Kategori: daerah

PROBOLINGGO, kabarbromo.com – Krisis keterlambatan honorarium bagi perangkat non-ASN di Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo, kini memasuki babak baru yang memprihatinkan. Demi menjaga napas pelayanan publik dan rasa kemanusiaan, sejumlah Kepala Desa terpaksa merogoh kocek pribadi untuk menalangi honor Guru PAUD, Kader Posyandu, hingga pengurus RT dan RW yang tak kunjung cair.

Langkah spekulatif ini diambil akibat buntunya pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak. Di tingkat akar rumput, ketegangan mulai terasa saat para pelayan masyarakat ini mulai mengeluhkan dapur yang tak lagi mengepul, sementara tugas negara di pundak mereka tak bisa ditunda.

Beban Moral di Pundak Desa

Fenomena “dana talangan” pribadi dari kepala desa ini menjadi bukti nyata bahwa birokrasi di tingkat kabupaten gagal menjamin kesejahteraan ujung tombak pembangunannya. Para kepala desa berada di posisi dilematis: membiarkan pelayanan lumpuh atau mengorbankan tabungan pribadi demi meredam gejolak sosial.

“Kami tidak tega melihat kader dan guru PAUD yang sudah bekerja ikhlas tapi haknya tersendat berbulan-bulan. Akhirnya, sebisa mungkin kami talangi dulu, meski kami sendiri tidak tahu kapan uang itu akan terganti,” ujar salah satu Kepala Desa di wilayah Krejengan yang meminta identitasnya dirahasiakan, pada Jum’at (20/3/2026).

Rantai Pengabdian yang Rapuh

Keterlambatan ini berdampak sistemik. Guru PAUD yang mengawal pendidikan usia dini, Kader Posyandu yang berjuang melawan stunting, hingga pengurus RT dan RW yang mengurus administrasi warga, kini bekerja dalam bayang-bayang ketidakpastian. Begitu pula anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang fungsinya mengawasi desa, kini justru turut menjadi korban mandeknya aliran dana dari kabupaten.

Secara regulasi, Dana Bagi Hasil Pajak seharusnya mengalir lancar sebagai hak desa. Namun, realita di Krejengan menunjukkan adanya sumbatan birokrasi yang memaksa otoritas desa mengambil beban yang bukan tanggung jawab personal mereka. Kondisi ini dikhawatirkan akan menciptakan ketergantungan pada kebijakan “belas kasihan” kepala desa, alih-alih sistem penggajian yang profesional dan tepat waktu.

Menagih Profesionalisme Daerah

Keterlambatan yang berulang ini menuntut evaluasi total dari Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Publik mempertanyakan mengapa dana bagi hasil yang telah dipungut dari pajak rakyat justru tersendat saat harus dikembalikan untuk membiayai penggerak pembangunan di desa.

Langkah para kepala desa yang menalangi honor ini memang menyelamatkan muka pemerintah untuk sementara. Namun, tanpa perbaikan sistemik, pengabdian para ujung tombak ini hanya akan terus bergantung pada keberuntungan dan sisa-sisa empati pimpinan desa, sebuah pondasi yang sangat rapuh bagi tata kelola pemerintahan yang sehat.

Hingga berita ini ditulis, belum diperoleh keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Probolinggo terkait penyebab keterlambatan tersebut. Media ini masih berupaya menghubungi pihak terkait untuk memperoleh konfirmasi dan penjelasan lebih lanjut. (Tim Redaksi)

Probolinggo, kabarbromo.com – Tim ru’yatul hilal Lembaga Falakiyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kraksaan melaporkan bahwa hilal tidak berhasil terlihat dalam pemantauan yang dilakukan di Pantai Duta, Randutatah, Paiton, Kamis (19/3/2026) sore. Hasil ini memperkuat prediksi bahwa 1 Syawal 1447 Hijriah kemungkinan besar akan jatuh pada Sabtu (21/3/2026).

Ketua PCNU Kraksaan, KH Hafidz Hakim Noer, mengonfirmasi bahwa meski pemantauan telah dilakukan secara maksimal di titik observasi Pantai Duta, posisi hilal secara visual tidak teramati. “Tim telah bekerja di lapangan, namun hilal tidak berhasil dilihat,” ujarnya dalam keterangan resmi di Probolinggo.

Analisis Kriteria MABIMS

Kondisi ini sejalan dengan analisis astronomis yang disampaikan oleh pakar riset astronomi-astrofisika dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof. Thomas Djamaluddin. Menurut Thomas, posisi hilal pada Kamis sore memang belum memenuhi kriteria baru MABIMS (Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura).

Sebagai informasi, kriteria MABIMS menetapkan bahwa hilal dapat teramati (inkano-rukyah) jika memiliki: Tinggi hilal minimal 3 derajat; Sudut elongasi minimal 6,4 derajat.

Berdasarkan data perhitungan, posisi hilal pada Kamis masih berada di bawah ambang batas tersebut. Kondisi ini secara teknis menyulitkan hilal untuk dapat terlihat, baik melalui mata telanjang maupun bantuan teleskop.

Mekanisme Istikmal

Dengan tidak teramatinya hilal, maka bulan Ramadan tahun ini berpotensi besar digenapkan menjadi 30 hari melalui mekanisme istikmal (penyempurnaan bilangan hari). Jika skenario ini berjalan, maka umat Muslim di Indonesia masih akan menjalankan ibadah puasa pada hari Jumat esok.

“Secara perhitungan falakiyah, kemungkinan besar Hari Raya Idulfitri 1447 H akan jatuh pada hari Sabtu, 21 Maret 2026,” lanjut analisis tersebut.

Meski demikian, masyarakat diminta untuk tetap tenang dan menunggu hasil resmi Sidang Isbat yang digelar oleh Kementerian Agama. Sidang Isbat merupakan otoritas final dalam menetapkan awal bulan kamariah di Indonesia dengan menggabungkan metode hisab (perhitungan) dan rukyat (konfirmasi lapangan).

Hingga berita ini diturunkan, pemerintah masih menghimpun laporan dari titik-titik pemantauan hilal lainnya di seluruh penjuru Nusantara sebelum mengambil keputusan dalam sidang tertutup. (Red)

PROBOLINGGO, kabarbromo.com – Pondok Pesantren Nurul Qadim, Kalikajar, Paiton, Probolinggo, secara resmi mengeluarkan maklumat terkait prosedur penetapan Hari Raya Idul Fitri atau 1 Syawal. Dalam keterangan resminya, pesantren menegaskan komitmen untuk selalu sejalan dengan keputusan Pemerintah Republik Indonesia.

Kepala Biro Ma’hadiyah Pondok Pesantren Nurul Qadim, KH Hafidzul Hakim Noer, M.H, menyampaikan bahwa kebijakan ini bukanlah hal baru, melainkan tradisi organisasi yang telah diwariskan oleh para pendahulu pesantren.

“Pondok Pesantren Nurul Qadim, sejak masa Almarhum Almaghfurlah KH Nuruddin Musyiri, secara konsisten menetapkan bahwa penentuan 1 Syawal mengikuti keputusan Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Agama,” demikian bunyi pernyataan resmi tersebut yang tersebar digrup whatsapp pada Kamis (19/3/2026).

Pedoman Bersama

Langkah ini diambil guna menjaga keselarasan dan ketertiban di tengah masyarakat, khususnya bagi para santri dan alumni. Penegasan tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi dualisme pelaksanaan ibadah di lingkungan internal pesantren.

Pihak pesantren menekankan bahwa ketentuan ini bersifat mengikat dan menjadi pedoman bersama bagi seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Qadim. Dengan demikian, pelaksanaan shalat Idul Fitri di lingkungan pesantren akan dilakukan serentak sesuai dengan hasil sidang isbat yang digelar pemerintah.

Konsistensi Kelembagaan

Sikap Nurul Qadim mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip ulil amri (pemimpin pemerintah) dalam hal penentuan waktu ibadah yang bersifat publik. Hal ini dinilai penting untuk memperkuat persatuan umat Islam di Indonesia dalam merayakan hari kemenangan.

Hingga saat ini, Pondok Pesantren Nurul Qadim terus aktif melakukan sosialisasi melalui berbagai kanal media digital mereka agar informasi ini tersampaikan secara merata kepada seluruh jejaring pesantren di berbagai daerah. (Red)

PROBOLINGGO, kabarbromo.com – Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (LPBH PCNU) Kraksaan menggelar acara silaturahmi dan buka puasa bersama di kediaman H. Moh. Taufik, SH., MH. di Desa Sidopekso, Rabu (18/3/2026). Pertemuan yang berlangsung khidmat pada penghujung Ramadhan 1447 H ini menjadi momentum penguatan sinergi antarlembaga di bawah naungan PCNU Kraksaan.

Hadir dalam acara tersebut Ketua PCNU Kraksaan KH. Hafidzul Hakim, Ketua MUI Kraksaan KH. Zainuddin, serta akademisi dari UIN KHAS Jember Dr. Rosyadi Badar, Camat Kraksaan Puja Kurniawan, dan banyak tokoh sentral lainnya. Kehadiran para tokoh ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara ulama, praktisi hukum, dan akademisi dalam memberikan pelayanan kepada umat.

Ketua LPBH PCNU Kraksaan, Achmad Mukhoffi, SH., MH., menyampaikan bahwa agenda ini bukan sekadar rutinitas seremonial tahunan. Sejalan dengan tema yang diusung, yakni “Mempererat Ukhuwah, Menguatkan Khidmat untuk Umat – Bangkit Bersinergi Bermanfaat”, kegiatan ini bertujuan menyelaraskan langkah hukum dengan nilai-nilai keumatan.

“Kami berharap melalui silaturahmi ini, LPBH dapat semakin solid dalam mengemban amanah memberikan bantuan hukum serta edukasi kepada masyarakat, khususnya di wilayah hukum Kraksaan,” ujar Achmad Mukhoffi.

Sinergi Ulama dan Praktisi

Dalam tausiyahnya, KH. Hafidzul Hakim menekankan bahwa pengabdian (khidmat) kepada umat harus dilakukan secara berjamaah. Menurut beliau, tantangan zaman yang semakin kompleks menuntut organisasi seperti NU untuk tidak hanya hadir secara spiritual, tetapi juga hadir memberikan solusi nyata dalam problematika sosial dan hukum yang dihadapi warga.

Senada dengan hal tersebut, Dr. Rosyadi Badar dari UIN KHAS Jember melihat adanya urgensi penguatan literasi hukum di kalangan pesantren dan warga Nahdliyin. Sinergi antara pakar hukum di LPBH dengan pemikiran akademis diharapkan mampu melahirkan terobosan dalam advokasi kebijakan yang berpihak pada kemaslahatan publik.

Acara yang berlangsung di tengah suasana hangat ini ditutup dengan doa bersama dan ramah tamah. Pertemuan ini diharapkan menjadi pemantik semangat bagi seluruh jajaran pengurus untuk terus berkontribusi aktif dalam pembangunan masyarakat yang berkeadilan pasca-Ramadhan. (Red)

PROBOLINGGO, kabarbromo.com – Penutupan sementara 5 (lima) dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Probolinggo memicu kritik pedas dari Ketua Laskar Advokasi Siliwangi, Syaiful Bahri. Ia menilai langkah Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Probolinggo yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Ugas Irwanto terlalu lembek dan cenderung “hanya sekadar menyampaikan hasil evaluasi” ke tingkat provinsi tanpa tindakan konkret yang tegas di daerah.

Syaiful menyoroti bahwa berdasarkan Surat Badan Gizi Nasional (BGN) Nomor 869/D.TWS/03/2026, alasan utama pemberhentian operasional sementara SPPG di Jawa Timur adalah pelanggaran syarat formil yang fatal. Pelanggaran tersebut meliputi:

• Belum mendaftarkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
• Belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
• Ketiadaan tempat tinggal (mess) bagi personil kunci (Kepala SPPG, Pengawas Gizi, dan Pengawas Keuangan).

Syaiful menegaskan bahwa kelalaian dalam mengawasi SPPG bukan sekadar masalah teknis, melainkan pengabaian terhadap amanat undang-undang. Ia merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 12 Ayat (1) Huruf b, yang menyatakan dengan tegas: “Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: b. kesehatan”.

“Berdasarkan Pasal 12 UU 23/2014 ini, urusan kesehatan adalah mandat wajib bagi pemerintah daerah. Ini bukan soal menu yang ada ulat atau buah busuk semata, tapi soal legalitas dan standar pelayanan dasar kesehatan rakyat yang diabaikan oleh Satgas,” tegas Syaiful.

Sesuai surat dari BGN, berikut adalah unit SPPG di Kabupaten Probolinggo yang resmi ditutup sementara karena tidak memenuhi standar:

• SPPG Kraksaan Bulu 2 (ID: WOZAEYXA)
• SPPG Banyuanyar Tengah (ID: ZPNC7OTO)
• SPPG Pakuniran Bucor Kulon (ID: SWS5SIFV76)
• SPPG Sumberasih Lemah Kembar (ID: SEGIKESY)
• SPPG Kraksaan Kandang Jati Wetan (ID: HPK9ZDZB)

Syaiful secara khusus mempertanyakan status sanksi bagi sejumlah SPPG yang telah diadukan oleh pihaknya, termasuk SPPG Pakuniran Sogaan. Ia menilai Bupati Probolinggo atau Sekda sebagai pembantunya harus mengambil langkah Diskresi untuk melindungi warga.

“Seharusnya Bupati atau Sekda mengambil diskresi untuk langsung mencabut SLHS bagi SPPG yang terbukti melanggar. Secara administratif, jika daerah mencabut SLHS-nya, maka secara otomatis SPPG tersebut akan di-suspend oleh BGN pusat. Jangan hanya menunggu bola atau sekadar menjadi perpanjangan tangan administrasi provinsi,” tambahnya.

Menurut Syaiful, mencabut SLHS adalah langkah yang mudah dilakukan secara hukum karena menyangkut pelayanan dasar pemerintah daerah terhadap kesehatan masyarakat. Satgas MBG dituntut untuk bertindak lebih jauh daripada sekadar melaporkan hasil validasi data.

Sebelumnya, Ugas Irwanto menyatakan bahwa langkah tegas diambil untuk memastikan seluruh SPPG mengikuti aturan teknis. Namun, bagi Laskar Advokasi Siliwangi, pembenahan tersebut harus dibuktikan dengan transparansi sanksi dan keberanian eksekusi izin bagi unit yang jelas-jelas melanggar standar keamanan kesehatan sebagaimana diatur dalam UU Pemerintahan Daerah. (Ir)

PROBOLINGGO, kabarbromo.com — Infrastruktur jembatan di Desa Sumberkatimoho, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo, kini dalam kondisi kritis. Kerusakan akses vital ini tidak hanya menghambat distribusi komoditas pertanian, tetapi juga mulai mengancam keselamatan warga dan memutus akses pendidikan bagi anak-anak sekolah.

Kondisi jembatan yang menghubungkan Desa Sumberkatimoho, Karangren, hingga Kedungcaluk tersebut kini nyaris ambruk. Sebagai akses utama, jembatan ini merupakan urat nadi bagi para petani untuk mengangkut hasil panen padi. Dengan kondisi saat ini, aktivitas ekonomi masyarakat praktis terhambat.

Persoalan paling krusial dirasakan di sektor pendidikan. Sejumlah siswa SD Sumberkatimoho yang biasanya hanya memerlukan waktu lima menit untuk sampai di sekolah, kini harus memutar melalui rute Desa Karangren dan Krejengan. Perjalanan yang semula singkat berubah menjadi 30 menit.

“Beberapa siswa nekat menyeberangi jembatan rusak dengan berjalan kaki. Ini sangat berisiko tinggi. Potensi jembatan ambruk sewaktu-waktu bisa memakan korban jiwa,” ujar Noval Yulianto, warga setempat yang juga Sekretaris DPW Lembaga Garuda Sakti, Sabtu (14/3/2026).

Aspirasi Digital

Lambatnya respons dari otoritas setempat memicu cara unik warga dalam menyampaikan keluh kesah. Kejadian ini sempat menarik perhatian publik di media sosial setelah seorang warga Sumberkatimoho mengadu langsung kepada Bupati Situbondo (Mas Rio), pemimpin daerah tetangga, melalui siaran langsung di platform TikTok.

Langkah “melompati” batas administratif ini dinilai sebagai bentuk kebuntuan komunikasi antara warga dengan Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Kejadian yang viral tersebut dipandang sebagai kritik tajam bagi kinerja Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Probolinggo dalam menyerap aspirasi warga.

Ancaman Kegagalan Pelayanan

Kekecewaan warga kian memuncak dengan munculnya rencana iuran mandiri. Warga dikabarkan berencana mengumpulkan dana sebesar Rp 150.000 per kepala keluarga untuk memperbaiki jembatan secara swadaya.

Rencana ini memicu sorotan mengenai fungsi negara dalam penyediaan infrastruktur dasar. Jika perbaikan jembatan pada akhirnya dibebankan kepada kantong warga, hal tersebut dipandang sebagai potret kegagalan pelayanan publik.

“Apabila iuran warga ini benar-benar dilaksanakan karena pemerintah tetap bergeming, kami akan melaporkan hal ini ke Ombudsman RI. Ini adalah indikasi kuat kegagalan koordinasi antara eksekutif, legislatif, dan organisasi perangkat daerah di Probolinggo,” tegas Noval.

Hingga berita ini diturunkan, masyarakat mendesak agar Bupati Probolinggo dan jajaran legislatif segera meninjau lokasi guna memberikan langkah konkret. Intervensi segera diperlukan sebelum kerusakan jembatan tersebut memakan korban atau memicu gejolak sosial yang lebih besar akibat pembiaran infrastruktur publik. (Red)

PROBOLINGGO, kabarbromo.com – Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah drastis dengan membekukan sementara operasional lima Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Kebijakan ini diambil setelah validasi data mengungkap adanya pengabaian serius terhadap standar sanitasi dan lingkungan, terutama terkait pengolahan limbah dan sertifikasi higiene.

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor 869/D.TWS/03/2026 yang diterbitkan pada 11 Maret 2026, Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II, Dony Dewantoro, menyatakan bahwa surat pemberhentian sebelumnya telah diperbarui untuk memastikan validitas data operasional di lapangan. Di Probolinggo, kegagalan pemenuhan standar didominasi oleh ketiadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Ancaman Higienitas

Hasil penyisiran data manual menunjukkan bahwa aspek higienitas menjadi titik lemah utama di wilayah ini. SPPG Kraksaan Kandang Jati Wetan, misalnya, tercatat melakukan pelanggaran ganda karena tidak memiliki SLHS sekaligus tidak memiliki IPAL. Kondisi serupa juga menimpa SPPG Probolinggo Banyuanyar Banyuanyar Tengah yang beroperasi tanpa sertifikasi higiene yang sah.

Selain itu, tiga unit lainnya, yaitu SPPG Kraksaan Bulu 2, SPPG Pakuniran Bucor Kulon, dan SPPG Sumberasih Lemah Kembar, dinyatakan tidak memiliki IPAL, meskipun secara administratif telah mengantongi izin higiene dan fasilitas tempat tinggal bagi petugas.

“Pemberhentian operasional ini bersifat sementara hingga yang bersangkutan dapat melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi,” tulis Dony Dewantoro dalam surat tersebut.

Kontras Infrastruktur

Menariknya, di tengah buruknya infrastruktur sanitasi, seluruh SPPG di Probolinggo yang ditutup justru tercatat sudah memiliki fasilitas tempat tinggal atau mess bagi Kepala SPPG dan pengawas. Ketimpangan ini menunjukkan adanya prioritas pembangunan fisik yang belum menyentuh aspek fundamental kesehatan lingkungan dalam penyediaan gizi publik.

Ketegasan Badan Gizi Nasional ini menjadi sinyal kuat bahwa standar keamanan pangan tidak dapat ditawar. Tanpa IPAL dan sertifikasi higiene yang memadai, fasilitas penyedia gizi justru berisiko menjadi sumber masalah kesehatan baru bagi masyarakat yang seharusnya dibantu.

Daftar SPPG Probolinggo yang Diberhentikan Sementara: SPPG Kraksaan Bulu 2: Tidak ada IPAL; SPPG Banyuanyar Banyuanyar Tengah: Tidak ada SLHS; SPPG Pakuniran Bucor Kulon: Tidak ada IPAL; SPPG Sumberasih Lemah Kembar: Tidak ada IPAL; SPPG Kraksaan Kandang Jati Wetan: Tidak ada SLHS dan IPAL. (red)