kabarbromo.com

Tag: #KabupatenProbolinggo

  • Naik Kelas Menjadi Olahraga Prestasi, Pengcab ORADO Kabupaten Probolinggo Resmi Dilantik dan Siap Cetak Atlet

    PROBOLINGGO, Kabarbromo66.com – Langkah baru pembinaan olahraga domino resmi dimulai di Kabupaten Probolinggo. Pengurus Cabang (Pengcab) Organisasi Olahraga Domino Indonesia (ORADO) Kabupaten Probolinggo resmi dilantik dan langsung menancapkan taji dengan menggelar Kejuaraan Cabang (Kejurcab) perdana di Villa Kentang, Kecamatan Sukapura, Sabtu (20/6/2026).

    ‎​Hadirnya ORADO sebagai cabang olahraga baru mendapat apresiasi mendalam dari Wakil Bupati Probolinggo, Ra Fahmi AHZ. Menurutnya, domino yang selama ini kerap diidentikkan dengan sekadar permainan masyarakat biasa, kini telah berhasil “naik kelas” menjadi olahraga prestasi yang diharapkan mampu melahirkan atlet-atlet berbakat.

    ‎​Ketua Pengcab ORADO Kabupaten Probolinggo, Muchlis, S.Pd., mengungkapkan bahwa animo masyarakat terhadap olahraga strategi ini sangat luar biasa. Sejak pendaftaran Kejurcab dibuka, kuota peserta langsung terpenuhi dalam waktu singkat.

    ‎​”Animo masyarakat sangat luar biasa karena selama ini domino belum pernah difasilitasi dalam bentuk kejuaraan resmi,” kata Muchlis saat memberikan sambutan.

    ‎Guna menjaring bibit atlet sejak dini, Muchlis menambahkan bahwa ORADO akan segera memulai program pembinaan di sekolah-sekolah. Saat ini, sudah ada puluhan lembaga pendidikan yang secara resmi mengajukan permohonan sarana pembinaan domino. Tidak hanya itu, ORADO juga berencana membentuk gardu-gardu ORADO di setiap kecamatan sebagai pusat aktivitas pembinaan atlet di tingkat akar rumput.

    ‎​Langkah cepat ini menuai pujian dari Sekretaris KONI Kabupaten Probolinggo, Erfan Yulianto. Ia menilai ORADO sebagai salah satu cabang olahraga yang paling progresif setelah resmi bergabung di bawah naungan KONI.

    ‎​”Baru beberapa hari menjadi anggota KONI, ORADO langsung tancap gas menggelar pelantikan dan kejuaraan cabang. Ini menunjukkan semangat yang luar biasa,” puji Erfan.

    ‎Selain menyasar sekolah umum, Pengcab ORADO Kabupaten Probolinggo membuat terobosan strategis dengan memperluas jangkauan pengembangan ke lingkungan pondok pesantren. Langkah ini diambil untuk mengenalkan domino sebagai olahraga taktis yang mengedepankan kecerdasan, konsentrasi, sportivitas, dan solidaritas santri.

    ‎​”Setelah agenda ini, menjadi tugas pengurus untuk mengenalkan ORADO ke pesantren-pesantren. Kami ingin para santri mengetahui bahwa ada olahraga yang melatih strategi, konsentrasi, sekaligus memperkuat silaturahmi,” jelas Muchlis.

    ‎​Muchlis menegaskan, di bawah naungan organisasi resmi, olahraga domino dikemas dengan aturan dan sistem pertandingan yang ketat, jauh dari stigma negatif. Sebagai bentuk komitmen keselarasan dengan kultur lokal, ORADO Kabupaten Probolinggo bahkan menempatkan salah seorang pengasuh pondok pesantren sebagai Ketua Dewan Penasihat organisasi.

    ‎​Langkah tersebut diharapkan dapat menunjukkan kepada publik bahwa ORADO berjalan selaras dengan nilai-nilai keagamaan dan budaya pesantren yang luhur.

    ‎​”Kami ingin membuktikan bahwa ORADO adalah olahraga yang positif. Sebagai rencana ke depan, kami juga bersiap menggelar turnamen bertajuk ‘Piala Gus dan Lora’ yang menyasar kalangan pesantren, sekaligus sebagai upaya memperluas pembinaan atlet muda di Kabupaten Probolinggo,” pungkasnya.

    ‎​Momentum pelantikan dan Kejurcab perdana ini menjadi tonggak awal bagi ORADO Kabupaten Probolinggo dalam mengonstruksi pembinaan olahraga domino yang terstruktur, sekaligus mengubah paradigma publik bahwa domino adalah olahraga prestasi, bukan sekadar permainan meja. ( Fabil )

  • Lewat Film “Menolak Punah”, Komunitas Jenggala Galang Aksi Lintas Sektor Hadapi Krisis Mikroplastik

    PROBOLINGGO, Kabarbromo66.com – Isu pencemaran lingkungan akibat tata kelola limbah yang belum tuntas kembali memantik diskusi serius di tingkat tapak. Guna merespons krisis tersebut, Komunitas Jenggala (Jejaring Jaga Alam) berkolaborasi dengan organisasi konservasi lahan basah Ecoton menggelar agenda Eco-Cinema & Talkshow Ekologi dengan memutar film dokumenter bertajuk Menolak Punah.

    ‎​Acara yang mengusung tema Menolak Punah Saat Semua Semakin Mudah dan Murah ini digelar secara tatap muka di Kandang Jenggala, Perumahan Tanjung Marina Blok B No. 51, Paiton, Kabupaten Probolinggo, pada Sabtu (20/6/2026) malam. Forum ini dirancang sebagai ruang kolaborasi tiga arah yang mempertemukan unsur pemerintah selaku regulator, pihak swasta selaku pendukung sumber daya, serta komunitas warga sebagai motor penggerak aksi di lapangan.

    ‎​Founder Komunitas Jenggala, Ning Hani, mengungkapkan bahwa menyaksikan realitas gunungan sampah yang kian tak terkendali kerap mendatangkan rasa putus asa. Kendati demikian, sinema ekologi ini justru diharapkan menjadi pemantik optimisme baru bahwa gerakan pelestarian lingkungan tidak berjalan sendirian.

    ‎​”Meski setelah menonton film ini kita mungkin akan bertambah kepikiran, namun lewat kekhawatiran itulah insya Allah semangat untuk lebih istiqomah dalam berbakti bagi komunitas akan semakin tinggi,” ujar Ning Hani dalam sambutannya.

    ‎​Ia menegaskan, di tengah bayang-bayang krisis ekologi, masih banyak pihak yang memiliki visi dan niat serupa untuk melestarikan alam. Oleh karenanya, jika kita menolak punah, maka kita harus berbenah,” lanjutnya.

    ‎Sesi diskusi yang menghadirkan panelis dari berbagai sektor mengupas tuntas ancaman nyata limbah yang kerap kasat mata. Perwakilan dari Ecoton, M. Alaika Rahmatullah, memaparkan bahaya laten mikroplastik yang mayoritas bersumber dari limbah tekstil berbahan sintetis. Serat pakaian yang terlepas saat proses pencucian domestik, menurutnya, mengalir ke saluran air hingga bermuara dan mencemari ekosistem laut.

    ‎​Alaika memaparkan data hasil riset Ecoton melalui program Ekspedisi Sungai Nusantara tahun 2022, yang memotret tingkat pencemaran mikroplastik yang mengkhawatirkan di berbagai sungai di Indonesia.

    ‎​“Hasil penelitian menunjukkan bahwa 98 persen sungai di Indonesia telah terkontaminasi mikroplastik. Dari seluruh partikel yang ditemukan, 58 persen di antaranya merupakan jenis fiber atau serat. Yang mengerikan, mikroplastik saat ini juga telah ditemukan di dalam tubuh manusia, bahkan mampu menembus darah hingga otak,” papar Alaika.

    ‎Merespons ancaman tersebut, Kepala Bidang Penataan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Probolinggo, Yusdi Vari Afandi, menjelaskan bahwa dari sisi regulasi, pemerintah pusat sebenarnya telah menerbitkan instrumen hukum kuat untuk menekan laju timbulan sampah langsung dari produsennya. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen.

    ‎​Meski regulasi telah tersedia, Yusdi menggarisbawahi bahwa penanganan krisis lingkungan memerlukan kerja kolektif yang masif di semua lini.

    ‎​”Persoalan sampah tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah saja. Diperlukan keterlibatan aktif dari dunia usaha dan kesadaran masyarakat untuk mengurangi sampah sejak dari sumbernya,” tegas Yusdi.

    ‎Menanggapi hal itu, dari sisi sektor industri, Ignatius Ian Avianto menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap kepatuhan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan. Menurutnya, korporasi dan pelaku usaha memiliki peran strategis dalam membangun budaya pengurangan sampah yang dimulai dari lingkungan kerja mereka sendiri.

    ‎​“Perusahaan memiliki tanggung jawab sosial yang harus dijalankan secara berkelanjutan. Kami juga berkomitmen untuk selalu mendukung komunitas atau para penggerak yang memiliki inisiatif nyata di bidang lingkungan,” kata Ignatius selaku Account Manager ISS.

    ‎​Kehadiran seluruh elemen lintas sektor dalam forum ini diharapkan dapat mengonstruksi solusi nyata yang aplikatif bagi penanganan sampah di kawasan Paiton dan sekitarnya.

    ‎​Sebagai wujud komitmen langsung terhadap pengurangan limbah, panitia menerapkan aturan ketat malam itu. Seluruh peserta yang hadir diwajibkan membawa botol minum tumbler masing-masing, sebagai aksi nyata dalam mewujudkan konsep Zero Waste Event Acara Minim Sampah.

    ( Fabil )

  • ​Sisa Dua Kandidat, Polemik Hukum Warnai Seleksi Calon Direktur Perumdam Tirta Argapura

    ​Sisa Dua Kandidat, Polemik Hukum Warnai Seleksi Calon Direktur Perumdam Tirta Argapura

    PROBOLINGGO, kabarbromo.com – Dinamika pemilihan Direktur Perumdam Tirta Argapura, Kabupaten Probolinggo, kian menarik perhatian. Di tengah kekosongan jabatan direktur definitif yang saat ini masih diisi oleh Ketua Dewan Pengawas (Dewas), Ir. H. Ahmad Hasyim Ashari, MM, proses suksesi di perusahaan tersebut kini berbenturan dengan proses hukum di tingkat banding.

    ​Berdasarkan data yang dihimpun, sebelumnya terdapat tiga nama yang dinyatakan lulus Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) untuk posisi Direktur Perumdam Tirta Argapura, yakni Yudhi Wibowo, H. Suwito, dan Mohammad Indra Gunawan. Namun, peta persaingan berubah setelah Yudhi Wibowo resmi menjabat sebagai Direktur Perumdam Tirta Umbulan, Kota Pasuruan periode 2026-2031. Dengan demikian, kini hanya tersisa dua calon kandidat kuat: H. Suwito dan Mohammad Indra Gunawan.

    ​Di sisi lain, Mohammad Indra Gunawan tengah menjadi sorotan publik pasca kemenangannya dalam gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang. Majelis hakim melalui putusan perkara nomor 100/G/2025/PTUN.SMG pada Selasa, 21 April 2026, telah mengabulkan gugatan para penggugat, termasuk Mohammad Indra Gunawan. Hakim memerintahkan pembatalan surat keputusan pemberhentian pejabat terkait dan mewajibkan tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat, serta martabat penggugat ke posisi semula.

    ​Meski gugatan telah dikabulkan, status kemenangan ini dipastikan belum bersifat final. Pihak tergugat dikabarkan tengah menempuh upaya hukum banding, sehingga putusan tersebut belum memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

    ​Ketidakpastian hukum ini memicu tanda tanya besar terkait arah suksesi di Perumdam Tirta Argapura. Dengan hanya tersisa dua kandidat, yakni H. Suwito dan Mohammad Indra Gunawan, publik menanti kebijakan apa yang akan diambil pihak terkait, terutama mengingat salah satu calon saat ini masih terikat dengan proses hukum yang belum usai.

    ​Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanda-tanda pengisian posisi direktur definitif, sehingga kendali perusahaan masih berada di bawah kepemimpinan Ketua Dewas, Ir. H. Ahmad Hasyim Ashari, MM. Masyarakat berharap agar polemik ini segera menemukan titik terang demi keberlangsungan pelayanan air bersih di Kabupaten Probolinggo. (Redaksi)

     

  • Proyek Jalan Pajarakan–Condong Rp4,8 Miliar Tuai Kritik: Kepentingan Publik atau Prioritas Keliru?

    Proyek Jalan Pajarakan–Condong Rp4,8 Miliar Tuai Kritik: Kepentingan Publik atau Prioritas Keliru?

    PROBOLINGGO, kabarbromo.com – Rencana Pemerintah Kabupaten Probolinggo melalui Dinas PUPR untuk merealisasikan proyek Peningkatan Ruas Jalan Pajarakan–Condong dengan anggaran fantastis sebesar Rp.4.836.389.000 memicu tanda tanya besar di tengah masyarakat.

    Berdasarkan data yang tercantum dalam dokumen rencana pengadaan, proyek dengan Kode 65131533 ini menggunakan sumber dana APBD Tahun Anggaran 2026. Yang cukup mencolok, sub-kegiatan proyek ini diklasifikasikan sebagai “Rekonstruksi Jalan (Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok)”. Selain itu, spesifikasi pekerjaan tercatat hanya memiliki “Faktor Kesulitan Ringan”, yang semakin memantik kritik publik terkait urgensi proyek tersebut.

    ​Analisis Kritis: Apakah Prioritas Sudah Tepat?

    ​Kepala Dinas PUPR, Hengki Cahjo Saputra, berargumen bahwa proyek ini krusial untuk akses kendaraan berat pengangkut kayu menuju Koperasi Batalyon. Namun, publik menilai alasan ini kurang mendesak dibandingkan kondisi jalan lain yang rusak parah dan menghambat akses dasar ekonomi serta kesehatan warga.

    ​Menanggapi hal tersebut, Achmad, seorang peneliti kebijakan publik, menekankan pentingnya evaluasi kritis terhadap skala prioritas pembangunan daerah.

    ​”Ketika sebuah proyek jalan dikategorikan memiliki ‘Faktor Kesulitan Ringan’ dengan pagu mencapai Rp.4,8 miliar, Pemerintah harus mampu mempertanggungjawabkan secara transparan mengapa proyek ini didahulukan. Dalam manajemen infrastruktur, prioritas seharusnya didasarkan pada Social Return on Investment (SROI), bukan sekadar aksesibilitas industri tertentu,” ujar Achmad.

    ​Ia menambahkan, “Jika data menunjukkan bahwa kebutuhan infrastruktur total di daerah tersebut mencapai Rp3 triliun, maka setiap rupiah dari APBD, terutama yang berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak Rokok, harus diprioritaskan pada titik-titik yang memiliki dampak ekonomi dan sosial paling luas bagi masyarakat kecil, seperti jalur distribusi hasil tani yang lebih parah kondisinya. Kami akan mengirim surat resmi kepada KPK RI dan Kejagung RI agar ikut melakukan pemantauan ketat.” (Redaksi)

     

  • Muchlis Pimpin Pansus I Matangkan Raperda Petani, Janjikan Perlindungan Lebih Nyata

    Muchlis Pimpin Pansus I Matangkan Raperda Petani, Janjikan Perlindungan Lebih Nyata

    PROBOLINGGO, kabarbromo.com – Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Kabupaten Probolinggo mempercepat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Melalui forum bedah naskah akademik yang digelar Kamis (18/6/2026), DPRD menargetkan lahirnya regulasi yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi mampu memberi perlindungan hukum dan penguatan ekonomi bagi petani daerah.

    Ketua Pansus I DPRD Kabupaten Probolinggo, Muchlis, menyampaikan bahwa regulasi inisiatif tersebut disusun sebagai respons terhadap persoalan struktural yang selama ini membelit sektor pertanian, mulai dari lemahnya posisi tawar petani hingga ketidakstabilan harga komoditas.

    “Kami fokus pada tiga aspek utama, yakni perlindungan hukum, pemberdayaan yang terukur, dan dukungan fasilitas nyata dari pemerintah daerah bagi petani komoditas unggulan,” ujar Muchlis.

    Tiga Komoditas Prioritas dalam Pembahasan Raperda

    1. Petani Bawang Merah

    Pansus menempatkan sektor bawang merah sebagai perhatian utama, khususnya pada persoalan tata niaga dan distribusi hasil panen.

    Selama ini, petani dinilai berada pada posisi yang lemah dalam rantai perdagangan. Ketika panen raya terjadi, harga kerap jatuh akibat dominasi pedagang besar dan mekanisme pasar yang tidak berpihak.

    Raperda diharapkan dapat membuka ruang intervensi pemerintah daerah agar distribusi dan pembentukan harga menjadi lebih adil.

    2. Petani Tembakau

    Pada sektor tembakau, pembahasan diarahkan pada hubungan antara petani dan industri pengolahan.

    Pansus menilai diperlukan instrumen yang mampu memperkuat posisi tawar petani, termasuk kepastian standar kualitas, transparansi penentuan grade, serta mekanisme pembelian yang lebih berkeadilan.

    3. Petani Sayuran Dataran Tinggi

    Wilayah pertanian di Kecamatan Sumber dan Sukapura juga menjadi perhatian karena masih menghadapi persoalan klasik: keterbatasan modal dan ketergantungan pada tengkulak.

    Akibat kondisi tersebut, sejumlah komoditas seperti kentang dan kubis sering dipasarkan pada harga yang tidak sebanding dengan biaya produksi.

    Catatan Kritis: Jangan Sampai Menjadi “Perda Macan Kertas”

    Menanggapi proses penyusunan Raperda tersebut, Aris, Perwakilan Lembaga Pusat Studi Supervisi dan Advokasi, memberikan sejumlah catatan kritis.

    Menurutnya, langkah DPRD layak diapresiasi, tetapi substansi regulasi menjadi penentu apakah perda ini benar-benar berdampak atau hanya menjadi produk hukum tanpa implementasi.

    “Raperda ini harus lahir sebagai instrumen hukum yang progresif dan berani, bukan sekadar formalitas politik atau rutinitas legislasi,” ujarnya.

    Aris menilai persoalan utama sektor pertanian bukan semata produksi, melainkan struktur pasar.

    Ia menekankan pentingnya keberanian pemerintah daerah untuk hadir sebagai pengendali agar petani tidak terus berada dalam posisi lemah.

    “Kalau perda tidak mampu memperbaiki tata niaga atau menciptakan mekanisme perlindungan harga, maka manfaatnya akan sangat terbatas.”

    Aris juga mengaitkan pembahasan Raperda dengan tingginya ekspektasi publik terhadap kinerja legislatif.

    Menurutnya, ketika anggaran kelembagaan meningkat, masyarakat berhak menilai kualitas produk kebijakan yang dihasilkan.

    “Perda ini bisa menjadi ukuran apakah fungsi legislasi benar-benar menghasilkan dampak bagi masyarakat.”

    Selain aspek regulasi, ia menekankan pentingnya keberlanjutan pembiayaan.

    Program perlindungan petani, menurutnya, harus didukung skema anggaran yang jelas untuk modal usaha, perlindungan gagal panen, dan penguatan sarana produksi.

    “Pemberdayaan tanpa dukungan anggaran berisiko berhenti pada tataran konsep.”

    Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menjadi salah satu dari empat regulasi inisiatif DPRD Kabupaten Probolinggo tahun 2026. Publik kini menunggu apakah regulasi ini mampu menjawab persoalan nyata di lapangan atau hanya menambah daftar panjang aturan yang sulit diwujudkan dalam kebijakan konkret. (Redaksi)

     

  • Tumbangkan Tuan Rumah, Tim Voli Polres Probolinggo Segel Gelar Juara Kapolda Jatim Cup 2026 Rayon II

    MALANG, Kabarbromo66.com – Tim bola voli Kepolisian Resor (Polres) Probolinggo sukses mengukir prestasi gemilang di kancah daerah. Melalui perjuangan yang dramatis, mereka berhasil keluar sebagai champion dalam Turnamen Bola Voli Kapolda Jatim Cup 2026 Rayon II yang digelar di Malang, Jawa Timur.

    ‎Turnamen bola voli Kapolda Jatim Cup 2026 Rayon II ini berlangsung ketat selama dua hari, mulai tanggal 15 hingga 16 Juni 2026. Kompetisi bergengsi ini diikuti oleh enam perwakilan Polres jajaran, yaitu Polres Malang Kota selaku tuan rumah, Polres Probolinggo (Juara I), Polres Probolinggo Kota, Polres Pasuruan, Polres Batu, dan Polres Malang.

    ‎​Seluruh rangkaian pertandingan dipusatkan di Gedung Olahraga (GOR) Ken Arok yang berlokasi di Jalan Mayjen Sungkono, Kelurahan Buring, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. Gelanggang olahraga ini dipadati oleh ribuan penonton dan suporter yang antusias memberikan dukungan kepada tim kebanggaan masing-masing.

    ‎​Di bawah kepemimpinan kapten tim yang tangguh, Iptu Miftahol Rahman, S.H., M.H., yang juga menjabat sebagai Kapolsek Krejengan, Polres Probolinggo tampil memukau sepanjang turnamen. Puncaknya, mereka berhasil menumbangkan tim tangguh tuan rumah, Polres Malang Kota, dalam laga final yang berlangsung sengit.

    ‎​Pertandingan puncak yang mempertemukan kedua tim raksasa ini berjalan dengan tensi tinggi sejak peluit babak pertama dibunyikan. Kendati harus bermain di bawah tekanan riuh pendukung lawan, mental anak asuh Iptu Miftahol Rahman sama sekali tidak menciut.

    ‎​Lewat kerja sama tim yang solid, pertahanan yang rapat, serta eksekusi strategi yang matang, Polres Probolinggo akhirnya sukses menyudahi perlawanan sengit tuan rumah dengan skor akhir 3-1. Kemenangan ini sekaligus mengukuhkan dominasi penuh Polres Probolinggo di Wilayah Rayon II Jawa Timur.

    ‎Ditemui usai laga, Kapten Tim Polres Probolinggo, Iptu Miftahol Rahman, menyampaikan rasa haru dan bangganya atas perjuangan luar biasa dari seluruh punggawa tim di lapangan.

    ‎​“Ini adalah hasil kerja keras seluruh tim dan dukungan penuh dari Bapak Kapolres serta segenap jajaran. Kemenangan ini kami persembahkan sebagai kado spesial untuk menyambut Hari Bhayangkara ke-80,” ujar Iptu Miftahol Rahman dengan penuh semangat.

    ‎​Selain bertujuan untuk menjaring bibit-bibit atlet voli berprestasi di lingkungan kepolisian, turnamen akbar ini digelar sebagai bagian dari perayaan menyambut Hari Bhayangkara ke-80 tahun 2026.

    ‎​Melalui semangat sportivitas olahraga ini, diharapkan sinergitas, soliditas, dan rasa kebersamaan antar-personel kepolisian di wilayah Jawa Timur, khususnya Rayon II, dapat semakin erat terjalin demi mengoptimalkan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

    ( Fabil )

  • Lewat Nobar Piala Dunia 2026, Polres Probolinggo Rangkul Mahasiswa hingga Ojol demi Jaga Kamtibmas

    PROBOLINGGO, Kabarbromo66.com – Guna mempererat sinergitas dan meruntuhkan sekat antara kepolisian dengan elemen masyarakat, Kepolisian Resor (Polres) Probolinggo menggelar kegiatan Nonton Bareng (Nobar) Piala Dunia 2026. Acara yang penuh dengan nuansa kehangatan ini dilangsungkan di Ruang Rupatama Parama Satwika Mapolres Probolinggo, Kamis (18/06/2026).

    ‎​Kegiatan interaktif ini dihadiri langsung oleh Kapolres Probolinggo, AKBP M. Wahyudin Latif, didampingi Wakapolres Kompol Yanuar Rizal Andrianto, serta para Pejabat Utama (PJU) Polres Probolinggo.

    ‎​Tak sekadar internal kepolisian, Polres Probolinggo juga merangkul berbagai elemen strategis kemasyarakatan. Mulai dari perwakilan organisasi kemahasiswaan (HMI, PMII, dan GMNI), Komunitas Ojek Online (Gojek), Senkom Mitra Polri, hingga Persatuan Pedagang Sepeda Motor setempat.

    ‎​Sebelum peluit babak pertama pertandingan ditiup, Kapolres Probolinggo AKBP M. Wahyudin Latif menyampaikan apresiasi mendalam atas kehadiran seluruh elemen masyarakat. Ia menegaskan bahwa momentum nobar ini bukan sekadar hiburan pelepas penat, melainkan wadah komunikasi nonformal untuk membangun kebersamaan yang kokoh.

    ‎​”Kami ingin Mapolres Probolinggo ini menjadi rumah bersama bagi seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali. Melalui ruang-ruang santai seperti ini, kita harapkan komunikasi yang terjalin bisa semakin erat, sehingga setiap potensi persoalan di lapangan dapat dicarikan solusi terbaik secara kolaboratif,” ujar AKBP Latif.

    ‎​Perwira menengah dengan dua melati di pundak tersebut juga menggarisbawahi krusialnya peran mahasiswa dan komunitas pekerja dalam menjaga stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di Kabupaten Probolinggo.

    ‎​”Urusan keamanan bukan hanya bertumpu pada pundak Polri semata, melainkan tanggung jawab kolektif kita bersama. Saya mengajak rekan-rekan mahasiswa, komunitas ojol, Senkom, hingga para pedagang untuk aktif menjadi mitra Polri dalam merawat persatuan, menangkal hoaks, dan menjaga kondusivitas wilayah,” harapnya tegas.

    ‎​AKBP Latif menambahkan, atmosfer sportivitas dalam sepak bola harus diadopsi dalam kehidupan bermasyarakat. Perbedaan latar belakang organisasi maupun profesi seyogianya menjadi warna, bukan pemisah.

    ‎​”Tujuan kita semua sama, yaitu menginginkan Kabupaten Probolinggo tetap aman, damai, dan kondusif. Kebersamaan malam ini harus terus kita rawat sebagai modal sosial utama untuk membangun daerah kita tercinta,” pungkas Kapolres.

    ‎​Suasana ruang Rupatama kian meriah saat pertandingan antara Timnas Uzbekistan melawan Kolombia dimulai. Sorak-sorai kepuasan dan tepuk tangan pecah dari para penonton saat menyaksikan laga sengit tersebut, yang akhirnya ditutup dengan kemenangan meyakinkan Kolombia atas Uzbekistan lewat skor akhir 3-1.

    ‎​Melalui inisiasi kreatif seperti ini, Polres Probolinggo sukses membuktikan bahwa pendekatan yang humanis dan membaur mampu menciptakan hubungan yang harmonis, sekaligus memastikan fondasi keamanan wilayah tetap terjaga dengan baik. ( Fabil )

  • Jalur Pantura Dikepung Antrean Solar, di Mana Pemkab Probolinggo?

    PROBOLINGGO, kabarbromo.com – Soalan antrean solar subsidi yang terus menumpuk khususnya di SPBU jalur Pantura Probolinggo kini bukan lagi sekadar persoalan teknis di SPBU, melainkan sudah menjadi krisis pelayanan publik. Di balik kemacetan panjang yang mengular hingga ke bahu jalan, terungkap fakta bahwa pihak pengelola SPBU enggan memberikan kelonggaran bagi kendaraan dengan posisi tangki di sisi kanan lantaran khawatir akan kerusakan selang dispenser akibat seringnya ditarik paksa.

    ​Seorang petugas pengisian di salah satu SPBU wilayah Pantura mengakui bahwa manajemen mengeluarkan kebijakan ketat terkait posisi kendaraan. Menurutnya, selang pompa pengisian sering mengalami kebocoran atau kerusakan teknis karena ditarik oleh sopir agar menjangkau tangki yang posisinya berlawanan dengan dispenser. “Kami memang membatasi posisi kendaraan. Kalau selang dipaksa menjangkau tangki kanan, risikonya sering rusak. Perbaikan dan pergantian selang itu prosesnya rumit serta memakan biaya, jadi kami mengarahkan semua ke jalur yang sesuai,” ujarnya.

    ​Pernyataan tersebut sontak memicu kekecewaan di kalangan pengemudi logistik. Bagi para sopir, argumen “keamanan selang” dinilai tidak sebanding dengan kerugian waktu dan ekonomi yang mereka tanggung akibat antrean yang mencapai belasan jam. Mereka menuding pihak SPBU lebih mementingkan aset alat kerja dibandingkan kelancaran arus lalu lintas. “Kalau selang pendek, seharusnya ada solusi kreatif, bukan malah menutup akses dan membiarkan kami terjebak macet. Ini sama saja memindahkan beban kerusakan aset mereka ke pundak kami,” keluh salah seorang pengemudi truk.

    ​Melihat kondisi yang tak kunjung membaik, Pemkab Probolinggo didesak untuk tidak tinggal diam. Masyarakat dan para sopir menuntut kehadiran nyata pemerintah daerah dalam menertibkan situasi ini. Sebagai pemegang otoritas wilayah, Pemkab Probolinggo diminta tidak hanya berpangku tangan melihat jalur Pantura yang menjadi urat nadi logistik nasional terganggu akibat kebijakan SPBU.

    ​Pemkab Probolinggo melalui dinas terkait harus segera turun tangan melakukan mediasi dan inspeksi mendadak (sidak) ke seluruh SPBU di jalur Pantura. Langkah tegas seperti pemanggilan pengelola SPBU untuk mencari solusi teknis, seperti penambahan fasilitas atau rekayasa alur antrean yang manusiawi, mutlak diperlukan. Jika Pemkab Probolinggo terus bersikap pasif, maka kemacetan ini akan terus berulang dan secara perlahan mencekik ekonomi logistik daerah. Sudah saatnya pemerintah daerah hadir sebagai pengambil kebijakan yang berpihak pada kelancaran kepentingan publik, bukan membiarkan rakyat terjebak dalam antrean panjang akibat keengganan pihak SPBU berinovasi. (Redaksi)

     

  • DPRD Kabupaten Probolinggo Sentil OPD: Jangan Hanya Jadi “Tukang Serap Anggaran”

    DPRD Kabupaten Probolinggo Sentil OPD: Jangan Hanya Jadi “Tukang Serap Anggaran”

    PROBOLINGGO, kabarbromo.com – Kritik keras disampaikan anggota Komisi I DPRD Kabupaten Probolinggo, Muchlis, terhadap kinerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Politisi Fraksi PKB tersebut meminta para kepala OPD tidak hanya berfokus pada penyerapan anggaran, melainkan juga mampu menghadirkan inovasi dan solusi di tengah kondisi fiskal daerah yang terbatas.Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD Tahun 2025 yang digelar Senin (15/6/2026), setelah Bupati Gus Haris menyampaikan realisasi pendapatan daerah yang mencapai Rp2,51 triliun.

    Menurut Muchlis, penyusunan anggaran di lingkungan OPD masih perlu dibenahi. Ia menilai sebagian perangkat daerah masih terlalu bergantung pada besaran pagu indikatif yang ditetapkan pemerintah, tanpa melakukan perencanaan yang lebih komprehensif berdasarkan kebutuhan riil di masyarakat.

    Karena itu, ia mendorong agar proses penyusunan anggaran ke depan menggunakan pendekatan bottom-up, yakni berangkat dari persoalan dan kebutuhan yang berkembang di tingkat masyarakat.

    “OPD jangan hanya terpaku pada besaran anggaran yang tersedia. Perencanaan harus dimulai dari kebutuhan di lapangan, sehingga program yang disusun benar-benar menjawab persoalan masyarakat,” ujarnya.

    Ia menambahkan, pendekatan tersebut juga dapat menjadi tolok ukur kemampuan kepala OPD dalam merumuskan strategi dan terobosan ketika menghadapi keterbatasan fiskal daerah.

    Selain menyoroti mekanisme perencanaan, Muchlis juga mengkritik keberadaan sejumlah program yang dinilai kurang memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Di tengah keterbatasan anggaran, menurutnya, masih ditemukan kegiatan yang tidak memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan pelayanan publik.

    Kondisi tersebut, kata dia, menunjukkan bahwa kualitas perencanaan di beberapa OPD masih perlu ditingkatkan. Ia menegaskan bahwa keberhasilan perangkat daerah tidak boleh hanya diukur dari tingginya serapan anggaran, melainkan dari hasil nyata yang dirasakan masyarakat.

    “Jangan sampai anggaran habis terserap, tetapi persoalan masyarakat tetap tidak terselesaikan. Yang dibutuhkan saat ini adalah inovasi dan langkah konkret,” tegasnya.

    Sebagai tindak lanjut atas berbagai catatan tersebut, Komisi I DPRD Kabupaten Probolinggo menyatakan akan memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah. Pengawasan akan dilakukan lebih ketat, terutama dalam pembahasan Perubahan APBD Tahun 2026 maupun penyusunan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027.

    Sorotan DPRD ini muncul di tengah capaian Pemerintah Kabupaten Probolinggo yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk ketiga belas kalinya secara berturut-turut. Meski demikian, DPRD menilai keberhasilan administrasi dan tata kelola keuangan tersebut harus sejalan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik serta kinerja perangkat daerah yang lebih inovatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

    Pengamat keuangan daerah, Achmad, SH. menilai kritik DPRD Kabupaten Probolinggo terhadap OPD sangat relevan di tengah keterbatasan fiskal saat ini. Menurutnya, keberhasilan sebuah OPD tidak dapat diukur hanya dari tingginya serapan anggaran, melainkan dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. Ia menegaskan bahwa APBD merupakan instrumen pembangunan, bukan sekadar alat membelanjakan uang negara. Karena itu, setiap program harus memiliki target, indikator kinerja, serta dampak yang terukur. “Opini WTP hanya menunjukkan kepatuhan administrasi keuangan. Yang lebih penting adalah efektivitas penggunaan anggaran. Serapan tinggi tanpa hasil yang dirasakan publik merupakan kegagalan perencanaan dan kepemimpinan birokrasi,” tegasnya. (Redaksi)

     

  • Sambut Tahun Baru Islam 1448 H, Kabarbromo66.com Ajak Publik Refresh Niat dan Pererat Silaturahmi

    PROBOLINGGO, Kabarbromo66.com – Momentum pergantian tahun dalam kalender Islam kembali menyapa umat Muslim di seluruh dunia. Menyambut datangnya Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah yang jatuh bertepatan di tahun 2026 Masehi ini, jajaran direksi dan segenap Tim Redaksi Media Kabarbromo66.com secara resmi menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh masyarakat, khususnya para pembaca setia.

    ‎​Bagi Kabarbromo66.com, momentum hijrah ini bukan sekadar pergantian kalender semata, melainkan waktu yang paling tepat untuk melakukan refleksi diri, memperbanyak rasa syukur, serta menebar kedamaian di tengah masyarakat.

    ‎​” Kami segenap Tim Redaksi Media Kabarbromo66.com mengucapkan Selamat Tahun Baru Islam 1448 H / 2026 M. Inilah saatnya bagi kita semua untuk refresh niat menjadi pribadi yang lebih baik, serta delete (menghapus) dendam lama demi mempererat tali silaturahmi,” tulis perwakilan jajaran Redaksi dalam rilis resminya, Senin (15/06/2026).

    ‎​Melalui semangat tahun baru ini, seluruh Crew Kabarbromo66.com juga turut memanjatkan doa terbaik bagi bangsa dan seluruh pembaca agar selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, serta kedamaian.

    ‎​”Semoga di tahun yang baru ini, setiap doa, langkah kebaikan, dan harapan-harapan mulia kita semua dikabulkan oleh Allah SWT. Mari bersama-sama melangkah dengan optimisme baru,” pungkasnya. ( Fabil )

  • Pemdes Pajarakan Kulon Salurkan BLT-DD Ekstrem Tahap ll 2026 kepada 10 KPM

    PROBOLINGGO, Kabarbromo66.com – Pemerintah Desa Pajarakan Kulon, Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo, kembali menunjukkan komitmen nyatanya dalam menekan angka kemiskinan di wilayahnya. Pada Rabu (10/06/2026), Pemdes Pajarakan Kulon resmi menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Ekstrem Tahap II untuk periode bulan April, Mei, dan Juni Tahun Anggaran 2026.

    ‎​Kegiatan yang berfokus pada percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem ini berlangsung dengan tertib dan lancar di Balai Desa Pajarakan Kulon. Sebanyak 10 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah lolos verifikasi ketat menerima bantuan tunai sebesar Rp300.000 per bulan, sehingga total yang diterima masing-masing KPM pada tahap ini adalah sebesar Rp900.000.

    ‎​Kepala Desa Pajarakan Kulon, Anas, menjelaskan bahwa penentuan penerima bantuan ini tidak dilakukan secara sepihak, melainkan telah melalui proses Musyawarah Desa (Musdes) yang ketat guna memastikan intervensi anggaran ini tepat sasaran. Dalam sambutannya, Anas mengimbau agar warga penerima memanfaatkan dana tersebut dengan skala prioritas.

    ‎​”Kami berharap bantuan ini betul-betul dimanfaatkan untuk keperluan keluarga yang mendesak. Gunakanlah utamanya untuk membeli kebutuhan pokok sehari-hari agar beban ekonomi keluarga sedikit terbantu,” ujar Anas.

    ‎​Penyaluran yang berlangsung transparan dan akuntabel ini disambut penuh rasa syukur oleh warga setempat. Ibu Mahmuda, salah satu penerima manfaat asal Dusun Krajan, tidak dapat menyembunyikan rasa haru saat menerima bantuan tersebut.

    ‎​”Saya sangat senang dan bersyukur. Dana ini sangat berarti bagi keluarga kami untuk membantu keperluan dapur dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Terima kasih banyak kepada Bapak Anas selaku Kepala Desa Pajarakan Kulon beserta jajaran yang telah peduli kepada nasib kami masyarakat kecil,” ungkap Mahmuda.

    ‎​Program BLT-DD Ekstrem ini merupakan bagian dari strategi nasional yang diimplementasikan di tingkat desa sebagai jaring pengaman sosial (social safety net). Melalui konsistensi penyaluran bantuan ini, Pemdes Pajarakan Kulon berharap taraf hidup masyarakat rentan dapat terus meningkat dan tidak ada warga miskin yang luput dari perhatian pemerintah.

    ( Fabil )

  • Pemcam Pajarakan Gelar Monev Dana Desa Tahap I 2026 di Desa Tanjung

    PROBOLINGGO, Kabarbromo66.com – Komitmen Pemerintah Kecamatan Pajarakan dalam menjamin tata kelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel terus diperkuat. Langkah nyata ini diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Dana Desa (DD) Anggaran Tahun 2026 Tahap I di Desa Tanjung, Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo, Selasa (9/6/2026).

    ​Kegiatan rutin yang krusial bagi progres pembangunan desa ini dipimpin langsung oleh Camat Pajarakan, Sudarmono, S.T., M.M., bersama Tim Monev Kecamatan. Kehadiran tim disambut hangat oleh Kepala Desa Tanjung, Sanemo Hari Kusno, beserta jajaran perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Pendamping Desa.

    ​Camat Pajarakan, Sudarmono, S.T., M.M., menjelaskan bahwa tujuan utama dari monitoring ini adalah untuk memastikan seluruh realisasi pemanfaatan Dana Desa di Desa Tanjung berjalan linier dengan perencanaan yang telah ditetapkan, serta mematuhi regulasi perundang-undangan yang berlaku.

    ​”Monev ini bukan untuk mencari-cari kesalahan, melainkan murni bentuk pembinaan dan pengawasan berkala. Kita ingin memastikan setiap rupiah Dana Desa digunakan secara efektif, tepat sasaran, dan membawa dampak serta manfaat nyata bagi pembangunan fisik maupun pemberdayaan masyarakat,” tegas Sudarmono.

    Dalam pelaksanaannya, Tim Monev Kecamatan melakukan pemeriksaan secara komprehensif meliputi Kelengkapan dokumen perencanaan dan kesesuaian regulasi. Laporan pertanggungjawaban untuk menjamin akuntabilitas. Tinjauan lapangan untuk melihat langsung progres pembangunan yang telah direalisasikan.

    Kepala Desa Tanjung, Sanemo Hari Kusno, menyampaikan apresiasi yang tinggi atas pembinaan, evaluasi, dan masukan konstruktif yang diberikan oleh pihak kecamatan. Menurutnya, sinergi yang kuat antara pemerintah desa, masyarakat, dan jajaran kecamatan adalah kunci utama kesuksesan pembangunan.

    ​”Kami sangat berterima kasih atas dukungan, arahan, dan bimbingan dari Pak Camat beserta tim. Sinergi ini sangat penting agar seluruh program yang didanai oleh Dana Desa dapat berjalan optimal, minim kendala, dan mampu memajukan infrastruktur serta perekonomian di Desa Tanjung,” tutur Sanemo.

    ​Melalui kegiatan Monev Tahap I ini, Pemerintah Kecamatan Pajarakan berharap Desa Tanjung dapat terus mempertahankan dan meningkatkan mutu pengelolaan anggarannya. Dengan tata kelola yang sehat dan transparan, Dana Desa diharapkan mampu menjadi stimulus utama dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan. ( Fabil )