Kategori: daerah

Probolinggo, KabarBromo66.com – “Pembentukan Koperasi Merah Putih ini bukan hanya formalitas, tapi amanah besar dari Presiden kita, Prabowo Subianto,” tegas Pj Kepala Desa Sidodadi, H. Sawari, S.H., M.M., saat membuka Musyawarah Desa Khusus (Musdessus) pembentukan Koperasi Merah Putih di Balai Desa Sidodadi, Kecamatan Paiton, Selasa (28/5/2025).

Dalam forum yang dihadiri unsur kecamatan, BPD, karang taruna, serta pendamping desa tersebut, Sawari menekankan bahwa pembentukan koperasi ini merupakan kewajiban seluruh desa sebagai tindak lanjut Instruksi Prabowo Subianto Presiden RI Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penguatan Ekonomi Kelurahan dan Desa.

Sawari menyebut, koperasi ini harus dijalankan secara serius dan profesional. “Bukan sekadar dibentuk, tapi harus mampu berjalan maksimal dan mengangkat martabat ekonomi warga. Karena koperasi ini bukan program main-main. Sudah ada anggaran Rp3 miliar yang disiapkan per desa,” katanya.

Ia mengingatkan pentingnya transparansi dan integritas pengurus koperasi. “Tidak boleh ada pengurus dari keluarga kepala desa. Tidak boleh main-main. Jangan sampai uang negara jadi bahan mainan,” pesannya.

Sementara itu, Yeni Martasari, S.Sos, Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Paiton, memaparkan bahwa koperasi ini akan menjadi bagian dari jaringan nasional koperasi. “Semangatnya jelas, dari Presiden langsung. Kita sedang membangun koperasi besar nasional. Launching nasionalnya 12 Juli 2025, bertepatan dengan Hari Koperasi Indonesia,” terangnya.

Yeni juga menjelaskan bahwa pembentukan koperasi ini harus melalui proses hukum yang ketat, termasuk lolos BI checking untuk para pengurus dan pengawas, serta tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan perangkat desa.

Ia menambahkan, unit usaha Koperasi Merah Putih tidak hanya fokus pada simpan pinjam, melainkan lebih pada sektor produktif. “Simpan pinjam itu terakhir. Prioritasnya adalah perdagangan besar, apotek desa, lemari pendingin, dan usaha riil lainnya sesuai visi presiden,” ujar Yeni.

Musdessus tersebut juga menetapkan struktur awal koperasi, dengan syarat minimal 20 orang pendiri dari warga asli Desa Sidodadi. Pendamping desa akan membantu proses administrasi, termasuk unggah data ke sistem pusat.

Forum ditutup dengan harapan besar dari Sawari, “Mari bersama-sama menjadikan koperasi ini jalan untuk menjemput kesejahteraan warga, bukan hanya proyek sesaat. Kita harus profesional, jujur, dan bertanggung jawab.”(Jhon Qudsi)

Probolinggo, KabarBromo66.com – “Koperasi Merah Putih adalah langkah strategis demi kemandirian ekonomi warga,” ujar Lurah Patokan, Urip Mujiyono E., S.Sos., M.M., saat membuka forum musyawarah pembentukan koperasi di aula kantor kelurahan, Sabtu (28/5/2025).

Program nasional Koperasi Merah Putih mulai digaungkan di Kabupaten Probolinggo. Kelurahan Patokan, Kecamatan Kraksaan, merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penguatan Ekonomi Kelurahan dan Desa.

Urip menegaskan, pembentukan koperasi ini bukan hanya respons administratif, tetapi bagian dari upaya nyata untuk membangun basis ekonomi warga berbasis gotong royong. “Kami ingin masyarakat Patokan punya wadah ekonomi yang kuat, legal, dan berkelanjutan,” ungkap pria yang biasa disapa Urip itu.

Ia memaparkan, Koperasi Merah Putih akan fokus pada tiga sektor utama: simpan pinjam, distribusi hasil UMKM, dan layanan kebutuhan pokok berbasis lokal. Selain itu, koperasi ini dirancang sebagai jembatan antara pelaku usaha mikro dengan pasar yang lebih luas, baik regional maupun nasional.

Kelurahan Patokan berkomitmen mendukung Koperasi Merah Putih. “Semoga koperasi ini menjadi tonggak awal bagi kemandirian ekonomi warga Kelurahan Patokan,” tutup Urip.

Probolinggo, KabarBromo66.com – Jika di masa lalu koperasi desa hanya sebatas konsep di atas kertas, maka kini Pemerintah Desa Kalikajar Kulon, Kecamatan Paiton, membuktikan keseriusannya. Lewat Musyawarah Desa Khusus (Musdessus) Koperasi Desa Merah Putih sebagai respons langsung atas Instruksi Prabowo Subianto Presiden RI Nomor 9 Tahun 2025 tentang penguatan ekonomi desa, yang digelar Selasa sore (27/5/2025) di pendopo kantor desa setempat.

Kepala Desa Kalikajar Kulon, Muhammad Yatim, dalam sambutannya menegaskan bahwa pembentukan koperasi ini adalah amanat besar yang tak bisa ditunda-tunda lagi.

“Ini adalah kewajiban. Amanat besar untuk membangun desa. Koperasi Merah Putih ini bukan sekadar struktur organisasi, tapi kendaraan perjuangan ekonomi masyarakat. Pengurus harus bekerja sungguh-sungguh karena ini kepercayaan besar dari warga,” kata Yatim.

Sementara itu, Camat Paiton Imam Syafi’i menyampaikan bahwa gerakan pembentukan Koperasi Merah Putih merupakan instruksi langsung Presiden RI sebagai bagian dari strategi nasional memperkuat kemandirian desa. Ia menekankan bahwa koperasi ini berbeda dengan koperasi biasa karena akan mendapatkan dukungan dari kementerian dan lembaga pusat.

“Koperasi ini harus berkibar setiap hari. Jangan hanya pas 17 Agustus bendera Merah Putih berkibar. Ini koperasi Merah Putih, harus hidup tiap hari demi menggerakkan ekonomi desa,” ujar Imam dengan gaya khasnya yang memantik semangat peserta forum.

Lebih lanjut, Imam menyebut Kalikajar Kulon adalah desa ketiga dari empat titik di wilayah Paiton yang membentuk Koperasi Merah Putih dalam satu hari. Ia menyebut seluruh jajaran pemerintahan dari tingkat bawah hingga pusat wajib bersinergi demi suksesnya koperasi ini.

“Pak Presiden sudah sampaikan ingin membesarkan koperasi. Maka semua kaki tangan presiden termasuk kami di daerah harus ikut bergerak. Nanti akan ada dukungan dari 18 kementerian dan lembaga. Pengurus koperasi desa jangan khawatir, kalian tidak sendiri,” pungkasnya.(Jhon Qudsi)

Probolinggo, KabarBromo66.com – “Tugas kita adalah bagaimana koperasi ini tidak sekadar berdiri, tapi benar-benar bekerja. Ini tidak main-main,” tegas Kepala Desa Sumberrejo, M. Haris, dalam sambutannya saat Musyawarah Desa Khusus (Musdessus) pembentukan Koperasi Merah Putih, Selasa siang (27/5/2025).

Dalam forum resmi yang dihadiri Camat Paiton Imam Syafi’i, perwakilan DKUPP, Danramil, Kapolsek, Ketua DPD, tokoh masyarakat, pendamping desa, hingga mahasiswa, Kades Haris menyatakan bahwa pembentukan koperasi ini merupakan bentuk respon serius atas arahan langsung dari Prabowo Subianto Presiden RI.

“Koperasi ini adalah amanat Presiden Prabowo untuk memajukan desa. Maka kami di Desa Sumberrejo telah mendiskusikan ini dengan berbagai tokoh dan lembaga agar koperasi yang dibentuk tidak hanya berjalan, tapi menopang ekonomi desa secara konkret,” ujar Haris.

Ia menekankan, koperasi ini tak hanya fokus pada simpan pinjam, tapi akan berkolaborasi dengan kelompok tani, UMKM, dan BUMDes untuk mendukung ketahanan pangan serta pengembangan sektor usaha desa. Bahkan, Desa Sumberrejo tengah menyiapkan proyek peternakan ayam petelur dan pengolahan pangan yang akan disinergikan dengan koperasi.

“Pengurus harus berani berkata ‘tidak’ bila usulan tidak realistis. Evaluasi potensi desa penting agar dana yang disuntikkan pemerintah tidak sia-sia,” imbuhnya.

Senada dengan itu, Camat Paiton Imam Syafi’i menegaskan bahwa keberhasilan koperasi desa tergantung pada kesungguhan dan kesadaran semua pihak.

“Kalimat Presiden sangat jelas: ‘Saya ingin membesarkan koperasi’. Maka kita di lapis bawah harus satu bahasa. Bila ini diyakini dan dijalankan dengan sungguh-sungguh, Koperasi Merah Putih akan tumbuh sehat dan jadi penggerak ekonomi rakyat,” ujar Imam.

Ia juga menyampaikan bahwa koperasi akan mendapatkan dukungan dari 18 kementerian dan lembaga yang siap mendampingi penguatan SDM pengurus melalui pelatihan manajemen koperasi, keuangan, distribusi, hingga pemasaran.

Dalam pemaparannya, Imam juga memberi gambaran analisis unit usaha potensial seperti distribusi LPG. Menurutnya, jika koperasi bisa menangani distribusi kebutuhan pokok warga, termasuk LPG, maka potensi keuntungannya sangat besar dan langsung kembali ke masyarakat.

Tahapan selanjutnya pasca pembentukan koperasi adalah pemetaan potensi warga, pelatihan pengurus, dan penyusunan rencana unit usaha koperasi. Diharapkan, seluruh warga Desa Sumberrejo dapat menjadi anggota koperasi secara menyeluruh.

Musdessus siang itu menjadi langkah awal penegasan bahwa semangat koperasi bukan sekadar simbol kelembagaan, melainkan strategi konkret pembangunan ekonomi desa dari, oleh, dan untuk warga Sumberrejo.

Probolinggo, KabarBromo66.com – Jika sebelumnya banyak koperasi desa di berbagai wilayah hanya tinggal papan nama, Desa Paiton, Kecamatan Paiton, kini melangkah maju dengan membentuk Koperasi Merah Putih sebagai langkah konkret membangkitkan ekonomi rakyat.

Pembentukan koperasi ini digelar di Pendopo Balai Desa Paiton, Senin (26/5/2025), sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penguatan Ekonomi Desa.

Kepala Desa Paiton, Abdul Bazid Waridi, menyampaikan bahwa koperasi desa harus kembali menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat. Ia menyoroti fakta bahwa banyak koperasi di Indonesia mengalami kevakuman akibat minimnya pengelolaan dan dukungan.

“Dulu banyak koperasi yang jalan di tempat, tapi hari ini kita harus ubah itu. Lewat koperasi ini, kita harapkan warga desa punya wadah ekonomi yang benar-benar hidup dan bisa mensejahterakan,” kata Abdul Bazid Waridi dalam sambutannya.

Dalam kesempatan itu, ditetapkan lima calon pengurus inti koperasi, termasuk Habibie, tokoh muda berpengalaman di bidang perbankan yang diharapkan mampu membawa koperasi ini ke arah yang lebih profesional. Pengawas koperasi pun turut dibentuk demi menjamin transparansi dan keberlanjutan program.

Abdul Bazid Waridi juga mengapresiasi peran serta mahasiswa, tokoh masyarakat, dan anggota Koramil yang hadir dan mendukung jalannya musyawarah desa khusus (Musdessus) tersebut.

“Kami ingin koperasi ini tidak hanya bertahan, tapi tumbuh. Kami sudah bentuk struktur dan tim penggerak, semoga ini menjadi awal kebangkitan ekonomi warga,” tandasnya.

Probolinggo, KabarBromo66.com – “Koperasi Merah Putih ini bukan semata-mata soal dana, tapi solusi konkrit dari keluh kesah warga yang selama ini terjerat utang ke bank,” ujar Dimas Eko Romadhoni, Kepala Desa Bulu, Kecamatan Kraksaan, dalam Musyawarah Desa Khusus (Musdessus) yang digelar Sabtu malam (24/5/2025).

Pernyataan Dimas mengawali pembentukan resmi Koperasi Merah Putih, yang menjadi respons langsung atas Instruksi Prabowo Subianto Presiden RI Nomor 9 Tahun 2025 tentang penguatan ekonomi desa. Musdessus malam itu berlangsung di Balai Desa Bulu dan dihadiri berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh agama, tokoh pemuda, hingga para petani dan pelaku UMKM.

Menurut Dimas, hadirnya koperasi ini dilandasi keresahan banyak warga desa yang terlilit pinjaman berbunga tinggi. Ia mencontohkan bagaimana pinjaman Rp2 juta di bank dalam setahun bisa membengkak hingga Rp5 juta karena sistem cicilan mingguan.

“Ini bukan lagi soal bantuan, ini tentang keberanian desa mengambil alih kendali ekonomi warganya,” tegasnya.

Dalam pemaparannya, ia juga mengungkap bahwa koperasi ini dirancang tidak hanya untuk simpan pinjam, tetapi juga untuk menyuplai kebutuhan pokok warga secara langsung dari pupuk, beras, hingga minyak goreng dengan skema distribusi berbasis RT/RW.

Sementara itu, Camat Kraksaan Puja Kurniawan menekankan bahwa pembentukan koperasi ini harus selesai sebelum 31 Mei 2025, sesuai batas waktu dari Kementerian Dalam Negeri.

“Koperasi ini harus jadi, karena ini program nasional. Nantinya, koperasi ini tidak hanya menopang perekonomian desa, tetapi juga akan dilatih dan didampingi langsung oleh OPD terkait,” ujar Puja.

Puja juga menjelaskan, koperasi ini berbeda dengan BUMDes karena bersifat lebih terbuka dan beranggotakan seluruh warga. Koperasi Merah Putih akan didaftarkan secara resmi dan mendapat pengesahan badan hukum, termasuk pelatihan pengelolaan digital.

Dalam forum yang berlangsung hingga larut malam itu, dibentuk pula struktur awal kepengurusan, dan disepakati bahwa koperasi ini akan menjadi pusat distribusi kebutuhan pokok sekaligus wadah ekonomi produktif masyarakat Desa Bulu.

“Koperasi ini adalah milik warga. Kita mulai dari sini untuk membawa nama Desa Bulu harum di tengah geliat ekonomi nasional,” pungkas Dimas Eko Romadhoni.

Probolinggo, KabarBromo66.com – Sebuah langkah nyata dalam mendukung kehidupan beragama di wilayah pedesaan kembali terwujud. Musholla Baitur Rahman Cipta Wijaya di Dusun Selolembu, Desa Sentong, Kecamatan Krejengan, kini telah diresmikan, Jum’at malam (23/5/2025).

Peresmian musholla dihadiri berbagai tokoh masyarakat, antara lain Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Probolinggo, Gede Vandana Wijaya, serta David Wijaya. Tampak pula Takmir Musholla Baitur Rahman, Sholehudin; Ketua RT Selolembu, Abdul Basid; dan tokoh agama, Habib Fahmi bin Ahmad Al Muhdor.

Ketua Kadin Kabupaten Probolinggo, Gede Vandana Wijaya, yang hadir dalam acara tersebut, menyampaikan rasa syukurnya bisa menyaksikan secara langsung pembangunan musholla.

“Musholla ini dibangun dari niat tulus dari masyarakat. Harapannya bisa menjadi pusat kegiatan spiritual sekaligus ruang kebersamaan warga,” ungkap pria yang akrab disapa Ivan.

Ivan juga menambahkan bahwa pembangunan musholla ini merupakan wujud nyata terhadap kehidupan sosial dan keagamaan.

“Kami mendukung kegiatan sosial keagamaan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial,” ujar Ivan.

Ia berharap, musholla ini tidak hanya dimanfaatkan untuk salat berjamaah, tetapi juga untuk pengajian dan pembinaan generasi muda.

“Semoga membawa keberkahan untuk semua warga Selolembu dan sekitarnya,” tutup Ivan.

Probolinggo, KabarBromo66.com – Suasana mendadak hening. Ketua Forum Wartawan Mingguan Probolinggo (F-WAMIPRO), M. Suhri, tiba-tiba menghentikan pembicaraannya sejenak ketika diwawancarai.

“Ulang, Mas. Ulang,” ucap Suhri dengan serius kepada Mamat, wartawan CB News Indonesia, di depan ruang Sekretariat F-WAMIPRO, Jumat (16/5/2025).

Sejenak kebingungan itu terasa, namun suasana cepat mencair.

“Gak papa. Nanti tak potong,” jawab Mamat sambil menanyakan ulang.

Momen itu menjadi pembuka dalam pertemuan sederhana namun penuh makna. Belasan jurnalis mingguan dari berbagai media berkumpul memperingati Hari Pers Nasional (HPN) yang dikemas bersamaan dengan halalbihalal. Meski peringatannya sudah lewat, namun semangat para jurnalis tetap khidmat.

Menurut Suhri, kegiatan ini menjadi bentuk kekompakan di tengah tantangan yang dihadapi jurnalis mingguan.

“Kegiatan ini bisa terlaksana karena dukungan dan kekompakan teman-teman. Harapan saya, mari tingkatkan kualitas pemberitaan yang terkonfirmasi, akurat, dan mengedukasi masyarakat,” katanya.

Apresiasi juga datang dari Nanang, Pembina F-WAMIPRO. Ia mengaku bangga dengan soliditas yang terus dijaga anggota forum tersebut.

“Saya salut. Dalam kondisi sulit, acara tetap meriah. Semoga tahun depan bisa lebih besar, lebih wah,” ujarnya.

Dukungan terhadap F-WAMIPRO juga disampaikan Dody Kasman, Kabid Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Kabupaten Probolinggo. Ia menyebut F-WAMIPRO mampu bertahan lebih dari satu dekade di tengah dinamika dunia pers.

“Saya saksi sendiri perjalanan mereka pengurus berganti, dinamika naik turun, tapi semangat tetap hidup. Ini bukti soliditas,” kata Dody.

Pemkab Probolinggo, lanjut Dody, membuka pintu kemitraan pemberitaan seluas-luasnya bagi media mingguan yang tergabung dalam F-WAMIPRO.

“Kami terbuka untuk kerja sama. Asalkan sesuai prosedur dan ketentuan, silakan. F-WAMIPRO sudah paham ritme kemitraan yang sehat,” tegasnya.

Probolinggo, KabarBromo66.com – Kapan terakhir kali kamu tertawa bersama teman-teman SMA sambil mengenang masa putih abu-abu? Pertanyaan ini menjadi pemantik semangat digelarnya Reuni Putih Abu-abu Angkatan ’99 SMUN 1 Gending yang berlangsung pada 11 Mei 2025, pukul 09.30 WIB di J’Bing Resto 3, Probolinggo.

Acara ini tak hanya menjadi ajang temu kangen, tetapi juga momen menyatukan kembali tali persaudaraan yang sempat renggang oleh waktu dan kesibukan. Dengan hiburan live musik dan pembagian doorprize, suasana hangat dan penuh nostalgia dijamin akan menyelimuti reuni yang telah dinanti ini.

Ketua panitia reuni, Yuli Hermawan, yang juga mantan Ketua OSIS angkatan 1999 tersebut, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan momentum untuk mempererat kembali ikatan persaudaraan yang sempat renggang karena kesibukan masing-masing.

“Sudah lama kami tidak berkumpul seperti ini. Reuni ini seperti mesin waktu yang membawa kami kembali ke masa-masa indah di bangku sekolah,” ujarnya penuh semangat.

Sementara itu, Erni Rachmawati, selaku humas panitia, menjelaskan bahwa konsep acara ini dibuat dengan sistem subsidi silang, sehingga tidak ada iuran wajib bagi alumni yang hadir. Hal ini dimaksudkan agar semua dapat berpartisipasi tanpa hambatan.

“Bahwa acara ini digelar dengan konsep subsidi silang, jadi tidak ada iuran wajib bagi anggota alumni yang hadir,” jelas Erni.

Susunan panitia sendiri digawangi oleh empat alumni angkatan 1999, yaitu Veni Sri Maryati, Erni Rachmawati, Sulton Handoko, dan Yuli Hermawan.

Menurut Hermawan, reuni semacam ini penting untuk menjaga hubungan emosional dan memperkuat jaringan alumni. Ia berharap kegiatan ini bisa menjadi agenda rutin setiap tahun.

“Semoga ke depan bisa lebih meriah dan jadi ajang kolaborasi antaralumni, bukan hanya sekadar silaturahmi,” pungkasnya.

Probolinggo, KabarBromo66.com – Bagaimana cara UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo memastikan keselamatan lalu lintas sekaligus memberikan pelayanan yang transparan dan profesional kepada masyarakat?

Kepala UPTD, Sukito ST, mengungkapkan berbagai terobosan saat ditemui di kantornya, Kamis (8/5/2025). Salah satu langkah konkret adalah menghadirkan layanan pengujian kendaraan langsung ke kawasan wisata Bromo, yang digelar rutin dua kali setahun pada bulan Juni dan Desember.

“Sekarang sudah 25 persen kendaraan yang kita layani di tahun 2025 ini,” ungkap Sukito. Ia menyebut, pendekatan layanan ini tidak hanya efisien, tetapi juga meringankan beban biaya masyarakat. “Angkutan jeep wisata Bromo itu kalau datang ke kantor kami, kabarnya bisa habis sekitar Rp700 ribu untuk BBM. Maka dari itu, kita dekatkan pelayanannya agar masyarakat tidak terbebani.”

Langkah tersebut merujuk pada Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2017 tentang pengujian angkutan wisata. Setiap kendaraan, khususnya yang melayani rute wisata seperti Bromo dan desa wisata lainnya, diwajibkan lolos uji teknis dan layak jalan.

Dengan jumlah kendaraan wisata mencapai sekitar 800 unit, program ini sekaligus menjadi bentuk dukungan UPTD terhadap visi Bupati dalam memberikan pelayanan publik berbasis kebutuhan warga.

Selain itu, edukasi keselamatan berkendara menjadi bagian penting dari layanan pengujian. “Kita ajari pengemudi cara mengemudi yang baik dan benar. Kita tekankan pentingnya keselamatan, terutama bagi sopir angkutan penumpang,” tutur Sukito.

Tak hanya menyasar pengemudi, UPTD juga menyentuh dunia pendidikan. Anak-anak usia dini dari TK hingga SD diberikan pemahaman tentang rambu lalu lintas dan bahaya berkendara, terutama penggunaan sepeda listrik di jalan raya.

“Baru-baru ini, anak-anak dari TK Bhayangkari kita ajak belajar rambu-rambu lalu lintas. Ini bentuk kolaborasi kami dengan pihak Kanit Kamsel Polres Probolinggo,” tambahnya.

Dengan visi “Terwujudnya kendaraan bermotor yang berkeselamatan, layak jalan, dan ramah lingkungan”, UPTD berkomitmen memperkuat kompetensi SDM, meningkatkan mutu layanan, dan menjunjung tinggi profesionalisme demi keselamatan bersama.

Probolinggo, KabarBromo66.com | 08 Mei 2025 – Apa yang membuat seseorang mencuri, berjudi, bahkan tega membunuh? Menurut KH Tauhid Badri, jawabannya bisa jadi satu: miras.

Pengasuh Pondok Pesantren Badridduja Kraksaan, KH Tauhid Badri, memberikan peringatan keras terkait maraknya peredaran minuman keras, khamer, narkotika, dan zat adiktif lainnya yang kini makin merajalela di tengah masyarakat. Ia menyebut miras sebagai “Ummul Khaba’its”, induk dari segala kejahatan.

“Kriminalitas seperti pencurian, begal, sampai degradasi moral itu nggak lepas dari miras. Peredarannya makin brutal, tapi penanganannya? Masih setengah hati,” ujarnya.

KH Tauhid menegaskan bahwa bahaya miras bukan hanya soal mabuk sesaat, tapi efek dominonya mengancam seluruh sendi kehidupan sosial. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat mulai dari tokoh agama, aparat penegak hukum, hingga warga sipil untuk bahu-membahu memutus mata rantai peredarannya.

“Kita butuh gerakan bersama. Nggak cukup cuma ceramah atau seruan moral. Harus ada tindakan nyata: penegakan hukum, rehabilitasi pengguna, dan pemberantasan pengedar sampai ke akarnya,” tegasnya.

Dalam pandangan agama, miras tak hanya dilarang, tapi dikutuk. KH Tauhid mengutip Surat Al-Maidah ayat 90-91, di mana Allah SWT menegaskan bahwa khamer, judi, dan berhala termasuk perbuatan rijs najis dan kotor.

Tak hanya itu, ia menceritakan kisah dalam kitab Rawai’ul Bayan tentang seseorang yang menganggap minum khamer sebagai dosa kecil, namun justru terjerumus dalam zina dan pembunuhan setelahnya.

Hadis Nabi Muhammad SAW pun memperkuat ancaman miras. Rasulullah menyebut bahwa khamer adalah:

“Induk segala kekejian dan dosa terbesar. Barang siapa meminumnya, bisa sampai menzinai ibunya, bibinya, bahkan saudarinya.” (HR ath-Thabrani)

Lebih dari itu, Nabi juga bersabda:

“Janganlah engkau meminum khamer, karena itu adalah kunci segala keburukan.” (HR Ibnu Majah)

Tak hanya merusak tubuh dan akal, lanjut KH Tauhid, miras bisa menghancurkan rumah tangga, memicu konflik sosial, dan menjerumuskan umat dalam kehancuran spiritual. Bahkan dalam hadis lain, Nabi menyebut bahwa shalat peminum khamer tak akan diterima selama 40 hari, dan jika meninggal dalam kondisi mabuk, matinya dianggap seperti orang jahiliyah.

KH Tauhid menutup seruannya dengan harapan: agar masyarakat sadar, aparat tegas, dan negara hadir penuh dalam memerangi miras.

“Jangan sampai kita diam. Kalau bangsa ini mau selamat, bersihkan dulu dari miras,” pungkasnya.

Probolinggo, KabarBromo66.com – Di balik pagar Pondok Pesantren Mambaul Ulum, Desa Sukodadi, Kecamatan Paiton, tersimpan suara lantang yang selama ini jarang terdengar. Bukan tentang politik lokal, bukan pula soal pemilu. Tapi soal ruh pendidikan bangsa yang lahir dari pelataran pesantren.

Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Probolinggo, K.H. Didik Humaidi, S.Sos., atau yang akrab disapa Gus Didik, angkat bicara soal Undang-Undang Pesantren. Ditemui di kediamannya pada Rabu (7/5) Gus Didik bicara tanpa tedeng aling-aling:

“Pertama, kalau kita lihat dari kerangka ruhnya Undang-Undang Pesantren itu, dalam rangka adalah pesantren ini sebagai sebuah lembaga pendidikan yang punya kekhasan tersendiri, yang punya peran cukup penting mulai dari kemerdekaan sampai pasca kemerdekaan, dan kontribusinya jelas”

Tak hanya berbicara soal sejarah dan eksistensi pesantren, Gus Didik menegaskan bahwa UU No. 18 Tahun 2019 bukan sekadar pengakuan formal dari negara tapi adalah bentuk afirmasi.

“Dengan Undang-Undang Pesantren ini, paling tidak ada bentuk-bentuk afirmasi dari pemerintah pusat, sebagai penyetaraan pendidikan antara pesantren dengan pendidikan lainnya”

Lebih lanjut, ia menyampaikan perlunya tindak lanjut di tingkat daerah melalui peraturan daerah (perda) agar fasilitasi terhadap pesantren makin konkret.

“kemudian yang kedua berkaitan dengan masalah Undang-Undang Pesantren ini memang perlu pemerintah daerah untuk kemudian melahirkan peraturan daerah yang membahas tentang masalah pesantren”

Dalam narasi panjangnya, Gus Didik juga menyinggung pentingnya pengakuan formal terhadap pesantren salaf, termasuk program penyetaraan yang sudah berjalan di beberapa daerah.

“bahkan pesantren salaf pun hari ini sudah ada program penyetaraan”

Tak berhenti di situ, Gus Didik menyoroti bahwa nilai lebih pesantren tak hanya terletak pada sisi akademis, tapi juga penanaman akhlak dan keimanan, sesuatu yang menurutnya sulit ditemukan di luar lingkungan pesantren.

“undang-undang pesantren ini menjadi sebuah ruh, menjadi dorongan bagi pesantren untuk kemudian bisa mengikuti perkembangan pendidikan yang sama dengan di luar pesantren. Tapi kelebihan pesantren itu adalah penataan keimanan, kemudian akhlak”

Ia juga mengimbau agar komunitas pesantren memanfaatkan peluang dari UU ini, yang berlaku inklusif, tak hanya untuk pesantren berbasis ormas tertentu.

“undang-undang ini tidak sifatnya hanya parsial saja, ini untuk kelompok tertentu, tetapi hasilnya tidak hanya untuk kelompok itu tadi untuk kepentingan semua pesantren yang ada di negara kita.”

Bagi Gus Didik, inilah momen di mana negara akhirnya memberi tempat terhormat kepada pesantren. Sebuah bentuk pengakuan atas peran pesantren sejak zaman perjuangan hingga kini.

“selama sekian puluh tahun pesantren ini tidak pernah dipandang oleh negara, dengan terbitnya Undang-Undang No. 18 Tahun 2019, negara ini sudah mengakui bahwa pesantren punya peran yang cukup besar”

Representasi suara pesantren dan santri yang kini punya panggungnya sendiri di ranah kebijakan nasional.