kabarbromo.com

Tag: #KabupatenProbolinggo

  • Jalin Kedekatan dengan Masyarakat, Polres Probolinggo Gelar Lomba Mancing Hari Bhayangkara ke-80

    PROBOLINGGO, Kabarbromo66.com – Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026, Kepolisian Resor (Polres) Probolinggo menggelar perlombaan “Mancing Mania” di RM Handayani, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Minggu (07/06/2026). Kegiatan ini menjadi salah satu sarana strategis dalam memperkuat kedekatan antara aparat kepolisian dan warga.

    ‎​Acara dibuka secara resmi oleh Kapolres Probolinggo, AKBP M. Wahyudin Latif. Turut hadir mendampingi di antaranya Wakapolres Probolinggo, Kasat Lantas Polres Probolinggo, Danyon TP Kabupaten Probolinggo, Kepala Cabang Bank Jatim, serta pemilik RM Handayani.

    ‎​Dalam sambutannya, AKBP M. Wahyudin Latif menyampaikan bahwa lomba mancing ini merupakan bagian dari rangkaian perayaan Hari Bhayangkara ke-80. Selain menyajikan hiburan dan sarana rekreasi bagi masyarakat, agenda ini ditujukan untuk mempererat tali silaturahmi sekaligus membangun sinergitas yang kokoh antara Polri dan warga.

    ‎​“Melalui kegiatan yang positif dan humanis seperti ini, kami berharap hubungan antara Polri dan masyarakat dapat semakin erat. Dengan begitu, situasi kamtibmas yang aman, nyaman, dan kondusif di wilayah Kabupaten Probolinggo dapat terus terjaga,” ujar Kapolres.

    ‎​Di samping itu, AKBP Latif juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh peserta, kepanitiaan, serta jajaran stakeholder yang telah mendukung penuh kelancaran acara.

    ‎​“Terima kasih kepada seluruh peserta dan mitra kerja yang telah berpartisipasi. Semoga kebersamaan ini dapat terus dirawat secara berkelanjutan guna meningkatkan kemitraan dan memperkuat komunikasi antara Polri dan masyarakat,” tambahnya.

    ‎​Sepanjang perlombaan, suasana penuh keakraban tampak begitu kental. Para peserta dari berbagai kalangan tampak antusias melemparkan joran sembari menikmati momen kebersamaan yang santai bersama jajaran aparat kepolisian. Aktivitas ini merepresentasikan komitmen Polres Probolinggo dalam menghadirkan pelayanan yang humanis, inklusif, dan menyentuh langsung kehidupan sosial masyarakat.

    ‎​Memasuki penghujung acara, panitia mengumumkan daftar pemenang berdasarkan hasil timbangan bobot ikan terberat yang berhasil ditangkap.

    ‎​Berikut adalah daftar pemenang Lomba Mancing Mania Hari Bhayangkara ke-80 Polres Probolinggo.

    ‎​Juara 1: Bapak Taufik (Lapak 70) dengan bobot tangkapan 730 gram.

    ‎​Juara 2 : Bapak Sugi (Lapak 53) dengan bobot tangkapan 685 gram.

    ‎​Juara 3 : Bapak Kiki (Lapak 03) dengan bobot tangkapan 680 gram.

    ‎​Suksesnya penyelenggaraan acara ini diharapkan mampu menjadi momentum penting pada Hari Bhayangkara ke-80, utamanya dalam mengokohkan semangat gotong royong dan kemitraan dalam menjaga keamanan serta ketertiban di wilayah Kabupaten Probolinggo. ( Fabil )

  • Yadnya Kasada 2026: Kapolres Probolinggo Terima Anugerah Warga Kehormatan Suku Tengger

    PROBOLINGGO, Kabarbromo66.com – Suasana khidmat dan penuh kehangatan menyelimuti Pendopo Agung Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, pada Minggu malam (31/5/2026). Dalam rangkaian perayaan Hari Raya Yadnya Kasada 2026, masyarakat adat Suku Tengger secara resmi mengukuhkan sejumlah pejabat tinggi daerah sebagai Warga Kehormatan Suku Tengger.

    ‎​Prosesi sakral ini dihadiri langsung oleh jajaran Forkopimda Kabupaten Probolinggo, Forkopimka Sukapura, para dukun pandita (tokoh adat), tokoh agama, serta ratusan warga masyarakat eksotis lereng Bromo.

    ‎​Adapun jajaran pejabat yang menerima anugerah kehormatan sebagai Sesepuh/Warga Kehormatan Suku Tengger tahun ini antara lain ​AKBP M. Wahyudin Latif (Kapolres Probolinggo), ​AKBP Rico Yumasri (Kapolres Probolinggo Kota), Mohamad Anggidigdo (Kajari Kabupaten Probolinggo), ​Letkol Inf Ribut Yudo Aprianto (Dandim 0820 Probolinggo), Letkol Inf Faishal Reza (Danyon TP 836 Brahma Yodha).

    ‎​Mewakili para pejabat yang dilantik, Kapolres Probolinggo AKBP M. Wahyudin Latif menyampaikan rasa terimakasih , haru, dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada masyarakat kebudayaan Tengger atas kepercayaan besar yang didelegasikan kepada mereka. Bagi AKBP Latif, Yadnya Kasada bukan sekadar ritual tahunan, melainkan mahakarya harmonisasi kehidupan yang luar biasa.

    ‎​”Pengukuhan sebagai warga kehormatan Sesepuh Tengger ini merupakan sebuah kebanggaan sekaligus amanah yang sangat besar bagi kami. Gelar ini melekatkan tanggung jawab moral yang lebih untuk ikut menjaga, melindungi, dan mendukung masyarakat Suku Tengger agar adat serta budaya warisan leluhur ini tetap lestari hingga anak cucu nanti,” ungkap AKBP Latif.

    ‎​Ia juga menyerukan ajakan kepada seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat sinergi dalam menjaga ekosistem kebudayaan serta keasrian kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS).

    ‎​Sementara itu, Bupati Probolinggo, Mohammad Haris yang akrab disapa Gus Haris dalam sambutannya menekankan bahwa Yadnya Kasada adalah pilar kekayaan budaya bangsa yang wajib dipertahankan eksistensinya.

    ‎​Gus Haris juga memberikan catatan khusus mengenai momentum Kasada tahun ini yang dinilai sangat istimewa karena menjadi simbol indahnya toleransi di Indonesia.

    ‎​”Penting bagi kita semua untuk terus merawat nilai toleransi dan kerukunan antarumat beragama. Terlebih, perayaan Yadnya Kasada tahun ini berlangsung berdekatan dengan Hari Raya Idul Adha dan Hari Raya Waisak. Ini adalah potret nyata indahnya kebersamaan dalam keberagaman di Kabupaten Probolinggo,” tutur Gus Haris.

    ‎​Acara Malam Resepsi ini ditutup dengan ramah tamah dan doa bersama untuk keselamatan, kemakmuran, serta kedamaian masyarakat di bumi Tengger. ( Fabil )

  • Diduga Gelapkan Mobil dan Ponsel Warga, Oknum Anggota Polsek Gading Dilaporkan ke Polres Probolinggo

    PROBOLINGGO, Kabarbromo66.com – Komitmen institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam menjaga integritas kembali diuji. Seorang oknum anggota Polsek Gading berinisial R resmi dilaporkan ke Mapolres Probolinggo atas dugaan tindak pidana penggelapan satu unit mobil dan telepon seluler (ponsel) milik seorang warga sipil.

    ‎​Laporan tersebut dilayangkan langsung oleh korban berinisial RF (26), warga Desa Batur, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo. Pengaduan resmi ini telah diterima oleh pihak kepolisian dengan nomor registrasi resmi: LP/B/126/V/2026/SPKT/POLRES PROBOLINGGO/POLDA JAWA TIMUR.

    ‎​Aksi dugaan penggelapan ini terjadi di Jalan Raya Bago, Desa Dandang, Kecamatan Gading, pada Rabu (20/5/2026) dini hari sekitar pukul 01.30 WIB.

    ‎​Peristiwa bermula saat korban yang mengendarai mobil Honda Mobilio berwarna putih dengan nomor polisi W 1406 EI, menepi di depan sebuah toko di Desa Dandang untuk membeli rokok. Karena mendapati toko tersebut sudah tutup, korban berinisiatif menghubungi sang pemilik toko melalui sambungan telepon.

    ‎​Secara mendadak, terlapor (oknum polisi R) datang ke lokasi mengendarai sepeda motor matik Yamaha NMax dan langsung menginterogasi tujuan keberadaan korban di tempat tersebut. Tanpa prosedur yang jelas, R diduga melakukan penyitaan sepihak terhadap kunci mobil, ponsel merek Oppo A18, serta Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik korban.

    ‎​Korban kemudian sempat dibawa ke salah satu rumah warga setempat dan diancam akan digelandang ke Mapolsek Gading. Karena merasa tidak melakukan pelanggaran hukum atau tindak pidana apa pun, korban menolak tuntutan tersebut dan memilih pulang dengan berjalan kaki. Nahas, mobil dan ponsel milik korban tetap ditahan dan dikuasai oleh oknum polisi tersebut hingga kasus ini dilaporkan.

    ‎​Merespons laporan hukum yang menyeret anggotanya, Kapolsek Gading AKP Maskur Ansori angkat bicara. Ia menegaskan bahwa pihaknya sangat menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan memastikan tidak akan melakukan intervensi dalam bentuk apa pun.

    ‎​AKP Maskur menyatakan telah menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara ini baik dari dimensi pidana umum maupun pelanggaran kode etik profesi kepolisian kepada Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) dan Seksi Profesi dan Pengamanan (Si Propam) Polres Probolinggo.

    ‎​”Kami serahkan proses sepenuhnya kepada Satreskrim dan Propam Polres Probolinggo sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku,” tegas AKP Maskur Ansori saat dikonfirmasi oleh awak media.

    ‎​Saat ini, penyidik Polres Probolinggo tengah melakukan penyelidikan mendalam guna membongkar motif dan modus di balik tindakan penyitaan sepihak tersebut. Pihak kepolisian berkomitmen untuk mengusut tuntas kasus ini secara transparan demi keadilan korban sekaligus menjaga marwah institusi Polri di mata publik.

    ( Fabil )

  • Puluhan Dapur MBG Disetop BGN, Pengawasan Dinkes dan DLH Dipertanyakan

    Puluhan Dapur MBG Disetop BGN, Pengawasan Dinkes dan DLH Dipertanyakan

    PROBOLINGGO, kabarbromo.com – Polemik penghentian sementara puluhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten dan Kota Probolinggo terus memantik sorotan publik. Setelah Badan Gizi Nasional (BGN) menerbitkan surat penghentian operasional sementara akibat persoalan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), kini perhatian mengarah pada lemahnya sistem pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah.

    Dalam surat bernomor 2741/D.TWS/05/2026 tertanggal 25 Mei 2026, BGN menghentikan sementara operasional ratusan SPPG di Jawa Timur karena belum tersedianya IPAL atau fasilitas pengelolaan limbah yang dinilai belum memenuhi standar.

    Kabupaten dan Kota Probolinggo termasuk daerah yang terdampak penghentian tersebut. Sedikitnya puluhan SPPG tercatat masuk daftar penghentian sementara dengan kategori “Non Kejadian Menonjol (Perbaikan Major)”.

    Menanggapi hal itu, Ketua Satgas MBG Kabupaten Probolinggo, Ugas Irwanto, menegaskan bahwa proses pendirian SPPG merupakan kewenangan yayasan dan BGN.

    “Ya memang pendirian SPPG kewenangan yayasan dan BGN, Mas,” ujar Ugas saat dikonfirmasi.

    Ia menjelaskan, Satgas MBG Kabupaten Probolinggo baru melakukan pengawasan ketika SPPG mulai beroperasi serta melakukan pendampingan penerapan SOP.

    “Satgas MBG mengawasi saat SPPG sudah mulai operasional dan memberikan pendampingan dalam menerapkan SOP termasuk memberikan laporan dan rekomendasi kepada Satgas Provinsi dan BGN. Kewenangan sanksi di BGN,” jelasnya.

    Saat ditanya apakah seluruh penghentian sementara tersebut merupakan hasil laporan Satgas MBG Kabupaten Probolinggo, Ugas tidak memberikan jawaban tegas. Ia hanya menyebut bahwa BGN kini memperketat pengawasan melalui koordinator wilayah SPPG.

    “BGN saat ini memang sudah menerapkan aturan secara ketat melalui jajarannya Korwil SPPG, Mas,” katanya.

    Pernyataan tersebut justru memunculkan pertanyaan baru di tengah masyarakat. Publik mempertanyakan bagaimana puluhan SPPG bisa dinyatakan layak beroperasi apabila persoalan mendasar seperti IPAL ternyata belum memenuhi standar sejak awal.

    Ketua Laskar Advokasi Siliwangi, Syaiful Bahri, menilai persoalan ini bukan sekadar masalah administratif, melainkan indikasi lemahnya pengawasan lintas sektor sejak tahap verifikasi operasional.

    “Jangan sampai semua pihak saling lempar tanggung jawab. Kalau sejak awal fasilitas sanitasi dan IPAL belum memenuhi standar, lalu bagaimana proses verifikasi operasionalnya bisa lolos?” tegas Syaiful Bahri.

    Menurutnya, persoalan IPAL sangat berkaitan langsung dengan aspek kesehatan lingkungan dan keamanan pangan sehingga tidak boleh dianggap sebagai formalitas administratif.

    “Ini dapur produksi makanan program nasional yang dikonsumsi masyarakat, termasuk anak-anak. Maka standar higienitas, sanitasi, dan pengelolaan limbah harus menjadi prioritas utama, bukan sekadar dokumen pelengkap,” ujarnya.

    Syaiful juga menyoroti pentingnya Surat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) serta peran Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam memastikan seluruh SPPG benar-benar memenuhi standar sebelum diizinkan beroperasi.

    “Kalau faktanya standar IPAL masih belum memenuhi ketentuan sampai harus dihentikan oleh BGN, maka Dinas Kesehatan wajib mengevaluasi proses penerbitan SLHS-nya. Publik berhak tahu apakah pemeriksaan higiene sanitasi benar-benar dilakukan secara ketat atau hanya sebatas formalitas administrasi,” katanya.

    Ia menegaskan bahwa keberadaan IPAL merupakan bagian mendasar dalam penilaian sanitasi dapur produksi makanan skala besar. Karena itu, menurutnya, sangat janggal apabila sebuah SPPG sudah berjalan tetapi kemudian diketahui belum memenuhi standar pengelolaan limbah.

    “SLHS itu bukan sekadar kertas rekomendasi. Di dalamnya ada tanggung jawab kesehatan masyarakat. Kalau pengelolaan limbah saja bermasalah, lalu bagaimana aspek sanitasi dapur lainnya dipastikan aman?” ujarnya.

    Syaiful juga mempertanyakan sejauh mana keterlibatan DLH dalam melakukan pengawasan terhadap sistem IPAL dan pembuangan limbah SPPG.

    “Publik patut bertanya, apakah seluruh SPPG itu benar-benar sudah diverifikasi ketat dari sisi lingkungan hidup? Jangan sampai program nasional sebesar MBG justru mengabaikan aspek pencemaran lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitar,” tegasnya.

    Menurutnya, apabila pengawasan dilakukan secara serius sejak awal, penghentian massal SPPG semestinya tidak perlu terjadi.

    “Ini menjadi alarm keras bahwa tata kelola Program MBG masih menyisakan persoalan serius. Jangan sampai negara terlihat abai dalam melindungi kesehatan masyarakat hanya karena mengejar percepatan program,” tandasnya.

    Ia mendesak Dinas Kesehatan bersama DLH melakukan audit lapangan ulang terhadap seluruh SPPG yang telah mengantongi SLHS, termasuk memeriksa ulang kelayakan IPAL, sanitasi dapur, kualitas air, hingga sistem pembuangan limbah.

    “Kalau ditemukan ada SLHS yang terbit padahal syarat teknisnya belum terpenuhi, itu harus menjadi bahan evaluasi serius,” pungkasnya. (Redaksi)

     

  • Iduladha 1447 H: Polres Probolinggo Satukan Kebersamaan Lewat Salat Id dan Penyaluran Puluhan Hewan Kurban

    PROBOLINGGO, Kabarbromo66.com – Dalam rangka memperingati Hari Raya Iduladha 1447 H / 2026 M, Kepolisian Resor (Polres) Probolinggo menggelar ibadah Salat Id berjamaah yang dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban, Rabu (27/05/2026). Kegiatan penuh kebersamaan ini berpusat di Masjid Amanullah dan halaman Mapolres Probolinggo.

    ‎​Acara tersebut dihadiri langsung oleh Kapolres Probolinggo AKBP M. Wahyudin Latif, Ketua Bhayangkari Cabang Probolinggo, Pejabat Utama (PJU), serta seluruh personel Polri, ASN, dan keluarga besar Polres Probolinggo.

    ‎​Suasana khidmat dan syahdu terasa sejak pagi hari saat gema takbir, tahmid, tasbih, dan tahlil dikumandangkan, sebelum akhirnya ditutup dengan pelaksanaan Salat Id berjamaah dan ramah tamah.

    ‎​Setelah rangkaian ibadah selesai, acara dilanjutkan dengan prosesi penyembelihan hewan kurban. Kegiatan ini dibuka secara simbolis melalui penyerahan hewan kurban oleh Kapolres Probolinggo kepada ketua panitia pelaksana.

    ‎​Dalam sambutannya, Kapolres Probolinggo AKBP M. Wahyudin Latif menyampaikan bahwa momentum Iduladha merupakan sarana penting untuk mempertebal keimanan, ketakwaan, serta memupuk jiwa rela berkorban dan kepedulian sosial anggota Polri.

    ‎​”Kami berharap, khususnya bagi seluruh anggota Polres Probolinggo, dapat mengimplementasikan makna sejati dari Iduladha ini. Semoga kita semua dapat terus berbuat lebih baik dalam memberikan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat,” ujar AKBP M. Wahyudin Latif.

    ‎​Pada perayaan hari raya kurban tahun ini, Polres Probolinggo berhasil menghimpun dan menyalurkan puluhan ekor hewan kurban yang bersumber dari jajaran kepolisian setempat.

    ‎​”Tahun ini Polres Probolinggo berkurban sebanyak 13 ekor sapi dan 17 ekor kambing. Dari jumlah tersebut, 6 ekor sapi dan 12 ekor kambing di antaranya telah kami salurkan secara langsung,” jelas Kapolres.

    ‎​Seluruh daging kurban tersebut didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan, kaum dhuafa, serta warga yang berada di wilayah hukum Polres Probolinggo. “Mudah-mudahan ini bisa membawa manfaat nyata bagi kaum dhuafa,” tambahnya.

    ‎​Aksi sosial ini memicu respons positif dari masyarakat setempat. Kegiatan kurban ini dinilai sukses menjadi jembatan untuk mempererat semangat gotong royong dan kemitraan antara kepolisian dan warga.

    ‎​”Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Polres Probolinggo atas penyaluran daging kurban ini. Semoga berkah dan kegiatan positif seperti ini terus berlanjut demi mempererat hubungan antara polisi dan masyarakat,” ungkap salah satu warga penerima manfaat. ( Fabiel )

  • Segenap Jajaran Redaksi Kabarbromo66.com, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 H. Mohon Maaf lahir dan Batin

    PROBOLINGGO, Kabarbromo66.com – Momentum Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah menjadi ruang refleksi mendalam bagi segenap insan. Hari raya kurban ini bukan sekadar ritual tahunan, melainkan pengingat penting tentang esensi menjaga harmoni, keseimbangan, serta kepedulian dalam menjalani kehidupan sosial kemasyarakatan.

    ‎​Menyambut hari yang penuh berkah ini, segenap jajaran redaksi Kabarbromo66.com menyampaikan pesan hangat sekaligus ucapan selamat kepada seluruh masyarakat dan pembaca setia.

    ‎​”Taqabbalallahu minna wa minkum. Segenap jajaran redaksi Kabarbromo66.com mengucapkan Selamat Hari Raya Iduladha 1447 H. Mohon maaf lahir dan batin,” rilis resmi pihak redaksi.

    ‎Dalam rilis resmi, pihak redaksi mengaitkan prinsip kerja jurnalisme yang sehat dengan esensi nilai-nilai luhur Iduladha. Layaknya sebuah produk jurnalistik yang wajib mengedepankan prinsip keberimbangan (cover both sides), roda kehidupan manusia pun sejatinya harus berjalan secara selaras dan proporsional.

    ‎​Pihak redaksi berharap momentum Idul adha kali ini mampu menguatkan dua dimensi hubungan penting bagi setiap individu, yaitu Hablum Minallah Meningkatkan ketakwaan, keikhlasan, dan hubungan spiritual yang kokoh kepada Sang Pencipta serta ​Hablum Minannas Menjaga keharmonisan, mempererat kepedulian, dan merawat hubungan baik antar-sesama manusia melalui semangat berbagi.

    ‎Lebih lanjut, momen Idul adha yang identik dengan keteladanan serta keikhlasan Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS ini dimaknai sebagai waktu yang tepat untuk melakukan evaluasi diri (muhasabah). Redaksi menganalogikan pembersihan diri ini layaknya proses penyuntingan dalam dunia pers.

    ‎​”Mari kita sunting ego dan hapus segala khilaf, agar hati kembali bersih laksana kertas putih. Selamat Iduladha, mohon maaf lahir dan batin,” tambah pernyataan resmi.

    ‎​Melalui semangat Idul adha tahun ini, Kabarbromo66.com menegaskan kembali komitmennya untuk terus menyajikan informasi yang mencerahkan, mengedukasi, dan berimbang bagi masyarakat luas.

    ‎​Seluruh crew redaksi siap memanifestasikan semangat “berkurban” dalam bentuk dedikasi waktu, tenaga, dan pikiran demi menyajikan produk pers yang berkualitas bagi publik. Sesuai dengan visi Kabarbromo66.com akan terus memegang teguh empat pilar utamanya dalam mengawal informasi Berani, Tajam, Akurat, dan Terpercaya.

    ‎( Fabiel )

  • Pimpin Apel, Kapolres Probolinggo Instruksikan Anggota Bijak Bermedsos dan Jaga Humanis Menjelang Idul Adha ‎

    PROBOLINGGO, Kabarbromo66.com – Kapolres Probolinggo AKBP M. Wahyudin Latif menekankan pentingnya menjaga profesionalisme, kedisiplinan, serta citra positif institusi Polri di tengah derasnya perkembangan teknologi informasi. Arahan tegas tersebut disampaikan saat memimpin apel Jam Pimpinan di halaman mapolres setempat pada Senin (25/5/2026).

    ‎​Dalam arahannya, AKBP M. Wahyudin Latif mengingatkan bahwa setiap anggota Polri melekat tanggung jawab besar sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Oleh sebab itu, setiap personel dituntut mampu menjaga perilaku serta tutur kata, baik saat kedinasan maupun dalam kehidupan sehari-hari.

    ‎Perkembangan media sosial (medsos) saat ini menjadi salah satu poin krusial yang disorot oleh Kapolres. Ia meminta seluruh personel lebih berhati-hati dalam bersikap dan berinteraksi di ruang digital demi menghindari polemik yang dapat merugikan nama baik institusi.

    ‎​“Gunakan media sosial sebagai sarana menyampaikan hal positif, edukasi, dan informasi yang membangun. Jangan sampai aktivitas digital kita justru mencederai kepercayaan (public trust) masyarakat yang selama ini telah kita bangun,” tegas AKBP M. Wahyudin Latif.

    ‎​Selain itu, Kapolres mengajak anggotanya untuk menanamkan sikap hidup sederhana dan rendah hati sebagai bagian penting dari jati diri Bhayangkara.

    ‎Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 H, Kapolres menginstruksikan seluruh jajaran untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam mengawal aktivitas masyarakat. Personel diminta aktif memantau situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di berbagai lini, meliputi ​pengamanan malam takbiran. ​Pemberian rasa aman pada pelaksanaan Salat Idul Adha.

    ‎​Pengawasan jalur mudik lokal dan titik keramaian. ​Pengawalan proses distribusi hewan kurban agar tepat sasaran dan kondusif.

    ‎​”Momentum Idul Adha harus menjadi semangat bagi kita untuk meningkatkan keikhlasan dalam bertugas dan memberikan pelayanan terbaik yang humanis, responsif, dan penuh empati,” tambah AKBP Latif.

    ‎Di akhir amanatnya, Kapolres mengingatkan pentingnya menjaga kekompakan dan solidaritas internal antaranggota agar implementasi tugas di lapangan dapat berjalan optimal tanpa ego sektoral.

    ‎​Apel Jam Pimpinan ini sekaligus menjadi ruang evaluasi berkala bagi Polres Probolinggo untuk menguatkan komitmen pelayanan yang beretika. Kapolres berharap jajarannya mampu menjadi teladan nyata, baik secara langsung di tengah publik maupun melalui jaringan siber.

    ‎​“Jaga nama baik institusi dengan kerja yang tulus, disiplin, dan sikap yang mencerminkan anggota Polri yang profesional,” pungkasnya.

    ( Fabil )

  • Puskesmas Banyuanyar Kelola Dana Gizi Rp264 Juta, Kepala Puskesmas Bungkam Ditanya Soal Kontrak dan Vendor!

    Puskesmas Banyuanyar Kelola Dana Gizi Rp264 Juta, Kepala Puskesmas Bungkam Ditanya Soal Kontrak dan Vendor!

    PROBOLINGGO, kabarbromo.com – Sorotan publik terhadap transparansi pengelolaan anggaran sektor kesehatan di Kabupaten Probolinggo kian menguat. Paket Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat di Puskesmas Banyuanyar senilai Rp264.330.000 kini memicu tanda tanya terkait akuntabilitas dan keterbukaan pelaksanaannya.

    Namun, alih-alih memberikan penjelasan kepada publik, Kepala Puskesmas Banyuanyar, Ariska Oktawardani, belum memberikan tanggapan saat dikonfirmasi jurnalis mengenai identitas perusahaan atau vendor penyedia yang terpilih dalam sistem E-Purchasing, termasuk kepastian tanggal kontrak pengadaan tersebut disepakati.

    Sikap tertutup tersebut memantik kritik dari kalangan pengamat kebijakan publik di Kabupaten Probolinggo.

    Peneliti Anggaran Soroti Transparansi Pengadaan

    Peneliti Anggaran Kabupaten Probolinggo, Kurniawan, menilai sikap bungkam pihak Puskesmas Banyuanyar berpotensi mencederai prinsip keterbukaan informasi publik dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

    “Jika proses pemilihan penyedia melalui E-Purchasing sudah dilakukan sesuai prosedur, seharusnya tidak ada alasan untuk menutup informasi terkait vendor maupun tanggal kontrak. Karena anggaran yang digunakan bersumber dari keuangan negara dan wajib dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat,” ujar Kurniawan, Jumat (22/5/2026).

    Menurutnya, anggaran ratusan juta rupiah untuk kebutuhan makanan dan minuman pelayanan gizi masyarakat tersebut harus disertai perencanaan yang detail dan transparan agar mudah diawasi publik.

    Kurniawan juga menyoroti sejumlah catatan dalam data Rencana Umum Pengadaan yang dinilai masih minim penjabaran teknis.

    Ia mengkritisi spesifikasi pekerjaan yang hanya ditulis “1 paket” tanpa rincian volume porsi, frekuensi distribusi, maupun standar gizi yang jelas.

    “Model pengisian spesifikasi yang terlalu umum seperti itu berpotensi menyulitkan pengawasan publik terhadap harga satuan maupun kualitas barang yang disediakan,” katanya.

    Selain itu, ia menyoroti aspek Sustainable Procurement atau pengadaan berkelanjutan yang dalam sistem tercantum dengan keterangan “Tidak” pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

    Menurut Kurniawan, pengadaan makanan untuk pelayanan gizi masyarakat semestinya juga memperhatikan pemberdayaan pelaku UMKM lokal serta dampak lingkungan dari penggunaan kemasan.

    “Pengadaan modern seharusnya tidak hanya berorientasi pada administrasi, tetapi juga memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan sebagaimana prinsip pengadaan berkelanjutan,” tambahnya.

    Desak Keterbukaan Informasi

    Kurniawan mendesak manajemen Puskesmas Banyuanyar agar segera membuka informasi terkait pihak penyedia dan mekanisme pelaksanaan pengadaan tersebut guna menghindari munculnya spekulasi di tengah masyarakat.

    Ia menegaskan bahwa program pelayanan gizi masyarakat memiliki tujuan penting bagi kelompok rentan, seperti balita dan ibu hamil, sehingga pelaksanaannya harus dijaga dari potensi tata kelola yang tidak transparan.

    “E-Purchasing pada dasarnya dibuat untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengadaan pemerintah. Karena itu, keterbukaan informasi menjadi hal penting agar kepercayaan publik tetap terjaga,” pungkasnya.

    Hingga berita ini ditayangkan, pihak Puskesmas Banyuanyar masih belum memberikan tanggapan resmi atas konfirmasi yang telah disampaikan jurnalis. (Redaksi)

     

  • Soroti Paket Mamin Puskesmas Banyuanyar Rp264 Juta, Kepala Puskesmas Buka Suara Terkait Lini Masa dan Jenis Pengadaan

    PROBOLINGGO, kabarbromo.com – Komitmen Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam mengelola anggaran kesehatan masyarakat kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, paket Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat di Puskesmas Banyuanyar Tahun Anggaran 2026 senilai Rp264,3 juta memicu tanda tanya terkait tertib administrasi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa pemerintah.

    Berdasarkan data yang dihimpun, paket dengan Kode 63388752 tersebut baru diumumkan pada 13 Januari 2026. Namun, dugaan kejanggalan muncul pada atribut jadwal pelaksanaan kontrak yang tertulis berlangsung sejak Januari hingga Desember 2026 secara penuh.

    Pola lini masa itu memunculkan dugaan potensi backdating atau pelaksanaan kegiatan yang diduga berjalan lebih dahulu sebelum adanya ikatan kontrak formal.

    Menanggapi hal tersebut, Kepala Puskesmas Banyuanyar Ariska Oktawardani memberikan klarifikasi resmi. Pihaknya menegaskan tidak ada praktik penanggalan mundur dalam proses e-Purchasing.

    “Pencantuman atribut jadwal kontrak Januari–Desember 2026 pada aplikasi SiRUP LKPP merupakan pemetaan periodisasi anggaran dalam satu tahun anggaran berjalan, bukan legalitas ikatan kontrak fisik. Proses klik produk di e-Katalog dan penandatanganan Surat Pesanan (SP) baru dilakukan pasca paket diumumkan resmi pada 13 Januari 2026,” jelas Ariska.

    Alasan Distribusi Cepat vs Kewajiban Konsolidasi

    Selain persoalan lini masa, kebijakan pengadaan makanan dan minuman (mamin) yang dilakukan mandiri di tingkat puskesmas, bukan melalui konsolidasi di tingkat OPD ikut menuai perhatian.

    Pihak puskesmas beralasan pola mandiri dipilih demi efektivitas distribusi. Karakteristik komoditas makanan tambahan gizi dinilai membutuhkan distribusi cepat, higienis, dan tepat sasaran kepada masyarakat di wilayah kerja Banyuanyar.

    Metode pengadaan disebut telah menggunakan mekanisme E-Purchasing melalui e-Katalog yang dianggap lebih transparan dan efisien.

    Puskesmas juga menjelaskan soal ketidaksinkronan data paket yang tertulis “Belanja Makanan dan Minuman” namun dimasukkan dalam kategori “Jasa Lainnya”.

    Merujuk pada Perpres Nomor 46 Tahun 2025, pihak puskesmas berpendapat bahwa pengadaan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berbasis bahan lokal lebih menitikberatkan pada unsur keterampilan pengolahan pangan, standar gizi, dan sanitasi, sehingga lebih relevan diklasifikasikan sebagai jasa boga atau katering.

    Meski klarifikasi telah disampaikan, sejumlah kalangan menilai penjelasan tersebut belum sepenuhnya menghapus potensi persoalan tata kelola.

    Kurniawan, peneliti anggaran Kabupaten Probolinggo, menilai klarifikasi tersebut justru membuka pertanyaan baru terkait validitas pelaksanaan program di awal Januari 2026.

    “Jika klik e-Katalog baru dilakukan setelah 13 Januari, artinya tidak ada penyediaan makanan dan minuman dari puskesmas pada tanggal 1 sampai 12 Januari 2026. Pertanyaannya, apakah pada tanggal 1–12 Januari itu program pelayanan gizi masyarakat di Puskesmas Banyuanyar benar-benar libur atau kosong?” tegas Kurniawan.

    Menurutnya, apabila di lapangan ditemukan adanya distribusi makanan tambahan gizi sebelum tanggal pengadaan resmi dilakukan, maka akan muncul konsekuensi serius dalam aspek administrasi pengadaan.

    “Jika ternyata ada pembagian makanan gizi pada tanggal tersebut, maka klaim mereka runtuh. Artinya ada kegiatan tanpa payung kontrak formal, atau ada manipulasi tanggal pengiriman pada SPJ yang dimundurkan,” ujarnya.

    Kurniawan juga mempertanyakan legalitas dan kompetensi penyedia apabila paket tersebut dikategorikan sebagai “Jasa Lainnya” atau jasa boga/katering.

    “Kalau PMT berbasis bahan lokal diklaim melibatkan proses pengolahan, keahlian sanitasi, dan standar gizi sehingga dimasukkan sebagai Jasa Boga atau Katering, maka publik berhak tahu siapa penyedianya. Penyedia yang diklik di e-Katalog wajib memiliki sertifikat laik higiene sanitasi jasa boga dan izin edar yang valid,” tambahnya.

    Ia menegaskan bahwa akurasi klasifikasi paket dalam Rencana Pengadaan bukan sekadar persoalan administratif, tetapi berkaitan langsung dengan mekanisme pengawasan, legalitas penyedia, hingga standar keamanan pangan bagi masyarakat penerima manfaat.

    Ketika dikonfirmasi lebih lanjut mengenai identitas penyedia yang mendapatkan kontrak atas paket dengan kode tersebut, Kepala Puskesmas Banyuanyar hingga berita ini diterbitkan belum memberikan jawaban maupun penjelasan tambahan. (Redaksi)

     

  • BKPSDM Kabupaten Probolinggo Gelar Sosialisasi Kenaikan Pangkat dan PAK Konversi via E-Kinerja

    PROBOLINGGO, kabarbromo.com – Dalam upaya meningkatkan pemahaman Aparatur Sipil Negara (ASN) mengenai mekanisme kepegawaian terbaru, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Probolinggo menggelar kegiatan Sosialisasi Kenaikan Pangkat dan Penyusunan Penetapan Angka Kredit (PAK) Konversi melalui Aplikasi E-Kinerja.

    ‎​Kegiatan yang berlangsung pada Selasa (19/5/2026) ini bertempat di Ruang Tengger Kantor Bupati Probolinggo, Kraksaan. Acara resmi dibuka oleh Plt. Kepala BKPSDM Kabupaten Probolinggo, Bapak Hari Kriswanto, S.Sos., dengan menghadirkan dua orang Analis Sumber Daya Aparatur dari Kantor Regional 2 Badan Kepegawaian Negara (Kanreg 2 BKN) Surabaya sebagai narasumber.

    ‎​Agenda strategis ini dihadiri oleh para pengelola kepegawaian dari seluruh Perangkat Daerah, Koordinator Wilayah (Korwil) Bidang Pendidikan, serta perwakilan Puskesmas se-Kabupaten Probolinggo.

    ‎​Dalam sambutannya, Plt. Kepala BKPSDM, Hari Kriswanto, menegaskan bahwa kenaikan pangkat merupakan bentuk penghargaan nyata dari pemerintah atas dedikasi dan pengabdian PNS kepada negara dan masyarakat. Oleh karena itu, sudah sepatutnya PNS memberikan kinerja yang optimal di bidang tugasnya masing-masing.

    ‎​Lebih lanjut, beliau menjelaskan bahwa dalam era penerapan Manajemen Talenta, instrumen kinerja menjadi faktor penentu utama dalam perjalanan karier seorang aparatur negara.

    ‎​”Sesuai dengan penerapan Manajemen Talenta, maka siapa yang berkinerja bagus, dialah yang akan diberikan penghargaan berupa kenaikan pangkat maupun promosi jabatan. Kami berharap kenaikan pangkat ini menjadi pemacu semangat untuk terus memberikan pelayanan publik yang prima,” ujar Hari Kriswanto.

    ‎​Pada sesi utama, tim narasumber dari Kanreg 2 BKN Surabaya memaparkan materi teknis mengenai proses pengusulan kenaikan pangkat, penginputan kinerja, hingga mekanisme penyusunan PAK Konversi.

    ‎​Melalui sosialisasi ini, para peserta diharapkan dapat memahami seluruh tata cara administratif terbaru secara gamblang. Target utama dari sistem baru ini adalah agar proses pengusulan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo memenuhi 3 pilar utama, Berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Optimal dalam pemanfaatan aplikasi E-Kinerja. Transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

    ‎​Salah satu poin krusial yang menjadi sorotan utama dalam sosialisasi ini adalah komitmen besar BKN untuk meminimalkan usulan kenaikan pangkat yang Berstatus Tidak Memenuhi Syarat (TMS) melalui gerakan “Zero BTS”.

    ‎​Apa itu Zero BTS?

    ‎Zero BTS memiliki arti Tidak Ada Berkas Tidak Sesuai. Slogan ini menegaskan bahwa setiap usulan kenaikan pangkat harus benar-benar dilampiri oleh dokumen yang valid, akurat, dan sesuai dengan ketentuan yang ada.

    ‎​Lewat slogan ini, setiap pengelola kepegawaian di seluruh Perangkat Daerah dan unit kerja se-Kabupaten Probolinggo diinstruksikan untuk memberikan atensi penuh agar setiap berkas yang diusulkan benar-benar valid. Langkah preventif ini dinilai sangat penting untuk memastikan seluruh proses administrasi kepegawaian berjalan mulus tanpa kendala penolakan di tingkat pusat.

    ‎​Di akhir acara, ditekankan kembali bahwa keberhasilan program Zero BTS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo memerlukan perhatian khusus dan sinergi yang kuat dari seluruh pihak demi mengeliminasi kesalahan berkas sehingga proses mutasi kepegawaian berjalan lancar. (Redaksi)

     

  • ​Dilema Mobil Dinas Satpol PP Probolinggo: Urgensi Kemanusiaan atau Inefisiensi Anggaran?

    Ilustrasi

    PROBOLINGGO, KABARBROMO66.COM – Kebijakan belanja kendaraan operasional Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Probolinggo tahun anggaran 2026 menuai sorotan tajam. Di tengah upaya daerah mengoptimalkan APBD, instansi penegak perda ini justru mengalokasikan anggaran ganda yang diduga kontradiktif: menyewa mobil ratusan juta rupiah sekaligus membeli unit baru senilai miliaran rupiah.

    ​Berdasarkan data Rencana Pengadaan TA.2026, akumulasi belanja “roda empat” Satpol PP mencapai pagu Rp 1,33 miliar. Nilai tersebut terbagi atas pos sewa kendaraan pagu sebesar Rp 280,8 juta serta pengadaan dua unit mobil baru: satu unit double gardan (pagu Rp 600 juta) dan satu unit Toyota Hilux 4×4 single cabin (pagu Rp 455 juta).

    Kasatpol PP Kabupaten Probolinggo, Taufik Alami, menyatakan bahwa pengadaan ini adalah kebutuhan mendesak untuk menunjang tugas kemanusiaan, khususnya pada unit Pemadam Kebakaran (Damkar).

    ​”Kami memiliki lima pos Damkar, namun hanya ditunjang dua mobil patroli lama. Di Pos Condong, Paiton, dan Tongas, petugas terpaksa membawa alat keselamatan dengan motor pribadi. Ini sangat berisiko bagi keselamatan personel,” ujar Taufik, Rabu (6/5/2026). Ia menambahkan, topografi dataran tinggi Probolinggo memerlukan kendaraan bermesin tangguh agar tidak cepat rusak.

    ​Namun, argumen ini justru memicu kritik baru mengenai skala prioritas. Perwakilan LSM PSSA, Aris, menilai ada dugaan kegagalan logika dalam distribusi aset.

    ​”Jika tujuannya membantu petugas di tiga pos yang kekurangan armada, mengapa dana satu miliar rupiah hanya dibelikan dua unit mewah?. Secara matematis, anggaran itu bisa dikonversi menjadi lebih banyak unit rescue standar yang fungsional agar seluruh pos terakomodasi secara merata,” tegas Aris.

    Persoalan lain muncul pada penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk sewa kendaraan. Taufik mengungkapkan, fungsi intelijen dan penindakan rokok ilegal memerlukan kendaraan non-pelat merah agar operasi tidak bocor.

    ​Namun, secara administratif, operasional surveilance seharusnya bisa didukung melalui mekanisme pelat nomor rahasia (legal) pada kendaraan dinas yang ada, tanpa harus membebani anggaran dengan biaya sewa ke pihak ketiga yang nilainya mencapai pagu Rp 280,8 juta.

    Dibalik kalimat “kasihan petugas”, publik patut mempertanyakan transparansi penentuan pagu harga unit yang mencapai pagu Rp 600 juta per unit. Pilihan untuk membeli unit kelas high-end di tengah klaim keterbatasan armada menunjukkan indikasi adanya ketimpangan antara kebutuhan teknis lapangan dengan kebijakan belanja.

    ​Kini, bola panas berada di tangan Inspektorat Kabupaten Probolinggo. Publik menunggu keberanian otoritas pengawas untuk membedah apakah pengadaan “Rasa Sultan” ini benar-benar demi misi kemanusiaan atau sekadar upaya penyerapan anggaran yang dipaksakan berlindung di balik narasi kemiskinan sarana. (Redaksi)

     

  • Satu Unit Mobil Nyaris Setengah Miliar, LSM Desak DPRD Panggil TAPD Evaluasi Anggaran ‘Pickup Sultan’ DKUPP

    Ilustrasi

    PROBOLINGGO, kabarbromo.com – Kontroversi pengadaan kendaraan operasional oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan, dan Perindustrian (DKUPP) Kabupaten Probolinggo memasuki babak baru. Setelah publik menyoroti nilai pagu Rp 455,4 juta untuk satu unit kendaraan, desakan kini muncul agar legislatif segera mengaudit rencana belanja tersebut.

    ​Dugaan Pemborosan di Tengah Defisit Efisiensi

    ​Aris, perwakilan LSM Pusat Studi Supervisi dan Advokasi, secara tegas meminta DPRD Kabupaten Probolinggo untuk segera memanggil Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Langkah ini dinilai mendesak guna mengevaluasi urgensi pengadaan unit yang dijuluki warga sebagai “Pickup Sultan” tersebut.

    ​”Kita bicara soal asas kepatutan dan efisiensi. Jika tujuannya hanya untuk angkutan hasil tani di Sentra Industri Hasil Tembakau (SIHT), harga ±Rp 440 juta itu saya duga sangat tidak masuk akal. Anggaran sebesar itu seharusnya bisa digunakan untuk membeli dua unit armada standar yang fungsinya sama,” tegas Aris kepada media.

    ​Aris menambahkan, DPRD memiliki fungsi pengawasan (budgeting) yang harus dijalankan secara ketat. Ia mengkhawatirkan jika anggaran ini lolos tanpa evaluasi, akan menjadi preseden buruk bagi tata kelola keuangan daerah.

    ​”Kami meminta DPRD melalui komisi II terkait untuk memanggil TAPD. Evaluasi kembali pagu tersebut. Jangan sampai ada ‘mark-up’ atau spesifikasi yang berlebihan (over-spec) yang tidak memberikan manfaat nyata bagi rakyat banyak,” imbuhnya.

    ​Sebelumnya, Kepala DKUPP Kabupaten Probolinggo, Sugeng Wiyanto, menyatakan bahwa pengadaan tersebut bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Ia mengklaim kendaraan tersebut akan menjadi penunjang vital di SIHT Paiton untuk membantu petani tembakau mengangkut hasil panen.

    ​Namun, pembelaan tersebut belum mampu meredam kritik publik selama rincian spesifikasi teknis kendaraan tersebut belum dibuka secara transparan kepada masyarakat.

    ​Kini, bola panas berada di tangan DPRD Kabupaten Probolinggo. Apakah mereka akan membiarkan pengadaan “Pickup Sultan” ini melenggang, atau melakukan efisiensi demi kepentingan masyarakat yang lebih luas?. (Redaksi)