lima tahapan sistematis:

    1. Aduan Masuk: Pengguna layanan menyampaikan pengaduan melalui saluran resmi online yang telah disediakan.
    2. Penerimaan oleh Operator: Operator sistem akan menerima, mendokumentasikan, serta mencatat setiap aduan yang masuk.
    3. Analisis Pejabat Penghubung: Aduan diperiksa dan dianalisis secara cermat oleh pejabat penghubung guna menentukan langkah penanganan terbaik.
    4. Tindak Lanjut Teknis: Berkas aduan diteruskan kepada pejabat atau pelaksana teknis sesuai bidangnya untuk segera ditangani.
    5. Penyelesaian dan Umpan Balik: Setelah permasalahan berhasil diselesaikan, hasil penanganan akan diinformasikan kembali secara transparan kepada pihak pemohon.

    Melalui komitmen ini, Dinas PUPR Kabupaten Probolinggo berharap partisipasi aktif dari masyarakat dapat terus meningkat. Dengan adanya alur yang jelas, setiap laporan yang masuk dipastikan dapat ditangani secara responsif, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan demi kemajuan infrastruktur daerah. (*)

     

  • Pemerintah Desa Penambangan Tetapkan Perubahan APBDes 2026, Fokus Alokasi pada Ketahanan Pangan

    PROBOLINGGO, Kabarbromo.com – Pemerintah Desa Penambangan, Kecamatan Pajarakan, menggelar Musyawarah Desa (Musdes) Penyusunan dan Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2026 pada Jumat (30/10/2026). Kegiatan yang berlangsung di Aula Desa Penambangan ini menjadi langkah strategis pemerintah desa dalam menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah.

    Musdes tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Desa Penambangan, Moh. Saleh, bersama jajaran perangkat desa. Turut hadir perwakilan dari Pemerintah Kecamatan Pajarakan, Ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta tokoh dan elemen masyarakat Desa Penambangan. Kehadiran para pemangku kepentingan ini mencerminkan komitmen bersama dalam menyusun arah kebijakan serta pengelolaan keuangan desa secara transparan.

    Agenda utama musyawarah difokuskan pada pembahasan penyertaan modal perubahan dana APBDes yang diarahkan untuk memperkuat sektor ketahanan pangan. Melalui diskusi menyeluruh, peserta Musdes menyepakati pengalokasian dana penyertaan modal untuk program ketahanan pangan sebagai fokus utama perubahan APBDes 2026.

    Kepala Desa Penambangan, Moh. Saleh, menegaskan pentingnya forum musyawarah ini sebagai ruang partisipatif bagi warga dalam memberikan usulan dan pertimbangan. Menurutnya, penyesuaian anggaran perlu dilakukan agar program kerja desa dapat beradaptasi dengan dinamika kebutuhan masyarakat di lapangan.

    “Perubahan APBDes ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa, agar program yang dijalankan benar-benar sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat,” ujar Moh. Saleh dalam sambutannya.

    Melalui penetapan Perubahan APBDes 2026 ini, Pemerintah Desa Penambangan berharap tingkat partisipasi masyarakat, transparansi, serta akuntabilitas tata kelola keuangan desa semakin meningkat, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. ( Fbl )

     

  • Dinas PUPR Kabupaten Probolinggo Tanggapi Isu Proyek Infrastruktur: Masih Tahap Pelaksanaan dan Lewati Uji Laboratorium Ketat

    PROBOLINGGO, kabarbromo.com — Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Probolinggo, Hengki Cahjo Saputra, memberikan tanggapan resmi menanggapi laporan serta sorotan yang beredar di masyarakat terkait tiga paket pekerjaan infrastruktur Dinas PUPR.

    Hengki menegaskan bahwa hingga saat ini, proyek-proyek tersebut masih berada dalam tahap pelaksanaan atau pengerjaan di lapangan, sehingga belum ada proses serah terima maupun pembayaran akhir.

    “Proyek tersebut saat ini masih dalam tahap pelaksanaan,” ujar Hengki saat dikonfirmasi, Jum’at (30/10/2026).

    Ia menjelaskan, pemerintah daerah memiliki mekanisme dan standar operasional prosedur (SOP) yang ketat sebelum suatu proyek dinyatakan selesai dan dibayar secara penuh. Setiap pekerjaan fisik wajib melalui tahapan pemeriksaan teknis secara menyeluruh untuk memastikan kualitas dan kuantitasnya sudah sesuai dengan dokumen kontrak.

    “Tentunya kalau sudah selesai 100%, sebelum dilakukan pembayaran dan serah terima, akan dilakukan pemeriksaan teknis oleh Tim Komisi Teknis PUPR terkait kualitas dan kuantitas di lapangan,” tambahnya.

    Selain pemeriksaan fisik oleh tim teknis, Hengki juga menekankan bahwa penyedia jasa wajib membuktikan kualitas material yang terpasang melalui uji laboratorium yang sah. Hal ini diberlakukan demi menjaga mutu infrastruktur yang dibangun agar bermanfaat optimal bagi masyarakat.

    “Dan juga harus lulus sampel uji laboratorium, baik beton maupun hotmix-nya, pelaksanaan di lapangan. Untuk mengetahui dan menjaga kualitas dan kuantitas pelaksana yang terpasang,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Hengki memastikan bahwa prosedur uji laboratorium dan pemeriksaan teknis tersebut merupakan prasyarat mutlak yang tidak bisa ditawar. Pencairan dana atau pembayaran termin tidak akan diproses jika seluruh persyaratan teknis itu belum dipenuhi secara lengkap.

    “Sebagai syarat-syarat teknik kelengkapan pembayaran termin 100 persen. Dan pembayaran termin juga tidak bisa dibayar kalau itu semua belum dilakukan dan dilengkapi,” pungkasnya. (*)

     

  • Kabag Hukum Probolinggo Ditahan, Kamil Wahyudi: Pemkab Wajib Terbitkan SK Pemberhentian Sementara

    PROBOLINGGO, kabarbromo.com — Penahanan Kepala Bagian (Kabag) Hukum Setda Kabupaten Probolinggo, Adhy Catur Indra Bawo, oleh Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan terkait dugaan korupsi dana hibah KONI menjadi perhatian publik. Meski perkara tersebut terjadi di luar tugas kedinasannya, status Adhy sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) menuntut Pemerintah Kabupaten Probolinggo untuk mengambil langkah tegas sesuai aturan perundang-undangan.

    Menanggapi hal tersebut, Praktisi Hukum Kamil Wahyudi, S.H., menegaskan bahwa langkah administratif terhadap ASN yang tersangkut kasus hukum harus dijalankan secara objektif tanpa mengabaikan asas praduga tak bersalah. Menurutnya, regulasi kepegawaian telah mengatur mekanisme penanganan kasus seperti ini secara rinci demi menjaga integritas birokrasi pemerintahan.

    “Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), khususnya Pasal 53 ayat (2), Pegawai ASN yang ditahan karena menjadi tersangka atau terdakwa wajib diberhentikan sementara untuk mendukung proses hukum,” ujar Kamil Wahyudi, S.H., saat dihubungi, Kamis (29/10/2026).

    Kamil menjelaskan bahwa kewenangan pemberhentian sementara maupun pengaktifan kembali berada penuh di tangan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), dalam hal ini Bupati Probolinggo. Sebagai tindak lanjut atas penahanan tersebut, Pemkab Probolinggo perlu segera menempuh serangkaian prosedur kepegawaian. Prosedur itu meliputi konfirmasi resmi penahanan melalui perolehan dokumen dari Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan, penerbitan Surat Keputusan (SK) Pemberhentian Sementara dari jabatan Kabag Hukum Setda guna membebaskan yang bersangkutan dari tugas-tugas kedinasan, serta penunjukan Pelaksana Tugas (Plt.) untuk menghindari kekosongan kepemimpinan dan menjaga kelancaran pelayanan publik.

    Lebih lanjut, Kamil menambahkan bahwa Pemkab Probolinggo harus memantau proses peradilan hingga berkekuatan hukum tetap (inkracht). Jika pengadilan membuktikan yang bersangkutan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan negara, maka statusnya akan ditindaklanjuti dengan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Sebaliknya, jika diputus bebas murni, PPK wajib memulihkan serta mengaktifkan kembali status kepegawaian dan jabatannya.

    “Penegakan aturan disiplin ASN ini sangat krusial untuk menjaga marwah institusi pemerintah daerah dan memastikan kepastian hukum bagi pegawai yang bersangkutan,” tutup Kamil. (*)

     

  • HIPPA Suka Maju Sentong Probolinggo Raih Nominasi 2 Tingkat Provinsi Jawa Timur, Siap Hadapi Visitasi Lapangan

    HIPPA Suka Maju Sentong Probolinggo Raih Nominasi 2 Tingkat Provinsi Jawa Timur, Siap Hadapi Visitasi Lapangan

    PROBOLINGGO, kabarbromo.com – Prestasi membanggakan kembali ditorehkan oleh perwakilan Kabupaten Probolinggo dalam ajang Kegiatan Evaluasi Kinerja dan Penguatan Kelembagaan HIPPA dan GHIPPA Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2026. Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) Suka Maju Sentong yang berasal dari Desa Sentong, Kecamatan Krejengan, sukses masuk sebagai Nominasi ke-2 dalam empat aspek indikator penilaian utama.

    Ajang bergengsi yang diselenggarakan oleh Dinas PU SDA Provinsi Jawa Timur ini melalui tahapan krusial berupa Sarasehan. Kegiatan tersebut bertempat di Kantor Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan (Bakorwil) Jawa Timur III Malang pada tanggal 14 Oktober 2026.

    Empat Aspek Indikator Penilaian Utama

    Dalam tahap sarasehan dan evaluasi kinerja tersebut, HIPPA Suka Maju Sentong berhasil memukau dewan juri melalui performa luar biasa pada empat aspek penilaian utama, meliputi:

    1. Aspek Kelembagaan: Menilai tata kelola organisasi, keaktifan pengurus, serta administrasi kelompok.
    2. Aspek Teknis Irigasi: Mengukur efektivitas pembagian air dan pemeliharaan saluran irigasi.
    3. Aspek Teknis Pertanian: Menilai penerapan pola tanam dan kontribusi terhadap produktivitas sektor pertanian.
    4. Aspek Pembiayaan / Pendanaan: Menilai transparansi dan kemandirian finansial kelembagaan.

    Keberhasilan gemilang ini tidak lepas dari kerja keras para pengurus dan anggota HIPPA Suka Maju Sentong, serta dukungan penuh dari Tim Pembina HIPPA Kabupaten Probolinggo. Dinas PUPR Kabupaten Probolinggo, BAPELITBANGDA Kabupaten Probolinggo, dan Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo tampak mendampingi jalannya kegiatan evaluasi ini secara intensif dari awal hingga selesai.

    Menuju Tahap Visitasi Lapangan 5 November 2026

    Setelah sukses melewati babak sarasehan dan menempati posisi nominasi ke-2, kini HIPPA Suka Maju Sentong tengah bersiap menghadapi tahap penilaian lanjutan yang jauh lebih menantang, yaitu Visitasi Lapangan.

    Agenda peninjauan langsung ke lapangan tersebut dijadwalkan akan berlangsung pada 5 November 2026. Tim penilai dari tingkat Provinsi Jawa Timur dijadwalkan turun langsung ke Desa Sentong, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo, guna mencocokkan paparan saat sarasehan dengan kondisi riil di lapangan.

    Pemerintah Kabupaten Probolinggo melalui dinas terkait berharap momentum ini dapat menjadi pemacu semangat bagi kelompok tani lainnya. Seluruh Tim Pembina bersama pengurus HIPPA Suka Maju Sentong optimis dapat memberikan hasil terbaik serta mengharumkan nama Kabupaten Probolinggo di tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2026 ini. (*)

     

  • Pemkab Probolinggo Gelar Jambore Kader Posyandu dan Lomba Cerdas Cermat Bidang Kesehatan 2026

    Pemkab Probolinggo Gelar Jambore Kader Posyandu dan Lomba Cerdas Cermat Bidang Kesehatan 2026

    PROBOLINGGO, kabarbromo.com — Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo menggelar acara Jambore Kader Posyandu Bidang Kesehatan dan Lomba Cerdas Cermat Kader Tahun 2026 di Ruang Madakaripura, Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo. Kegiatan yang berlangsung pada Rabu, 28 Oktober 2026 ini bertujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya promotif dan preventif di bidang kesehatan.

    Acara resmi dibuka oleh Ketua TP PKK Kabupaten Probolinggo, Ibu Marisa Juwitasari Moh. Haris, SE, MM. Kehadiran para kader posyandu dari berbagai puskesmas di seluruh Kabupaten Probolinggo tampak memenuhi ruang acara dengan antusias tinggi sejak pagi hari.

    Dalam laporan kegiatannya, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, dr. Hariawan Dwi Tamtomo, M.Kes, menekankan pentingnya peran strategis kader posyandu sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan dasar di tengah masyarakat. Menurutnya, peningkatan kapasitas dan motivasi para kader merupakan kunci utama dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal di Kabupaten Probolinggo.

    “Peran kader posyandu sangat krusial dalam menggerakkan masyarakat serta memberikan edukasi kesehatan dasar. Melalui Jambore dan Lomba Cerdas Cermat ini, kami ingin mengapresiasi sekaligus meningkatkan kompetensi para kader agar pelayanan kesehatan di tingkat desa semakin berkualitas,” ujar dr. Hariawan Dwi Tamtomo dalam laporannya.

    Senada dengan hal tersebut, Ketua TP PKK Kabupaten Probolinggo, Ibu Marisa Juwitasari Moh. Haris, SE, MM, saat membuka acara turut memberikan dorongan semangat kepada seluruh peserta. Ia berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sarana mempererat kebersamaan dan memperkuat mental serta wawasan para kader.

    “Kami mengapresiasi dedikasi luar biasa para kader posyandu. Bersama kader, kita wujudkan masyarakat Kabupaten Probolinggo SAE. Mari terus tingkatkan pelayanan publik dengan penuh keikhlasan dan semangat melayani,” ungkap Ibu Marisa Juwitasari.

    Rangkaian acara Jambore ini diisi dengan berbagai kegiatan menarik dan edukatif. Selain Lomba Cerdas Cermat Kader Posyandu yang dipandu oleh tim juri profesional, termasuk perwakilan dari Universitas Hafshawaty Zainut Hasan Genggong, RS Rizani Paiton, dan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Cabang Probolinggo, peserta juga mengikuti workshop kesehatan. Workshop tersebut menghadirkan psikolog Ibu Anik Widayanti EWT, S.Psi, M.Psi, M.Pd dengan materi bertajuk “Motivasi Pelayanan Publik Bagi Kader Posyandu dan Penyuluh Kesehatan”.

    Acara ditutup dengan pengumuman pemenang, penyerahan piala serta piagam penghargaan, dan sesi foto bersama per zona kecamatan. Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Probolinggo optimis kualitas pelayanan posyandu ke depan akan semakin meningkat seiring dengan bertambahnya wawasan, keterampilan, dan motivasi para kader di lapangan. (*)

  • Puluhan Anggota Madas Kepung Mapolres Probolinggo, Akses Utama Pantura Lumpuh

    PROBOLINGGO, Kabarbromo.com – Gelombang aksi protes mewarnai kawasan depan Mapolres Probolinggo pada Rabu (28/10/2026). Puluhan massa yang tergabung dalam organisasi Madura Sedarah (Madas) mendatangi markas kepolisian setempat guna menuntut kejelasan atas dugaan penahanan dua orang anggotanya terkait kasus rokok ilegal.

    ‎Aksi tersebut sempat melumpuhkan arus lalu lintas utama Jalur Pantai Utara (Pantura) yang menghubungkan Probolinggo dan Situbondo selama kurang lebih dua jam. Untuk meluapkan kekecewaan terhadap aparat penegak hukum (APH), massa memarkir kendaraan roda dua dan roda empat tepat di tengah jalan, serta membakar ban bekas di sekitar lokasi demonstrasi.

    Eskalasi di lapangan dipicu oleh desakan massa agar kedua orang yang diduga ditangkap oleh Polres Probolinggo segera dibebaskan. Penutupan akses jalan nasional ini tak ayal membuat kendaraan dari kedua arah tersendat dan menimbulkan kemacetan panjang.

    Ketegangan berangsur mereda setelah pihak kepolisian mengambil langkah cepat. Wakapolres Probolinggo, Kompol R. Ardhianto, turun langsung meredam situasi dengan mengundang perwakilan Madas masuk ke dalam Mapolres untuk menggelar audiensi secara terbuka dan bermusyawarah.

    Dari hasil pertemuan tersebut, Kompol R. Ardhianto mengonfirmasi bahwa aksi unjuk rasa ini bersumber dari adanya miskomunikasi atau salah paham antara pihak Madas dan aparat Polres Probolinggo.

    “Permasalahannya ini adalah rekan-rekan dari Madas miskomunikasi dengan Polres Probolinggo. Namun, tadi sudah kami jelaskan setelah dilakukan audiensi dengan perwakilan Madas,” ujar Kompol Ardhianto.

    Ia meluruskan persepsi massa yang mengira Polres Probolinggo telah melakukan penangkapan serta penahanan terhadap dua anggota Madas atas dugaan keterlibatan kasus rokok ilegal. Penangkapan formal sebagaimana yang dipikirkan oleh pengunjuk rasa dipastikan tidak pernah terjadi.

    ‎”Dengan komunikasi yang dilakukan bersama perwakilan Madas, orang yang diduga kami tangkap itu sudah dijemput langsung oleh rekan-rekan Madas,” tegasnya.

    ‎Setelah mendengarkan penjelasan resmi dari kepolisian dan mencapai kesepahaman bersama, perwakilan Madas menerima klarifikasi tersebut. Aksi unjuk rasa berakhir damai, dan massa membubarkan diri dari lokasi dengan tertib.

    ‎”Pada intinya, setelah kami jelaskan dalam audiensi, semuanya sudah saling memahami terkait permasalahan ini dan mereka membubarkan diri secara tertib,” tutup Kompol Ardhianto.

    ‎Meskipun dinamika sempat memanas dan mengganggu kelancaran arus lalu lintas di arteri Pantura, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Probolinggo kini telah kembali kondusif. ( Redaksi )

    ‎

  • Dugaan Penganiayaan Sopir Travel di Jembatan Pajarakan Probolinggo Resmi Dilaporkan ke Polisi

    PROBOLINGGO, Kabarbromo.com – Insiden dugaan penganiayaan dan perkelahian fisik terjadi di kawasan perbaikan Jembatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, pada Senin (26/10/2026). Peristiwa ini melibatkan seorang sopir armada travel DK Trans dan oknum penjaga palang pengatur lalu lintas di jalur buka-tutup lokasi perbaikan infrastruktur tersebut.

    Kejadian bermula saat armada Isuzu Elf bernomor polisi DA 7545 XD milik DK Trans yang membawa sekitar 20 penumpang tujuan Bali melintas dari arah barat. Menurut keterangan yang dihimpun, kendaraan travel tersebut mengantre sesuai dengan alur sistem buka-tutup jalan yang berlaku.

    Namun, situasi memanas ketika kendaraan mendadak digedor oleh oknum penjaga portal menggunakan galon air. Merasa tidak mengetahui penyebab tindakan tersebut, sopir travel memilih menghentikan kendaraan untuk meminta penjelasan secara baik-baik. Bukannya mendapat penjelasan, sopir justru mendapati respons emosional berupa tindak kekerasan fisik dan pengeroyokan dari oknum pengatur jalan.

    Meskipun sempat memberikan perlawanan dan dilerai oleh para penumpang serta warga setempat, intimidasi terhadap korban belum berhenti. Saat korban berupaya kembali masuk ke kabin kemudi untuk melanjutkan perjalanan, korban mendadak kembali diserang dan dipukul dari arah belakang.

    Akibat penganiayaan tiba-tiba tersebut, perkelahian fisik tak terhindarkan di tengah antrean panjang kendaraan. Korban mengalami sejumlah luka dan memar di bagian tubuhnya.

    Pemilik armada DK Trans, Didik, membenarkan adanya insiden yang menimpa pengemudinya. Ia menegaskan bahwa pihak manajemen menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara ini kepada aparat penegak hukum untuk diproses secara tuntas. Korban telah melaporkan kejadian ini ke Polres Probolinggo dan menjalani prosedur visum et repertum sebagai bukti hukum.

    Insiden ini mendulang perhatian publik terkait legalitas dan pengawasan sistem pengatur lalu lintas di area perbaikan jalan raya. Masyarakat menyayangkan aksi kekerasan tersebut dan menyoroti pentingnya kelancaran serta keselamatan pengguna jalan.

    Saat ini, kasus penganiayaan tersebut tengah ditangani oleh jajaran Polres Kabupaten Probolinggo. Pihak korban mengharapkan adanya penegakan hukum yang adil, transparan, dan tegas demi menjamin keamanan para pengguna jalan di wilayah hukum Probolinggo. ( Hry/Fbl )

  • Garda Bangsa Probolinggo Gelar Perjalanan Religi dan Aksi Sosial di Hari Santri 2026

    PROBOLINGGO, Kabarbromo.com — Memperingati Hari Santri Nasional 2026, Dewan Koordinator Cabang (DKC) Garda Bangsa Kabupaten Probolinggo bersiap menggelar kegiatan perjalanan religi bertajuk napak tilas ulama pada Jumat (30/10/2026). Kegiatan ini dirancang untuk mengenang kembali sejarah perjuangan para tokoh ulama sekaligus mempererat kebersamaan antar pengurus dan kader organisasi.

    Dengan mengusung tema “Jihad Santri, Jayakan Negeri: Meneladani Pejuang, Merawat Peradaban”, rombongan pengurus DKC Garda Bangsa Kabupaten Probolinggo dijadwalkan memulai perjalanan dari Kantor DPC PKB Kabupaten Probolinggo pada pukul 10.00 WIB.

    Ketua DKC Garda Bangsa Kabupaten Probolinggo, Mohammad Badrul Kamal, menjelaskan bahwa agenda ini bukan sekadar perjalanan fisik atau ziarah biasa, melainkan momentum penting untuk menyerap kembali spirit perjuangan para masyayikh dalam membela bangsa dan agama.

    “Melalui napak tilas ini, kami ingin mengajak kader Garda Bangsa kembali mengingat perjuangan para masyayikh. Kader harus mampu meneladani semangat juang ulama dan meneruskannya melalui pengabdian nyata kepada masyarakat,” tutur Badrul Kamal pada Minggu (25/10/2026).

    Perjalanan religi ini akan melintasi sejumlah titik penting di Probolinggo hingga Situbondo. Destinasi pertama rombongan adalah berziarah ke Astah Almarhum KH. Hasan Sepuh di Genggong, Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo.

    Setelah dari Genggong, perjalanan dilanjutkan menuju Pondok Pesantren Nurul Jadid di Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo. Di sana, para kader akan berziarah ke makam Almarhum KH. Zaini Mun’im dan Almarhum KH. Abdul Haq Zaini.

    Rangkaian ziarah dilanjutkan menuju Sukorejo, Kabupaten Situbondo, untuk berkunjung ke makam Almarhum KH. R. As’ad Syamsul Arifin dan KH. R. Fawaid As’ad. Kunjungan ke Sukorejo ini menjadi salah satu penekanan penting dalam agenda napak tilas,ingat bahwa KH. R. As’ad Syamsul Arifin merupakan salah satu tokoh sentral dalam sejarah pergerakan santri dan perumusan nilai-nilai Resolusi Jihad.

    Badrul Kamal menambahkan, pemaknaan mendalam dari napak tilas ini diharapkan dapat memperkuat militansi, soliditas, serta mempertebal nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan di dalam diri seluruh kader Garda Bangsa.

    Usai melangsungkan rangkaian ziarah ke makam para ulama, seluruh rombongan akan berkumpul di Pantai Pasir Putih, Situbondo, sebagai titik akhir kegiatan.

    Di lokasi tersebut, para peserta akan mengikuti serangkaian agenda penutup, mulai dari refleksi Peringatan Hari Santri Nasional, muhasabah bersama, hingga aksi sosial berupa kegiatan bersih-bersih pantai. Aksi lingkungan ini dihadirkan sebagai wujud kepedulian nyata santri dan kader muda terhadap kelestarian alam sekitar, sejalan dengan semangat merawat peradaban. ( Fbl )